Inilah Pembocor Rahasia Jokowi

Pembocor raport merah ketua Tim Transisi, Rini Sumarno dan beberapa calon menteri kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) diancam pidana.

Mantan Deputi Tim Transisi, Andi Widjayanto mengatakan, catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan PPATK terhadap para calon menteri itu adalah rahasia negara.

"Siapapun yang menyebut raport merah, kuning melanggar rahasia negara. Catatan KPK, PPATK, diserahkan ke pak Jokowi sebagai dokumen sangat rahasia," kata Andi, di kediaman Ketua Umum PDI P, Megawati Soekarnoputri, Jakarta, Rabu, 22 Oktober 2014.

Untuk itu, kata Andi, pihak yang membocorkan raport merah yang ditandai KPK itu sebagai pelanggaran serius terhadap rahasi negara. Sehingga, pihak yang menyebut terancam pidana.

"Itu melanggar rahasia negara. Dokumen itu sangat rahasia, hanya dari KPK, PPATK, ke presiden. Siapapun yang menyebut itu bisa diproses pidana rahasia negara," kata Andi.

Diketahui, Rini Sumarno dan beberapa nama calon menteri mendapat raport merah dari KPK dan PPATK.

Pernyataan Andi Widjajanto ini ditanggapi politisi muda Golkar  Indra J Piliang.

Melalui akun twitter pribadinya, IJP, begitu Indra biasa disapa, menyatakan keheranannya atas pernyataan Andi Widjajanto.

"Rahasia negara nih yeeee! Parah amat nih bahasanya Andi Widjajanto. Mau nangkap siapa, Boss??? Orbais kali bahasamu".

Indra mencatat, selama ini Tim Transisi selalu membuka 'rahasia negara mulai A - Z, padahal ketika itu Jokowi bahkan belum resmi dilantik!

"Selama ini Tim Transisi ngomong rahasia negara tentang program A-Z, pdhl Presiden belum dilantik? Bikin rempong Presiden di mata publik," tulis IJP.

IJP pun mempertanyakan itikad Andi yang tiba-tiba menyudutkan media. Kebebasan pers bahkan didukung UU, maka IJP menganggap upaya Andi adalah untuk membungkam media agar rakyat tak mengetahui yang sebenarnya.

"Mau nekan pers ya, Bung Andi? Ingat, selain soal rahasia-rahasiaan, juga ada UU Kebebasan Informasi Publik, Pers dll. Orbais sekali bahasa anda!"

IJP pun mengingatkan Andi, bahwa selama ini Tim Transisi lah yang rajin menghubungi pers agar berita-berita dan 'rahasia' Jokowi diketahui publik.

"Tim Transisi yg suka nelpon pemred, redaksi pelaksana, dll, selama ini Anda tidak tegur? Agar kalian diliput. Sekarang bicara rahasia negara. Gaya kali, Bung!"

Secara keras, IJP mengatakan bahwa Andi sendiri sering membocorkan rahasia Jokowi soal menteri.

"Tampar mulut Anda sendiri, Bung Andi Widjajanto. Itu anda pernah bilang, ada CV-CV menteri masuk ke Tim Transisi, termasuk politisi Golkar!", demikian tulis IJP geram.

IJP menyarankan publik mencari tahu, seberapa banyak Andi Widjajanto sudah membocorkan info dari rumah transisi.

"Search google, berapa byk Andi Widjajanto ini bocorin info ke pers soal CV menteri. Padahal itu bukan bagian dari tugasnya di Tim Transisi," tulis Indra.

Berikut bukti bahwa Andi pernah membocorkan info soal CV menteri seperti yang dirilis Kompas.

Salah satu Deputi Tim Transisi, Andi Widjajanto, mengatakan tidak hafal berapa jumlah CV yang masuk ke Kantor Transisi setiap harinya karena terlalu banyak yang melamar menjadi menteri. Tak jarang, CV yang masuk membuatnya tersenyum. Mengapa?

"Kami tidak tahu orang ini siapa, tetapi kami tahu dia pernah ke mana saja. Dia hanya melampirkan foto-foto di tempat yang dia pernah kunjungi di dunia. Dia melamar jadi menteri pariwisata," ujar Andi di Kantor Transisi, Jalan Situbondo 10, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 14 Agustus 2014.

Andi mengatakan, CV unik tak hanya satu, tetapi cukup banyak. Namun, ia tak menyebut angka pastinya.

Meski dianggap unik, kata Andi, tim transisi tetap menganggap keinginan si pelamar serius dan tidak main-main. Tim transisi pun menindaklanjutinya dengan serius. Andi menilai, antusiasme publik ini menunjukkan euforia atas keterbukaan Jokowi-JK dalam proses pembentukan kabinet.

"Atas dasar apresiasi kami terhadap partisipasi publik dalam menyambut pemerintahan yang baru, kami menanggapi ini serius. Setiap surat yang masuk, satu per satu kami balas," lanjut Andi.

Lantas, dikemanakan CV tersebut? Andi mengatakan, keputusan mengenai siapa yang akan menjadi menteri diserahkan sepenuhnya kepada Jokowi dan JK selaku presiden dan wakil presiden terpilih. Tim Transisi hanya bertugas untuk memasukkan nama pelamar ke dalam tabulasi, kemudian menyerahkannya kepada Jokowi.

-----

Menanggapi pernyataan Andi, Presiden Joko Widodo mengatakan tidak ada nama-nama calon menteri yang diajukan oleh tim transisi. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di Istana Negara, Rabu 22 Oktober 2014. "Tim transisi itu apa?" ujar Jokowi.

Jokowi juga membantah pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan para wartawan dalam jumpa pers singkat itu. Termasuk mengenai nama-nama yang disebut-sebut sebagai calon menteri di kabinetnya.

"Kok kalau, seandainya, kira-kira. Nggak pake clue-cluean (petunjuk)," katanya.

Jokowi mengatakan ada delapan nama calon menterinya yang ditolak Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurutnya kedelapan nama yang ditolak itu harus dicarikan gantinya.

Ketika ditanya apakah nama-nama yang telah dipanggil ke istana sejak kemarin hingga hari ini aakah akan ditunjuk sebagai menteri, Jokowi hanya menjawab singkat.

"Ada yang iya, ada yang tidak," ujarnya. (fs/PO)

Read More

Berilah Peringatan dan Perbanyak Istighfar

Semoga kawan-kawan yang diberi kesadaran oleh Allah dan peduli keselamatan bangsanya, baik untuk di dunia maupun di akhirat, terus dikuatkan oleh Allah mengingatkan yang lain atas kesalahannya. Mengajak logika untuk berpikir, membangkitkan nurani untuk merenung, dan membangunkan sanubari untuk merasa, serta hati untuk tadabbur. Semoga kelihatan juga kebenaran dan terterima juga hidayah itu.

Semoga tidak takut dengan ancaman, tidak kendor oleh ejekan, dan layu karena cemoohan. Kalaupun tidak ada yang sadar, paling kurang tugas saling mengingatkan sudah dia lepaskan dari pundaknya.

Dan (ingatlah) ketika suatu umat di antara mereka berkata: "Mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang amat keras?" Mereka menjawab: "Agar kami mempunyai alasan (pelepas tanggung jawab) kepada Tuhanmu, dan supaya mereka bertakwa". (Al A'raf: 164)

Bagi yang tidak diberi kemampuan untuk itu, marilah kita banyak-banyak beristighfar. Semoga Allah tidak menurunkan azab-Nya kepada bangsa ini selagi kita masih berada di tengah-tengah mereka. Karena Allah mengatakan:

"Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah (pula) Allah akan mengazab mereka, sedang mereka meminta ampun". (Al Anfal: 33)

Karena Rasulullah yang menjadi penghalang datangnya azab tidak ada lagi di tengah-tengah kita, masih tersisa satu jalan lagi, yaitu memperbanyak istighfar kepada Allah.

Selain itu ingat juga bahwa bila Allah menurunkan azab-Nya, bukan yang zalim dan pendukungnya saja yang ditimpa bencana, akan tetapi orang-orang baik pun akan kena getahnya.

"Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang lalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya". (Al Anfal: 25)

Ya Allah, jauhkan murka-Mu dari kami.

(Zulfi Akmal)

*piyunganonline

Read More

Fahri Hamzah: Jokowi Pagi-pagi Jangan Melanggar Undang-undang

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, tujuan DPR ngotot meminta surat perubahan nomenklatur dari Presiden Joko Widodo bukanlah bertujuan untuk menghambat pemerintahan. Menurut dia, DPR justru bertujuan baik agar Jokowi tak melanggar undang-undang pada awal pemerintahannya.

"Pagi-pagi jangan melanggar undang-undang, kasihan beliau," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/10/2014), dilansir Kompas.

Fahri menjelaskan, dalam Pasal 17 ayat 4 UUD 1945 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara disebutkan bahwa pemerintah harus meminta pertimbangan DPR untuk mengubah nomenklatur.

"Kalau nomenklaturnya tidak diubah, tidak apa-apa. Akan tetapi kan, ini nomenklaturnya diubah, kementerian pendidikan dipecah dua," ujarnya.

Dengan berubahnya nomenklatur, lanjut Fahri, maka akan banyak perubahan yang terjadi, mulai dari anggaran hingga karyawan di kementerian. DPR, menurut dia, setidaknya harus mengetahui mengenai perubahan-perubahan nomenklatur itu.

Saat ini, surat perubahan nomenklatur yang dikirim Jokowi telah diterima oleh DPR. Pimpinan DPR akan segera mempelajari surat tersebut.

Wakil Ketua DPR yang lain, Agus Hermanto, menyampaikan nomenklatur ada beberapa perubahan kementerian. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan dilebur menjadi Kementerian Pariwisata. Sementara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan dipisah menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset.

"Hanya Kementerian Maritim saja yang belum ada. Tapi kan ada Kementerian Kelautan," jelas dia.

*piyungan online

Read More

PKB Kecewa Jokowi, Muhaimin Memilih Tak Jadi Menteri

JAKARTA - Wakil Sekertaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memberlakukan aturan bahwa menteri tidak boleh rangkap jabatan di partai politik.

Hal ini, kata Lukman, menjadi salah satu alasan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alis Cak Imin, mengurungkan niatnya untuk ada di dalam kebinet Jokowi dan Jusuf Kalla (JK).

"Kita sendiri di internal partai belum membahas secara resmi keinginan ketum, (yang) serius memimpin PKB (lagi). Ini yang mendorong Muhaimmin rangkap menteri, tapi mentok. Pak Jokowinya keukeuh," ujar Lukman di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (22/10/2014), dilansir Okezone.

Padahal, kata Lukman, Cak Imin terlibang sukses menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigran (Menakertrans), meski saat itu menjabat Ketua Umum PKB.

Dia pun meminta Jokowi memikirkan kembali larangan menteri merangkap jabatan tersebut. "Pak Muhaimmin bisa menata waktu sebagai ketum juga sebagai menakertrans, tidak keteteran," terang dia.

Sebelumnya, Cak Imin lewat akun twitter resminya menyatakan akan fokus dengan jabatannya sebagai pimpinan tertinggi di PKB.

"Kayaknya aku lebih memilih konsentrasi jadi ketua umum PKB, karena memang lebih baik tidak merangkap dengan jabatan menteri. Mohon dukungan," kicau Cak Imin.

*piyungan online

Read More

Teror untuk Muslim Australia: Penistaan Jilbab, Diludahi, Masjid Diancam, Dilempari Telur Busuk, Dirusak hingga Dipasangi Salib

ilustrasi @anammenanam

Kelompok-kelompok Islam melaporkan peningkatan serangan atas warga Muslim di Australia sejak terjadinya razia anti teroris di Sydney dan Melbourne.

Para pemimpin Muslim Australia menyusun daftar serangan-serangan yang bermotif rasial atau keagamaan dan mengatakan hingga sekarang telah terjadi puluhan serangan seperti itu, terutama terhadap perempuan yang mengenakan hijab.

Organisasi-organisasi Islam di Australia mengatakan, paling sedikit terjadi 30 serangan terhadap warga Muslim, sejak dilakukan razia kontra teroris di Sydney dan Brisbane. Ancaman-ancaman terhadap Australia yang dilakukan oleh kelompok radikal ISIS juga telah mendorong sentimen anti-islam.

Mariam Veiszadeh, seorang pengacara dan jurubicara masyarakat Islam yang menyusun daftar serangan itu, mengatakan tindak kekerasan dilaporkan terjadi di seluruh negara.

“Dalam satu peristiwa, seorang Ibu di Sydney Barat dan bayinya diludahi, dan kereta bayinya ditendang. Dalam kasus lain, seorang laki-laki di Perth berusaha menarik kerudung (jilbab) di kepala seorang perempuan. Beberapa masjid di Australia telah diancam, dilempari telur busuk, dirusak, dan dipasangi Salib yang dihias dengan kepala babi,” papar Mariam dikutip Voice of America (Voa).

Jumlah terbanyak serangan dan intimidasi yang dilaporkan terjadi di negara bagian Queensland, di mana masjid-masjid diancam dan ancaman pembunuhan ditujukan pada para pemimpin Islam setempat.

Statistik kepolisian yang pasti mengenai serangan tidak bisa diperoleh, meskipun polisi di New South Wales mengatakan sedang berusaha meredakan ketegangan dengan komunitas Islam sejak razia anti teroris bulan lalu di Sydney.

Satu kelompok kecil sayap kanan berusaha melarang islam di Australia.

Meskipun sebagian besar pemimpin politik Australia mendesak adanya sikap menahan diri dan menghormati penduduk yang berbeda agama, ada kelompok-kelompok yang dituduh menimbulkan ketegangan antara kelompok-kelompok muslim dengan masyarakat Australia pada umumnya.

Pesawat-pesawat tempur Australia telah bergabung dalam serangan yang dipimpin Amerika terhadap ISIS di Iraq, dan didorong oleh keprihatinan mengenai bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh para pelaku jihad Australia yang pulang dari konflik di Timur Tengah, pemerintah Australia baru-baru ini menaikkan tingkat ancaman di dalam negeri dari tingkat menengah menjadi tinggi. Undang-undang baru anti teroris juga akan memberi pihak berwenang kekuasaan yang lebih besar untuk menahan para tersangka dan menyita paspor.

Perdana Menteri Australia Tony Abbott mengatakan, undang-undang itu tidak akan mempengaruhi warga Muslim yang mematuhi undang-undang. Dia juga merencanakan peraturan baru yang menyatakan bahwa melakukan aksi teroris di Australia merupakan kejahatan.

Tingkat gangguan dan intimidasi terhadap warga muslim meningkat seperti yang terjadi setelah serangan 11 September di New York dan Washington, dan setelah serangan bom di Bali, setahun kemudian di mana 88 orang warga Australia tewas. [Hidayatullah/Bersama Dakwah]

Read More

Innalillahi, 193 Orang Dirawat dan 1 Patah Hidung setelah Pesta Pelantikan Jokowi-JK

Presiden Joko Widodo @jurnalsulteng

Pesta perayaan pelantikan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden menelan korban. Juru bicara Kepolisian Daerah Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto menyebutkan 194 penonton Konser Salam 3 Jari dirawat. "Satu di antaranya memerlukan perawatan khusus karena patah tulang hidung akibat jatuh."

Banyak penonton yang kelelahan, bahkan sampai pingsan karena mengikuti pesta sejak pagi hingga malam dalam cuaca panas. "Mereka dibawa ke posko kesehatan di sekitar Monas," kata Rikwanto.

Satu di antara korban menderita luka berat karena mengalami patah tulang hidung dan dirujuk ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto. "Sudah dibolehkan pulang," kata Rikwanto.

Pesta bertajuk Konser Salam 3 Jari sendiri diadakan di Taman Monumen Nasional sejak pukul 10.00 hingga 23.00 WIB. [Bahagia/Tempo/Bersama Dakwah]

Read More

Catatan Kecil Dari Pesta Syukuran Rakyat

Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla (Jokowi-JK) telah dilantik Senin, 20 Oktober 2014.

Para relawan, yang mengatasnamakan rakyat agar sumber dana-nya tak diaudit, menggelar pesta hingga larut malam.

Sayangnya, sejumlah hal negatif mewarnai pesta pendukung Jokowi, bahkan sebelum pesta dimulai.

Inilah beberapa catatan kecil yang berhasil dihimpun Tim Piyungan Online.

1. Massa Pendukung Jokowi Mencemooh SBY

Ketika Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) keluar dari istana negara, usai mengikuti upacara serah terima jabatan, ia dicemooh oleh pendukung Jokowi. Tidak main-main, cemoohan itu diinstruksikan langsung oleh seorang relawan melalui pengeras suara.

“Nanti kalau SBY lewat, kita balik badan,” demikian instruksi orator dengan pengeras suara di depan Istana Negara, Jakarta, Senin, 20 Oktober 2014.

"SBY, kau ditunggu KPK!” kata relawan lain.

Selain itu, sejumlah cemoohan lain juga terdengar dilontarkan oleh pendukung Jokowi. Misalnya menyebut SBY sebagai aktor terbaik Century dan aktor terbaik Pilkada oleh DPRD.

SBY yang telah berkuasa selama dua periode tampak tenang menghadapi massa pendukung Jokowi. Ia tidak membalas cemoohan dan langsung naik mobil sembari melambaikan tangan.

2. Tak Ada Fasilitas Untuk Shalat

Pesta yang berlangsung sejak siang hingga malam tak menyediakan tempat untuk shalat.

Yang lebih parah, Jokowi mengaku sudah menunaikan ibadah shalat maghrib sebelum tiba di Monas. Padahal ketika tiba di Monas, Adzan Maghrib pun belum berkumandang. Oh, Pak Presiden Jokowi.. Bapak berbohong lagi..

3. Pesta Rakyat jadi Pesta Dugem

Konser tiga jari yang merupakan rangkaian pesta rakyat dalam rangka merayakan pelantikan Jokowi berubah menjadi mirip acara dugem.

Terutama saat musisi asal Inggris Arkana tampil sekitar pukul 10 malam. Peserta konser berjoget ria diiringi DJ dan gemerlap lampu kedap-kedip.

4. Banyak Remaja Beli Alkohol

Seusai Konser Salam 3 Jari, banyak peserta meneruskan pestanya. Banyak di antara mereka yang menghabiskan malam di sekitar stasiun Gambir dan membeli minuman beralkohol dari gerai waralaba. Yang lebih parah, para remaja tanggung juga turut membeli minuman beralkohol, sementara petugas yang berjaga tidak memeriksa identitas untuk memastikan usia pembeli.

Selain para remaja laki-laki, tampak pula para remaja perempuan yang berkeliaran hingga dini hari.

Banyak pula remaja perempuan yang ikut minum minuman keras sambil menghisap rokok.

5. Pohon dan Rumput Rusak

Selain lebih mirip pesta dugem daripada pesta rakyat, konser tersebut juga mengakibatkan kerusakan lingkungan. Sejumlah area hijau monas pun rusak.

Menurut seorang warga, banyak pohon palm yang rusak dan rumput diinjak-injak akibat acara tersebut.

“Banyak pohon palm yang rusak, sampah di buang dimana aja, trus rumput diinjak-injak”, kata Wawan, pemuda berusia 24 tahun yang juga mengunjungi Konser tersebut.

6. Lautan Sampah

Paginya, lautan sampah memenuhi monas. Mulai dari lapangan IRTI Monas menuju ke panggung di silang Monas.

Ribuan bekas makan, botol minum, kertas, bungkus rokok, plastik, hingga kondom  dibuang begitu saja di atas rumput, di pot bunga maupun di dekat batang pohon.

Pemandangan serupa juga terlihat di sepanjang Silang Barat Daya Monas. Mulai dari panggung utama hingga menuju kawasan air mancur patung Kuda Indosat juga banyak terlihat sampah berserakan.

Menanggapi menumpuknya sampah dan rusaknya rumput, Ahok terlihat santai.

"Ya udahlah. Nanti kita perbaiki. Mau gimana lagi? Gak ada jalan lain kan? Namanya juga pesta muda mudi. Sudah biasa," ujar Ahok, santai.

Reaksi yang berbanding terbalik ketika menanggapi massa Prabowo - Hatta yang mengawal proses gugatan Pilpres.

"Kami akan kirim surat untuk minta ganti rugi atas kerusakan ini!", demikian ungkap Ahok ketika itu.

Inikah yang disebut Revolusi Mental yang diagung-agukan Jokowi?

Catatan-catatan di atas menunjukkan, yang terjadi adalah revolusi menuju kehancuran mental anak bangsa.

Apakah mencemooh seorang Mantan presiden yang telah berjasa menjaga stabilitas negara adalah revolusi mental?

Mengapa acara syukuran harus menggunakan kata "rakyat", padahal didesain sedemikian rupa hingga menghamburkan banyak uang siluman dan memfasilitasi pemuda untuk berhura-hura?

Yang terjadi kemarin bukanlah pesta rakyat, melainkan awal sebuah drama 'Ini bangsaku, bangsa miskin yang ditawari makanan gratis saja langsung siap mengelu-elukan pemberi makannya'. (fs/PO)

Read More

Hura-Hura Itu Dinamakan Pesta Rakyat Agar Sumber Dananya Tak Diaudit

Perayaan kirab budaya yang diselenggarakan di Monumen Nasional (Monas) bukanlah bagian dari pesta rakyat, melainkan pesta Jokowi.

Pemberian nama Pesta Rakyat yang kemudian diganti menjadi Pesta Syukuran Rakyat itu disengaja agar sumber anggaran menjadi tertutup.

Demikian diungkapkan peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi.

"Mana ada rakyat yang nyumbang? Makan aja susah. Supaya tidak ada yang masuk dan tidak ada yang audit, makanya dinamai Pesta Rakyat," ujar Uchok.

Ia mengatakan, jumlah dan sumber anggaran pelantikan Jokowi-JK tidak ada publikasi yang jelas. Menurut Uchok, walaupun Ketua MPR Zulkifli Hasan sempat mengatakan biaya anggaran pelantikan Jokowi-JK sebesar Rp 1 miliar, tidak adanya perincian yang jelas membuat sumber anggran menjadi tertutup.

"Anggarannya gak jelas. Tidak ada publikasi anggaran pelantikan meskipun angka-angka itu muncul, misalnya dengan penyebutan satu miliar. Tidak ada kejelasan seperti ini membuat pelantikan tertutup anggarannya," kata Uchok. (fs/PO)

Read More

Baru Sehari Jadi Presiden, Jokowi Sudah Lakukan Pelanggaran Hukum

Ahli Hukum Pidana, Chairul Huda menyatakan Presiden Jokowi telah melakukan pelanggaran hukum karena meminta rekomendasi nama-nama calon menteri di kabinet oleh KPK.

Pasalnya, di dalam perundang-undangan tidak ada satu pun kewenangan KPK dalam memberikan rekomendasi tersebut.

"Ini seperti mempertuhankan KPK karena nggak ada dasarnya lembaga itu memberikan rekomendasi," jelas Chairul di Jakarta, Selasa, 21 Oktober 2014.

Chairul menegaskan, ini menunjukan Jokowi tak memahami hukum.

"Kalau Presiden Jokowi meminta rekomendasi ini berarti ini Pak Jokowi nggak mengerti. Dan ini pelanggaran hukum pertama oleh Jokowi. Karena, meminta kepada lembaga yang tidak berwenang," ungkapnya.

Seperti diketahui, Jokowi telah meminta pendapat KPK dalam hal nama-nama calon menteri di kabinetnya. Padahal, berdasarkan hukum ketatanegaraan posisi KPK tak sejajar dengan Presiden. (fs/PO)

Read More