PKS NTB Juara Keterbukaan Informasi Publik

Mataram (2/12) - Komisi Informasi Provinsi (KIP) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengumumkan peringkat Keterbukaan Informasi Publik, Senin (1/12) malam, di Mataram. Pemeringkatan ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana badan publik membuka akses informasi kepada masyarakat. KIP NTB menggolongkan badan publik menjadi beberapa kategori yaitu, Pemerintah kabupaten/kota, SKPD, media cetak dan elektronik, dan partai politik.
Untuk kategori partai politik, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) NTB menempati peringkat pertama disusul Partai Demokrat, PDI Perjuangan dan Hanura. Menurut Ketua KIP NTB Syauki, PKS menjadi partai yang paling terbuka dan transparan kepada masyarakat.
“KIP melakukan penilaian kepada semua parpol di NTB. Apakah mereka terbuka dan menyediakan informasi tentang partai mereka kepada masyarakat,” ungkap Syauki.
Ketua Dewan pengurus Wilayah (DPW) PKS NTB Suryadi Jaya Purnama, secara langsung menerima piagam penghargaan dari KIP yang serahkan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB Abdul Hadi.
“Alhamdulillah, kami di PKS memang berkomitmen untuk selalu dekat dan terbuka kepada masyarakat. Kantor kami di jalan lingkar selatan terbuka bagi masyarakat, silakan datang untuk mengenal kami lebih dekat. Website kami www.pksntb.org juga bisa diakses 24 jam,” terang Suryadi dengan penuh semangat.
Dalam lampiran surat keputusan KIP NTB tentang Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi NTB, PKS menempati urutan pertama dengan skor sebagai berikut:
PKS 54,5000
Partai Demokrat 36,1450
PDIP 30,7750
Hanura 24,3750
PAN 20,5250
Keterangan Foto: Ketua DPW PKS NTB, Suryadi Jaya Purnama saat kampanye Cagub NTB
Sumber: Humas PKS NTB / http://pks.or.id/content/pks-ntb-juara-keterbukaan-informasi-publik

Read More

PKS Tambah 2 Anggota Dewan di Lambar dan Pesibar

PESISIR BARAT (2/12) - Pasca Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lampung Barat menetapkan 35 anggota DPRD Lampung Barat dan 25 anggota DPRD DOB Kabupaten Pesisir Barat di Gedung Pramuka Kabupaten Lampung Barat, maka anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di kedua kabupaten ini bertambah dari dua menjadi empat orang.

"Alhamdulillah. Ya, sudah ditetapkan oleh KPUD Lampung Barat 27 November lalu," ujar Ketua DPD PKS Pesisir Barat (Pesibar) Muhammad Iqbal mengiyakan saat dikonfirmasi Humas DPW PKS Lampung, Selasa (2/12).

Iqbal sendiri yang sebelumnya merupakan Ketua DPD PKS Lambar termasuk dalam komposisi anggota dewan terpilih untuk DPRD Pesibar. Pasca terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) Pesibar, Iqbal diamanahi memimpin armada PKS di kabupaten baru tersebut. Sedangkan kepemimpinan DPD PKS Lampung Barat kemudian diserahterimakan pada Uhen Suhendar.

Ketua DPW PKS Lampung Gufron Azis Fuadi turut mengucapkan selamat kepada para anggota dewan yang baru ditetapkan. "Kita patut bersyukur atas perolehan suara yang meningkat sangat signifikan di bawah kepemimpinan Saudara Iqbal. Semoga semua anggota dewan PKS bisa mengabdi dan melayani warga Lampung Barat dan Pesisir Barat secara optimal," tandas Gufron.

Dipimpin Muhammad Iqbal, perolehan suara PKS di Lampung Barat, termasuk Pesisir Barat sebelum pemekaran pada pemilu 2014 meningkat dua kali lipat dibandingkan pemilu 2009 dari sebelumnya 7.686 suara menjadi 14.372 suara. Begitu pula jumlah kursi yang meningkat dari sebelumnya satu kursi menjadi 4 kursi legislatif.

Berikut anggota legislatif PKS dari Lampung Barat dan Pesisir Barat untuk periode 2014-2019 :
DP 1 (Lambar): AHMAD SAYUTI, S.E.

DP 3 (Lambar): LENI, S.Sos.

DP 4 (Pesibar): H. MUHAMMAD IQBAL, S.Sos.

DP 5 (Pesibar): AHMAD HUSAINI, S.PdI.

Sumber: Humas PKS Lampung / kabarpks

Read More

Terkait PB Pollycarpus, Politikus PKS: Harus ada Tindakan dari Jokowi

 

JAKARTA (2/12) - Pembebasan bersyarat terpidana kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib, Pollycarpus Budihari Priyanto banyak menuai kritikan.

Menurut politikus PKS Nasir Djamil banyaknya reaksi negatif itu karena publik merasa Presiden Joko Widodo tak merealisasikan janji-janjinya terkait kejahatan HAM saat kampanye lalu.

"Reaksi negatif terkait pembebasan Pollycarpus itu karena janji-janji Jokowi saat pilpres lalu semacam tak ada makna. Janji-janji Jokowi-JK terkait kejahatan HAM ternyata berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di kasus Pollycarpus," kata Nasir kepada pewarta, Jakarta, Selasa (2/12/2014).

Banyaknya reaksi publik yang tak mendukung, Presiden yang sudah berkomitmen terhadap persoalan-persoalan HAM harus melakukan tindakan. Jokowi wajib melakukan aksi nyata untuk menyikapi respon masyarakat.

"Bisa saja kalau Jokowi mau bisa bertanya pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), panggil," tambah Nasir.

Pemanggilan itu untuk meminta kejelasan terkait PB Pollycarpus dan langkah selanjutnya yang bisa dilakukan pemerintah. Pada prinsipnya, kata Nasir, harus ada tindakan untuk penuntasan kasus Munir.

Apalagi kasus Munir belum tuntas. Dalang di balik pembunuhan aktivis HAM itu belum terungkap.

"Karena dalang (pembunuhan munir) belum ketemu. Kan kita enggak tahu apakah Pollycarpus itu pemain tunggal atau bagian dari komplotan. Kan banyak orang yakin Pollycarpus bagian dari komplotan dan sementara dalang belum tersentuh. Ini yang buat pembebasan bersyarat Polly ini blunder," tandas pria asal Nangroe Aceh Darusalam ini.

Nasir juga menduga Jokowi tak mengetahui PB Pollycarpus. Para pembantunya tak menyampaikan informasi terkait rencana pembebasan mantan Pilot Garuda Indonesia itu.

Lebih lanjut Nasir menilai pemerintah saat ini tidak berpihak terhadap perlindungan HAM.

"Tidak ada satu aksi yang kedepankan Jokowi bahwa dia komit dengan apa yang dia janjikan," tegas dia.

------

Keterangan Foto: Unjukrasa memperingati mendiang pejuang HAM Munir Said Thalib di Alun-Alun Kota Batu, Jawa Timur, Sabtu (6/9/2014)--MI/Bagus Suryo

Sumber: http://news.metrotvnews.com

              http://www.kabarpks.com

Read More

PKS Minta PDIP, Hanura, dan PKB Hadiri Rapat Capim KPK

JAKARTA (2/12) - Politisi PKS, Nasir Djamil meminta seluruh anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan menghadiri rapat pembahasan Calon Pimpinan (Capim) KPK. Rapat ini akan dilaksanakan Rabu (03/12/2014) di Komisi III DPR. Selain itu, dirinya juga meminta dua partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yakni PKB dan Hanura turut menghadiri rapat.

"Kita ingin adanya kebersamaan. Sementara hilangkan dulu hal-hal yang sedang terjadi di DPR. Saya berharap agar teman-teman di PDI-P, PKB, dan Hanura datang bersama-sama ke rapat fit and proper test besok," ucapnya saat Bincang Pagi di Metro TV, Jakarta, Selasa (02/12/2014).

Tanpa kehadiran perwakilan PDI Perjuangan yang memenangkan Pileg 2014 lalu, Nasir khawatir pemilihan Wakil Ketua KPK akan dilakukan dengan mekanisme Perppu. "Saya khawatir kalau kesepakatan bersama pemilihan Capim tak terjadi, akan keluar Perppu," kata dia.

Tak hanya itu, dirinya menilai jika DPR terus menunda rapat, akan timbul anggapan DPR tidak pro-korupsi. 

Sumber: http://news.metrotvnews.com

Read More