"Pesta tak Bisa Jawab Tantangan, Kerja Keras yang Bisa" | By @anismatta

  -PKS Bangilan- Alhamdulillah, rangkaian siklus prosedur demokrasi lima tahunan sudah tuntas..

Sempat ada ketegangan sedikit, itu lumrah.. Itu artinya kita serius dan bersungguh2..

Pak @Prabowo08 dan Pak @hattarajasa sudah menunjukkan kualitas negarawan dgn hadir pd pelantikan Presiden..

Kebesaran jiwa dan kecintaan mereka berdua pd Indonesia mengatasi segalanya..

Kita harus berjalan terus.. Pemerintah harus segera bekerja, DPR mengawasi, dlm dinamika yg sehat..

Kita harus memberi waktu kepada @jokowi_do2 dan @Pak_JK utk bekerja, merealisasikan janji2nya..

Rakyat mengawasi janji2 kampanye, baik presiden maupun anggota DPR.. Kritik konstruktif dibutuhkan dlm semua sistem demokratis..

Pd akhirnya, mengelola pemerintahan itu soal mengelola manusia.. Setiap ide, teori dan agenda akan diuji di lapangan..

Kita akan melihat bagaimana @jokowi_do2 dan @Pak_JK mengeksekusi ide dan agenda, terutama bgmana rakyat merasakan hasilnya..

Kampanye besar2an utk memanipulasi kegagalan pemerintah tdk akan berlangsung lama.. Krn itu kita tunggu kerja nyata..

Bulan madu ada habisnya.. Spt perkawinan, skrg saatnya berumah tangga.. Ada masalah2 kongkrit: bayar listrik, belanja, dll..

PKS akan berpartisipasi aktif dlm tatanan pemerintahan ini melalui kader2 di DPR, DPD dan DPRD..

PKS juga tetap berkontribusi melalui kader2nya yg menjadi gubernur, walikota, dan bupati..

Mari kita syukuri proses yg sudah berjalan lancar ini.. Tapi tak perlu mabuk dlm pesta-pesta..

Besok akan jadi hari baru, dgn tantangan yg baru pula.. Pesta tak bisa menjawab tantangan.. Kerja keras yg bisa..

Semoga Allah selalu meridhoi perjalanan bangsa Indonesia..

Kobarkan semangat Indonesia!!

*pkssiak

Read More

Cerita Petugas Dermaga Dibalik Batalnya Pengumuman Menteri Jokowi di Tanjung Priok

Pembatalan pengumuman kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Terminal III, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (22/10/2014), menyisakan cerita tersendiri.

Panggung megah yang dipersiapkan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II itu pun urung digunakan Jokowi. Bahkan, demi mempersiapkan panggung itu, salah seorang buruh di sana harus lembur.

"Biasanya, saya kerja 12 jam sehari. Itu belum termasuk lembur. Sekarang, mau nggak mau panggung ini harus dibongkar. Pukul 11 malam akan ada kapal yang bersandar," kata Priantoro, seorang buruh di Pelabuhan Tanjung Priok seperti diwartakan Kompas.

Panggung bagi Jokowi itu berada nyaris di bibir dermaga. Panjangnya sekitar 50 meter, sementara tingginya tak sampai 20 sentimeter. Semua permukaannya dilapisi karpet tipis berwarna ungu.

Sepuluh meter dari depan panggung, Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) memasang tali pembatas. Para juru warta, baik cetak, online, maupun televisi diharuskan berdiri di belakang tali tersebut.

Mereka sudah bersiap menyambut Jokowi sejak pukul 15.00 WIB. Awalnya, sang Presiden diagendakan tiba di lokasi tiga jam kemudian. Ia sedianya diharapkan mengumumkan kabinet pada malam ini di Pelabuhan Tanjung Priok. Namun, acara tersebut batal.

Batalnya pengumuman kabinet Jokowi ini bukan hanya mensia-siakan tenaga tapi juga menghamburkan uang ratusan juta rupiah.

 

*piyungan online

Read More

Relawan Jokowi Ancam Membalik Dukungan Jadi Perlawanan

Ekspektasi yang tinggi pada kabinet Jokowi bisa jadi bumerang. Berbeda dengan penyusunan kabinet oleh presiden-presiden sebelumnya, kemenangan Jokowi-JK menyisakan harapan sangat besar agar menteri dalam jajaran kabinet sesuai dengan idaman rakyat.

Menteri-menteri dalam kabinet nanti utamanya harus bersih dari perbuatan tercela, pekerja keras, memihak rakyat, benar-benar profesional, dan bukan politisi busuk.

Hal itu dikatakan Koordinator Forum Relawan Pemenangan Jokowi-JK, Sukmadji Indro Tjahyono, dalam keterangan tertulis kepada wartawan, (21/10), dilansir rmol.

Hal itu memang tugas berat bagi Jokowi-JK, yang dari awal sesumbar untuk membentuk kabinet ahli, kabinet karya, atau zaken kabinet. Padahal kenyataannya pembentukan kabinet yang berlangsung selama ini juga memasukkan tokoh-tokoh partai politik yang mendukung, atau bahkan yang sebelumnya jelas-jelas sebagai "lawan politik" Jokowi-JK.

"Mengharap profesionalisme dari tokoh-tokoh partai politik seperti menegakkan benang basah, karena mereka jelas-jelas akan mengusung misi kepentingan partainya," ujar Indro, sapaan akrabnya.

Belum juga habis kekecewaan tentang gagalnya pembentukan kabinet ahli, Jokowi ternyata juga "ramah" terhadap beberapa orang yang ditengarai sebagai jaringan mafia yang membegal perekonomian negara. Kekecewaan juga bertambah ketika muncul banyak susunan kabinet spekulatif yang memasukkan orang-orang yang dibenci dan menjadi musuh rakyat. Termasuk para selebritas dan orang-orang yang tidak ikut serta berjuang dalam memenangkan Jokowi-JK.

Mungkin saja karena relawan umumnya adalah para loyalis, anomali-anomali dalam penyusunan kabinet tersebut ditolerir terus. Hal ini juga karena menghargai hak prerogatif presiden dalam menyusun kabinet. Namun dia memastikan jika hak prerogatif presiden tersebut menegasikan harapan rakyat, khususnya para relawan yang selama ini dengan jerih payah berjuang memenangkan Jokowi-JK, maka kabinet yang disusun oleh presiden sangat berpotensi menjadi anti klimak bagi hubungan presiden dengan para relawan.

"Ibaratnya mengubah euforia menjadi satu tragedi. Sikap relawan bisa saja berbalik menjadi pihak yang tidak lagi suportif terhadap pemerintahan saat ini," lanjut Indro.

"Barangkali para relawan tidak akan memberi reaksi yang bersifat frontal begitu kabinet diumumkan. Tetapi setelah 100 hari kerja, keadaan bisa saja berbalik 180 derajat,' tegas koordinator People Power Front for Democracy itu. [ald/rmol/PO]

Read More

Inilah Calon Menteri Jokowi yang Disinyalir Bermasalah

Tak pelak lagi, rasa ingin tahu publik tentang siapa saja yang bakal menjadi menteri kian menggelegak sejak Senin, 20 Oktober 2014 bersamaan dengan pengambilan sumpah Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7.

Keingintahuan publik tentang siapa saja yang bakal duduk sebagai menteri bisa dipahami. Buat sebagian besar rakyat bawah, bisa jadi hal ini tidak penting betul.

Tapi buat pengusaha, tentu amat berarti. Dan, bagi para aktivis yang sudah berkeringat mengantarkan Jokowi ke Istana, soal ini menjadi lebih penting lagi.

Pasalnya, sekali Jokowi salah menempatkan orang, maka bencana kembali menerjang Indonesia. Ya, para aktivis itu benar-benar cemas, jangan sampai kabinet, khususnya tim ekonomi, bakal diisi figur-figur pengabdi sekaligus pejuang neolib.

Beberapa nama yang mendapat sorotan kencang di antaranya adalah Sri Mulyani Indrawati (SMI) dan Kuntoro Mangkusubroto. Di luar mereka ada sejumlah nama lain yang juga kerap disebut sebagai agen neolib. Mereka di antaranya Darmin Nasution dan Chairul Tanjung.

Awalnya, Jokowi akan mengumumkannya pada Rabu, 22 Oktober 2014. ‘Kepastian’ pengumuman susunan kabinet itu ‘datang’ langsung dari Jokowi. Namun, seperti yang sudah diketahui, Jokowi membatalkan pengumuman tersebut.

Sumber di lingkaran dalam Jokowi mengatakan, Ani, panggilan akrab Sri Mulyani, terlempar keluar dari calon menteri.

Padahal, sesaat setelah Jokowi mengucapkan sumpahnya, Puan Maharani kepada wartawan masih memastikan, bahwa nama SMI masih ada dalam daftar calon menteri. Ani juga menjadi salah satu nama yang disodorkan Jokowi ke KPK dan PPATK untuk ditelusuri integritasnya.

Kalau sumber lingkaran dalam Jokowi itu benar, tentu saja ini menjadi kabar gembira yang amat melegakan para pejuang ekonomi konstitusi.

Maklum, penolakan Ani karena reputasinya sebagai pengabdi dan pejuang neolib termasuk yang paling kencang disuarakan.

Dari dalam juga merembes informasi berharga lain. Darmin Nasution, mantan Gubernur BI dan Dirjen Pajak itu, juga terlempar.

Sekali lagi, jika kabar ini benar, maka lagi-lagi sangat melegakan. Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia (APPI) Sasmito Hadinagoro menyebut Darmin sebagai mafia pajak berkategori big fish.

Darmin dituding terlibat dalam sejumlah kasus pajak. Bahkan Sasmito menilai kasus penggelapan pajak di era Darmin jauh lebih besar dari megaskandal Centurygate yang ‘hanya’ senilai Rp6,7 triliun.

Pajak yang digelapkan di era Darmin kira-kira setara dengan 10x nilai dana talangan yang dikucurkan pada Bank Century. Darmin pernah dilaporkan ke KPK dalam kasus-kasus itu.

Namun di tengah ketidakpastian informasi seperti sekarang, juga berhembus kabar bahwa Kuntoro bakal didapuk sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Nomenklatur kementerian ini, konon, akan diubah. Tapi, yang merisaukan, muncul nama Kuntoro sebagai kandidat kuat.

Bocoran ini benar-benar membuat cemas. Pasalnya, rekam jejak Kuntoro sejauh ini biasa-biasa saja, jauh dari cemerlang. Padahal, karirnya di pemerintahan terbilang panjang dan cukup lengkap. Dia pernah menjadi Dirjen Pertambangan Umum (1993-1997), dua kali Menteri Pertambangan, yaitu pada Kabinet Pembangunan VII (1998) dan di Kabinet Reformasi Pembangunan (1998-1999), Direktur Utama PLN (2000), serta Kepala Badan Pelaksana – Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh- Nias (2005).

Tapi, yang membuat para pejuang ekonomi kerakyatan berbasis konstitusi ini cemas adalah rekam jejak Kuntoro yang sarat dengan perannya sebagai antek kepentingan asing. Sekadar mengingatkan saja, Kuntoro adalah tokoh penting di balik UU No. 22/2001 tentang Migas yang sangat menguntungkan asing dan sangat merugikan Indonesia.

Bukan itu saja, lewat Kuntoro pula USAID masuk, bahkan mengucurkan dolar demi suksesnya pembahasan RUU yang draft-nya mereka buatkan.

Kisah pengkhianatan anak bangsa kepada bangsanya sendiri ini masih dapat ditemukan dalam arsip Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia di Jakarta.

Pada 29 Agustus 2008 Kedubes AS mengeluarkan pernyataan resmi mengenai keterlibatan USAID dalam apa yang disebut sebagai proses reformasi sektor energi.

Lewat dokumen itu sangat jelas peran yang dimainkan Kuntoro pada awal 1999. Saat itu, sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dia minta bantuan USAID mereview sebuah draft RUU Migas.

USAID menyambut positif undangan itu dan selanjutnya bersama pemerintah Indonesia menandatangani Strategic Objective Grant Agreement (SOGA) yang berlaku untuk lima tahun sekaligus mengucurkan bantuan US$20 juta.

Peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP) Gede Sandra menyebut Kuntoro pernah terkena masalah hukum. Saat menjadi Kepala Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh dan Kepulauan Nias, dia diketahui menarik dana APBN sebesar Rp2,21 triliun dengan cacat hukum. Dana itu dikelolanya melalui mekanisme di luar anggaran (off-budget).

Nama lain yang tiba-tiba muncul adalah Chairul Tanjung alias CT. Bos kelompok bisnis CT Corp yang menjadi Menko Perekonomian di ujung pemerintahan SBY.

Munculnya CT sebagai kandidat menteri, disinyalir merupakan hasil kompromi Jokowi-Koalisi Merah Putih (KMP).

Dugaan itu seperti menemukan kebenarannya setelah CT Selasa sore, 21 Oktober 2014 datang ke Istana Merdeka memenuhi panggilan Jokowi. Chairul disebut-sebut akan diplot jadi menteri bidang ekonomi.

Jika kabar ini benar, tentu saja sangat disayangkan. Seharusnya Jokowi tidak buru-buru memilih Chairul sebagai menteri. Menempatkan CT di kabinet justru bakal mengganggu dan membebani pemerintahan. Paling tidak, sebagai pengusaha potensi terjadinya conflict of interest sangat tinggi.

Lagi pula, satu hal yang harus dicatat, selama menjadi Menko Perekonomian di kabinet SBY- Boediono, prestasinya biasa-biasa saja. Dia sepi dari prestasi. Tidak ada kebijakan yang terobosan berarti yang ditelurkannya.

Terlepas dari itu semua, satu hal yang harus dilakukan Jokowi dalam menyusun kabinetnya. Dia harus terus menggenggam kepercayaan rakyat yang begitu besar dengan erat. Apa yang ditunjukkan rakyat sepanjang 20 Oktober 2014 kemarin, adalah bukti nyata besarnya dukungan sekaligus harapan rakyat kepadanya.

Itulah sebabnya dia harus berkoalisi dengan rakyat. Jokowi tidak boleh berkoalisi dengan elit. Caranya, pilihlah orang-orang yang tidak menjadi pelayan kepentingan asing. Menteri-menterinya harus punya kemampuan dalam memahami dan memecahkan masalah.

Jokowi memerlukan menteri-menteri yang telah selesai dengan dirinya sendiri. Dengan demikian, mereka tidak akan menjadikan jabatannya untuk mengamankan kepentingan diri dan para majikannya. (ed/fs)
*Piyungan Online

Read More

Hasil Tes Wawasan Kebangsaan Anak Jokowi di Bawah Standar

Puteri kedua Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu, hari ini mengikuti tes CPNS di Gedung Bakorwil II Surakarta, Kamis, 23 Oktober 2014. Melihat hasil tes CPNS dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT), Kahiyang Ayu hanya mendapatkan nilai 300.

Berdasarkan pantauan VIVAnews, hasil tes CPNS menggunakan CAT sudah bisa dilihat usai tes berakhir. Dari deretan hasil tes CPNS itu, Kahiyang Ayu mendapatkan nilai 300. Kahiyang Ayu yang memiliki nomor peserta 337205600491005 berada di peringkat 105 dari 196 peserta yang mengikuti tes sesi tiga pada hari Kamis ini untuk formasi Pemeriksa Pertama.

Nilai 300 poin itu terdiri dari 50 untuk tes wawasan kebangsaan (TWK), nilai 95 untuk tes inteligensi umum (TIU) dan 155 untuk nilai tes karakteristik pribadi (TKP). Berdasarkan dari ketiga nilai itu, nilai tes wawasan kebangsaan Kahiyang kurang bagus.

Apakah puteri Jokowi ini akan gagal? Menurut Lancer Naibaho, Sekretaris Pelaksana Tes CPNS Pemkot Solo mengungkapkan lolos atas tidak tergantung nilai yang didapat dan juga nilai peserta lainnya.

"Belum tahu lolos atau tidak. Karena juga melihat nilai Kahiyang dan nilai peserta lain. Yang jelas semua yang menentukan adalah Panselnas, " katanya.

Jika merujuk pada aturan Panselnas tentang kelolosan peserta CPNS maka nilai Kahiyang Ayu kurang memenuhi passing grade. Passing grade yang ditetapkan Panselnas adalah 70 poin untuk tes wawasan kebangsaan (TWK), nilai 75 untuk tes intelegensi umum (TIU) dan 126 poin untuk tes karakteristik pribadi (TKP).

Sementara nilai tes wawasan kebangsaan (TWK) yang diperoleh Kahiyang Ayu adalah 50 poin.

*sumber: VIVAnews/PO

Read More

Inilah Pembocor Rahasia Jokowi

Pembocor raport merah ketua Tim Transisi, Rini Sumarno dan beberapa calon menteri kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) diancam pidana.

Mantan Deputi Tim Transisi, Andi Widjayanto mengatakan, catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan PPATK terhadap para calon menteri itu adalah rahasia negara.

"Siapapun yang menyebut raport merah, kuning melanggar rahasia negara. Catatan KPK, PPATK, diserahkan ke pak Jokowi sebagai dokumen sangat rahasia," kata Andi, di kediaman Ketua Umum PDI P, Megawati Soekarnoputri, Jakarta, Rabu, 22 Oktober 2014.

Untuk itu, kata Andi, pihak yang membocorkan raport merah yang ditandai KPK itu sebagai pelanggaran serius terhadap rahasi negara. Sehingga, pihak yang menyebut terancam pidana.

"Itu melanggar rahasia negara. Dokumen itu sangat rahasia, hanya dari KPK, PPATK, ke presiden. Siapapun yang menyebut itu bisa diproses pidana rahasia negara," kata Andi.

Diketahui, Rini Sumarno dan beberapa nama calon menteri mendapat raport merah dari KPK dan PPATK.

Pernyataan Andi Widjajanto ini ditanggapi politisi muda Golkar  Indra J Piliang.

Melalui akun twitter pribadinya, IJP, begitu Indra biasa disapa, menyatakan keheranannya atas pernyataan Andi Widjajanto.

"Rahasia negara nih yeeee! Parah amat nih bahasanya Andi Widjajanto. Mau nangkap siapa, Boss??? Orbais kali bahasamu".

Indra mencatat, selama ini Tim Transisi selalu membuka 'rahasia negara mulai A - Z, padahal ketika itu Jokowi bahkan belum resmi dilantik!

"Selama ini Tim Transisi ngomong rahasia negara tentang program A-Z, pdhl Presiden belum dilantik? Bikin rempong Presiden di mata publik," tulis IJP.

IJP pun mempertanyakan itikad Andi yang tiba-tiba menyudutkan media. Kebebasan pers bahkan didukung UU, maka IJP menganggap upaya Andi adalah untuk membungkam media agar rakyat tak mengetahui yang sebenarnya.

"Mau nekan pers ya, Bung Andi? Ingat, selain soal rahasia-rahasiaan, juga ada UU Kebebasan Informasi Publik, Pers dll. Orbais sekali bahasa anda!"

IJP pun mengingatkan Andi, bahwa selama ini Tim Transisi lah yang rajin menghubungi pers agar berita-berita dan 'rahasia' Jokowi diketahui publik.

"Tim Transisi yg suka nelpon pemred, redaksi pelaksana, dll, selama ini Anda tidak tegur? Agar kalian diliput. Sekarang bicara rahasia negara. Gaya kali, Bung!"

Secara keras, IJP mengatakan bahwa Andi sendiri sering membocorkan rahasia Jokowi soal menteri.

"Tampar mulut Anda sendiri, Bung Andi Widjajanto. Itu anda pernah bilang, ada CV-CV menteri masuk ke Tim Transisi, termasuk politisi Golkar!", demikian tulis IJP geram.

IJP menyarankan publik mencari tahu, seberapa banyak Andi Widjajanto sudah membocorkan info dari rumah transisi.

"Search google, berapa byk Andi Widjajanto ini bocorin info ke pers soal CV menteri. Padahal itu bukan bagian dari tugasnya di Tim Transisi," tulis Indra.

Berikut bukti bahwa Andi pernah membocorkan info soal CV menteri seperti yang dirilis Kompas.

Salah satu Deputi Tim Transisi, Andi Widjajanto, mengatakan tidak hafal berapa jumlah CV yang masuk ke Kantor Transisi setiap harinya karena terlalu banyak yang melamar menjadi menteri. Tak jarang, CV yang masuk membuatnya tersenyum. Mengapa?

"Kami tidak tahu orang ini siapa, tetapi kami tahu dia pernah ke mana saja. Dia hanya melampirkan foto-foto di tempat yang dia pernah kunjungi di dunia. Dia melamar jadi menteri pariwisata," ujar Andi di Kantor Transisi, Jalan Situbondo 10, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 14 Agustus 2014.

Andi mengatakan, CV unik tak hanya satu, tetapi cukup banyak. Namun, ia tak menyebut angka pastinya.

Meski dianggap unik, kata Andi, tim transisi tetap menganggap keinginan si pelamar serius dan tidak main-main. Tim transisi pun menindaklanjutinya dengan serius. Andi menilai, antusiasme publik ini menunjukkan euforia atas keterbukaan Jokowi-JK dalam proses pembentukan kabinet.

"Atas dasar apresiasi kami terhadap partisipasi publik dalam menyambut pemerintahan yang baru, kami menanggapi ini serius. Setiap surat yang masuk, satu per satu kami balas," lanjut Andi.

Lantas, dikemanakan CV tersebut? Andi mengatakan, keputusan mengenai siapa yang akan menjadi menteri diserahkan sepenuhnya kepada Jokowi dan JK selaku presiden dan wakil presiden terpilih. Tim Transisi hanya bertugas untuk memasukkan nama pelamar ke dalam tabulasi, kemudian menyerahkannya kepada Jokowi.

-----

Menanggapi pernyataan Andi, Presiden Joko Widodo mengatakan tidak ada nama-nama calon menteri yang diajukan oleh tim transisi. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di Istana Negara, Rabu 22 Oktober 2014. "Tim transisi itu apa?" ujar Jokowi.

Jokowi juga membantah pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan para wartawan dalam jumpa pers singkat itu. Termasuk mengenai nama-nama yang disebut-sebut sebagai calon menteri di kabinetnya.

"Kok kalau, seandainya, kira-kira. Nggak pake clue-cluean (petunjuk)," katanya.

Jokowi mengatakan ada delapan nama calon menterinya yang ditolak Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurutnya kedelapan nama yang ditolak itu harus dicarikan gantinya.

Ketika ditanya apakah nama-nama yang telah dipanggil ke istana sejak kemarin hingga hari ini aakah akan ditunjuk sebagai menteri, Jokowi hanya menjawab singkat.

"Ada yang iya, ada yang tidak," ujarnya. (fs/PO)

Read More

Berilah Peringatan dan Perbanyak Istighfar

Semoga kawan-kawan yang diberi kesadaran oleh Allah dan peduli keselamatan bangsanya, baik untuk di dunia maupun di akhirat, terus dikuatkan oleh Allah mengingatkan yang lain atas kesalahannya. Mengajak logika untuk berpikir, membangkitkan nurani untuk merenung, dan membangunkan sanubari untuk merasa, serta hati untuk tadabbur. Semoga kelihatan juga kebenaran dan terterima juga hidayah itu.

Semoga tidak takut dengan ancaman, tidak kendor oleh ejekan, dan layu karena cemoohan. Kalaupun tidak ada yang sadar, paling kurang tugas saling mengingatkan sudah dia lepaskan dari pundaknya.

Dan (ingatlah) ketika suatu umat di antara mereka berkata: "Mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang amat keras?" Mereka menjawab: "Agar kami mempunyai alasan (pelepas tanggung jawab) kepada Tuhanmu, dan supaya mereka bertakwa". (Al A'raf: 164)

Bagi yang tidak diberi kemampuan untuk itu, marilah kita banyak-banyak beristighfar. Semoga Allah tidak menurunkan azab-Nya kepada bangsa ini selagi kita masih berada di tengah-tengah mereka. Karena Allah mengatakan:

"Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah (pula) Allah akan mengazab mereka, sedang mereka meminta ampun". (Al Anfal: 33)

Karena Rasulullah yang menjadi penghalang datangnya azab tidak ada lagi di tengah-tengah kita, masih tersisa satu jalan lagi, yaitu memperbanyak istighfar kepada Allah.

Selain itu ingat juga bahwa bila Allah menurunkan azab-Nya, bukan yang zalim dan pendukungnya saja yang ditimpa bencana, akan tetapi orang-orang baik pun akan kena getahnya.

"Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang lalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya". (Al Anfal: 25)

Ya Allah, jauhkan murka-Mu dari kami.

(Zulfi Akmal)

*piyunganonline

Read More

Fahri Hamzah: Jokowi Pagi-pagi Jangan Melanggar Undang-undang

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, tujuan DPR ngotot meminta surat perubahan nomenklatur dari Presiden Joko Widodo bukanlah bertujuan untuk menghambat pemerintahan. Menurut dia, DPR justru bertujuan baik agar Jokowi tak melanggar undang-undang pada awal pemerintahannya.

"Pagi-pagi jangan melanggar undang-undang, kasihan beliau," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/10/2014), dilansir Kompas.

Fahri menjelaskan, dalam Pasal 17 ayat 4 UUD 1945 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara disebutkan bahwa pemerintah harus meminta pertimbangan DPR untuk mengubah nomenklatur.

"Kalau nomenklaturnya tidak diubah, tidak apa-apa. Akan tetapi kan, ini nomenklaturnya diubah, kementerian pendidikan dipecah dua," ujarnya.

Dengan berubahnya nomenklatur, lanjut Fahri, maka akan banyak perubahan yang terjadi, mulai dari anggaran hingga karyawan di kementerian. DPR, menurut dia, setidaknya harus mengetahui mengenai perubahan-perubahan nomenklatur itu.

Saat ini, surat perubahan nomenklatur yang dikirim Jokowi telah diterima oleh DPR. Pimpinan DPR akan segera mempelajari surat tersebut.

Wakil Ketua DPR yang lain, Agus Hermanto, menyampaikan nomenklatur ada beberapa perubahan kementerian. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan dilebur menjadi Kementerian Pariwisata. Sementara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan dipisah menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset.

"Hanya Kementerian Maritim saja yang belum ada. Tapi kan ada Kementerian Kelautan," jelas dia.

*piyungan online

Read More

PKB Kecewa Jokowi, Muhaimin Memilih Tak Jadi Menteri

JAKARTA - Wakil Sekertaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memberlakukan aturan bahwa menteri tidak boleh rangkap jabatan di partai politik.

Hal ini, kata Lukman, menjadi salah satu alasan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alis Cak Imin, mengurungkan niatnya untuk ada di dalam kebinet Jokowi dan Jusuf Kalla (JK).

"Kita sendiri di internal partai belum membahas secara resmi keinginan ketum, (yang) serius memimpin PKB (lagi). Ini yang mendorong Muhaimmin rangkap menteri, tapi mentok. Pak Jokowinya keukeuh," ujar Lukman di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (22/10/2014), dilansir Okezone.

Padahal, kata Lukman, Cak Imin terlibang sukses menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigran (Menakertrans), meski saat itu menjabat Ketua Umum PKB.

Dia pun meminta Jokowi memikirkan kembali larangan menteri merangkap jabatan tersebut. "Pak Muhaimmin bisa menata waktu sebagai ketum juga sebagai menakertrans, tidak keteteran," terang dia.

Sebelumnya, Cak Imin lewat akun twitter resminya menyatakan akan fokus dengan jabatannya sebagai pimpinan tertinggi di PKB.

"Kayaknya aku lebih memilih konsentrasi jadi ketua umum PKB, karena memang lebih baik tidak merangkap dengan jabatan menteri. Mohon dukungan," kicau Cak Imin.

*piyungan online

Read More

Teror untuk Muslim Australia: Penistaan Jilbab, Diludahi, Masjid Diancam, Dilempari Telur Busuk, Dirusak hingga Dipasangi Salib

ilustrasi @anammenanam

Kelompok-kelompok Islam melaporkan peningkatan serangan atas warga Muslim di Australia sejak terjadinya razia anti teroris di Sydney dan Melbourne.

Para pemimpin Muslim Australia menyusun daftar serangan-serangan yang bermotif rasial atau keagamaan dan mengatakan hingga sekarang telah terjadi puluhan serangan seperti itu, terutama terhadap perempuan yang mengenakan hijab.

Organisasi-organisasi Islam di Australia mengatakan, paling sedikit terjadi 30 serangan terhadap warga Muslim, sejak dilakukan razia kontra teroris di Sydney dan Brisbane. Ancaman-ancaman terhadap Australia yang dilakukan oleh kelompok radikal ISIS juga telah mendorong sentimen anti-islam.

Mariam Veiszadeh, seorang pengacara dan jurubicara masyarakat Islam yang menyusun daftar serangan itu, mengatakan tindak kekerasan dilaporkan terjadi di seluruh negara.

“Dalam satu peristiwa, seorang Ibu di Sydney Barat dan bayinya diludahi, dan kereta bayinya ditendang. Dalam kasus lain, seorang laki-laki di Perth berusaha menarik kerudung (jilbab) di kepala seorang perempuan. Beberapa masjid di Australia telah diancam, dilempari telur busuk, dirusak, dan dipasangi Salib yang dihias dengan kepala babi,” papar Mariam dikutip Voice of America (Voa).

Jumlah terbanyak serangan dan intimidasi yang dilaporkan terjadi di negara bagian Queensland, di mana masjid-masjid diancam dan ancaman pembunuhan ditujukan pada para pemimpin Islam setempat.

Statistik kepolisian yang pasti mengenai serangan tidak bisa diperoleh, meskipun polisi di New South Wales mengatakan sedang berusaha meredakan ketegangan dengan komunitas Islam sejak razia anti teroris bulan lalu di Sydney.

Satu kelompok kecil sayap kanan berusaha melarang islam di Australia.

Meskipun sebagian besar pemimpin politik Australia mendesak adanya sikap menahan diri dan menghormati penduduk yang berbeda agama, ada kelompok-kelompok yang dituduh menimbulkan ketegangan antara kelompok-kelompok muslim dengan masyarakat Australia pada umumnya.

Pesawat-pesawat tempur Australia telah bergabung dalam serangan yang dipimpin Amerika terhadap ISIS di Iraq, dan didorong oleh keprihatinan mengenai bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh para pelaku jihad Australia yang pulang dari konflik di Timur Tengah, pemerintah Australia baru-baru ini menaikkan tingkat ancaman di dalam negeri dari tingkat menengah menjadi tinggi. Undang-undang baru anti teroris juga akan memberi pihak berwenang kekuasaan yang lebih besar untuk menahan para tersangka dan menyita paspor.

Perdana Menteri Australia Tony Abbott mengatakan, undang-undang itu tidak akan mempengaruhi warga Muslim yang mematuhi undang-undang. Dia juga merencanakan peraturan baru yang menyatakan bahwa melakukan aksi teroris di Australia merupakan kejahatan.

Tingkat gangguan dan intimidasi terhadap warga muslim meningkat seperti yang terjadi setelah serangan 11 September di New York dan Washington, dan setelah serangan bom di Bali, setahun kemudian di mana 88 orang warga Australia tewas. [Hidayatullah/Bersama Dakwah]

Read More

Innalillahi, 193 Orang Dirawat dan 1 Patah Hidung setelah Pesta Pelantikan Jokowi-JK

Presiden Joko Widodo @jurnalsulteng

Pesta perayaan pelantikan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden menelan korban. Juru bicara Kepolisian Daerah Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto menyebutkan 194 penonton Konser Salam 3 Jari dirawat. "Satu di antaranya memerlukan perawatan khusus karena patah tulang hidung akibat jatuh."

Banyak penonton yang kelelahan, bahkan sampai pingsan karena mengikuti pesta sejak pagi hingga malam dalam cuaca panas. "Mereka dibawa ke posko kesehatan di sekitar Monas," kata Rikwanto.

Satu di antara korban menderita luka berat karena mengalami patah tulang hidung dan dirujuk ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto. "Sudah dibolehkan pulang," kata Rikwanto.

Pesta bertajuk Konser Salam 3 Jari sendiri diadakan di Taman Monumen Nasional sejak pukul 10.00 hingga 23.00 WIB. [Bahagia/Tempo/Bersama Dakwah]

Read More

Catatan Kecil Dari Pesta Syukuran Rakyat

Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla (Jokowi-JK) telah dilantik Senin, 20 Oktober 2014.

Para relawan, yang mengatasnamakan rakyat agar sumber dana-nya tak diaudit, menggelar pesta hingga larut malam.

Sayangnya, sejumlah hal negatif mewarnai pesta pendukung Jokowi, bahkan sebelum pesta dimulai.

Inilah beberapa catatan kecil yang berhasil dihimpun Tim Piyungan Online.

1. Massa Pendukung Jokowi Mencemooh SBY

Ketika Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) keluar dari istana negara, usai mengikuti upacara serah terima jabatan, ia dicemooh oleh pendukung Jokowi. Tidak main-main, cemoohan itu diinstruksikan langsung oleh seorang relawan melalui pengeras suara.

“Nanti kalau SBY lewat, kita balik badan,” demikian instruksi orator dengan pengeras suara di depan Istana Negara, Jakarta, Senin, 20 Oktober 2014.

"SBY, kau ditunggu KPK!” kata relawan lain.

Selain itu, sejumlah cemoohan lain juga terdengar dilontarkan oleh pendukung Jokowi. Misalnya menyebut SBY sebagai aktor terbaik Century dan aktor terbaik Pilkada oleh DPRD.

SBY yang telah berkuasa selama dua periode tampak tenang menghadapi massa pendukung Jokowi. Ia tidak membalas cemoohan dan langsung naik mobil sembari melambaikan tangan.

2. Tak Ada Fasilitas Untuk Shalat

Pesta yang berlangsung sejak siang hingga malam tak menyediakan tempat untuk shalat.

Yang lebih parah, Jokowi mengaku sudah menunaikan ibadah shalat maghrib sebelum tiba di Monas. Padahal ketika tiba di Monas, Adzan Maghrib pun belum berkumandang. Oh, Pak Presiden Jokowi.. Bapak berbohong lagi..

3. Pesta Rakyat jadi Pesta Dugem

Konser tiga jari yang merupakan rangkaian pesta rakyat dalam rangka merayakan pelantikan Jokowi berubah menjadi mirip acara dugem.

Terutama saat musisi asal Inggris Arkana tampil sekitar pukul 10 malam. Peserta konser berjoget ria diiringi DJ dan gemerlap lampu kedap-kedip.

4. Banyak Remaja Beli Alkohol

Seusai Konser Salam 3 Jari, banyak peserta meneruskan pestanya. Banyak di antara mereka yang menghabiskan malam di sekitar stasiun Gambir dan membeli minuman beralkohol dari gerai waralaba. Yang lebih parah, para remaja tanggung juga turut membeli minuman beralkohol, sementara petugas yang berjaga tidak memeriksa identitas untuk memastikan usia pembeli.

Selain para remaja laki-laki, tampak pula para remaja perempuan yang berkeliaran hingga dini hari.

Banyak pula remaja perempuan yang ikut minum minuman keras sambil menghisap rokok.

5. Pohon dan Rumput Rusak

Selain lebih mirip pesta dugem daripada pesta rakyat, konser tersebut juga mengakibatkan kerusakan lingkungan. Sejumlah area hijau monas pun rusak.

Menurut seorang warga, banyak pohon palm yang rusak dan rumput diinjak-injak akibat acara tersebut.

“Banyak pohon palm yang rusak, sampah di buang dimana aja, trus rumput diinjak-injak”, kata Wawan, pemuda berusia 24 tahun yang juga mengunjungi Konser tersebut.

6. Lautan Sampah

Paginya, lautan sampah memenuhi monas. Mulai dari lapangan IRTI Monas menuju ke panggung di silang Monas.

Ribuan bekas makan, botol minum, kertas, bungkus rokok, plastik, hingga kondom  dibuang begitu saja di atas rumput, di pot bunga maupun di dekat batang pohon.

Pemandangan serupa juga terlihat di sepanjang Silang Barat Daya Monas. Mulai dari panggung utama hingga menuju kawasan air mancur patung Kuda Indosat juga banyak terlihat sampah berserakan.

Menanggapi menumpuknya sampah dan rusaknya rumput, Ahok terlihat santai.

"Ya udahlah. Nanti kita perbaiki. Mau gimana lagi? Gak ada jalan lain kan? Namanya juga pesta muda mudi. Sudah biasa," ujar Ahok, santai.

Reaksi yang berbanding terbalik ketika menanggapi massa Prabowo - Hatta yang mengawal proses gugatan Pilpres.

"Kami akan kirim surat untuk minta ganti rugi atas kerusakan ini!", demikian ungkap Ahok ketika itu.

Inikah yang disebut Revolusi Mental yang diagung-agukan Jokowi?

Catatan-catatan di atas menunjukkan, yang terjadi adalah revolusi menuju kehancuran mental anak bangsa.

Apakah mencemooh seorang Mantan presiden yang telah berjasa menjaga stabilitas negara adalah revolusi mental?

Mengapa acara syukuran harus menggunakan kata "rakyat", padahal didesain sedemikian rupa hingga menghamburkan banyak uang siluman dan memfasilitasi pemuda untuk berhura-hura?

Yang terjadi kemarin bukanlah pesta rakyat, melainkan awal sebuah drama 'Ini bangsaku, bangsa miskin yang ditawari makanan gratis saja langsung siap mengelu-elukan pemberi makannya'. (fs/PO)

Read More

Hura-Hura Itu Dinamakan Pesta Rakyat Agar Sumber Dananya Tak Diaudit

Perayaan kirab budaya yang diselenggarakan di Monumen Nasional (Monas) bukanlah bagian dari pesta rakyat, melainkan pesta Jokowi.

Pemberian nama Pesta Rakyat yang kemudian diganti menjadi Pesta Syukuran Rakyat itu disengaja agar sumber anggaran menjadi tertutup.

Demikian diungkapkan peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi.

"Mana ada rakyat yang nyumbang? Makan aja susah. Supaya tidak ada yang masuk dan tidak ada yang audit, makanya dinamai Pesta Rakyat," ujar Uchok.

Ia mengatakan, jumlah dan sumber anggaran pelantikan Jokowi-JK tidak ada publikasi yang jelas. Menurut Uchok, walaupun Ketua MPR Zulkifli Hasan sempat mengatakan biaya anggaran pelantikan Jokowi-JK sebesar Rp 1 miliar, tidak adanya perincian yang jelas membuat sumber anggran menjadi tertutup.

"Anggarannya gak jelas. Tidak ada publikasi anggaran pelantikan meskipun angka-angka itu muncul, misalnya dengan penyebutan satu miliar. Tidak ada kejelasan seperti ini membuat pelantikan tertutup anggarannya," kata Uchok. (fs/PO)

Read More

Baru Sehari Jadi Presiden, Jokowi Sudah Lakukan Pelanggaran Hukum

Ahli Hukum Pidana, Chairul Huda menyatakan Presiden Jokowi telah melakukan pelanggaran hukum karena meminta rekomendasi nama-nama calon menteri di kabinet oleh KPK.

Pasalnya, di dalam perundang-undangan tidak ada satu pun kewenangan KPK dalam memberikan rekomendasi tersebut.

"Ini seperti mempertuhankan KPK karena nggak ada dasarnya lembaga itu memberikan rekomendasi," jelas Chairul di Jakarta, Selasa, 21 Oktober 2014.

Chairul menegaskan, ini menunjukan Jokowi tak memahami hukum.

"Kalau Presiden Jokowi meminta rekomendasi ini berarti ini Pak Jokowi nggak mengerti. Dan ini pelanggaran hukum pertama oleh Jokowi. Karena, meminta kepada lembaga yang tidak berwenang," ungkapnya.

Seperti diketahui, Jokowi telah meminta pendapat KPK dalam hal nama-nama calon menteri di kabinetnya. Padahal, berdasarkan hukum ketatanegaraan posisi KPK tak sejajar dengan Presiden. (fs/PO)

Read More

Indonesia Dalam Genggaman Neoliberalis

Foto: Ilustrasi

Sejumlah kalangan mengkhawatirkan kabinet pemerintahan Jokowi mendatang bakal tersandera dengan masuknya para pentolan neoliberalisme seperti Sri Mulyani dan Chatib Basri maupun mereka yang menjadi antek asing. Jika sampai itu terjadi,  Jokowi telah melakukan kebohongan publik saat debat kampanye bahwa mereka mengusung ekonomi kerakyatan.

"Pernyataan Ketua Fraksi PDIP DPR Puan Maharani yang memastikan Sri Mulyani bakal masuk sebagai menteri Jokowi merupakan bukti bahwa jargon ekonomi kerakyatan yang diusung Jokowi sebuah kebohongan besar. Kebangkrutan ekonomi Indonesia sejak masa Orde Baru akibat permainan para neolib melalui IMF yang melakukan intervensi dan melakukan tekanan terhadap perekonomian nasional," kata pengamat politik, Rusmin Effendy, beberapa saat lalu (Selasa, 21/10).

Menurut Rusmin, selain nama-nama tersebut ada pula nama seperti Kuntoro Mangunsubroto, Luhut Panjaitan, Raden Priyono, Ari Soemarno dan Rini Soewandi yang juga dipastikan bakal masuk kabinet. Padahal, kelima orang tersebut terindiksi pelbagai kasus korupsi di masanya yang sampai sekarang tidak pernah tersentuh hukum.

Dia menjelaskan, masuknya Sri Mulyani, Kuntoro Mangunsubroto, Raden Priyono, Ari Soemarno dan Rini Soewandi bakal menjadi bumerang bagi pemerintahan Jokowi kedepan karena track record mereka yang sudah memporak porandakan perekonomian nasional. Persoalannya, kenapa KPK seolah-olah tidak berdaya dan letoy dalam menangani kasus ini.

"Kepergian Sri Mulyani saat menjabat sebagai Menkeu yang terlibat perampokan uang Century gate merupakan skenario yang diciptakan SBY saat itu guna menghindari persoalan hukum.  Sri Mulyani seolah-olah di skenariokan bakal menjadi direktur bank dunia, padahal hal itu tidak ada apa-apanya. Kok orang seperti itu mau dipakai lagi menjadi menteri. Memangnya bangsa ini kekurangan orang pintar sekaliber Sri Mulyani apa," tegas dia. (rmol/fs/PO)

Read More

Prabowo : Beri Kesempatan Jokowi Memimpin Bangsa

Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, meminta rakyat Indonesia memberi Jokowi kesempatan memimpin Indonesia, 5 sampai 10 tahun lagi.

"Kita harus berpikir positif. Kita harus memberi Presiden kesempatan untuk bekerja dengan baik. Itu budaya kita", ujar Prabowo setelah menghadiri pelantikan Jokowi - JK Senin, 20 Oktober 2014.

Kesuksesan Jokowi menjalankan pemerintahan tak hanya bersandar pada pelaksanaan kebijakan pro rakyat, tapi juga berdasarkan seberapa banyak Jokowi berbagi keberhasilan pembangunan kepada rakyat.

"Kemajuan pembangunan negeri ini cukup baik, tapi hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Kami menginginkan bangsa, seluruhnya menikmati pembangunan itu,"tegasnya.

Lebih lanjut, peneliti senior di Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menunjuk bahwa himbauan Prabowo agar rakyat memberi kesempatan untuk Jokowi akan diingat dengan baik oleh seluruh Indonesia.

"Rakyat berharap kebijakan pro rakyat Jokowi didukung oleh Prabowo,"tegasnya. (fs/PO)

Read More

KPK : Kalau Ada Kerabat yang Terlibat Korupsi, Jokowi Harus Objektif

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Presiden Jokowi dapat berpikir secara objektif dalam menangani masalah di negara ini.

Apalagi, jika ada kerabatnya, kolega dan pembantunya di kabinet yang terkena masalah hukum. Sehingga, tujuan bernegara yang sesuai dengan Preambule UUD1945 dapat tercipta.

Hal itulah yang diungkapkan Wakil Ketua KPK Zulkarnain, Senin, 20 Agustus 2014.

"Jokowi harus mengetahui betul secara objektif masalah di negara ini, untuk kemudian diselesaikan untuk mencapai tujuan bernegara," kata Zulkarnain.

Kemudian, terkait dengan pemberantasan Korupsi, Zulkarnain juga berharap Jokowi mampu serta dapat memaksimalkan kebijakannya membantu KPK untuk memberangus korupsi.

Apalagi, jauh sebelum dilantik sebagai presiden, Jokowi dan wakilnya Jusuf Kalla sudah menandatangani nota kesepahaman (momorandum of understanding/MoU) bersama KPK dan membahas agenda pemberantasan korupsi.

"Untuk mencapai program-program yang diinginkan, perlu konsistensi, jangan sampai program disusun baik tapi nggak terlaksana sehingga tidak mencapai sasaran," kata Zulkarnain. (fs/PO)

Read More

Akademisi Undip : Seharusnya Kader PKS Bisa jadi Presiden di tahun 2024

Akademisi Undip Budi Setiyono mengisi acara diskusi PKS Semarang

Semarang, -PKS Bangilan - Akademisi Undip Budi Setiyono memprediksi bila PKS membuat setrategi yang tepat dalam menjalankan politik di era sekarang ini, PKS berpeluang besar untuk menjadikan kader sendiri sebagai Presiden di tahun 2024. Hal ini disebabkan angin politik menggambarkan bahwa pemilih rasional terus mengalami penambahan, sehingga partai seperti PKS ini memiliki peluang bagus.

Hal ini disampaikan Budi Setiyono saat menjadi pembicara dalam diskusi yang diadakan PKS Semarang. Acara diskusi ini merupakan rangkaian acara Muskerda PKS Kota Semarang Minggu 19 Oktober 2014 di Markas Dakwah. Budi Setiyono di undang khusus untuk memberikan masukan-masukan kepada PKS dalam rangka menyusun Program Partai kedepan.

Budi menjelaskan ada perubahan pola pemilih dari pemilu 99 hingga 2014 ini, dimana pemilih rasional semakin banyak meskipun belum mencapai 50%. Namun trend ini menunjukan PKS memiliki peluang karena PKS merupakan partai yang memiliki Platform Rasional

"Trend dari tahun ke tahun menunjukan pemilih rasional yang menentukan pilihan di waktu-waktu akhir terus mengalami peningkatan, seharusnya partai yang memiliki platform rasional seperti PKS ini sudah memiliki harapan mencapai suara sampai 30%" Ungkap Dosen Fisip Undip ini.

Budi memberikan analisa, Trend pemilih rasional yang terus meningkat ini rupanya di baca oleh lawan-lawan PKS, sehingga tidak mungkin PKS akan dibiarkan mendapatkan peluang untuk mendapatkan suara yang lebih banyak.

"Pertanyaannya, Apakah trend ini tidak terbaca oleh orang-orang yang benci PKS? pasti sudah terbaca, dan jika dibiarkan PKS akan mendapatkans suara 30-40%" Ungkap Penasihat Politik Aung San Suu Kyi dan Partai NLD Myanmar ini.

Ia menambahkan, yang membuat PKS mengalami Stagnasi suara dalam pemilu 2014 ini dikarenakan PKS terburu-buru untuk masuk ke Eksekutif, seharusnya, bila PKS Konsisten terlebih dulu sebagai partai oposisi baik di Pusat ataupun di Daerah, PKS akan memetik buahnya di tahun 2014 ini. Karena di Eksekutif inilah terdapat banyak jebakan-jebakan kasus yang bisa menghancurkan citra partai.

"Dari dulu sekali saya menyampaikan, saran saya PKS Sebaiknya tidak masuk ke eksekutif hingga tahun 2014 atau tahun 2024, saat trend pemilih rasional meningkat, pemilih tidak puas dengan kerja eksekutif maka saat itulah semua pemilih akan memilih PKS" Ungkap Budi.

Akademisi Undip yang juga merupakan Penasihat Politik Aung San Suu Kyi dan Partai NLD Myanmar ini menberikan masukan kepada semua kader PKS untuk terus bekerja dan melupakan kasus yang menimpa mantan Presiden Partai Luthfi Hasan Ishaq, karena memang kasus ini dibuat untuk menghancurkan PKS. (PKSSemarang)

Read More

Kebohongannya Terbongkar, Jokowi Cuek

Demi memenuhi ambisi untuk berkuasa, seorang politisi biasanya selalu merencanakannya dengan penuh perhitungan, strategi, tipu daya, bahkan melakukan berbagai upaya yang menghalalkan segala cara.

Demikian juga Joko Widodo, presiden terpilih 2014-2019 ini terkenal dengan kebohongannya yang makin lama makin banyak terungkap rakyat.

Namun, Jokowi tak peduli dengan semua itu. Demi pencitraan palsu Joko Widodo alias Jokowi biasa menipu atau berbohong kepada media dan rakyat, hampir setiap hari. Jokowi ternyata tidak berubah dalam kegemarannya berdusta. Ucapannya selalu berbeda 180 derajat dengan kenyataan.

Jokowi mengatakan, jangankan merencanakan karir politiknya, bercita-cita bahkan memikirkannya pun ternyata tidak.

Saat ditanya wartawan di Balai Kota, Selasa, 14 Oktober 2014 lalu, Jokowi bahkan masih berani berbohong kepada media dengan mengaku ia merasa pencapaiannya sekarang ini dapat menjadi presiden Indonesia sebagai sesuatu yang dia sendiri tidak menduga.

"Ini kecelakaan!" ujarnya sambil tertawa enteng.

Ketika wartawan balik bertanya, bukankah sejak pilkada DKI Jakarta tahun 2012 lalu sudah dapat diduga Jokowi akan menjadi capres atau sudah dipersiapkan untuk menjadi capres? Terbukti dari penolakan Jokowi untuk menandatangani perjanjian bahwa ia akan menjabat gubernur DKI Jakarta selama lima tahun penuh.

Mantan walikota Solo itu tak mampu menjawab dan langsung meninggalkan para wartawan yang tersenyum kecut melihat kebiasaan Jokowi berbohong. (fs/PO)

Read More

[KPK Ikut Seleksi Calon Menteri] Prof Romli : Kalau Nanti Ada Menteri yang Korupsi, KPK Ikut Tanggungjawab!

Menanggapi pemeriksaan terhadap calon menteri kabinet Jokowi oleh KPK, Profesor Romli Atmasasmita memberikan pandangan tersendiri.

Menurut ahli hukum yang sekaligus tokoh utama yang membidani lahirnya KPK ini, sebagai Presiden, Jokowi tak bisa ditekan dan didikte oleh siapapun termasuk KPK.

"Pak Joko Widodo tidak bisa ditekan-tekan atau didikte siapapun termasuk KPK. Karena Presiden memiliki hak prerogatif. Presiden yang bertanggungjawab penuh (atas keputusannya," demikian ungkap Prof. Romli Atmasasmita dalam akun twitter pribadinya, Senin, 20 Oktober 2014.

Profesor Romli juga mempertanyakan kemampuan tim KPK untuk melihat rekam jejak/track record calon menteri, terutama yang berasal dari swasta.

"Lagi pula BW (Bambang Widjojanto) tidak mampu melihat track record calon menteri apalagi dari swasta," ungkap Prof. Romli.

Pria yang dikenal vokal dalam penanganan kasus-kasus korupsi ini juga mempertanyakan keterlibatan KPK dalam memeriksa calon menteri, karena UU KPK tidak mencantumkan wewenang pemeriksaan calon pembantu presiden.

"..ngapain pula ikut-ikut? UU KPK tidak beri wewenang periksa", demikian tegas Prof. Romli.

Lebih lanjut, Profesor Romli mengatakan, KPK tak bisa menjamin calon menteri yang "lolos" dari pemeriksaan KPK bakal bersih saat berada di pemerintahan.

Bahkan, menurut Prof. Romli, kalau sampai calon menteri yang diloloskan KPK melakukan korupsi, KPK ikut tanggung jawab.

"Bukan jaminan pula 'lolos' dari KPK bakal bersih dan beres. Kalau ada apa-apa, KPK ikut tanggungjawab," tandas Prof Romli.

Mendukung pernyataan Profesor Romli, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengkritisi sikap Presiden Joko Widodo yang menyerahkan sejumlah nama calon menterinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, menurutnya, pemilihan menteri merupakan hak preogratif Presiden.

"Itu kan yang namanya pilihan menteri hak prerogratif Presiden, enggak perlu dikirim ke KPK, akan menjadi masalah ketatanegaraan. Siapa yang menentukan menteri? Presiden atau KPK?", ujar Fadli di Gedung DPR/MPR RI, Senin, 20 Oktober 2014.

Bila ada masalah pada calon menteri, seharusnya Jokowi yang menyeleksi bukan KPK.

"Bila ada masalah, bukan  KPK yang menyeleksi. Tidak bisa dicampuradukkan. Seharusnya tak perlu calon pembantu presiden dikirim ke KPK, hak prerogratif presiden, di tangan presiden. Rekam jejak, gampang tinggal minta saja," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, tim transisi Jokowi-JK menyerahkan sejumlah nama ke KPK. Lembaga antirasuah itupun memberikan "tanda" pada calon menteri yang diajukan Jokowi.

Ada sejumlah nama yang ditandai oleh KPK sebagai calon tersangka korupsi. (fs/PO)

Read More