PKS: Langkah Menteri ESDM Lapor MKD Sudah Benar

JAKARTA (17/11) - Ketua DPP PKS Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Almuzzammil Yusuf menegaskan langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said yang melaporkan oknum Anggota DPR RI yang mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI sudah benar.
Menurutnya, PKS mendukung pemberantasan mafia energi dan migas yang merugikan rakyat.
“Kami mendukung. Itu sesuai dengan UU MD3. Siapa saja bisa melaporkan anggota DPR RI ke MKD jika punya bukti pelanggaran Anggota DPR terkait," papar Muzzammil di Kantor DPP PKS Jln Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2015).
Terlebih, papar Muzzammil, yang melaporkan adalah seorang menteri yang bertanggung jawab dalam bidang atau sektor terkait yang dilaporkannya.
Menurut Muzzammil, biarkan MKD memproses pelanggaran etik tersebut secara prosedural, adil dan mengumumkan hasilnya secara terbuka ke publik.
“Dengan cara itu, DPR bisa tetap mempertahankan marwahnya di hadapan publik. Pada saat yang sama, Anggota DPR terkait pun jelas posisinya, terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran etik,” ujarnya.
Menurut Muzzammil, sejak awal Anggota DPR menyadari bahwa bisa saja terjadi pelanggaran etik yang dilakukan anggota parlemen.
“Makanya pembentukan MKD bertujuan untuk menegakan kehormatan dan marwah lembaga DPR RI agar kepercayaan publik dapat dijaga. Siapapun yang melanggar dapat diproses. Selama ada bukti kuat," kata dia menegaskan.
Keterangan Foto: Ketua DPP PKS Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Almuzzammil Yusuf.Sumber : pks.or.id

Read More

Keliru Besar Memahami Konflik Timur Tengah Sebatas ISIS

JAKARTA (17/11) – Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq menyatakan keliru besar memahami konflik Timur Tengah (Timteng) hanya sebatas ISIS. Jika pemerintah khususnya pihak-pihak keamanan dan intelijen merespon konflik Timteng dan dampaknya ke Indonesia hanya sebatas persoalan ISIS, maka itu keliru besar.
“Keliru dalam memahami masalah akan berbuah salah kebijakan dan strategi antisipasi,” kata Mahfudz Siddiq, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).
Menurut Mahfudz, pemahaman yang keliru malah membuat Indonesia jadi rentan dimanipulasi oleh pihak lain yang juga invisible hand di balik konflik Timteng.
“Harus dipahami benar bahwa konflik Timteng melibatkan multi-faktor dan multi-aktor. Bahkan sejatinya ISIS adalah false flag (bendera palsu) yang diciptakan pihak lain untuk menjadi instrumen pencipta konflik,” ungkap politisi PKS ini.
Sejarah kemunculan ISIS, menurut Mahfudz, tidak lepas dari tangan-tangan besar dibaliknya yang memelihara, membina, dan mendukungnya. Pemerintah khususnya pihak keamanan dan intelijen harus punya peta dan pemahaman yang utuh tentang persoalan ini.
“Kelompok radikal Poso sudah bertahun-tahun tidak tuntas, padahal jumlah mereka sedikit, senjata hanya beberapa pucuk dan lokasi operasi mereka pun sudah terlokalisir dan teridentifikasi. Pertanyaannya, kenapa sampai sekarang tidak tuntas penanganannya?” kata Mahfudz.

Dia mengingatkan, jangan sampai pola penanganan Poso dan kelompok-kelompok radikal lainnya di Tanah Air serupa dengan pola ISIS yang dijadikan false flag oleh negara-negara besar yang terlibat dalam konflik Timteng - yang sekarang sedang diperluas ke kawasan lain.
Keterangan Foto: Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq.
Sumber: http://www.jpnn.com /pks.or.id

Read More

Aleg PKS: Hapuskan Program Dokter Layanan Primer

JAKARTA (17/11) – Program Dokter Layanan Primer (DLP) yang selama ini dianggap sesuai kebutuhan zaman oleh pemerintah dan sebagian kalangan pada kenyataannya ternyata banyak berbenturan dengan persoalan-persoalan mendasar dunia kesehatan.
Anggota Komisi IX DPR RI, dokter Adang Sudrajat mengusulkan kepada pemerintah dan akan mendesak Kementerian Kesehatan untuk menghentikan program DLP untuk berbagai kemaslahatan dunia kesehatan.
“Saya melihat ada beberapa kejanggalan pada implementasi program DLP ini. Ada pihak yang pro globalisasi yang akan membuat dunia kesehatan di Indonesia akan semakin terpuruk di mata dunia pada masa yang akan datang demi keuntungan sesaat,” kata anggota DPR yang juga berprofesi sebagai dokter ini.
Dokter Adang menjelaskan, akal-akalan yang didesain oleh segolongan orang pro globalisasi menghantarkan para dokter di Indonesia tidak akan berdaya saing dengan dokter dari bangsa lain. Hal ini dikarenakan pada program DLP, akan membuat pengetahuan dan keterampilan menjadi generik.
“Makin generik pengetahuan dan keterampilan seseorang, termasuk dokter, maka daya saingnya akan semakin lemah,” lanjutnya.
Lebih lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Jawa Barat II ini mengatakan, program DLP membuat para calon dokter berlama-lama belajar sehingga umur produktifnya tergerus yang pada akhirnya daya saing pada layanan kesehatan semakin lemah.
Pengurus DPP PKS Wilayah Dakwah Banten, Jakarta, dan Jawa Barat ini meminta pada pemerintah agar membebaskan profesi dokter dari gantungan kapitalisme dunia kesehatan. Karena menurutnya, pada sistem BPJS  saat ini, profesi dokter  semakin lemah sehingga sangat mudah tersisih dan tidak memiliki pembelaan yang kuat.
“DLP hanya akan menjadikan dokter sebagai bagian dari “Gurita Kapitalisme” karena membuat dokter tidak berprofesi. Tidak berprofesinya dokter, maka berarti tidak memiliki kemandirian dalam menjalani keahliannya,” pungkasnya. Sumber : pks.or.id

Read More

Politisi PKS Nilai Penyelamatan Korban Tenggelamnya KM Wihan Sejahtera Lamban

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana mempertanyakan kinerja Basarnas dalam operasi penyelamatan dan pencarian korban KM Wihan Sejahtera yang tenggelam di perairan Alur Pelayaran Timur Surabaya (APTS) atau tepatnya di depan Terminal Teluk Lamong Surabaya, Senin (16/11/2015) pagi.

Jika response time Basarnas cepat, politisi PKS ini menilai jumlah korban selamat bisa lebih banyak.

“Seharusnya response time Basarnas lebih cepat sehingga lebih banyak nyawa yang diselamatkan."

"Ini justru yang melakukan evakuasi adalah petugas Ditpolair Polda Jatim, di mana Basarnas?” kata Yudi melalui rilis yang masuk pada Redaksi Tribunnews.com.

Jumlah penumpang KM Wihan Sejahtera yang berhasil diselamatkan hingga 5 jam operasi penyelamatan baru 25 orang.

Sementara sisanya masih dalam pencarian. Diperkirakan masih ada penumpang yang terjebak didalam kapal naas tersebut.

Dalam kesempatan itu, Yudi juga mengritik kinerja syahbandar yang tidak mengambil langkah penyelematan begitu mengetahui KM Wihan mengalami masalah sebelum tenggelam.

“Nakhoda sudah mengetahui ada masalah dengan kapalnya, tapi tidak mau berlabuh meski sudah disarankan. Seharusnya syahbandar bertindak tegas,” kata Yudi.

Sesuai dengan pasal Pasal 138 ayat (2) UU No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran, sebelum kapal berlayar, nakhoda wajib memastikan bahwa kapalnya telah memenuhi persyaratan kelaiklautan dan melaporkan hal tersebut kepada syahbandar.

Nakhoda berhak menolak untuk melayarkan kapalnya apabila mengetahui kapal tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).(*)

Keterangan foto :

POLAIR/BASARNAS/POLAIR/BASARNAS

Petugas mengevakuasi korban dari Kapal Motor (KM) Wihan Sejahtera yang tenggelam di Teluk Lamong, Surabaya, Senin (16/11/2015). Kapal sarat penumpang tersebut diduga mengalami kebocoran karena menabrak karang yang mengakibatkan kapal oleng lalu tenggelam.

Sumber : TRIBUNNEWS.COM

Read More

Cari Pengurus Berkualitas, PKS Gelar Fit and Proper Test

LAMPUNG (15/11) – Demi mendapatkan pengurus yang berkualitas, Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bandar Lampung menggelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan, Ahad (15/11) di Aula Rumah Makan Kampung Bambu. Tercatat 63 orang hadir dalam acara ini.

Sebelum melakukan uji kelayakan dan kepatutan, para calon pengurus PKS Bandar Lampung ini mendapat arahan politik dari anggota DPR RI Dapil Lampung I Al Muzzammil Yusuf. Muzzammil mengatakan pentingnya para kader PKS, terutama yang ada distruktur nanti untuk mewarnai kota Bandar Lampung dengan politik yang santun, politik yang berkhidmat untuk masyarakat Bandar Lampung.

Muzzammil juga berpesan agar kader-kader PKS juga harus menjadi pelopor yang siap berkontribusi dalam kebaikan. Mulai dari pelopor perdamaian, kesejahteraan, pemberdayaan, sampai pembelaan bagi masyarakat yang terzalimi di daerah masing-masing.

"Insya Allah, ketika seluruh kader PKS di Indonesia bisa berkontribusi dan berkhidmat untuk masyarakat, bisa memberikan teladan kebaikan, bisa mempelihatkan akhlak yang baik, maka cita-cita menjadi partai papan atas pada 2019 dengan izin Allah akan tercapai," ujar Muzzammil.

Sementara itu Ketua DPD PKS Bandar Lampung, Aep Saripudin menjelaskan bahwa calon pengurus yang nantinya akan menempati posisi ketua bidang, sekretaris bidang, dan Ketua DPC ini langsung diwawancara oleh 5 orang Badan Pengurus Harian (BPH) yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan Kaderisasi. 
Para BPH tersebut lanjut Aep, akan menyampaikan visi dan misi pengurus 5 tahun mendatang. Dimana ada 4 hal yang menjadi fokus utama, yaitu Struktural, Sosial Politik, Kaderisasi, dan Keuangan. Para pengurus BPH selanjutnya akan melakukan diskusi dan wawancara dengan calon pengurus untuk melihat sejauh mana pandangan mereka terhadap visi dan misi yang akan dijalankan PKS Bandar Lampung 5 tahun ke depan. 

"Tentu harapannya visi dan misi yang yang telah dipaparkan BPH bisa sejalan dan diterjemahkan dalam bentuk program aksi oleh pengurus terpilih nanti," pungkas Aep.Sumber : pks.or.id

Read More

Aboe Bakar: Kerja PKS Adalah Membangun Peradaban

BANJARMASIN (14/11) – Untuk menindaklanjuti hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-4 PKS, Wilda Kalimantan menyelenggarakan Rakorwilda di Banjarmasin (14/11). Habib Aboe Bakar selaku Ketua Wilda menjelaskan bahwa Rakorwilda adalah untuk mempercepat implementasi progam PKS.
"Melalui Rakorwilda kita akan mencari format untuk menterjemahkan 9 amanat munas dan turunannya dalam program-program strategis di tingkat wilayah. Oleh karenanya, Wilda Kalimantan sengaja mengundang seluruh anggota DPTW dalam acara ini agar kita memiliki cara pandang yang sama untuk mengimplementasikan program partai," papar Anggota Komisi III tersebut.

Lebih lanjut Habib Aboe Bakar mendeskripsikan karakter program yang akan dilaksanakan.  "Ikhwah sekalian, kerja dakwah kita adalah kerja membangun peradaban. Kerja kita adalah membentuk karakter manusia. Oleh karenanya kerja kita ini bukan sekedar duplikasi atau mencetak kader seperti proses produksi. Ada unsur cinta dalam pembentukan karakter kader kita, ada unsur kebersamaan dalam membangun jamaah ini, ada unsur saling mengingatkan dalam bangunan ukhuwah kita," terang Anggota Pansus Pelindo II tersebut.

Habib Aboe Bakar meminta agar setiap program yang disusun disesuaikan dengan kondisi masyarakat. "Oleh karenanya, mari kita musyawarahkan agar setiap program yang kita kerjakan bisa membumi di Kalimantan. Agar setiap program yang kita rencanakan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat," pungkasnya.
Keterangan Foto: Ketua Wilda Kalimantan, Habib Aboe Bakar saat pembukaan Rakorwilda Kalimantan di Banjarmasin (14/11).Sumber : www.pks.or.id

Read More

Politisi PKS Duga Ada Grand Design di Balik Aksi Teror di Paris

JAKARTA (15/11) – Aksi penembakan dan pemboman terhadap warga sipil yang terjadi di Paris, Prancis, Jumat (13/11/201) malam merupakan tindakan terorisme.
Wakil Ketua FPKS MPR Ahmad Zainuddin mengutuk tindakan tersebut sebagai penistaan terhadap kemanusiaan.
"Tindakan teror, menakuti hingga membunuh manusia dengan alasan apapun tidak bisa dibenarkan. Kita semua mengutuk tindakan biadab terorisme di Paris," ujar Zainuddin dalam Keterangan tertulis, Ahad (15/11/2015).
Zainuddin mengutip pemberitaan sejumlah media, aksi teror di Paris diduga kuat dilakukan kelompok ISIS terkait Suriah. Menurut dia, karena Prancis termasuk dalam sekutu Amerika Serikat, harus mengevaluasi sikap dan pandangannya dalam menghadapi terorisme. Karena ISIS sendiri, lanjut dia, merupakan bentukan Barat.
"Dalam dokumen AS, Menlu Hillary Clinton pernah menyatakan jika ISIS bentukan mereka. Sekarang ISIS diduga di balik teror Paris. Jadi ini hanya permainan saja," jelas Anggota Komisi I DPR bidang pertahanan dan luar negeri ini.
Lebih lanjut Zainuddin juga menduga, ada grand design di balik peristiwa terorisme di Paris. Rusia masuk ke Suriah dengan dalih memerangi ISIS. Ini mengancam dominasi AS di konflik Timur Tengah. Karenanya AS ingin menarik Eropa untuk terlibat dalam konflik Timur Tengah.
"AS sangat ingin memerangi ISIS dan menjatuhkan rezim Assad sebagai satu paket. Sementara Rusia memerangi ISIS tapi mendukung rezim Assad. Eropa mengambil sikap tengah. Konteks Eropa, memerangi ISIS sekadar untuk mencegah arus imigran lebih besar lagi. Nah, di sini seperti ada upaya menarik keterlibatan Eropa lebih jauh dalam konflik Timur Tengah. Yang tahapan selanjutnya, dalam program global war on terror jilid dua AS. Saya kira teror di Prancis kuat dalam skenario ini," jelas Zainuddin.
Untuk itu, menurut Zainuddin, pemerintah Indonesia dapat bersikap lebih hati-hati dan bijaksana dalam merespons perkembangan dinamika global ini. Perlindungan terhadap warga negara dan kedaulatan NKRI menjadi prioritas dengan tetap menunjukkan Indonesia sebagai negara demokrasi muslim terbesar dunia.
"Indonesia jangan terseret. Tapi harus menunjukkan peran dan kontribusi sebagai negara demokrasi muslim terbesar bahwa kita punya sikap dan cara berbeda dengan yang dilakukan Barat terhadap terorisme," pungkasnya.‎
Sumber: http://www.tribunnews.com

Read More