Hapus KTKLN, Jokowi Dinilai Terlalu Ceroboh

Petugas dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), menunjukkan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri(KTKLN).

JAKARTA -- Rencana Presiden Joko Widodo menghapus keberadaan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) bagi TKI disesalkan oleh pegiat buruh migran. Presiden Barisan Muda Peduli Tenaga Kerja Indonesia (BM-TKI), Abdul Syarif Hidayatullah, menilai rencana presiden tersebut sangat mengada-ada.

"Jadi merupakan alasan mengada-ada jika alasan penghapusan KTKLN dikarenakan pungutan. Jika memang terjadi pungutan terhadap pembuatan KTKLN, BM TKI siap berada di garda terdepan untuk memberantas oknum-oknum tersebut", ujar Syarif dalam keterangan tertulis yang diterima ROL di Jakarta, Kamis (4/12).

Menurutnya, Jokowi terlalu tergesa-gesa dalam memutuskan penghapusan KTKLN. Dasar yang digunakannya, kata dia, hanya adanya pengaduan beberapa TKI dalam momen e-blusukan dengan beberapa komunitas TKI.

KTKLN, menurut Syarif, merupakan alat untuk menghindarai praktik perdagangan manusia yang selama ini masih marak terjadi. "Masih banyak buruh migrant yang berangkat keluar negeri tanpa sepengetahuan negara dan justru paling sering menjadi korban kekerasan. KTKLN adalah program terpadu agar mempermudah pengendalian data dan prosedur menjadi Tenaga Kerja Indonesia".

Lantas jika alasan penghapusan KTKLN karena adanya praktek pungutan liar di lapangan, ia menyarankan, seharusnya presiden melakukan pembersihan di dalam lingkungan birokrasi sehingga praktek tersebut dapat dihilangkan.

"Jadi mungkin pengaduan kasus pungutan KTKLN itu hasil dari kasus lama. Tapi pada kenyataannya pelayanan KTKLN termasuk pelayanan yang mendapat penilaian tinggi dalam survei KPK," ujarnya.

KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) merupakan kartu tanda pengenal bagi TKI yang diberikan secara gratis oleh pemerintah kepada TKI. KTKLN diberikan sebagai bukti bahwa calon TKI telah memenuhi persyaratan dan prosedur menjadi TKI sesuai dengan Undang undang. KTKLN merupakan produk teknologi tinggi yang memiliki chip dan mampu memuat data data TKI.

*ROL

Read More

Mudahnya Menghafal Alquran

Ustaz Bobby Herwibowo (bertopi) tengah memandu acara #hafizhonthestree di kawasan car free day

JAKARTA -- Sulitkah menghafal Alquran? Banyak orang mengira seperti itu. Padahal, menghafal rangkaian firman Allah SWT yang terangkum dalam kitab suci umat Islam itu sangat mudah, bahkan semudah tersenyum.

Keyakinan itulah yang coba dikembangkan Ustaz Bobby Herwibowo. Beragam upaya telah dilakukannya untuk mengajak umat Islam menghafal Alquran. Salah satunya, melalui gerakan Hafidz on the Street yang diadakan di kawasan car free day di Jakarta, Ahad (30/11). 

Bersama teman-temannya yang tergabung dalam Kauny Quantum Memory, Bobby mengajak semua orang dan komunitas yang hadir di kawasan itu untuk mengaji dan menghafal Alquran dengan cara yang lebih asyik dan menyenangkan.

Mereka pun bisa menghafal Alquran tanpa harus mengganggu aktivitas mereka, seperti lari, bersepeda, jajan, dan lainnya. "Menghafal ayat itu lebih mudah dari yang dibayangkan, bahkan semudah tersenyum," ujar Bobby kepada Republika, Senin lalu.

Menurutnya, banyak orang Islam yang masih takut, enggan, dan kurang percaya diri menghafal Alquran. Jangankan menghafal, tak sedikit Muslim yang belum bisa membaca Alquran sesuai dengan makhrajnya.

Karena itulah, Ustaz Bobby bersama teman-temannya melakukan gerakan Hafidz on the Street ini. "Inspirasi kita awalnya dari kisah Rasulullah SAW ketika menerima wahyu pertama. Beliau kan takut dan lari keluar gua, tapi tetap bisa menghafal surah al-Alaq.''

Apalagi, kawasan car free day selalu didatangi banyak orang dari beragam usia dan profesi. Karena itu, diharapkan gerakan ini dapat dilakukan berbagai generasi orang Islam, dari orang tua hingga anak-anak.

Sumber : republika.co.id

Read More

200 Orang Loper Koran Dapat BPJS Ketenagakerjaan

Program Jaminan Sosial merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja yang bertujuan untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian terhadap risiko-risiko sosial ekonomi, dan merupakan sarana penjamin arus penerimaan penghasilan bagi tenaga kerja dan keluarganya akibat dari terjadinya risiko-risiko sosial dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja.
Risiko sosial ekonomi yang ditanggulangi oleh program tersebut terbatas saat terjadi peristiwa kecelakaan, sakit, hamil, bersalin, cacat, hari tua dan meninggal dunia, yang mengakibatkan berkurangnya atau terputusnya penghasilan tenaga kerja dan/atau membutuhkan perawatan medis Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial ini menggunakan mekanisme Asuransi Sosial.
Program ini juga dirasakan oleh saudara kita, sebanyak 200 orang loper koran dari media cetak di Sumatera Barat menerima BPJS ketenagakerjaan dan 1 (satu) unit kendaraan ambulance operasional untuk RSUD Achmad Mochtar Bukittingi dari BPJS Ketenagakerjaan di Istana Gubernuran Padang, selasa (2/12)
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno memberikan apresiasinya kepada BPJS Ketenagakerjaan yang telah membantu dalam proses pemberian keamanan dan kenyamanan kerja berupa bantuan BPJS bagi loper koran yang ada di Sumatera Barat, terutama Kota Padang.
Diakuinya BPJS Ketenagakerjaan ini bukanlah suatu Instansi yang abal-abal, tidak akan pernah bangkrut, tidak akan pernah lari, karena di sini BPJS ketenagakerjaan bekerja dengan prinsip melayani sepenuh hati, ucap Irwan Prayitno saat memberikan sambutan.
Sambil seloroh Irwan Prayitno menyebutkan, buat Direktur Utama BPJS ketenagakerjaan, kalau membantu itu hendaknya jangan cuma 1 unit saja Pak, lebih banyak lebih baik, sembari tertawa.
Dengan adanya program BPJS Ketenagakerjaan ini mampu membuat kenyamanan kerja bagi seluruh pekerja yang ada di Indonesia pada umumnya, Sumatera Barat khususnya, ujarnya mengakhiri.
Penerima BPJS  Ketenagakerjaan sebanyak 200 orang ini dibayarkan iuran  Jaminan Keselamatan Kerja dan Jaminan Kematian selama 6 bulan. “Alasan kenapa kita memilih loper koran adalah karena pekerjaan menjadi loper koran bukanlah pekerjaan yang formal dan belum mendapatkan jaminan ketenagakerjaan sebelumnya, namun dengan pemberian BPJS Ketenagakerjaan ini diharapkan dapat membantu para pekerja Non-Formal yang ada di Sumatera Barat maupun daerah lainnya” ucap Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaaan Elvyn G. Masassya.
Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan kerjasama dengan Kanwil Sumbar Riau dan Direktur Utama RSUD Achmad Mochtar Bukittinggi, dan disaksikan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dan Gubernur Sumatera Barat.(*)
pasberita.com 3 Desember 2014

Read More

Inilah Hal Menarik dari Golkar Menurut Anis Matta

Jakarta (4/12) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta mengatakan, bahwa sepanjang perjalanan Partai Golkar dalam catur perpolitikan di Indonesia, PKS banyak mengambil pelajaran.
"Sebagai partai yang masih belia, kami selalu memandang partai-partai besar, seperti Golkar, dengan semangat pembelajaran," kata Anis, di Jakarta, Kamis (4/12).
Dia menjelaskan, ada banyak hal menarik yang bisa dipelajari dari Golkar, salah satunya, ujar Anis, adalah mekanisme pemilihan pemimpin, manajemen konflik, dan proses rekonsiliasi yang menyertainya.
"Ini menarik, karena Golkar sebagai partai terbuka telah berhasil melewati begitu banyak turbulensi dan mereka eksis dengan segudang karya hingga saat ini," ungkap mantan Wakil Ketua DPR RI itu.
Selain itu, menurut Anis, yang tak kalah menarik adalah belajar dari kemampuan adaptasi Golkar yang begitu cepat.
"Bayangkan, selama 50 tahun berada di dalam pemerintahan. Saat ini Golkar menjadi partai penyeimbang yang berada di luar pemerintahan, untuk pertama kalinya, dan Golkar mengambil keputusan itu melalui proses yang elegan, cantik, dan juga asyik," terang Anis.
Pria kelahiran Bone itu mengungkapkan, hal itulah kesan yang dia peroleh ketika di Munas Golkar, Aburizal berulang-ulang menegaskan keberadaan Golkar dalam Koalisi Merah Putih (KMP).

Sumber : http://pks.or.id

Read More

Anis Matta Beri Selamat kepada Aburizal Bakrie

Jakarta (4/12) - Musyawarah Nasional (Munas) Golkar yang digelar sejak Ahad (30/11) sampai dengan hari ini, Kamis (4/12) menetapkan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Golkar periode 2014-2019. Tampak hadir dalam acara pelantikan Aburizal bakrie para pimpinan partai Koalisi Merah Putih (KMP).
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta, secara khusus memberikan ucapan selamat kepada Aburizal Bakrie.
"Hari ini Munas Golkar ditutup dan Aburizal Bakrie terpilih kembali menjadi ketua umum Golkar. Selamat!" kata Anis, di Jakarta, Kamis (4/12).
Selain itu, Anis Matta juga memberikan apresiasi atas berlangsungnya Munas Golkar yang berlangsung damai dan lancar.
"Sekali lagi, selamat kepada Keluarga Besar Golkar, Aburizal Bakrie, Akbar Tandjung, dan seluruh jajaran pengurusnya atas terselenggaranya Munas Golkar," pungkas Anis.

Sumber : http://pks.or.id

Read More

Hapus PSO KA Jarak Jauh, Pemerintah Tidak Pro Rakyat dan Langgar UU

Jakarta (4/12) — Komisi V DPR RI mengkritik kebijakan penghapusan Public Service Obligation (PSO) Kereta Api (KA) mulai 1 Januari 2015 mendatang. Kebijakan pemerintah itu dinilai tidak pro rakyat dan bertentangan dengan Undang-Undang (UU) No. 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia mengungkapkan hal itu, Kamis (4/12) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, menyusul rencana penghapusan PSO 11 kereta ekonomi jarak jauh di Jawa dan 12 kereta jarak sedang di Jawa dan Sumatera mulai 1 Januari mendatang.
“Seharusnya kebijakan pemerintah lebih pro rakyat, seperti PSO untuk transportasi publik harus ditambah, bukan malah dicabut. Sudah harga BBM naik, PSO dicabut pula. Rakyat berhak mendapatkan transportasi yang murah dan nyaman. Apalagi penetapan PSO sudah diamanatkan dalam UU Perkeretaapian sebagai bentuk kewajiban pemerintah dalam pelayanan publik,” kata Yudi.
Dalam UU No.23/2007 pasal 153 ayat (1) ditegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau, dan itu diwujudkan dalam kewajiban memberikan pelayanan publik (PSO) berupa subsidi.
Tanpa subsidi, tiket kereta rata-rata melonjak di atas Rp100 ribu untuk setiap kali perjalanan. Kereta Kertajaya dari Surabaya ke Tanjung Priok, misalnya, naik dari Rp50 ribu menjadi Rp135 ribu. Kereta Progo dari Lempuyangan, Yogyakarta-Pasar Senen, Jakarta, naik menjadi Rp105 ribu dari sebelumnya Rp50 ribu. Sedangkan kereta Matarmaja dari Rp65 ribu menjadi Rp150 ribu, dan Tawang Jaya, Semarang-Jakarta dari Rp40 ribu menjadi Rp80 ribu
Kenaikan tarif yang melebihi 100% itu dinilai Yudi akan semakin membebani rakyat, terlebih setelah kenaikan BBM pada pertengahan November lalu. Seharusnya PSO dinaikan bukan malah dicabut.
“Alasan pencabutan PSO kereta ekonomi jarak jauh dan sedang karena jumlah penumpangnya menurun, perlu dibuktikan. Karena, faktanya tiket ekonomi untuk jarak jauh dan sedang selalu ludes,” ujar Yudi.
Temuan BPK
Tak hanya pencabutan PSO yang dikritik Yudi, Wakil ketua Komisi V itu juga mengkritisi penghitungan PSO yang tidak didasarkan aturan perundang-undangan. Akibatnya, perhitungan PSO selalu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Seperti pada pada pemeriksaan BPK Semester I 2014. Dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR, BPK menemukan kelemahan/penyimpangan dalam pengelolaan dan pelaksanaan PSO KA. Perhitungan PSO KA tahun 2013 sebesar Rp682,76 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.
BPK, kata Yudi, sudah memberikan laporan tentang temuan adanya kelemahan/penyimpangan dalam pengelolaan dan pelaksanaan PSO KA yaitu sebesar Rp682,76 miliar yang tidak dapat diyakini kewajarannya. Hal itu terjadi karena peraturan-peraturan yang mengatur pelaksanaan PSO tidak memiliki keselarasan. Mentri Perhubungan (Menhub) juga belum mengatur basis biaya yang digunakan dalam penghitungan formula tarif, termasuk didalamnya Infrastructure Maintenance Operation (IMO) dan Track Access Charge (TAC).
“Untuk penetapan PSO ini, kami minta Menhub segera merealisasikan pengenaan TAC pada operator dan belanja IMO prasarana serta merevisi peraturan yang mengatur tentang PSO terutama biaya menjadi objek pemeriksaan PSO. Jangan dibiarkan tanpa aturan yang jelas seperti sekarang agar tidak selalu menjadi temuan BPK,” pungkas anggota Fraksi PKS dari dapil Jabar Barat IV yang meliputi Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi itu.

Sumber : http://pks.or.id

Read More

Jangan Ada Lagi Kapal yang Tidak Patroli Karena Tidak Ada Bahan Bakar

Jakarta (4/12) - Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto, menyambut baik tekad Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Marsetio yang akan mengerahkan 147 armada kapal perang TNI AL untuk menindak para pelaku illegal fishing. Ia berharap tidak optimalnya kinerja TNI AL dalam menindak pelaku illegal fishing di masa lalu karena ketiadaan bahan bakar tidak terulang kembali di masa mendatang.
“Jangan ada lagi kapal perang yang tidak optimal dalam berpatroli untuk menjaga kedaulatan NKRI di laut karena alasan tidak ada bahan bakar," kata Hermanto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/12).
Sebelumnya KSAL menyatakan seluruh kapal perang siap dioperasikan untuk menindak illegal fishing sesuai perintah Presiden. Diakuinya, selama ini ada hambatan untuk tugas tersebut terutama terkait anggaran pemenuhan kebutuhan bahan bakar. Namun, kini ia mengaku hambatan tersebut sudah teratasi. Anggaran untuk hal tersebut sudah masuk dalam APBN 2015.
Badan Pangan Dunia (FAO) mencatat, kerugian Indonesia per tahun akibat illegal fishing Rp30 triliun. Namun angka itu dinilai terlalu kecil oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Menurut hitung-hitungannya, akibat illegal fishing, kerugian Indonesia per tahun bisa mencapai US$ 20 miliar atau Rp240 triliun.
Menurut Hermanto, selama ini negara seolah tidak berdaya menghadapi illegal fishing. “Kita tahu dan mengakui ada illegal fishing. Kita tahu kerugian negara akibat illegal fishing sangat besar. Namun sejauh ini langkah-langkah yang kita lakukan untuk mengatasinya belum berhasil secara signifikan,” kata Hermanto.
Ia mengakui bahwa upaya-upaya untuk mengatasi masalah ini memang telah dilakukan, tapi belum signifikan.
“Kapal asing pelaku illegal fishing yang bebas masuk perairan Indonesia perlu pengawasan dan tindakan tegas. Ada yang berhasil ditangkap. Namun kapal yang tidak berhasil ditangkap jauh lebih banyak. Makanya angka illegal fishing masih tetap tinggi. Kedepan, setelah negara mencukupi kebutuhan bahan bakar untuk kapal patroli maka diharapkan TNI AL bisa bekerja secara optimal dalam membantu menekan angka illegal fishing secara signifikan," pungkas anggota Fraksi PKS dari dapil Sumatera Barat I yang meliputi Kabupaten Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Sawah Lunto, dan Kota Solok itu.

Sumber : http://pks.or.id

Read More