Ini yang Dilakukan PKS di DPR, Pendidikan Politik Sejak Dini

JAKARTA (1/10) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menerima kunjungan dari Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al-Adzkar, Pamulang, Tangerang Selatan dan SDIT Gema Nurani, Bekasi, Jawa Barat di ruang rapat pleno Fraksi PKS Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (1/10). Acara seperti ini dilakukan Fraksi PKS untuk memberikan pendidikan politik sejak dini kepada generasi penerus bangsa.
Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini dan Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Nurhasan Zaidi menyambut kehadiran para siswa yang datang mengunjungi Fraksi PKS.
Jazuli dalam sambutannya mengatakan, Fraksi PKS memiliki kepedulian politik sejak dini. PKS ingin memberikan wajah politik yang lebih ramah. Selain itu, Jazuli berpesan, agar para siswa dapat menjadi pelajar yang baik, dengan memperkokoh ilmu agama agar kelak menjadi manusia yang bermanfaat.
"Pesan saya untuk adik-adik, kunci kesuksesan meraih derajat tinggi adalah dengan iman dan ilmu, ilmu agama, dan umum," ujar Jazuli. Lebih lanjut Jazuli berharap para siswa peserta audiensi dapat menjadi generasi penerus yang tangguh dalam mengelola bangsa dan negara.
Hilmi, salah satu siswa yang berkunjung mengaku senang dengan acara ini. "Senang, bisa bertambah ilmu," kata Hilmi.
Sementara itu, Sofani Yulfa, salah satu guru pendamping SDIT Al-Adzkar mengatakan, kunjungan tersebut terkait dengan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) di kelas VI tentang sistem pemerintahan di Indonesia. "Selama ini kan di kelas mereka cuma text book, berkunjung ke sini dengan harapan mendapat ilmu langsung dari anggota dewan," kata Sofani.
Sofani menambahkan, pihaknya merasa bersyukur murid-muridnya bisa bertemu langsung dengan Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, sehingga dapat informasi yang lebih lengkap tentang aktifitas anggota DPR RI. "Alhamdulillah anak-anak merasa cukup puas, dan mereka jadi tahu ternyata di DPR ada fraksi-fraksi dan komisi-komisi," ujar Sofani.
Salah satu siswa kelas IV SDIT Gema Nurani, Putra, mengungkapkan kegembiraannya setelah mengikuti kunjungan tersebut. "Senaaang..," sontak Putra, berteriak sambil melompat ketika ditanya bagaimana perasaannya setelah bertemu dengan anggota DPR RI dari Fraksi PKS.Sumber : http://pks.id/content/ini-yang-dilakukan-pks-di-dpr-pendidikan-politik-sejak-dini

Read More

PKS di Daerah Harus Kelola Media Secara Profesional

JAKARTA (1/10) - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta struktur PKS di wilayah provinsi dan kota/kabupaten dapat mengelola media-media internal secara profesional. Tujuannya agar masyarakat mendapatkan pandangan yang utuh dan obyektif tentang PKS.
Hal itu disampaikan Ketua Bidang Humas DPP PKS Dedi Supriadi di Kantor DPP PKS, Gedung MD, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (1/10/2015).
"Media internal semacam website mesti dikelola dengan mengindahkan kaidah jurnalistik yang standar, tidak seenaknya dan tidak sekedar untuk mengejar kunjungan pembaca,” ujar Dedi. Menurutnya, pengelolaan media yang baik akan membangun reputasi positif PKS di mata publik.
Ia juga menegaskan bahwa website partai dikelola oleh struktur bukan oleh perorangan agar pertanggungjawaban terhadap isi website juga jelas. “Selain itu media-media yang dikelola struktur PKS tidak boleh sembarangan mengutip atau mengambil informasi dari sosial media atau media tidak resmi,” ujarnya.
Dedi menerangkan saat ini media resmi partai di tingkat pusat adalah situs www.pks.id. Sementara untuk tingkat provinsi saat ini domain web atau blog sudah beralamat ke pks.id juga dengan didahului nama provinsinya. “Misal, untuk PKS DKI Jakarta, website resminya adalah jakarta.pks.id. Untuk tingkat kota/kabupaten nantinya juga akan dibuat seperti itu,” tutur Dedi.
Ia menyarankan agar pihak-pihak yang ingin mendapatkan informasi dan sikap resmi PKS mengacu pada media resmi PKS. "Sangat mungkin dengan jumlah kader yang gemar mencari informasi, ada pihak-pihak yang mengejar ceruk pembaca tersebut dan menggunakan kata dan isu PKS sebagai daya tarik agar orang meng-klik situs tersebut, padahal bukan dikelola oleh struktur,” ujarnya.
Dedi mencontohkan, pemberitaan yang dilakukan situs Piyungan Online yang sering disalahartikan sebagai website milik struktur partai. “Padahal blog atau situs tersebut dikelola oleh pribadi dan tidak mewakili sama sekali sikap PKS. Bahkan dalam beberapa kesempatan, isi media tersebut mengganggu reputasi PKS sebagai partai dakwah,” ujar Dedi lagi.
Humas DPP PKS, tambahnya, sudah pernah mengirimkan surat agar pengelola web www.pkspiyungan.org menyerahkan atau mengembalikan URL (Uniform Resource Locator) ke struktur PKS setempat, namun hal tersebut belum dipenuhi oleh pengelola akun tersebut.
Keterangan Foto: Ketua Bidang Humas DPP PKS, Dedi Supriadi.Sumber : http://pks.id

Read More

PKS Komitmen Kawal Tunjangan Profesi Guru

Jakarta (30/9) – Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nurhasan Zaidi menegaskan bahwa PKS akan mengawal penganggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Demikian disampaikan Nurhasan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/9).
“Kekhawatiran guru tentang jumlah nominalnya, tingkat fluktuasi tunjangan yang didapatkan, mekanisme memperolehnya, dan kaitannya dengan komponen  gaji guru PNS jelas harus bersandar pada landasan yang tertuang dalam UUGD (Undang-Undang Guru dan Dosen). Untuk hal tersebut, Insya Allah kami siap mengawalnya,” kata politisi PKS ini.
Ia menilai profesi guru sungguh signifikan dalam pembangunan bangsa, sehingga wajar bila mereka dihargai dari sisi kesejahteraan. Di sini, DPR mendesak pemerintah untuk melaksanakan amanah UUGD mempertahankan TPG sebagai salah satu program peningkatan kesejahteraan guru.
“Tentu saja penghargaan tersebut harus dibarengi dengan program pemerintah untuk meningkatkan mutu dan kinerja guru itu sendiri. Sehingga esensi dari adanya TPG sesuai UUGD yakni, peningkatan kesejahteraan dan mutu guru dapat tercapai beriringan,” kata Anggota DPR asal daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat IX ini.
Anggota DPR yang periode 2009-2014 lalu juga duduk di Komisi X ini menilai bahwa UUGD merupakan amanah yang harus dilaksanakan oleh pemerintah (Kemdikbud) dalam program dan anggarannya. Kalaupun ada persinggungan dengan UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengatur sistem penggajian guru PNS, maka yang harus menjadi pijakan utama adalah UUGD sebagai implementasi pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Hal ini sesuai janji Presiden Joko Widodo untuk tidak menghapus TPG dalam program dan kebijakannya.
Keterangan Foto: Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Nurhasan Zaidi.

Sumber : pks.or.id

Read More

Soal Haji, Indonesia Harus Tingkatkan Posisi Tawar di Mata Arab Saudi

JAKARTA (30/9) – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini mendesak Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan bargaining position (posisi tawar) di hadapan Kerajaan Arab Saudi. Berbagai masalah yang muncul selama penyelanggaraan haji - dari tahun ke tahun – menurut Jazuli karena lemahnya posisi tawar Pemerintah Indonesia di mata Arab Saudi.
“Indonesia harus meningkatkan bargaining position kepada Arab Saudi. Jamaah haji kita paling banyak dibandingkan dengan negara lain, jadi harus mendapatkan pelayanan ekstra,” kata Politisi PKS ini dalam konferensi pers di press room DPR Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/9).
Senada dengan Jazuli, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah juga menegaskan pentingnya wibawa sebuah negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia ketika berhadapan dengan kerajaan Arab Saudi. Menurut Fahri, Pemerintah Indonesia terlihat seperti tidak punya wibawa ketika berhadapan dengan Kerajaan Arab Saudi.
“Pemerintah Indonesia harus punya wibawa agar dapat berkomunikasi dengan Kerajaan Arab Saudi. Selama ini Pemerintah Indonesia tidak punya wibawa di mata Kerajaan Arab Saudi,” kata Ketua Tim Pengawas Haji DPR ini.
Panitia Pelaksana Ibadah Haji (PPIH) telah merilis data jamaah haji Indonesia yang meninggal akibat Tragedi Mina. Hingga hari ini, Rabu (30/9) jamaah haji asal Indonesia yang meninggal akibat peristiwa tersebut mencapai 57 orang.

Sumber : pks.or.id

Read More

Fraksi PKS: Putusan MK Soal Calon Tunggal Pilkada Objektif

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Jazuli Juwaeni (kiri). (Dok. HanTer)

 

 

Jakarta,  - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Jazuli Juwaeni menilai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi soal calon tunggal dalam pilkada adalah baik dan objektif.

 

"Putusan MK itu secara konstitusi memiliki kekuatan hukum sehingga pemilihan terhadap calon tunggal akan dilaksanakan pada pelaksanaan pilkada serentak," kata Jazuli Juwaeni di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (30/9).

 

Menurut Jazuli, putusan MK itu baik dan objektif, karena meskipun calonnya hanya tunggal, dapat terpilih atau tidak.

 

Pemilihan terhadap calon tunggal, kata dia, opsinya adalah ada setuju atau tidak setuju terhadap calon tunggal tersebut.

 

"Jika pemilih yang memilih setuju lebih banyak maka calon tunggal terpilih. Sebaliknya, jika pemilih yang memilih tidak setuju lebih banyak maka calon tunggal itu tidak terpilih," katanya.

 

Anggota Komisi III DPR RI ini menambahkan, jika calon tunggal tidak terpilih, maka kepala daerah di daerah tersebut untuk sementara akan dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt) kepala daerah sampai pada pilkada serentak berikutnya.

 

Menurut dia, KPU menjadwalkan pilkada serentak berikutnya akan diselenggarakan pada 2017.

 

Ada tiga daerah yang calon kepala daerahnya tunggal yakni, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).

 

Sumber : harianterbit.com

Read More

Politikus PKS Sambut Baik Pemerintah Tak Akan Minta Maaf ke PKI

Ahmad Zainudin

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR, Ahmad Zainudin, menyambut baik sikap Istana yang tidak mengindahkan desakan sejumlah pihak agar negara meminta maaf atas peristiwa tahun 1965.

"Sejauh ini sikap pemerintah sudah tepat tidak meminta maaf atas peristiwa tahun 1965. Kita harap ini konsisten sampai kapanpun," ujar Zainuddin di DPR, Jakarta, Rabu (30/9/2015).
Menurut dia memaafkan PKI atas kejahatan hak asasi manusia yang dilakukan terhadap rakyat Indonesia berarti memaklumi kejahatan kemanusiaan. Sebab dalam sejarah, lanjut dia, tercatat PKI melakukan tiga kali upaya pemberontakan yang puncaknya adalah kudeta berdarah tahun 1965.
"Apa yang dilakukan PKI itu memecah bangsa, mengkhianati Pancasila. Saat bangsa ini tengah berjuang mempertahankan kemerdekaan, mereka justru menusuk dari belakang," jelas dia.
Politikus PKS itu menuturkan TAP MPRS No 25 tahun 1966 tentang pelarangan dan pembubaran PKI hingga saat ini masih berlaku. Bahkan pada tahun 1999, diperkuat lagi dengan UU no 27 tahun 1999 tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Dalam UU tersebut, secara tegas dinyatakan larangan menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk yang diancam dengan ancaman pidana.
"Jadi memaafkan PKI berarti menentang Tap MPRS no 25 tahun 1966. Juga memaafkan kejahatan PKI yang atheis berarti mengingkari Pancasila dan UUD NRI 1945 bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang maha Esa. Negara harus hati-hati," imbuh Zainuddin.
Menurut Zainudin, rekonsiliasi terhadap peristiwa tahun 1965 tidak harus dengan mendesak agar negara meminta maaf. Pemerintah dapat memberi perhatian aspek pendidikan, sosial dan kesejahteraan terhadap pihak yang disebut keluarga eks PKI, sebagaimana dengan warga negara lainnya.
"Peristiwa HAM ini mereka PKI yang mulai. Seharusnya mereka yang terlebih dahulu minta maaf kepada bangsa ini. Bukan sebaliknya," beber Zainuddin.
Pemerintah telah menepis wacana meminta maaf kepada keluarga eks PKI atas peristiwa tahun 1965. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan hingga kini belum pernah ada pembahasan soal rencana permintaan maaf itu.

Sumber berita : TRIBUNNEWS.COM
Sumber foto    : aktual.com
 

Read More