HNW: Pemimpin yang Kufur Nikmat Akan Represif

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid

Depok (21/1) - Seorang pemimpin atau pimpinan baik skala besar atau kecil adalah rahmat dan anugerah Allah SWT yang harus disyukuri dan dijaga, sebab itu adalah amanah Tuhan dan rakyat. Bersyukur adalah keharusan jika tidak maka akan masuk pada kufur nikmat apapun agama pemimpin.

Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid saat membuka secara resmi Indonesia Student Leadership Camp VI – Nusantara Student Leadership Camp Depok-Kuala Lumpur 21-25 Januari 2017, di aula Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok Jawa Barat, Sabtu (21/1/2017).

“Pemimpin yang kufur nikmat tidak bersyukur akan mengarah kepada berbagai perilaku negatif seperti tidak komitmen pada janji, represif, tidak bermoral. Jika dia selalu bersyukur dan tidak kufur nikmat maka dia adalah pemimpin yang selalu selalu mawas diri, meningkatkan kualitas diri karena dia tahu semua adalah anuherah Allah SWT,” ujarnya.

Dalam konteks Islam, umat Islam memiliki teladan dan contoh agung dalam mencari sosok seorang pemimpin yakni sosok agung Rasulullah SAW. Keagungan kepemimpinan Rasulullah pun diakui dunia. Seorang penulis terkenal dunia Michael H. Hart mengeluarkan buku masyhur berjudul ‘The 100’. Buku ini memuat 100 tokoh dunia yang memiliki pengaruh kuat dalam sejarah manusia. Di urutan pertama, dia memasukkan nama Nabi Muhammad SAW.

Michael, kata dia. melihat kepemimpinan Rasulullah adalah kepemimpinan yang universal bukan milik Arab saja yang melahirkan generasi Islam yang memiliki karakter yang adiluhung serta melahirkan generasi kepemimpinan yang luar biasa sepeninggalnya.

“Generasi muda Islam harus menyadari keagungan teladan agung tersebut dan harus mulai mencontoh keteladanan tersebut. Potensi generasi muda sekarang terutama para peserta ini sangat luar biasa. Kesempatan belajar sangat terbuka luas, didukung dengan berbagai teknologi yang sangat luar biasa. Kalian adalah calon pemimpin bangsa, manfaatkanlah secara positif potensi-potensi tersebut untuk membangun karakter generasi muda Islam yang bertakwa dan memiliki rasa nasionalisme yang kuat,” ujarnya pada even internasional bertema ‘Becoming Excellent Future Leaders’ itu.

Hidayat memberi pesan kepada peserta bahwa generasi muda Islam Indonesia harus memahami potensinya dan harus juga memahami karakter masing-masing. Keberhasilan dan kegagalan adalah dua sisi yang harus dipahami dengan benar. Kesuksesan adalah buah dari kesuksesan dahulu yang terulang saat ini, kegagalan saat ini adalah kegagalan dahulu yang diulang kembali saat ini.

ISLC sendiri adalah sebuah pelatihan kepemimpinan hebat bagi sekitar 100 Ketua Osis SMA/sederajat terpilih dari berbagai daerah di Indonesia yang diselenggarakan oleh Institutre of Leadership Development (I-LeaD) Universitas Indonesia. Pelatihan ini bertujuan untuk menjaring calon-calon pemimpin muda yang kemudian bisa berkontribusi bagi pendidikan masyarakat yang ada disekitarnya melalui Forum OSIS Nusantara. 

Sumber : pks.id

Read More

PKS Desak Pemerintah Kendalikan Harga Komoditas Pangan

Ilustrasi

Surabaya (23/1) - Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Jawa Timur (DPW PKS Jatim) menggelar Rapat Koordinasi Pimpinan Wilayah (Rakorpimwil), yang salah satunya menyoroti kenaikan sejumlah harga yang dirasa memberatkan masyarakat. 

Bertempat di Kantor DPW PKS Jatim, Jl Gayungsari Barat Surabaya, Minggu, Rakorpimwil yang dipimpin oleh Ketua Umum DPW PKS Jatim Arif Hari Setiawan itu dihadiri seluruh Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS dari kabupaten/ kota se- Jatim. 

Dalam Rakorpimwil itu terjadi pembahasan serius saat para peserta memaparkan kondisi di masing-masing Kabupaten/Kota terkait dengan dampak kenaikan harga yang memberatkan masyarakat.

Sebutlah terkait kebijakan pemerintah tentang keniakan biaya pengurusan STNK dan BPKB, harga BBM, Tarif Dasar Listrik (TDL), selain juga kenaikan harga-harga kebutuhan pokok dan komoditas pangan. 

"Para pimpinan PKS se-Jawa Timur sepakat untuk meminta Pemerintah meninjau kembali kenaikan harga-harga tersebut," ungkap Arif. 

PKS Jatim, lanjut Arif, juga mendesak pemerintah untuk dapat mengendalikan harga-harga komoditas pangan dengan cara meningkatkan produktivitas petani dan peternak lokal, selain mengamankan jalur distribusi, serta membatasi impor bahan pangan dari luar negeri. 

Dari hasil Rakorpimwil itu, selanjutnya Arif menugaskan kepada seluruh jajaran pengurus PKS se-Jatim dan juga para anggota DPRD dari PKS agar menyampaikan aspirasi rakyat berupa pembatalan kenaikan harga kepada Pemerintah.

"Kita akan berikan advokasi kepada rakyat yang terkena dampak langsung dari kenaikan harga-harga ini," katanya. 

Jajaran struktur PKS Jatim juga mengagendakan kegiatan untuk membantu meringankan beban rakyat, seperti operasi pasar, pembagian sembako, bantuan modal dan keterampilan, dan lain-lain. "Sekecil apapun yang bisa kita berikan akan sangat berharga bagi yang membutuhkan," ujarnya. 

Arif menyebut penduduk miskin di Jawa Timur masih di angka 12 persen menurut catatan Badan Pusat Statisti. "Itu jumlahnya hampir 5 juta jiwa. Mereka masih memerlukan banyak bantuan dan pemberdayaan. Karena itu jangan pernah lelah berkhidmat untuk rakyat," ungkapnya.

Agenda lain yang menjadi pembahasan Rakorpimwil adalah rencana program 2017, serta kesiapan mengikuti Pilkada 2018, baik Pemilihan Bupati/Walikota maupun Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur. 

"Hasil rakorpimwil selanjutnya akan diikuti dengan rangkaian Kunjungan DPW PKS Jatim ke seluruh DPD PKS se-Jatim dalam rangka supervisi dan monitoring program-program pelayanan dan pemberdayaan rakyat yang telah disepakati," ucapnya.

Sumber: AntaraJatim.com

Read More

Tiga Catatan Ekonomi di 2017

Ilustrasi

Jakarta (20/1) – Anggota Komisi XI DPR RI Refrizal memberikan tiga catatan yang harus diperhatikan bagi Tim Ekonomi Jokowi-JK di Tahun 2017. Hal itu disampaikan Refrizal dalam menanggapi evaluasi yang dilakukan pemerintah terhadap capaian APBN-P tahun 2016 silam.

“Terdapat beberapa hal yang cukup menggembirakan, namun terdapat pula hal-hal yang perlu mendapat porsi perhatian lebih oleh pemerintahan Jokowi-JK,” jelas Refrizal di Jakarta, Jumat (20/1).

Pertama. berdasar data Global Wealth Report yang dirilis oleh Credit Suisse’s tahun 2016, Indonesia menempati posisi keempat negara dengan tingkat ketimpangan ekonomi tertinggi di dunia. Dimana 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 49,3% kekayaan nasional. Secara berurutan empat negara dengan ketimpangan tertinggi adalah Rusia (74,5%), India (58,4%), Thailand (58%) dan Indonesia.

“Dari data yang dirilis oleh Credit Suisse, Indonesia masuk dalam kondisi ketimpangan yang mengerikan. Di 2017 ini kami harap pemerintah serius mengatasi persoalan ini dan mampu menjawab problem distribusi pendapatan” tegaswakil rakyat PKS dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat II ini.

Efek dari tingginya tingkat ketimpangan tersebut, tegas Refrizal, adalah rawannya kejahatan sosial di masyarakat.

Kedua. Hal lain yang perlu diwaspadai adalah kinerja pertumbuhan kredit perbankan yang melambat dan meningkatnya NPL (Non Performing Loan). Data Agustus 2016 pertumbuhan Kredit di angka 6,7% atau terendah sejak krisis global 2008. Sedangkan NPL perbankan meningkat 3,22%.

“Kinerja perbankan di 2016 tidak terlalu baik, terjadi pelambatan pertumbuhan kredit yang diiringi dengan peningkatan NPL. Walau NPL belum mencapai 5% namun diharapkan Pemerintah berperan aktif mengatasi persoalan ini,” papar Refrizal.

Refrizal menambahkan kekhawatiran ini menjadi relevan bila dikaitkan dengan keinginan presiden Jokowi yang mencanangkan program bunga single digit untuk UMKM.

“Bila tidak diatasi dengan serius, Suku bunga perbankan single digit sulit untuk direalisasikan,” tegas Refrizal.

Ketiga. Terkait efek dari dikeluarkannya regulasi baru terkait dengan pencabutan larangan ekspor mineral mentah.

“Terbitnya PP No. 1 Tahun 2017 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan terindikasi melanggar UU No.4/2009 tentang Minerba. Secara jelas dinyatakan bahwa kegiatan ekspor mineral mentah terlarang,” ungkap Refrizal.

Kebijakan ini, nilai Refrizal, akan membuat pembangunan hilirisasi industri menjadi terhambat. Efeknya akan merugikan perekonomian Indonesia.  Apalagi ditengarai berdasar data dari Asosiasi Industri Pengolahan investasi di sektor ini sudah lebih dari Rp 150 triliun.

Oleh karena itu, Refrizal meminta pemerintah harus memikirkan efek kebijakan ini terhadap struktur APBN 2017, seperti berapa besaran pajak ekspor yang diterima atau lapangan pekerjaan yang berkurang.

“Diharapkan kualitas pertumbuhan ekonomi di 2017 ini lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sehingga dapat memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan bangsa,” tutup Refrizal.

Sumber : pks.id

Read More