SELAMAT HARI PAHLAWAN, #SEMOGA TERCATAT SEBAGAI SYUHADA'

Wednesday, 16 September 2015

Sekjen PKS Sebut Dua Alasan Memilih Jadi Oposisi

Browser anda tidak mendukung iFrame
Sekjen PKS Sebut Dua Alasan Memilih Jadi Oposisi Para Petinggi Koalisi Merah Putih (KMP) memberikan keterangan pada wartawan, usai melakukan pertemuan terkait berpindahnya dukungan PAN kepada Pemerintahan Joko Widodo, Jakarta, Kamis, 3 September 2015. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia -- PKS menyatakan sikap politiknya melalui Munas di Depok yakni tetap menjadi partai oposisi yang loyal. Oposisi berarti berada di luar pemerintahan dan loyal adalah setia pada kepentingan bangsa.

Sekjen PKS Taufk Ridlo saat berbincang dengan CNN Indonesia, Selasa (15/9) menyatakan ada dua alasan mengapa PKS tetap menjadi partai oposisi.

Alasan pertama, Taufik menyebutkan PKS ingin menyontohkan penghormatan atas fatsun atau etika politik. Dia menyebutkan, pembentukan Koalisi Merah Putih (KMP) yang terdiri dari partai-partai di luar pemerintah atau oposisi adalah melalui kesepakatan bersama.

Ada sebuah tanda tangan perwakilan para partai yang sepakat untuk membentuk koalisi. “Kan ada kesepakan bersamanya. Kita harus menghormati etika politik,” katanya.


Sebelumnya, PAN yang tergabung dalam KMP menyatakan bergabung dengan pemerintah. Pengumuman itu membuat PAN dimintai penjelasan oleh anggota KMP lainnya seperti Gerindra, Golkar kubu Munas Bali, dan PKS.

Permintaan penjelasan itu dilakukan di Wisma Bakrie. Usai pertemuan itu, anggota KMP menyatakan bisa menerima penjelasan dari PAN. Sementara PAN menyatakan mereka bergabung dengan pemerintah tetapi tidak keluar dari KMP.

Alasan kedua, Taufik menilai menjadi oposisi tetap relevan dalam kondisi politik dan pemerintahan Indonesia saat ini. Taufik menyatakan, menjadi oposisi berarti menjadi penyimbang terhadap pemerintah. PKS, sebutnya akan lebih jernih dalam melihat persoalan atau isu dalam posisi seperti ini.

Menjadi oposisi di sistem pemerintah presidensiil seperti Indonesia, tutur Taufik tidak perlu ditakuti. Pasalnya presiden tidak bisa dijatuhkan oleh parlemen.

Ini berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer di mana jika parlemen sudah mengeluarkan mosi tidak percaya, maka pemerintah atau presiden bisa dijatuhkan.

Secara praktik politik keseharian di DPR, Taufik menyebut tidak akan ada perbedaan yang signifikan dari sebelumnya. PKS dan KMP sebutnya akan mendukung kebijakan pemerintahan Jokowi jika itu baik dan akan mengkritik jika itu dinilai tidak baik bagi rakyat sebagaimana yang dilakukan sebelumnya.

Taufik malah menyebut, hampir dalam segala persoalan, PKS dan KMP mendukung Jokowi. Dia menyebut mulai soal pergantian Kapolri, Kepala BIN, Panglima TNI dan beberapa isu lainnya.

Meski demikian, Taufik menyebut politik adalah ketidakpastian (uncertainty). Sikap politik PKS ini disebutnya merupakan keputusan Majelis Syuro PKS. Jika PKS ingin melakukan perubahan atas sikap politiknya ini, maka tidak bisa diputuskan oleh salah satu pihak, atau satu orang saja. Keputusan itu harus dibuat oleh majelis syuro.

Sumber : CNN Indonesia

Tiga Solusi PKS Atasi Krisis Ekonomi Indonesia

Presiden PKS, Sohibul Iman
Presiden PKS, Sohibul Iman
DEPOK -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman mengatakan, Indonesia menghadapi hari-hari depan yang cukup berat. Krisis ekonomi yang menerpa bangsa ini membuat kehidupan rakyat semakin tertekan.

“Menghadapi situasi terkini dan tantangan ke depan, PKS mendorong pemerintah dan segenap komponen bangsa untuk segera menyelamatkan daya beli rakyat, khususnya masyarakat miskin,” ujar Sohibul dalam jumpa pers usai penutupan Musyawarah Nasional (Munas) ke-4 PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Selasa (15/9).

Sohibul melanjutkan, salah satu solusi penyelamatan daya beli rakyat di tengah situasi krisis saat ini adalah melalui kebijakan afirmatif jangka pendek. Bisa dilakukan dengan cash transfer, pembangunan infrastruktur dasar masyarakat skala kecil, dan pemberian insentif bagi perusahaan padat karya yang tidak melakukan PHK.

“PKS memandang penting bagi pemerintah untuk melakukan kebijakan jangka pendek yang memberi sinyal kredibel ke pasar untuk penguatan nilai tukar rupiah,” imbuh doktor lulusan Jepang ini.

Langkahnya, kata Sohibul, dengan mempercepat penyerapan anggaran pembangunan, termasuk anggaran di daerah. Selain itu, repatriasi valas hasil ekspor, diversifikasi pasar ekspor baru yang termasuk pembiayaan eksportir yang selama ini belum tersentuh, dan koordinasi BUMN untuk mempengaruhi pasar valas.

"Tidak seperti sekarang yang bergantung kepada negara seperti Cina dan Eropa. Kita juga harus serius membuka pasar ekspor baru, seperti negara-negara di Timur Tengah, Afrika, dan sebagainya," katanya. “Jika tidak diantisipasi lebih baik, di masa-masa mendatang bangsa kita akan menghadapi krisis lebih berat dari krisis nilai tukar. Para ahli menyebutnya triple crisis, yaitu food, energy and water.”

Untuk jangka menengah, Sohibul Iman menambahkan, PKS minta pemerintah bersama dengan DPR serius membahas Undang-Undang Jaring Pengaman Sosial Keuangan (UU JPSK). Hal ini, menurut Sohibul, diperlukan untuk memperkuat protokol ekonomi saat Indonesia mengalami krisis finansial.

"Kita tidak ingin kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) seperti waktu lalu terulang kembali," jelasnya.

Sementara untuk jangka panjang, mantan Wakil Ketua DPR ini meminta pemerintah memperkuat rantai industri Indonesia. Sebab, Sohibul menilai rantai nilai saat ini masih banyak yang bolong.

"Sehingga, pemerintah harus serius untuk membenahi sektor industri Indonesia agar tidak terus berfokus pada impor, khususnya impor kebutuhan keseharian masyarakat," pungkasnya.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID

PKS Semakin Meng-Indonesia

Partai Keadilan dan Sejahtera (PKS).
Partai Keadilan dan Sejahtera (PKS).
JAKARTA -- Pengamat Politik LIPI, Siti Zuhro menilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) semakin dewasa dan meng-Indonesiaan. Hal ini tampak dari momen musyawarah nasional ke-4 yang diselenggarakan partai berlambang padi dan bulan sabit tersebut.

"Ya dari Bahasa-bahasa politik ke publik. Ditambah juga dengan atributisasi Munas menunjukkan hal demikian (meng-Indonesia)," ujarnya saat ditemui di Gedung LIPI, Selasa (15/9).

Dia mencontohkan, jika dulu PKS identik denga isu Timur Tengah dan Palestina. Sekarang sudah seimbang. Selain isu Timur Tengah, isu kebangsaan juga mendapat respon yang besar dari PKS.

Dia berpendapat hal ini tentunya berkorelasi positif bagi PKS ke depan. Sebab, dalam konteks Indonesia yang plural, menjadi partai yang terlampau kanan akan sulit untuk memenangkan suara di masyarakat.

"Logikanya partai itu bukan masjid yang hanya menampung orang Islam saja. Mau tak mau PKS memang mesti bergandeng tangan dengan elemen lain dalam konteks kebangsaan," jelasnya.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID