Jangan Bedakan Guru Madrasah dan Guru Sekolah Umum

Ilustrasi

Jakarta (11/1) - Nasib madrasah di negeri ini memang masih memprihatinkan. Tak hanya soal sarana fisik sekolah, bahkan tunjangan bagi para pendidik di madrasah pun tidak sama bila dibandingkan dengan sekolah umum.

“Jutaan siswa sekolah tingkat SD-SMA di Indonesia tidak semua tertampung di sekolah umum baik negeri dan swasta. Sebagian dari anak bangsa peserta didik ini ditampung di madrasah, maka kita harus ingat bahwa madrasah adalah bagian dari pengerak sistem pendidikan Indonesia, sehingga mereka tak boleh dibeda-bedakan haknya dalam hal menerima tunjangan.” Kata Ledia Hanifa Amaliah, anggota Komisi VIII DPR RI.

Terkait hal tersebut Ledia menguraikan lebih lanjut, guru madrasah pun berhak atas tunjangan kinerja daerah sebagaimana yang diterima oleh guru di sekolah umum.

“Kalau daerah bisa menganggarkan TKD bagi pendidik disekolah umum, hal yang sama layak diberikan kepada guru madrasah. Mereka sama berjuang bagi pendidikan anak bangsa, memberikan baktinya untuk mendampingi generasi penerus dalam tahun-tahun sekolah. Jangan biarkan ada kesenjangan antar sesama pendidik yang berdampak pada kesenjangan kesejahteraan mereka,” kata aleg FPKS ini pula.

 Secara khusus Ledia menyoroti DKI Jakarta yang bisa memberikan TKD cukup besar bagi para guru sekolah umum, antara 3 hingga 5 jutaan rupiah  yang kabarnya masih akan  ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang.

“DKI itu punya APBD besar, terbesar bahkan se-Indonesia, tapi nasib guru madrasahnya masih memprihatinkan karena tak tersentuh anggaran TKD. Itu sebabnya salah satu program unggulan Anies-Sandi kan memberikan TKD ini termasuk para guru madrasah.” Kata Ledia menjelaskan program dari cagub cawagub DKI Jakarta yang diusung partainya, PKS.

Ledia mengingatkan bahwa Undang-undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003 menyamakan kedudukan jenjang pendidikan umum, agama, negeri dan swasta.  “Jangan lagi ada ketidakadilan dalam hal menyediakan kesejahteraan bagi para guru. ” pungkasnya.

Sumber : pks.id

Read More

Tindak Tegas Upaya Makar Kelompok Makar OPM

Ilustrasi

Jakarta (10/1) – Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta Pemerintah Indonesia harus lebih tegas terhadap kelompok apapun yang sudah tegas dan jelas menyatakan makar kepada NKRI, termasuk Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Hal itu disampaikan Sukamta dalam Rapat Paripurna Masa Sidang II Tahun Sidang 2016-2017, Selasa (10/1).

“Kami ingin dari Komisi I menghimbau kepada pemerintah untuk bisa lebih tegas lagi kepada OPM dan kelompok yang sudah tegas makar kepada NKRI, ini lebih perlu untuk ditindak karena sudah masuk ke ranah pidana bukan hanya statement,” jelas Sukamta.

Sukamta menilai ada tiga persoalan utama yang menyebabkan OPM termasuk dalam kelompok yang jelas berbuat makar di NKRI. Pertama, terkait dengan pengibaran bendera OPM di KJRI Melbourne, Australia. Kedua, adanya pembakaran bendera Merah Putih oleh OPM yang bahkan di jejaring media sosial video (youtube) dan masih dibiarkan oleh pemerintah. Ketiga, adalah adanya perencanaan makar oleh OPM.

“Jangan sampai yang nyata makar dibiarkan, sementara ada orang yang baru dianggap punya rencana makar sudah ditindak. Jadi saya kira perlu tegas terhadap siapapun yang menindak NKRI,” tegas Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini.

Diketahui, pengibaran bendera OPM di KJRI Melbourne tersebut dilakukan pada Jumat 6 Januari 2017 silam. Terjadi penerobosan (trespassing) oleh seseorang ke kantor perwakilan politik Indonesia di negeri Kangguru tersebut untuk mengibarkan Bendera Bintang Kejora OPM.

Selain itu, anggota OPM pada juga menayangkan video pembakaran bendera Merah Putih yang diunggah di youtube pada 26 Mei 2016 silam.

Bahkan, Pimpinan Panglima Tinggi OPM Goliath Tabuni pada Minggu (8/1) silam telah menyatakan siap perang dengan militer Indonesia untuk Papua Merdeka.

ٍSumber : pks.id

Read More

Aher Minta Guru Berhenti Merokok

Bandung (10/1) - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengimbau guru-guru untuk tidak lagi merokok. Guru disebut sebagai panutan yang harus mencontohkan perilaku baik bagi generasi bangsa.

"Saya berharap tidak ada guru yang merokok. Bagaimana mungkin kita menghadirkan generasi hebat kalau kita enggak bisa menyontohkan yang baik," kata Heryawan yang disambut tepuk tangan guru dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan SMA/SMK se-Jawa Barat di Pusdai Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (10/1).

Menurut Gubernur yang akrab disapa Aher ini, semua sudah tahu dampak buruk dari merokok. Jika guru menampilkannya depan murid-murid maka rentan ditiru padahal siswa adalah calon generasi penerus bangsa. Imbauan ini, Aher mengatakan menjadi upaya untuk mewujudkan sekolah yang lebih unggul ke depannya dengan menjauhkan budaya buruk dari siswa.

Aher menilai jika guru masih merokok sama dengan pengkhianatan terhadap profesi. Karena guru adalah tenaga pendidik yang memberi teladan. "Sebab kalau masih (merokok), sama dengan mengkhianati profesi kita. Kita menghianati profesi pendidik," ujarnya.

Namun, kata dia, jika tidak bisa sama sekali menghilangkan kebiasaan merokok secara penuh maka diharapkan menghentikan sementara jika di sekolah agar tidak dilihat siswa. Diharapkan dengan demikian bisa menjadi stimulus untuk berhenti secara permanen.

Sumber: Republika.co.id

Read More

Belum Ada Kebijakan Komprehensif Tanggulangi Melonjaknya Harga Pangan

Ilustrasi

Jakarta (10/1) - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Ecky Awal Mucharam menilai belum ada kebijakan komprehensif dan berkelanjutan dalam menanggulangi melonjaknya harga pangan yang terus berulang.

Ecky menambahkan kebijakan pemerintah saat ini masih bersifat reaktif dan belum secara sungguh-sungguh mendesain kebijakan yang menyentuh secara tepat akar persoalan. Lonjakan harga pangan setiap tahun yang terus berulang, tambah Ecky, harusnya didekati dengan manajemen peningkatan produksi dan manajemen pasokan (stock management)yang baik.

“Seringkali kita melihat untuk komoditas yang musiman selalu harga jatuh saat panen berlimpah dan harga membumbung saat panen terbatas. Ini harusnya bisa diselesaikan jika ada kebijakan manajemen pasokan yang baik. Kita belum melihat ini, padahal negara-negara lain sudah jalan,” papar Ecky di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (10/1).

Diketahui, harga cabai yang melambung beberapa pekan terakhir di sejumlah pasar di tanah air telah dikeluhkan masyarakat luas. Fluktuasi harga ini, menurut Ecky, sebenarnya sudah menjadi masalah klasik di Tanah Air. Persoalan fluktuasi harga pun tidak hanya membelit komoditas cabai merah, fluktuasi harga yang cukup tinggi pernah terjadi pada komoditas lain, seperti bawang, beras hingga daging sapi. Kondisi ini sekali lagi membuktikan pemerintah belum memiliki solusi tepat mengatasi problem harga pangan, utamanya hortikultura.

“Kondisi ini harus menjadi warning serius bagi pemerintah, karena potensial terjadi pada komoditas kebutuhan pokok rakyat yang lainnya. Padahal seharusnya dengan manajemen data komoditas yang valid serta manajemen pasokan yang baik hal seperti ini mudah diatasi. Prinsipnya harus ada peningkatan produksi, ketersediaan data yang akurat dan manajemen stock. Kalau ada yang tidak berjalan tentu akan berulang kembali, termasuk untuk komoditas yang lain,” jelas Anggota Komisi XI DPR RI ini.

Ecky menilai perlu ada langkah komprehensif dan tepat untuk mengatasi masalah pasokan dan permintaan komoditas tersebut. Menurutnya pemerintah perlu membenahi tata niaga dan manajemen pasokan komoditas hortikultura. Kartel-kartel pangan harus dipangkas dan pemerintah harus mengelola stok komoditas secara tepat.

Jika pengelolaan pasokan berjalan baik, masalah ketidak- seimbangan supply dan demand, terutama ketika kita menghadapi persoalan cuaca seperti saat ini, tambah Ecky, seharusnya tidak terjadi.

“Saya kira, pemerintah juga perlu serius menjalankan rencana untuk membangun gudang besar berpendingin (cold storage) seperti yang dimiliki Dubai untuk mengelola pangan-pangan strategis. Ketika pasokan tinggi, pasokan yang ada bisa disimpan di gudang berpendingin itu untuk selanjutnya digunakan pada saat produksi berkurang. Harusnya ini mudah jika kita serius,” jelas wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini.

Selanjutnya, yang mendasar menurut Ecky adalah pengembangan teknologi produksi hortikultura yang harus ditingkatkan selain mengembangkan produk olahan turunan untuk komoditas tersebut agar lebih tahan lama. Pengembangan varietas unggul yang tahan terhadap perubahan musim telah berkembang dan seharusnya dapat dikembangkan secara masif oleh pemerintah.

“Kita melihat perkembangan teknologi produksi hortikultura kita masih tertinggal dari berbagai negara. Padahal dengan jumlah penduduk yang besar kebutuhan pangan menjadi sangat strategis. Kalau tidak ada kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan, akan menyebabkan kerentanan pangan dan fluktuasi harga yang terus berulang dan merugikan rakyat. Terlebih enam bulan kedepan kita memasuki Ramadhan dan Hari Raya. Kita mendesak pemerintah untuk mengambil langkah dan kebijakan yang tepat dan komprehensif tersebut,” pungkas Ecky. 

Sumber : pks.id

Read More