Salim Perintahkan Seluruh Markas Dakwah PKS Optimal Serap Aspirasi Rakyat

JAKARTA (17/11) - Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri memerintahkan agar seluruh markas PKS dari Sabang sampai Merauke, difungsikan secara optimal untuk menyerap aspirasi dalam rangka berkhidmat untuk rakyat. Salah satu program untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan adanya Hari Aspirasi yang dilakukan dimana pun ada anggota dewan yang berasal dari PKS.
Demikian disampaikan Salim saat meresmikan “Hari Aspirasi” di Ruang Aula Fraksi PKS DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11).
“Yang kita lakukan di sini tidak hanya untuk di level DPR RI. Yang saya ketahui, di level propinsi ada 161 anggota dewan, dan di level kabupaten/ kota ada 1.028 anggota dewan. Jadi, jumlah ini, sekitar 1.200 orang, cukup signifikan,” jelas Salim.
Menteri Sosial di era kepemimpinan Presiden SBY periode II ini menegaskan, pada dasarnya, PKS lahir untuk memberikan layanan kepada rakyat. Menyebarluaskan kebaikan untuk rakyat.
“Lahir dari rahim rakyat dan akan selalu bersama rakyat, dan Insya Allah akan mewujudkan seluruh yang diinginkan dan dicita-citakan oleh bangsa dan negara ini,” pinta Salim.
Salim meminta program Hari Aspirasi ini harus berhasil dan sukses. Artinya, seluruh anggota dewan, baik di level pusat, hingga kabupaten/kota harus yakin program ini sukses.
“Sebab, masyarakat bagaimana mau menyalurkan aspirasi kalau dari awal mereka yakin kalau program ini akan gagal. Jadi, jangan sampai menunggu bola mendapatkan aspirasi,” tambah Salim.
Salim berharap program Hari Aspirasi ini dijalankan dengan perencanaan yang bagus dan tidak dengan retorika. Mengingat, dalam amanat yang telah disampaikan dalam Munas, PKS harus menjadi partai dakwah yang kokoh untuk berkhidmat bangsa dan negara.
“Saya ingin ini dibuktikan tidak dengan retorika, tapi dengan perencanaan yang bagus. Fraksi PKS telah memulai, saya berikan applause dan penghargaan,” jelas Salim.
Sebagaimana diketahui, peluncuran Hari Aspirasi ini dilaksanakan bersamaan dengan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Optimalisasi Tugas DPR RI sebagai Pejuang Aspirasi Rakyat”. Dalam FGD ini turut mengundang beberapa pakar sebagai narasumber, yaitu Fahri Hamzah (Wakil Ketua DPR RI), Fitra Arsil (Dosen Hukum Tata Negara Universitas Indonesia), dan Hanta Yuda (Pengamat Komunikasi Politik).
Keterangan Foto: Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri saat meresmikan “Hari Aspirasi” di Ruang Aula Fraksi PKS DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11). Sumber : pks.or.id

Read More

PKS: Langkah Menteri ESDM Lapor MKD Sudah Benar

JAKARTA (17/11) - Ketua DPP PKS Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Almuzzammil Yusuf menegaskan langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said yang melaporkan oknum Anggota DPR RI yang mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI sudah benar.
Menurutnya, PKS mendukung pemberantasan mafia energi dan migas yang merugikan rakyat.
“Kami mendukung. Itu sesuai dengan UU MD3. Siapa saja bisa melaporkan anggota DPR RI ke MKD jika punya bukti pelanggaran Anggota DPR terkait," papar Muzzammil di Kantor DPP PKS Jln Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2015).
Terlebih, papar Muzzammil, yang melaporkan adalah seorang menteri yang bertanggung jawab dalam bidang atau sektor terkait yang dilaporkannya.
Menurut Muzzammil, biarkan MKD memproses pelanggaran etik tersebut secara prosedural, adil dan mengumumkan hasilnya secara terbuka ke publik.
“Dengan cara itu, DPR bisa tetap mempertahankan marwahnya di hadapan publik. Pada saat yang sama, Anggota DPR terkait pun jelas posisinya, terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran etik,” ujarnya.
Menurut Muzzammil, sejak awal Anggota DPR menyadari bahwa bisa saja terjadi pelanggaran etik yang dilakukan anggota parlemen.
“Makanya pembentukan MKD bertujuan untuk menegakan kehormatan dan marwah lembaga DPR RI agar kepercayaan publik dapat dijaga. Siapapun yang melanggar dapat diproses. Selama ada bukti kuat," kata dia menegaskan.
Keterangan Foto: Ketua DPP PKS Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Almuzzammil Yusuf.Sumber : pks.or.id

Read More

Keliru Besar Memahami Konflik Timur Tengah Sebatas ISIS

JAKARTA (17/11) – Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq menyatakan keliru besar memahami konflik Timur Tengah (Timteng) hanya sebatas ISIS. Jika pemerintah khususnya pihak-pihak keamanan dan intelijen merespon konflik Timteng dan dampaknya ke Indonesia hanya sebatas persoalan ISIS, maka itu keliru besar.
“Keliru dalam memahami masalah akan berbuah salah kebijakan dan strategi antisipasi,” kata Mahfudz Siddiq, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).
Menurut Mahfudz, pemahaman yang keliru malah membuat Indonesia jadi rentan dimanipulasi oleh pihak lain yang juga invisible hand di balik konflik Timteng.
“Harus dipahami benar bahwa konflik Timteng melibatkan multi-faktor dan multi-aktor. Bahkan sejatinya ISIS adalah false flag (bendera palsu) yang diciptakan pihak lain untuk menjadi instrumen pencipta konflik,” ungkap politisi PKS ini.
Sejarah kemunculan ISIS, menurut Mahfudz, tidak lepas dari tangan-tangan besar dibaliknya yang memelihara, membina, dan mendukungnya. Pemerintah khususnya pihak keamanan dan intelijen harus punya peta dan pemahaman yang utuh tentang persoalan ini.
“Kelompok radikal Poso sudah bertahun-tahun tidak tuntas, padahal jumlah mereka sedikit, senjata hanya beberapa pucuk dan lokasi operasi mereka pun sudah terlokalisir dan teridentifikasi. Pertanyaannya, kenapa sampai sekarang tidak tuntas penanganannya?” kata Mahfudz.

Dia mengingatkan, jangan sampai pola penanganan Poso dan kelompok-kelompok radikal lainnya di Tanah Air serupa dengan pola ISIS yang dijadikan false flag oleh negara-negara besar yang terlibat dalam konflik Timteng - yang sekarang sedang diperluas ke kawasan lain.
Keterangan Foto: Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq.
Sumber: http://www.jpnn.com /pks.or.id

Read More

Aleg PKS: Hapuskan Program Dokter Layanan Primer

JAKARTA (17/11) – Program Dokter Layanan Primer (DLP) yang selama ini dianggap sesuai kebutuhan zaman oleh pemerintah dan sebagian kalangan pada kenyataannya ternyata banyak berbenturan dengan persoalan-persoalan mendasar dunia kesehatan.
Anggota Komisi IX DPR RI, dokter Adang Sudrajat mengusulkan kepada pemerintah dan akan mendesak Kementerian Kesehatan untuk menghentikan program DLP untuk berbagai kemaslahatan dunia kesehatan.
“Saya melihat ada beberapa kejanggalan pada implementasi program DLP ini. Ada pihak yang pro globalisasi yang akan membuat dunia kesehatan di Indonesia akan semakin terpuruk di mata dunia pada masa yang akan datang demi keuntungan sesaat,” kata anggota DPR yang juga berprofesi sebagai dokter ini.
Dokter Adang menjelaskan, akal-akalan yang didesain oleh segolongan orang pro globalisasi menghantarkan para dokter di Indonesia tidak akan berdaya saing dengan dokter dari bangsa lain. Hal ini dikarenakan pada program DLP, akan membuat pengetahuan dan keterampilan menjadi generik.
“Makin generik pengetahuan dan keterampilan seseorang, termasuk dokter, maka daya saingnya akan semakin lemah,” lanjutnya.
Lebih lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Jawa Barat II ini mengatakan, program DLP membuat para calon dokter berlama-lama belajar sehingga umur produktifnya tergerus yang pada akhirnya daya saing pada layanan kesehatan semakin lemah.
Pengurus DPP PKS Wilayah Dakwah Banten, Jakarta, dan Jawa Barat ini meminta pada pemerintah agar membebaskan profesi dokter dari gantungan kapitalisme dunia kesehatan. Karena menurutnya, pada sistem BPJS  saat ini, profesi dokter  semakin lemah sehingga sangat mudah tersisih dan tidak memiliki pembelaan yang kuat.
“DLP hanya akan menjadikan dokter sebagai bagian dari “Gurita Kapitalisme” karena membuat dokter tidak berprofesi. Tidak berprofesinya dokter, maka berarti tidak memiliki kemandirian dalam menjalani keahliannya,” pungkasnya. Sumber : pks.or.id

Read More

Politisi PKS Nilai Penyelamatan Korban Tenggelamnya KM Wihan Sejahtera Lamban

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana mempertanyakan kinerja Basarnas dalam operasi penyelamatan dan pencarian korban KM Wihan Sejahtera yang tenggelam di perairan Alur Pelayaran Timur Surabaya (APTS) atau tepatnya di depan Terminal Teluk Lamong Surabaya, Senin (16/11/2015) pagi.

Jika response time Basarnas cepat, politisi PKS ini menilai jumlah korban selamat bisa lebih banyak.

“Seharusnya response time Basarnas lebih cepat sehingga lebih banyak nyawa yang diselamatkan."

"Ini justru yang melakukan evakuasi adalah petugas Ditpolair Polda Jatim, di mana Basarnas?” kata Yudi melalui rilis yang masuk pada Redaksi Tribunnews.com.

Jumlah penumpang KM Wihan Sejahtera yang berhasil diselamatkan hingga 5 jam operasi penyelamatan baru 25 orang.

Sementara sisanya masih dalam pencarian. Diperkirakan masih ada penumpang yang terjebak didalam kapal naas tersebut.

Dalam kesempatan itu, Yudi juga mengritik kinerja syahbandar yang tidak mengambil langkah penyelematan begitu mengetahui KM Wihan mengalami masalah sebelum tenggelam.

“Nakhoda sudah mengetahui ada masalah dengan kapalnya, tapi tidak mau berlabuh meski sudah disarankan. Seharusnya syahbandar bertindak tegas,” kata Yudi.

Sesuai dengan pasal Pasal 138 ayat (2) UU No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran, sebelum kapal berlayar, nakhoda wajib memastikan bahwa kapalnya telah memenuhi persyaratan kelaiklautan dan melaporkan hal tersebut kepada syahbandar.

Nakhoda berhak menolak untuk melayarkan kapalnya apabila mengetahui kapal tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).(*)

Keterangan foto :

POLAIR/BASARNAS/POLAIR/BASARNAS

Petugas mengevakuasi korban dari Kapal Motor (KM) Wihan Sejahtera yang tenggelam di Teluk Lamong, Surabaya, Senin (16/11/2015). Kapal sarat penumpang tersebut diduga mengalami kebocoran karena menabrak karang yang mengakibatkan kapal oleng lalu tenggelam.

Sumber : TRIBUNNEWS.COM

Read More

Cari Pengurus Berkualitas, PKS Gelar Fit and Proper Test

LAMPUNG (15/11) – Demi mendapatkan pengurus yang berkualitas, Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bandar Lampung menggelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan, Ahad (15/11) di Aula Rumah Makan Kampung Bambu. Tercatat 63 orang hadir dalam acara ini.

Sebelum melakukan uji kelayakan dan kepatutan, para calon pengurus PKS Bandar Lampung ini mendapat arahan politik dari anggota DPR RI Dapil Lampung I Al Muzzammil Yusuf. Muzzammil mengatakan pentingnya para kader PKS, terutama yang ada distruktur nanti untuk mewarnai kota Bandar Lampung dengan politik yang santun, politik yang berkhidmat untuk masyarakat Bandar Lampung.

Muzzammil juga berpesan agar kader-kader PKS juga harus menjadi pelopor yang siap berkontribusi dalam kebaikan. Mulai dari pelopor perdamaian, kesejahteraan, pemberdayaan, sampai pembelaan bagi masyarakat yang terzalimi di daerah masing-masing.

"Insya Allah, ketika seluruh kader PKS di Indonesia bisa berkontribusi dan berkhidmat untuk masyarakat, bisa memberikan teladan kebaikan, bisa mempelihatkan akhlak yang baik, maka cita-cita menjadi partai papan atas pada 2019 dengan izin Allah akan tercapai," ujar Muzzammil.

Sementara itu Ketua DPD PKS Bandar Lampung, Aep Saripudin menjelaskan bahwa calon pengurus yang nantinya akan menempati posisi ketua bidang, sekretaris bidang, dan Ketua DPC ini langsung diwawancara oleh 5 orang Badan Pengurus Harian (BPH) yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan Kaderisasi. 
Para BPH tersebut lanjut Aep, akan menyampaikan visi dan misi pengurus 5 tahun mendatang. Dimana ada 4 hal yang menjadi fokus utama, yaitu Struktural, Sosial Politik, Kaderisasi, dan Keuangan. Para pengurus BPH selanjutnya akan melakukan diskusi dan wawancara dengan calon pengurus untuk melihat sejauh mana pandangan mereka terhadap visi dan misi yang akan dijalankan PKS Bandar Lampung 5 tahun ke depan. 

"Tentu harapannya visi dan misi yang yang telah dipaparkan BPH bisa sejalan dan diterjemahkan dalam bentuk program aksi oleh pengurus terpilih nanti," pungkas Aep.Sumber : pks.or.id

Read More

Aboe Bakar: Kerja PKS Adalah Membangun Peradaban

BANJARMASIN (14/11) – Untuk menindaklanjuti hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-4 PKS, Wilda Kalimantan menyelenggarakan Rakorwilda di Banjarmasin (14/11). Habib Aboe Bakar selaku Ketua Wilda menjelaskan bahwa Rakorwilda adalah untuk mempercepat implementasi progam PKS.
"Melalui Rakorwilda kita akan mencari format untuk menterjemahkan 9 amanat munas dan turunannya dalam program-program strategis di tingkat wilayah. Oleh karenanya, Wilda Kalimantan sengaja mengundang seluruh anggota DPTW dalam acara ini agar kita memiliki cara pandang yang sama untuk mengimplementasikan program partai," papar Anggota Komisi III tersebut.

Lebih lanjut Habib Aboe Bakar mendeskripsikan karakter program yang akan dilaksanakan.  "Ikhwah sekalian, kerja dakwah kita adalah kerja membangun peradaban. Kerja kita adalah membentuk karakter manusia. Oleh karenanya kerja kita ini bukan sekedar duplikasi atau mencetak kader seperti proses produksi. Ada unsur cinta dalam pembentukan karakter kader kita, ada unsur kebersamaan dalam membangun jamaah ini, ada unsur saling mengingatkan dalam bangunan ukhuwah kita," terang Anggota Pansus Pelindo II tersebut.

Habib Aboe Bakar meminta agar setiap program yang disusun disesuaikan dengan kondisi masyarakat. "Oleh karenanya, mari kita musyawarahkan agar setiap program yang kita kerjakan bisa membumi di Kalimantan. Agar setiap program yang kita rencanakan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat," pungkasnya.
Keterangan Foto: Ketua Wilda Kalimantan, Habib Aboe Bakar saat pembukaan Rakorwilda Kalimantan di Banjarmasin (14/11).Sumber : www.pks.or.id

Read More

Politisi PKS Duga Ada Grand Design di Balik Aksi Teror di Paris

JAKARTA (15/11) – Aksi penembakan dan pemboman terhadap warga sipil yang terjadi di Paris, Prancis, Jumat (13/11/201) malam merupakan tindakan terorisme.
Wakil Ketua FPKS MPR Ahmad Zainuddin mengutuk tindakan tersebut sebagai penistaan terhadap kemanusiaan.
"Tindakan teror, menakuti hingga membunuh manusia dengan alasan apapun tidak bisa dibenarkan. Kita semua mengutuk tindakan biadab terorisme di Paris," ujar Zainuddin dalam Keterangan tertulis, Ahad (15/11/2015).
Zainuddin mengutip pemberitaan sejumlah media, aksi teror di Paris diduga kuat dilakukan kelompok ISIS terkait Suriah. Menurut dia, karena Prancis termasuk dalam sekutu Amerika Serikat, harus mengevaluasi sikap dan pandangannya dalam menghadapi terorisme. Karena ISIS sendiri, lanjut dia, merupakan bentukan Barat.
"Dalam dokumen AS, Menlu Hillary Clinton pernah menyatakan jika ISIS bentukan mereka. Sekarang ISIS diduga di balik teror Paris. Jadi ini hanya permainan saja," jelas Anggota Komisi I DPR bidang pertahanan dan luar negeri ini.
Lebih lanjut Zainuddin juga menduga, ada grand design di balik peristiwa terorisme di Paris. Rusia masuk ke Suriah dengan dalih memerangi ISIS. Ini mengancam dominasi AS di konflik Timur Tengah. Karenanya AS ingin menarik Eropa untuk terlibat dalam konflik Timur Tengah.
"AS sangat ingin memerangi ISIS dan menjatuhkan rezim Assad sebagai satu paket. Sementara Rusia memerangi ISIS tapi mendukung rezim Assad. Eropa mengambil sikap tengah. Konteks Eropa, memerangi ISIS sekadar untuk mencegah arus imigran lebih besar lagi. Nah, di sini seperti ada upaya menarik keterlibatan Eropa lebih jauh dalam konflik Timur Tengah. Yang tahapan selanjutnya, dalam program global war on terror jilid dua AS. Saya kira teror di Prancis kuat dalam skenario ini," jelas Zainuddin.
Untuk itu, menurut Zainuddin, pemerintah Indonesia dapat bersikap lebih hati-hati dan bijaksana dalam merespons perkembangan dinamika global ini. Perlindungan terhadap warga negara dan kedaulatan NKRI menjadi prioritas dengan tetap menunjukkan Indonesia sebagai negara demokrasi muslim terbesar dunia.
"Indonesia jangan terseret. Tapi harus menunjukkan peran dan kontribusi sebagai negara demokrasi muslim terbesar bahwa kita punya sikap dan cara berbeda dengan yang dilakukan Barat terhadap terorisme," pungkasnya.‎
Sumber: http://www.tribunnews.com

Read More

Tiga Pilar Utama Kekuatan PKS

BANJARMASIN (14/11) – Ada tiga pilar utama kekuatan yang menjadi modal dasar pergerakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hal itu disampaikan Habib Salim Segaf Al Jufri, Ketua Majelis Syuro DPP PKS dalam Temu Tokoh di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (14/11).
"Yang pertama adalah internal power, atau kekuatan dari internal kita sendiri. Ini merupakan mind set, atau cara pandang dari kader. Bila dari dalam diri kita yakin akan menang, in syaa Allah kita menang," ujar mantan Dubes Indonesia untuk Arab Saudi tersebut.

Kekuatan kedua adalah technical power, lanjut Habib Salim. "Ini merupakan manajemen dakwah kita, kemampuan mengatur strategi dalam perekrutan, kampanye hingga pengelolaan partai. Di sini kita beradu tekhnik, semakin cerdas ide kita, semakin kuat dalam beradu strategi," papar mantan Mensos tersebut.

"Yang ketiga adalah hiden power, kekuatan tersembunyi. Almaunah minallah, yaitu pertolongan dari Allah. Untuk mendapatkan pertolongan Allah ini kita harus dekat dengan-Nya. Karenanya, kader PKS harus rajin shalat malam, witir tiap hari, dan jangan bolong shalat dhuhanya," pungkas Habib Salim.Sumber : pks.or.id

Read More

Tidak Hanya Hafal Kitab Kuning, Santri Juga Harus Selesaikan Persoalan Masyarakat

BANTEN (15/11) - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Jazuli Juwaini berharap kepada para santri di seluruh Indonesia untuk tidak sekadar hafal kitab kuning, melainkan juga menjadi problem solver di masyarakat. Demikian disampaikan Jazuli di sela-sela reses dalam rangka peresmian Sekolah Kehidupan setingkat SMA di Pesantren Sirojul Atfal, Desa Banoga, Cisoka, Tangerang, Banten, Sabtu (14/11).
“Ke depan para santri tidak sekadar hafal isi kitab kuning tapi juga dapat menjawab tuntutan kehidupan dunia. Sehingga mereka mampu memberikan solusi (problem solving) bagi permasalahan umat dan masyarakat sekitarnya,” kata legislator dari daerah pemilihan Tangerang Raya ini.
Sekolah Kehidupan yang diresmikan Jazuli Juwaini ini adalah sekolah yang menggabungkan metode pendidikan pesantren dengan kemandirian dan kewirausahaan.
“Sekolah Kehidupan di Sirojul Atfal ini, selain anak-anak menguasai knowledge dan teori, kita didik mereka dengan praktek. Praktek ternak lele, praktek ternak kambing, praktek berkebun sayuran jagung dan yang lainnya,” kata Jazuli.
Selain Jazuli, hadir dalam peresmian ini Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Kabupaten Tangerang, Wisnu Yudha Mukti. Wisnu mengungkapkan bahwa peresmian sekolah ini sebagai bentuk khidmat PKS untuk rakyat dengan peduli pada dunia pendidikan.
“PKS yang mengusung berkhidmat untuk rakyat sangat peduli dengan persoalan pendidikan. PKS sangat mendukung Sekolah Kehidupan ini dan terus mendukung kegiatan-kegiatannya,” kata Wisnu.
Ketua Yayasan Sirojul Atfhal, H. Saripudin S.Ag berharap dengan didirikannya Sekolah Kehidupan ini, para santri yang lulus tidak hanya membawa ijazah tapi juga memiliki keterampilan yang berguna untuk diterapkan di masyarakat. "Dia bisa menjadi iman atau dai yang berdikari," jelas Saripudin.
Keterangan Foto: Jazuli Juwaini bersama Ketua DPD PKS Kabupaten Tangerang, Wisnu Yudha Mukti saat melihat hasil keterampilan ternak lele para santri Sekolah Kehidupan di Sirojul Atfal, Sabtu (14/11).sumber : pks.or.id

Read More

Kader PKS, Lakukan 3 Hal Ini untuk Menangkan Pilkada!

BANJARMASIN (14/11) -- Lebih dari 200 daerah akan menggelar pilkada serentak pada 9 Desember 2015 mendatang. Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri memberi kiat jitu kepada kadernya untuk memenangkan Pilkada serentak.
"Ada tiga hal yang harus dilakukan sebagai syarat kemenangan," ujar Salim dalam silaturahmi dengan kader PKS Kalimantan Selatan di Hotel G-Sign, Jl Ahmad Yani, Banjarmasin, Sabtu (14/11/2015).
Pertama, Salim mengatakan, kader PKS harus memenangkan Allah SWT sebelum menuju kemenangan duniawi. Memenangkan Allah adalah dengan mengutamakan penghambaan kepada-Nya dari segala sesuatu.
Salim mengutip firman Allah Swt, "Barang siapa memenangkan Allah, maka Allah akan menolong dirinya".
"Memenangkan Allah itu kita sebagai muslim memenangkan Allah dalam ibadah, memenangkan Allah dengan menegakan shalat, memenangkan Allah dengan berakhlak, dalam rumah tangga, dalam tadhiyah atau pengorbanan. Memenangkan Allah dalam seluruh aspek kehidupan," jelas Salim.
Kedua, lanjut salah satu pendiri PKS (PK sebelumnya) ini, kader harus memiliki sifat optimisme yang berakar pada keimanan. Sebab menurutnya, Rasulullah saw sangat menyukai mukmin yang senantiasa optimis.
Menurut Salim, kader harus memiliki strategi pemenangan yang terus berkembang. Jangan seperti kaca mata kuda. Beri banyak pilihan bagi pemilih untuk memilih PKS.
"Setelah optimisme dan usaha strategi ini, selanjutnya Maunah Robbaniyah. Minta pertolongan kepada Allah. Karena tidak ada kemenangan tanpa tahajud, tanpa dhuha atau pun tanpa ibadah lainnya," imbuh mantan dubes RI untuk Arab Saudi ini.
Ketiga, Salim menjelaskan, menghidupkan sekretariat bersama untuk pemenangan.
"Tinggal tiga minggu. Mulai besok atau lusa, sudah harus berjalan pertemuan harian di sekber tersebut. Jangan lagi lewat handphone. Peta pemenangan sudah harus terlihat," cetus Salim.
Diketahui, PKS mengusung kadernya yang juga anggota DPRD Provinsi Kalsel, Ibnu Sina, sebagai calon walikota Banjarmasin dalam pilkada 9 Desember mendatang. Ibnu Sina berpasangan Hermansyah yang juga anggota DPRD Kalsel dari Fraksi PDIP. Pasangan nomor urut tiga ini didukung Hanura, PAN dan Gerindra.Sumber : pks.or.id

Read More

PKS Siap Menangkan Pilkada di Seluruh Kalimantan

BANJARMASIN (15/11) -- Pimpinan PKS dari lima wilayah se-Kalimantan berkonsolidasi di Banjarmasin selama dua hari, Sabtu-Ahad (14-15 November 2015). Salah satu agenda dibahas, merancang strategi pemenangan PKS dalam Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 mendatang.
Ketua Wilayah Dakwah (Wilda) Kalimantan DPP PKS Aboe Bakar Al Habsyi menuturkan, PKS akan bekerja keras dalam sisa waktu tiga pekan ke depan menjelang Pilkada serentak.
"Dalam tiga pekan ini kita tidak ingin menyia-nyiakan, akan makin lebih keras, lebih pacu lagi sampai 9 Desember. Ini fokus utama kita dalam rakorwilda ini," jelas Aboe dalam Rakorwilda Kalimantan di Hotel G-Sign, Jl Ahmad Yani, Banjarmasin, Kalimantan Selatan , Sabtu (14/11/2015).
Rakorwilda Kalimantan dihadiri 72 pimpinan dari lima Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) se- Kalimantan.
Aboe mengatakan, Rakorwilda juga merancang agenda strategis turunan dari 9 amanat Munas dan 70 program strategis Mukernas, salah satunya rekrutmen 2 juta kader baru hingga 2020.
Soal rekrutmen kader, Aboe mengungkapkan Wilda Kalimantan mendapatkan porsi rekrutmen sebanyak 116 ribu kader baru.
"Untuk Kalimantan kami siap, hanya perlu ada pendetailan bagaimana pola pelaksanaan dan rekrutmen," jelasnya.
Anggota Komisi III DPR RI ini optimistis kader-kader PKS Kalimantan mampu melaksanakan amanah Munas dan Mukernas dengan sangat baik, termasuk memenangkan seluruh kader yang diusung dalam Pilkada serentak.
"Kita optimistis memenangkan semua calon yang diusung dan didukung oleh PKS. Fokus kita adalah suara. Dalam catatan kita, kita menang di semua level gubernur maupun walikota bupati. Insya Allah," jelas Aboe.
Wakil Ketua Wilda Kalimantan DPP PKS, Raden Sukotjo menambahkan, keseluruhan ada 7 kader yang diusung PKS dalam Pilkada serentak tahap pertama, yaitu di Kabupaten Malino (Kaltara),
Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kota Bontang (Kaltim), Kota Banjarmasin (Kalsel), Kabupaten Sambas dan Kabupaten Sekadau (Kalbar).
"Selain 7 daerah ini, PKS juga dukung pasangan calon di 15 Pilkada lainnya, baik Provinsi maupun kabupaten kota," ucapnya.
Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri berpesan, kader dan relawan PKS harus senantiasa memenangkan Allah dahulu dalam setiap aspek kehidupan dan selalu berkhidmat untuk rakyat.
"Setelah optimisme dan usaha strategi ini, selanjutnya Maunah Robbaniyah. Minta pertolongan kepada Allah. Karena tidak ada kemenangan tanpa tahajud, tanpa dhuha atau pun tanpa ibadah lainnya," imbuh mantan dubes RI untuk Arab Saudi ini.
Salim juga mengingatkan kepada para kader untuk semakin giat dan bekerja keras dalam sisa waktu tinggal 3 minggi jelang Pilkada. Salah satunya dengan menghidupkan sekretariat bersama untuk pemenangan.
"Tinggal tiga minggu. Mulai besok atau lusa, sudah harus berjalan pertemuan harian di sekber tersebut. Jangan lagi lewat handphone. Peta pemenangan sudah harus terlihat," cetus Salim.Sumber : pks.or.id

Read More

Salim Segaf: PKS Didirikan untuk Berkhidmat, Silakan Beri Kritik

BANJARMASIN (14/11) - Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri menegaskan identitas PKS sebagai partai dakwah kepada tokoh-tokoh muslim Banjarmasin. Salim juga mengajak mereka ikut berkontrobusi bagi kebaikan PKS.
"PKS sampai 2020 akan membangun rumah-rumah aspirasi sampai ke daerah-daerah. Majelis-majelis taklim, pesantren, dan masyarakat lainnya. Silakan beri kritikan untuk PKS ke situ. Partai ini didirikan untuk berkhidmat," ujar Salim saat berdialog dengan sekitar 150 tokoh masyarakat Banjarmasin di Hotel G-Sign, Jl Ahmad Yani, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu (14/11/2015).
Tokoh-tokoh yang hadir dari majelis taklim, lembaga pendidikan Islam, pondok pesantren, organisasi Islam, dan  pengurus masjid.  Dalam dialog itu, beberapa tokoh menyampaikan kritikan untuk PKS agar konsisten sebagai partai dakwah yang memperjuangkan Islam, serta memberi harapan agar PKS benar-benar menjadi rahmat bagi semua golongan.
Salim mengatakan, sejak awal PKS (PK sebelumnya) didirikan dengan asas Islam sebagai partai dakwah. Politik hanya sebagai sarana berkhidmat untuk masyarakat.
Oleh karena itu, lanjut menteri sosial era pemerintahan SBY ini, setiap kader PKS di manapun posisinya harus memahami betul visi partai dakwah dan ikhlas melayani masyarakat.
"Kalau ada kader yang tidak siap berkhidmat untuk rakyat, pecat saja sudah. Kalau ada laporan-laporan dan sudah diingatkan, tidak dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, kalau dia misalnya anggota dewan, kita PAW (Pergantian Antar Waktu)," jelas doktor lulusan Madinah, Arab Saudi ini.
Dalam kesempatan tersebut, Salim juga mengajak para tokoh Banjarmasin untuk memberi dukungan kepada kader PKS, Ibnu Sina, menjadi Walikota Banjarmasin pada Pilkada serentak 9 Desember mendatang.
"Mari sama-sama kita doakan dan kita dukung untuk kemenangan kader PKS dalam pilkada nanti. Semoga dapat mengemban amanah sebaik-baiknya. Insya Allah," seru Salim.
Diketahui, PKS mengusung kadernya yang juga anggota DPRD Provinsi Kalsel sebagai calon walikota Banjarmasin dalam pilkada 9 Desember mendatang. Ibnu Sina berpasangan dengan Hermansyah yang juga anggota DPRD Kalsel dari Fraksi PDIP. Pasangan nomor urut tiga ini didukung Hanura, PAN, dan Gerindra.
Keterangan Foto: Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri memberikan sambutan pembukaan Rapat Koordinasi Wilayah Dakwah (Rakorwilda) Kalimantan di Hotel G-Sign, Jl Ahmad Yani, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu (14/11/2015).  Sumber : pks.or.id

Read More

Fahri Hamzah Minta Kepala Daerah Kreatif dan Agresif

Sumbawa (14/11) - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta kepala daerah untuk kreatif dan agresif mengakselerasi pembangunan. Demikian disampaikan Fahri ketika melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumbawa, NTB, Sabtu (14/11).
"Hak eksekusi ada di tangan pemerintah daerah. Kepala daerah harus kreatif dan agresif agar mudah mengajukan program pembangunan kepada pemerintah pusat. Kalau punya kepala daerah yang lincah, pastilah banyak masalah selesai, lima tahun kelar," kata Fahri.
Ia menilai sejumlah kepala daerah masih lamban dalam mengajukan program pembangunan sehingga tidak digubris pemerintah pusat.
"Kepala daerah kita relatif malas. Tidak mau mengajukan proposal, biasanya baru 'colek-colek' (pemerintah pusat) jika ada yang mendesak," kata Fahri.
Politisi PKS ini mengingatkan jika pemerintah daerah tidak agresif dalam berkoordinasi dengan pemerintah pusat maka banyak pengajuan program yang tidak berjalan.
"Kalau koordinasi dengan pemerintah pusat tidak berjalan karena tidak agresif, ya proposal itu tidak akan sampai-sampai," kata Fahri.
Ia juga menjamin pemimpin yang kreatif dan agresif untuk kepentingan rakyat dan pembangunan di wilayahnya akan terus dicari dan didukung rakyat.
"Siapapun, kepala daerah yang keberadaannya diakui masyarakat adalah mereka yang kreatif dan agresif. Pemimpin seperti mereka itulah yang dicari rakyat," kata Fahri.
Keterangan Foto: Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Sumbawa, NTB, Sabtu (14/11).Sumber : pks.or.id

Read More

Salim Segaf: Rekrut Kader Baru Bukan Hanya untuk Partai, Tapi Bangsa

BANJARMASIN (14/11) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menargetkan rekrutmen 2 juta kader baru hingga 2020. Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri menegaskan tujuan rekrutmen kader tidak hanya untuk PKS, tapi untuk kepentingan bangsa.
"PKS hadir untuk memberi kontribusi kepada bangsa, agar bangsa ini diperhitungkan. Karena itu PKS terdepan dalam pelayanan. PKS menyiapkan banyak kader bukan sekadar untuk partai saja, tapi untuk bangsa ini. Untuk melayani bangsa dan umat ini," ujar Salim dalam sambutan pembukaan Rapat Koordinasi Wilayah Dakwah (Rakorwilda) Kalimantan di Hotel G-Sign, Jl Ahmad Yani, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu (14/11/2015).
Salim mengatakan, setiap kader PKS harus memiliki jiwa melayani umat. Jika semangat dan visi pelayanan ini tertanam kuat dan dijalankan dengan baik oleh setiap kader, menurut Salim, maka yakinlah PKS akan menang.
Mantan dubes RI untuk Arab Saudi ini juga mengatakan, setelah melakukan upaya pelayanan dan pemenangan, kader PKS tidak melupakan kekuatan tersembunyi (hidden power).
"Apa itu, yaitu maunah robbaniyah. Pertolongan dari Allah. Yang tidak kelihatan tapi itu yang paling kita tunggu-tunggu. Kalau Allah sudah bersama kita, jangan pusing kita mau apa," jelas Salim.
Keterangan Foto: Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri memberikan sambutan pembukaan Rapat Koordinasi Wilayah Dakwah (Rakorwilda) Kalimantan di Hotel G-Sign, Jl Ahmad Yani, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu (14/11/2015). Sumber : pks.or.id

Read More

HNW Jawab Tudingan PKS Bukan Asli Indonesia

METRO (14/11) - Partai Keadilan Sejahtera kembali menjawab pernyataan sejumlah pihak yang meragukan nasionalisme partai dakwah ini.  Menurut Wakil Ketua MPR RI yang juga Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, PKS lahir dari rahim Indonesia. PKS hadir di Indonesia sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

“PKS kadang disebut dengan Wahabi, padahal kita tahu Kyai Haji Wahab Hasbullah pendiri NU. Kalau demikian PKS memang pendukung Kyai Wahab, atau bahasa arabnya Wahabi dan akhirnya juga mendukung Nahdhatul Ulama,” kata Hidayat yang akrab di panggil HNW dalam agenda Sosialisasi Empat Pilar MPR RI tentang Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika di Aula Gedung Wanita Metro, Jumat (13/11). 

Ia menambahkan, jika Wahabi diartikan terkait dan mengarah ke Arab Saudi, maka di sana tidak ada partai. Bagi Arab Saudi, partai termasuk bid’ah. Dalam sumber yang ada disebut-sebut jika bid’ah akan ke neraka. Maka jika PKS adalah partai yang disebut bid’ah maka tentu masuk neraka. 

“Bahasa mudahnya ngapain kita berjuang untuk membangun, merawat, serta berkhidmat untuk Indonesia melalui partai namun ujungnya harus ke neraka, tentu tidak demikian,” katanya.
“NgapainPKS ikut Pilkada kemudian mengusung Pak Abdul Hakim dan Mas Muchlido di Metro, jika ujungnya juga harus masuk neraka, tentu kita tidak ingin seperti ini.” 
Menurut HNW, upaya beragam pihak untuk mendiskreditkan PKS sudah tidak relevan. Mereka harus mengoreksi tudingannya. “Sebab jika terus dilanjutkan maka akan timbul fitnah dan hal ini dapat dipidana,” tegasnya.
Keterangan Foto: Wakil Ketua MPR RI yang juga Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI tentang Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika di Aula Gedung Wanita Metro, Jumat (13/11). Sumber : http://nasional.republika.co.id

Read More

Politikus PKS sampaikan surat terbuka ke Sudirman

JAKARTA. Pernyataan tudingan Menteri ESDM Sudirman Said tentang adanya nama politisi yang menjadi mafia dalam perpanjangan kontrak antara pemerintah dengan PT Freeport terus menuai pro kontra.
Salah satunya ditanggapi politikus senior PKS, Refrizal mendesak agar Menteri Sudirman Said membuka tudingan tersebut kepada publik.
"Saya harap bapak segera menyampaikan atau mengumumkan ke publik nama-nama Politisi yang menjadi mafia di PT Freeport," kata Refrizal dalam surat terbukannya, Kamis (12/11).
Tidak hanya itu, anggota komisi VI DPR RI ini juga mendesak agar Menteri Sudirman Said juga membuka tudingannya terkait adanya mafia yang berada di anak perusahaan Pertamina yang mengatur soal pembelian minyak si Singapura yakni PT Petral.
"Nama-nama mafia melibatkan orang kuat sesuai pernyataan bapak (menteri ESDM) di PT Pertral dalam pengaturan harga pembelian BBM yang sangat merugikan rakyat banyak, harus disampaikan kepada publik. Jangan hanya ngomong doang", tanpa menyebut nama?," tandas dia. (Ferdinan Waskita)
Sumber foto : fraksipks.or.id
Sumber berita : nasional.kontan.co.id

Read More

Ketua Fraksi PKS: Ayah Harus Jadi Guru dan Teladan

 

JAKARTA -- Ketua Fraksi PKS di DPR RI, Jazuli Juwaini mengingatkan kepada seluruh ayah di Indonesia jika mereka memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Terutama dalam membangun rumah tangga yang kokoh dan melahirkan generasi kuat.

"Ayah harus jadi guru, teladan sekaligus teman bagi anak-anak," kicaunya dalam akun twitternya @JazuliJuwaini, Kamis (12/11).

Menurut Jazuli, seorang ayah harus menjadi teladan yang baik untuk anak-anaknya. Sehingga anak-anak tidak kehilangan figur idaman dan dambaan hingga dewasa nanti.

Pada perayaan Hari Ayah Nasional yang diperingati setiap 12 November, Jazuli juga mengingatkan anak-anak Indonesia untuk mengingat kerja keras sang ayah. Ayah telah susah payah, bermandikan keringat, banting tulang dan berkorban apapun yang dimilikinya untuk kebahagiaan mereka.
Keterangan foto : Seorang ayah sedang menggendong anaknya
Sumber : REPUBLIKA.CO.ID

Read More

Politisi PKS Ini Minta Pemerintah Tidak Menutup Informasi Perjanjian Perdagangan TPP

 

YOGYAKARTA -- Anggota Komisi Pertahanan DPR RI Sukamta meminta pemerintah untuk tidak menutupi informasi tentang perjanjian perdagangan antarnegara-negara di sekitar Samudera Pasifik atau yang kerap disebut Trans Pasific Partnership (TPP). Jika pemerintah berusaha menutupi hal tersebut, Sukamta menilai maka hal itu sama dengan melanggar prinsip TPP itu sendiri, yaitu transparansi dan akuntabilitas.

“Kita mesti tahu dan mengkaji secara rinci poin-poin agreement-nya. Misalnya, apakah ada agreement khusus untuk Indonesia? Jangan sampai ada yang ditutup-tutupi. Keterbukaan informasi menjadi prasyarat mutlak. Kalau ditutup-tutupi itu sama saja melanggar TPP sendiri yang menuntut transparansi dan akuntabilitas,” ungkap Sukamta di sela-sela kegiatan reses di daerah pemilihan (dapil) di Yogyakarta.

Sukamta menambahkan, ada 4 (empat) kebijakan dari TPP yang patut dicermati, yaitu kebijakan kompetisi untuk mempermudah dunia usaha, kebijakan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), kebijakan investasi yang sehat, dan government procurement atau pengadaan barang dan jasa pemerintah secara transparan, efisien dan akuntabel

Atas dasar itu, doktor dari Manchester University ini meminta pemerintah mempertimbangkan beberapa hal terkait poin-poin kesepakatan yang akan dibahas, seperti kondisi ekonomi, perdagangan, peta geopolitik, dan timing (momentum) untuk bergabung. Pasalnya, Sukamta menilai kerjasama TPP bernuansa liberalisasi perdagangan dan membebaskan  tarif ekspor-impor.

"Dari sisi ekonomi dan perdagangan, Indonesia masih kurang dalam produksi dan HAKI. Pemerintah sudah mulai melakukan reformasi birokrasi dan deregulasi yang dapat menumbuhkan perekonomian. Dari sisi peta geopolitik, Indonesia dapat menyeimbangkan dominasi Tiongkok di Samudera Pasifik, sekaligus memperluas jalur perdagangan. Sedangkan, dari sisi timing (momentum), Indonesia masih perlu berfokus pada Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan dilaksanakan akhir tahun ini," papar Sukamta.

Sukamta berharap tiga hal di atas dapat menjadi pertimbangan pemerintah untuk menerima atau menolak ajakan Presiden Obama agar Indonesia masuk ke TPP. "Dalam mengambil kebijakan, pemerintah harus mampu melihat dampak kebijakan terhadap masa depan bangsa sepuluh, dua puluh, bahkan lima puluh tahun yang akan datang," ujar Politisi PKS tersebut.

Keterangan foto : Sukamta

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID

Read More

Pemerintah Harus Investigasi Beredarnya Beras Impor Ilegal

JAKARTA (11/11) – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Rofi Munawar meminta pemerintah serius melakukan investigasi terhadap beredarnya beras impor asal Vietnam yang masuk dan beredar secara ilegal di Sumatera. Jika tidak ada respon yang baik dari pemerintah, dipastikan beras ilegal ini akan membanjiri sentra-sentra beras utama di Sumatera.
“Sejatinya temuan beras Vietnam ilegal ini sudah diketahui pemerintah dan bulog sejak lama, namun mereka seakan enggan melakukan investigasi terhadap masalah ini. Jika saja ada keseriusan pemerintah, tentu saja masalah tata niaga beras tidak akan berlarut–larut,” kata Rofi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11).
Kepala Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional Jambi Laode Amijaya Kamaludin menyebutkan beras Vietnam ilegal yang masuk ke Indonesia mencapai 4 juta ton per tahun. Beras Vietnam ini ilegal karena importasinya tidak dilakukan oleh Perum Bulog dan tidak tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS).
Situasi ini ditegaskan oleh peneliti beras dari Universitas Cantho Vietnam yang menyebutkan produksi beras Vietnam mengalami surplus 6-7 juta ton per tahun. Kelebihan produksi tersebut diserap oleh Cina sebanyak 2 juta ton, Indonesia 1-1,5 juta ton, dan Filipina 0,5-1 juta ton.
“Pemerintah menegaskan tidak akan melakukan importasi beras di Tahun 2015, namun dalam perkembangannya wacana impor datang silih berganti dari pihak pemerintah sendiri. Sejalan dengan itu, proses audit kebutuhan data beras nasional tidak kunjung sinkron antara kementerian teknis, otoritas data, dan konsumen,” kata Rofi.
Politisi PKS ini menyatakan keberadaan beras impor ilegal telah meresahkan petani lokal karena komoditas ini harganya lebih murah, mudah disamarkan, dan sulit dideteksi perbedaannya dengan beras lokal. Melihat kondisi tersebut, ia menyarankan pemerintah untuk melakukan hal-hal berikut.
Pertama, secara teknis melakukan verifikasi dan identifikasi pintu-pintu masuk tidak resmi yang seringkali dijadikan tempat masuk beras impor ilegal. Kedua, penguatan regulasi dengan membangun sistem koordinasi yang efisien antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Bulog dan aparat penegak hukum berbasis real time dan terintegrasi. Ketiga, penegakan hukum yang serius terhadap pelaku penyeludupan beras ilegal baik secara administratif maupun hukum positif agar mampu memberikan efek jera.
“Keberadaan beras impor ilegal dikhawatirkan menjadi salah satu basis data pemerintah terkait kesediaan cadangan beras nasional. Apa yang kita anggap beras lokal ternyata campuran beras impor ilegal, hal ini perlu diversifikasi secara serius,” kata legislator dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VII yang meliputi Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Magetan, dan Ngawi ini.Sumber : pks.or.id

Read More

Presiden PKS: Pahlawan Bukan Gelar Bawaan atau Rekaan

JAKARTA (11/11) - Hari Pahlawan Nasional di Indonesia diperingati setiap 10 November. Artinya, hari ini (Selasa, 20/11) rakyat Indonesia memperingati Hari Pahlawan.
Bagi Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman, pahlawan bukan gelar bawaan atau rekaan, tapi penghormatan atas jasa-jasa bagi nusa dan bangsa.
"Mari berkarya tuk rakyat dan negeri tercinta," kata dia lewat akun @msi_sohibuliman, Selasa (10/11).
Menurut anggota DPR ini, hakikat kepahlawanan adalah kontribusi dan dedikasi, bukan atribusi. Berkarya nyata lebih esensi daripada gelar itu sendiri. "Ayo berkarya!" ajaknya.
Ia menjelaskan, menjadi pahlawan tidak harus muluk-muluk. Mulailah dari hal-hal kecil. Berlaku jujur itu ciri seorang pahlawan. Tidak malas itu ciri seorang pahlawan. Tidak memgambil hak orang lain itu ciri seorang pahlawan. Mau memberi dan berbagi itu ciri seorang pahlawan.
"Dan menjaga kepentingan dan ketertiban umum itu juga ciri pahlawan," demikian Sohibul Iman. [rus]Sumber : pks.or.id

Read More

Pemuda Miliki Peran Besar Sukseskan Pilkada

PALANGKA RAYA (11/11) - Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Kalimantan Tengah (Kalteng) Heru Hidayat mengatakan, pemuda memiliki peran besar dalam menyukseskan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan digelar secara serentak pada 9 Desember mendatang.
"Pilkada merupakan momentum yang sangat strategis untuk kelangsungan kepemimpinan dan kemajuan daerah sehingga perlu semua pihak termasuk pemuda dalam menjaga dan mengawal pilkada ini berjalan dengan baik dan lancar sesuai hak pilih masyarakat dan peraturan," kata Heru, di Palangka Raya, Rabu (11/11).
Heru menambahkan, ada dua tahap yang harus dilakukan pemuda terkait Pilkada. Pertama, pemuda harus ikut mengajak semua lapisan masyarakat terutama sesama anak muda agar berperan aktif dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkada. Menurut Heru, anak-anak muda memiliki potensi yang besar, tetapi masih banyak yang perlu mendapatkan pemahaman pentingnya Pilkada. "Sehingga mereka perlu berperan aktif," ujar Heru.
Untuk itu, lanjut Heru, anak-anak muda dalam lima tahun ke depan harus dapat mengubah kondisi masyarakat menjadi lebih baik dengan berbagai solusi, diantaranya menentukan pilihan yang tepat. "Dengan demikian kita harus terlibat menentukan kondisi pembangunan daerah kita dengan memilih pemimpin," tegas Heru.
Menurut Heru, tanpa adanya partisipasi yang luas dari masyarakat dalam perubahan tentu akan sangat berat siapapun pemimpinnya.
Kedua, masih kata Heru, mengajak generasi muda agar memiliki prinsip perbaikan tanpa adanya Money Politic (politik uang), dan harus memiliki komitmen membangun secara berkelanjutan.
"Ketiga saatnya kita turut bertanggungjawab tidak saja memenangkan calon yang kita pilih namun bagaimana mengisi amanah yang diemban untuk keberlangsungan jangka panjang," pungkas mantan anggota DPRD Kalteng itu.


Keterangan Foto: Ketua DPW PKS Kalteng, Heru Hidayat saat memberikan bantuan kepada warga yang terkena dampak kabut asap, Ahad (18/10/2015) lalu. Sumber : pks.or.id

Read More

Tower Listrik Palangka Raya Rusak, PKS Sediakan Genset Keliling

PALANGKA RAYA (11/11) - Tower listrik Kota Palangka Raya rusak akibat diterpa badai angin dan hujan, Sabtu (8/11/2015) lalu. Akibatnya sebagian Kota Palangka Raya diprediksi akan mengalami pemadaman listrik tiga pekan ke depan.
Salah satu imbas pemadaman listrik adalah pasokan air bersih ke rumah tangga yang terhenti. Pasalnya, sebagian besar warga mendapatkan air dengan meggunakan tenaga listrik.
Menyikapi hal ini, Kepanduan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Palangka Raya, Kalimantan Tengah turut membantu warga yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan air dengan genset keliling.
Salah satu anggota regu Kepanduan PKS Palangka Raya, Rahmat Joko Santoso berharap, dengan adanya genset keliling banyak warga yang terbantu untuk bisa mengambil air yang selama ini menggunakan listrik.
"Ada tiga regu yang di siapkan sampai saat ini dengan dibantu mobil yang dilengkapi genset dan bahan bakar untuk siap keliling melalui perkampungan yang ada di Kota Palangka Raya," kata Joko, Selasa (11/11/2015).
Joko menambahkan, ada warga yang sudah dua hari belum mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. "Ketika kami sampaikan bahwa ada genset untuk membantu penyediaan air, mereka warga senang dan sangat antusias saling bergantian menunggu giliran," ujar Joko.
Semantara itu, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Kota Palangka Raya Suwarto menyampaikan, yang dilakukan oleh regu Kepanduan adalah bagian dari upaya PKS turut membantu kebutuhan warga terutama menghadapi pemadaman listrik selama tiga pekan yang akan datang.
"Semoga akan bermanfaat bagi masyarakat meskipun sedikit yang bisa kami bantu dalam kebutuhan air melalui genset keliling," ujar Suwarto.sumber : pks.or.id

Read More

Hari Pahlawan Momentum Inspirasi Bagi Generasi Muda

JAKARTA (11/11) - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menegaskan momentum Hari Pahlawan harus menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia. Oleh karena itu, Hidayat menolak jika muncul anggapan bahwa hari yang biasa diperingati setiap tanggal 10 November ini peristiwa masa lalu semata.
"Abad 21 ini menantang. Banyak tokoh hebat yang menciptakan media sosial (twitter, facebook, whatsapp) yang memengaruhi pola hidup kita. Kalau anak-anak muda kita mengacu pada orang zaman dulu, orang Indonesia seperti sekarang adalah tokoh hebat. Orang di luar negeri itu sama dengan kita, sama-sama manusia," papar Hidayat saat talkshow Radio Republik Indonesia (RRI) di Ruang Presentasi Perpustakaan MPR RI, Selasa (10/11).
Anggota Komisi Pendidikan DPR ini juga menilai bahwa inspirasi yang berasal dari sejarah itu harus dibangun dari adanya perbaikan dalam sistem pendidikan sejarah di Indonesia. Mulai dari tingka Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah, hingga perguruan tinggi. Atas dasar ini, Hidayat mendorong buku-buku sejarah bermutu agar segera disebarluaskan hingga ke pelosok Indonesia, khususnya di daerah terpencil yang minim pendidikan sejarah, baik guru maupun bukunya.
“Kita tidak hidup di ruang kosong. Kita hidup dengan situasi di Indonesia. Daripada kita sekadar pelangkap data statistik,kita bisa jadi seorang pahlawan. Kita lihat sejarah, pahlawan berasal dari beragam suku dan latar profesi. Walaupun tidak harus dicita-citakan, kita bisa jadi pahlawan,” jelas doktor lulusan Universitas Islam Madinah Saudi Arabia ini.Sumber : pks.or.id

Read More

Lakukan Transformasi Pengadaan, Aher Terima Penghargaan ke-190

JAKARTA (10/11) - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan (Aher) meraih penghargaan untuk ke-190 kalinya. Ia menerima penghargaan e-Procurement Award 2015 dari Bappenas dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) sebagai Kepemimpinan Kepala Daerah dalam Transformasi Pengadaan secara Elektronik.
Penghargaan tersebut merupakan yang ketiga atas nama Gubernur Jabar, sekaligus menjadi penghargaan ke-enam bagi Pemprov (Balai Layanan Pengadaan Secara Elektronik/LPSE Dinas Komunikasi Informatika Jabar) secara berturut-turut dari tahun 2010 lalu.
Aher dinilai memiliki kepemimpinan yang kuat dalam proses pengadaan tender elektronik di lingkungan Pemprov Jabar. Sehingga terjadi efisiensi pengadaan terhadap APBD Jabar sekitar 13-18 persen per tahun. Penghargaan diberikan oleh Kepala Bappenas Sofyan Djalil dan Kepala LKPP Agus Prabowo.
"Bagi kami, layanan elektronik adalah prioritas. Setelah menjadi pilot project Bappenas 2008, kami genjot. Sehingga tahun 2010 sudah 100 persen kota dan kabupaten di Jawa Barat menggunakan layanan ini," kata Aher setelah menerima penghargaan di Balai Sudirman, Jakarta, Selasa (10/11).
Pemprov Jabar menerima penghargaan dari 631 LPSE se-Indonesia saat ini. Dari jumlah tersebut, Pemprov Jabar sudah memfasilitasi lebih dari 445 ribu paket senilai Rp 996 triliun dengan penghematan hingga Rp 80 triliun.
Selain Pemprov Jabar, Kota Tasikmalaya meraih penghargaan sejenis, sementara Kabupaten Tasikmalaya memperoleh penghargaan atas penerapan Inpres No 7 terkait Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan.
Aher menekankan, sekalipun LPSE membuat nyaman pengadaan barang dan jasa selama ini, pihaknya berharap terus ada perbaikan sistem pengadaan.
"Dengan LPSE semuanya efisien. Tahun 2015 ini saja ada penghematan Rp 338 miliar dari APBD Jabar. Namun kami minta pemerintah pusat agar tidak sekedar hemat, tapi kualitas terus ditingkatkan. Paradigmanya bukan selalu yang termurah," katanya.
Menurut dia, jika pendekatan selalu murah, maka layanan kepada masyarakat tak dijamin yang terbaik. Namun yang terpenting adalah tender dengan penekanan kualitas dengan harga/tarif yang wajar.
"Jangan harga duluan, mari kita ubah sedikit dengan pendekatan merit system, sehingga yang diperoleh adalah vendor terbaik namun dengan harga wajar," katanya.
Aher mengisahkan, di tahun 2010 dirinya sempat diprotes akibat penerapan LPSE yang dianggap memihak kapitalis karena membuka ruang pengusaha darimana pun untuk ikut tender. Akan tetapi, akhirnya semua pihak menerima karena pengusaha lokal Jabar pun bisa ikut tender di daerah lain. Sehingga terjadi keadilan dan peluang setara bagi semua pihak.
Keterangan Foto: Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (kanan) menerima penghargaan Kepemimpinan Kepala Daerah dalam Transformasi Pengadaan secara Elektronik dari Kepala Bappenas Sofyan Djalil (kiri) di Balai Sudirman, Jakarta, Selasa (10/11).Sumber : pks.or.id

Read More

Perlindungan Anak Harus Sejalan dengan Semangat Perjuangan

BANDUNG (10/11) – Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan mengatakan kondisi sekarang ini tidak mencerminkan adanya semangat perjuangan, karena nyatanya masih ada kekerasan dan pelecehan terhadap anak. Hal ini perlu diantispasi dengan adanya upaya perlindungan dan pengasuhan yang baik dari orangtua pada anak-anak mereka.
Ini diungkapkan Netty usai menghadiri Upacara Peringatan Hari Pahlawan Di Halaman Gedung Sate,  Selasa (10/11).
“Jika dikatakan sebagai keadaan darurat, maka harus disepakati secara bersama baik di tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten, karena pada saat darurat di tingkat Provinsi tanpa diikuti pemahaman yang sama di tingkat Kota/Kabupaten maka tidak akan hadir gerakan yang berefek domino,” ujarnya.
Di tingkat Provinsi hanya bersifat koordinatif, jelas Netty, memberikan stimulus dan menghimbau tetapi tindakan yang khusus ada di tingkat Kota/Kabupaten. “Sehingga darurat ini harus kita sepakati dari jumlah kuantitasnya atau dari jenis kekerasannya. Karena hari ini bukan saja dari laki-laki dewasa terhadap anak perempuan tetapi kekerasan oleh laki-laki dewasa kepada laki-laki (penyimpangan seksual),” ujarnya.
Ketika Kota/Kabupaten merasakan pemahaman yang sama, tambah Netty, maka darurat bukan saja sebagai status tetapi harus ada tindak lanjut contohnya membuat satgas perlindungan anak di setiap desa dan kelurahan.
“Kepada seluruh masyarakat Jawa Barat khususnya kaum perempuan, marilah kita memaknai semangat perjuangan temasuk pengorbanan para pahlawan untuk diimplementasikan dalam diri dan keluarga kita memberikan perlindungan pada setiap hak dan juga hal-hal yang akan meminggirkan hak-hak anak dalam keluarga dan masyarakat,” pesan Netty Heryawan.Sumber : pks.or.id

Read More

Anggota Dewan PKS Resmikan Gerakan Tabungan Pelajar

BANDUNG (10/11) – Di masa reses,  Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam meresmikan gerakan menabung Simpanan Pelajar (SimPel) di Jalan Braga, Bandung, Selasa (10/11).  Acara ini dihadiri oleh Anggota Dewan Komisioner OJK Kusumaningtuti Soetiono dan Direktur BCA Suwignyo Budiman.
Program SimPel sendiri bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat kepada perbankan dan menggalakan budaya menabung. Hanya dengan Rp5000 pelajar bisa membuka tabungan dan cukup Rp1000 untuk setoran minimal selanjutnya. Lewat program ini, bank akan jemput bola ke sekolah.
"Tabungan selalu menjadi kunci percepatan pembangunan khususnya bagi negara berkembang. Sayangnya saat ini tingkat literasi (melek keuangan-red) maupun inklusifitas perbankan kita masih rendah. Saya berharap besar semoga program ini sukses mendobrak hambatan tersebut," ujar Ecky.
Pada sambutannya, Ecky berharap program ini bisa menjadi gerakan yang terus tumbuh besar untuk mendorong pembangunan nasional. Apalagi hari ini bertepatan dengan momentum hari pahlawan, di mana salah satu aktualisasi nilai kepahlawanan saat ini ialah berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi.
"Walaupun nominal tabungannya kecil, tetapi potensi pelajar ini besar, baik secara jumlah maupun prospek ke depannya. Jika sejak kecil sudah terbiasa, menabung akan membudaya  di masyarakat. Sehingga modal untuk pembangunan bisa cukup tersedia dan kita tidak perlu berhutang ke asing lagi," tandas Ecky.
Keterangan Foto: Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam saat meresmikan gerakan menabung Simpanan Pelajar (SimPel) di Jalan Braga, Bandung, Selasa (10/11). Sumber : pks.or.id

Read More

Salim Segaf: Kader PKS, Teruslah Berprestasi

Tegal (10/11) - Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri berpesan kepada kader PKS untuk terus berkiprah di masyarakat. Terus mengukir prestasi dalam melayani umat.
"Tetap jaga semangat yang kuat dan terus berprestasi, lakukan pendekatan kepada umat dan tokoh-tokoh yang ada di daerah agar termotivasi untuk selalu bekerja keras," ujar Salim dalam silaturahmi dengan kader PKS Kabupaten/Kota Tegal di Gedung Politeknik Transportasi Kota Tegal, Ahad (8/11/2015).
Salim mengatakan PKS  lahir untuk memberikan  yang terbaik bagi bangsa dan negeri.  Sehingga slogan baru PKS “Berkhidmat untuk Rakyat” memang sudah menjadi kerjaan PKS sejak dulu.
Hadir dalam pertemuan itu sekitar 500 kader PKS dari  Tegal, Brebes, Pemalang dan Pekalongan. Selepas memberi motivasi dalam pertemuan itu, para kader PKS mengunjungi undangan Haul ke-83  Syekh Armia bin Kurdi  di Pondok Pesantren Attauhidiyyah Syekh Armia, Cikura, Bojong.
Keterangan Foto: Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri dalam silaturahmi dengan kader PKS Kabupaten/Kota Tegal di Gedung Politeknik Transportasi Kota Tegal, Ahad (8/11/2015).Sumber : pks.or.id

Read More

Kader PKS Urunan Perbaiki Rumah Berdinding Plastik

BENGKALIS (9/11) – Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau, bergotong royong memperbaiki rumah salah seorang warga. Diketahui sebelumnya bahwa rumah milik Supriadi tersebut sekelilingnya hanya ditutupi dengan plastik hitam. Sehingga tergeraklah hati para kader PKS yang mengetahui untuk memperbaikinya.
"Ini tidak boleh kita biarkan. Bagaimana Pak Supriadi ini bisa beristirahat dengan tenang kalau rumahnya hanya berdinding plastik. Kalau hujan jelas rentan bocor. Kita pikirkan juga nasib anak-anaknya saat harus belajar di malam hari dalam kondisi hujan," ungkap H. Marajo, Kader PKS Kecamatan Mandau di lokasi kejadian, Senin (9/11).
Disampaikan kader PKS lainnya Tri Gunawan, bahwa pihaknya masih menghimbau bagi para kader yang memiliki bahan bangunan baru atau bekas untuk disumbangkan kepada Supriadi guna mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak lagi.
"Bagi para kader yang punya seng, triplek, kayu, dan bahan bangunan lainnya, baru maupun bekas mari kita sumbangkan," ujarnya melalui akun Whatsapp.
Supriadi sendiri merupakan warga Desa Sebangar, Kecamatan Mandau, yang hidup dalam kondisi serba kekurangan. Penghasilannya yang hanya cukup untuk makan, memaksa ia dan keluarganya tinggal di rumah kecil yang dilapisi dengan plastik sebagai penahan angin dan air hujan.
Perbaikan rumah Supriadi sendiri dilakukan atas swadaya beberapa orang kader PKS. Melalui kontribusi mereka itulah, kini rumah Supriadi setidaknya menjadi layak untuk ditinggali.
Keterangan Foto: Rumah milik Supriadi yang berdinding plastik sebelum dan setelah diperbaiki.
Sumber : pks.or.id

Read More

Hari Pahlawan adalah Momentum Alarm Ingatan Masyarakat

BEKASI (10/11) - Pahlawan adalah orang yang kehidupannya didominasi oleh pahala dan kebaikan. Itulah makna pahlawan menurut Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi, Mohamad Nuh.
"Hari Pahlawan adalah momentum untuk memberikan 'alarm ingatan masyarakat' bahwa para pahlawan telah berjasa terhadap kehidupan kita. Ingatlah mereka, hargai perjuangannya, lanjutkan pesan-pesan yang baik dari mereka," jelas Nuh dalam rangka peringatan Hari Pahlawan, di Kabupaten Bekasi, Selasa (10/11) pagi.
Nuh berharap masyarakat, khususnya generasi muda, mengingat jasa, perjuangan, sekaligus pengorbanan para pahlawan. Seperti mencontoh dan mengikuti jejak para pahlawan dalam ketulusan dalam berkontribusi untuk bangsa dan negara.
"Karena seringkali pahlawan bekerja dalam sepi tanpa publikasi dan sensasi. Dibutuhkan kejujuran media untuk mengangkat mempublikasikan kebaikan yang mereka telah perbuat untuk negara," lanjutnya.
Lebih jauh Nuh juga berharap kepada negara, termasuk Pemda Kabupaten Bekasi, memberikan perhatian khusus terhadap jejak para pahlawan. Karena bangsa yang besar tidak abai terhadap sejarah.
"Kenali tokohnya dan generasi selanjutnya. Insya Allah akan tumbuh subur pahlawan dari generasi. Mari, bersama PKS kita lanjutkan perjuangan para pahlawan memproduksi kebaikan," pungkas Mohamad Nuh.
Keterangan Foto: Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi, Mohamad Nuh.Sumber : pks.or.id

Read More

PKS Tolak Impor Beras

JAKARTA (10/11) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak dengan tegas kebijakan impor beras oleh pemerintah untuk mengamankan pasokan beras nasional.
Ketua Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Teknologi, dan Lingkungan Hidup (Ekuintek-LH) DPP PKS Memed Sosiawan menegaskan hal ini di Kantor DPP PKS, MD Building Jakarta, Selasa (10/11/2015).
“Sesuai amanat pasal 36 ayat 1 UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan disebutkan bahwa impor pangan hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri,” kata Memed.
Memed memahami bahwa El Nino 2015, bencana asap, dan segala dampaknya berpotensi mempengaruhi capaian target produksi pangan nasional. Namun, pemerintah tidak boleh menutup mata atas kondisi di lapangan. Ia mengungkapkan adanya semangat tinggi para petani dengan kenaikan produksi sejumlah komoditas pangan utama.
“Sebagai barometer Indonesia, pasokan beras di Pasar Induk Beras Cipinang mengalami peningkatan signifikan. Produksi padi meningkat dari 70,8 juta ton (2014) menjadi 75,5 juta ton (2015). Produksi kedelai meningkat dari 954 ribu ton (2014) menjadi 998 ribu ton (2015). Begitu pula jagung, cabai rawit, tebu, dan lainnya,” papar Memed.
Mantan anggota DPR RI dari Fraksi PKS ini menambahkan, stok beras di masyarakat pun tidak hanya ada di Bulog. “Gabah atau beras dapat disimpan lama, sehingga stok bisa nyambung dari sawah ke rumah-rumah penduduk melalui petani, pedagang, pasar induk, pengecer, rumah tangga, hingga warung makan,” ungkapnya.
Tidak sekedar menolak impor beras, Memed memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah untuk mengamankan pasokan beras nasional. Pemerintah, kata dia, seharusnya selalu berpihak pada kepentingan ekonomi nasional.
“Impor, meski tidak masuk pasar, akan menjadi tekanan psikologis bagi perberasan nasional. Petani akan mengalami kerugian karena pembelian gabah yang rendah oleh Bulog. Selain itu, pemerintah juga harus segera memperbaiki sistem pengadaan beras nasional,” tutupnya.
Keterangan Foto: Ketua Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Teknologi, dan Lingkungan Hidup (Ekuintek-LH) DPP PKS Memed Sosiawan.Sumber : pks.or.id

Read More

Gelar Silaturahmi, PKS Tegal Hadirkan Salim Segaf Al Jufri

 

TEGAL, Partai Keadilan Sejahtera Tegal kembali mengadakan kegiatan silaturahmi kader dari Kota Tegal, Kab. Brebes, Kab Tegal, Tegal, Pemalang dan Pekalongan. Acara digelar di Gedung Politenik Transortasi Darat Kota Tegal.

Kegiatan kali ini, juga menghadirkan mantan Menteri Sosial di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yaitu Bapak Dr. Salim Segaf Al Jufri. Saat ini beliau menjabat sebagai ketua majelis syuro PKS yang baru periode 2015 – 2020.

Cucu Ulama Besar Palu ini diangkat menjadi Ketua Majelis Syuro dan dianggap memberikan kekuatan baru bagi PKS.  “PKS itu lahir untuk memberikan untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negeri ini, sehingga slogan baru PKS “Berkhidmat Untuk Rakyat” memang sudah menjadi kerjaan PKS sejak dulu,” katanya.

Dalam pertemuan singkat tersebut beliau menyampaikan kepada para kader dan pengurus DPD PKS kabupaten dan Kota agar selalu menjaga semangat yang kuat dan terus berprestasi, melakukan pendekatan kepada umat dan tokoh-tokoh yang ada di daerah dan termotivasi untuk selalu bekerja keras untuk lingkungan sekitarnya.

Selepas motivasi di depan 500 kader PKS Se-Karisidenan Pekalongan ini direncanakan akan mengunjungi undangan Haul ke-83 Almarhum Al Maghfurlah Syekh Armia bin Kurdi  di Pondok Pesantren Attauhidiyyah Syekh Armia, Cikura, Bojong.

(Andika Primasiwi / CN26 / SM Network)

Sumber : suaramedeka.com

Foto: suaramerdeka.com / dok

Read More

Politisi PKS: Usulan Agar Soeharto Jadi Pahlawan Harus Dikaji Lebih Dalam

JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil mengatakan usulan agar mantan Presiden Soeharto ditetapkan sebagai pahlawan nasional, harus dikaji secara lebih mendalam.
"Saya kira harus ada kajian mendalam atas usulan mantan Presiden Soeharto untuk menjadi pahlawan nasional. Jangan sampai isu ini malah menimbulkan polemik baru," katanya, Senin, (9/11).
Nasir melanjukan jangan sampai usulan ini menimbulkan isu baru dan jadi polemik. Selain itu, polemik atas usulan menjadikan Soeharto sebagai pahlawan, jangan sampai digunakan untuk pengalihan isu. Namun, ujar Nasir, siapapun sebenarnya boleh saja mengusulkan orang-orang yang dinilai pantas jadi pahlawan.
"Namun hal terpenting harus ada kajian dulu," ujarnya.
Seperti diketahui, usulan agar mantan Presiden ke-2 RI Soeharto ditetapkan sebagai pahlawan nasional kembali bergulir. Himpunan Masyarakat Peduli Indonesia (HMPI) mengajukan agar Presiden ke-2 RI, Soeharto mendapat gelar pahlawan.
Soeharto dinilai mampu bertahan selama 30 tahun menjadi orang nomor satu Indonesia karena memiliki ide yang terasa bagi masyarakat. Ini menjadi pelajaran bagi bangsa. Untuk mengukut daya tahan atau eksis suatu kelompok atau orang, adalah berdasarkan sebesar apa idenya.
"Kalau Pak Harto tidak punya ide dan pemikiran otentik, tidak mungkin bertahan selama puluhan tahun, dia punya ide perubahan negeri secara gradual atau bertahap," kata Sekretaris Jenderal HMPI, Tri Joko Susilo kepada Republika.co.id, Rabu (4/11) lalu.
Sumber foto Nasir Jamil dan berita : REPUBLIKA.CO.ID

Read More

Soal Sampah, Ahok Jangan Setengah Hati

Jakarta (9/11) - Masalah pengelolaan sampah yang dihadapi Pemprov DKI Jakarta menjadi sorotan publik karena pertikaian antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dengan pihak pengelola Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat.
Anggota DPRD DKI Jakarta Bidang Pembangunan, Rois Hadayana Syaugie menyoroti masalah mendasar ini. Dirinya mengatakan, masalah pengelolaan sampah sudah berlangsung lama dan Pemprov DKI Jakarta belum serius dalam pengelolaanya. Dengan kata lain Pemprov DKI Jakarta masih terlihat setengah hati.
Rois juga mengungkapkan bahwa program Intermediete Treatment Facility (ITF) untuk mengelola sampah Jakarta hingga saat ini belum terealisasi.
“Jakarta seharusnya sudah punya ITF tapi selama ini belum bisa dibangun, ini namanya tidak serius,” ujar politisi PKS asal daerah pemilihan Jakarta Barat, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (9/11).
Berlimpahnya sampah di Jakarta, masih menurut Rois, seharusnya bisa menjadi potensi bukannya masalah, seperti halnya yang telah dilakukan Jepang dalam pengelolaan sampah.
“Jakarta bisa belajar dari Jepang yang pengelolaan sampahnya recycle oriented, jadi sampah itu dianggap sebagai sumber daya yang bisa didaur ulang bukan sebagai masalah tapi potensi,” ujar pria yang juga Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta ini.
Rois menambahkan terkait masalah perseteruan antara Gubernur DKI Jakarta dan pihak pengelola Bantar Gebang sebaiknya diselesaikan dengan duduk bersama dan mengedepankan dialog tanpa harus menimbulkan kebisingan.
“Masalah Gubernur Ahok dan pengelola Bantar Gebang bisa dilakukan dengan baik, duduk bersama dan berdialog untuk mencari solusi, saya rasa lebih efektif dan tidak perlu ada kebisingan,” pungkasnya.
Keterangan Foto: Anggota DPRD DKI Jakarta Bidang Pembangunan, Rois Hadayana Syaugie.Sumber : pks.or.id

Read More

Politisi PKS: Empat Pilar itu Warisan Para Pahlawan Kita

SURABAYA (9/11) - Indonesia sudah berdiri tegak selama 70 tahun. Namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui Empat Pilar Kebangsaan sebagai peninggalan para pahlawan pendiri bangsa Indonesia.
"Inilah mengapa Empat Pilar terus disosialisasikan kepada masyarakat. Masih banyak yang belum tahu apalagi paham. Masih banyak yang tidak tahu kalau Empat Pilar negara kita merupakan hasil perjuangan para pahlawan yang harus kita pelihara dan pertahankan," ujar Anggota FPKS MPR RI Sigit Sosiantomo.
Hal itu disampaikan Sigit saat memberikan sosialisasi Empat Pilar MPR yaitu NKRI, UUD NRI 1945, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika, kepada sekitar 150 warga masyarakat Kelurahan Karangan, Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.
Sigit mengatakan, keempat pilar tersebut merupakan jati diri bangsa Indonesia yang proses perumusannya memerlukan waktu hingga akhirnya negara ini lahir tahun 1945. Dia mencontohkan pilar Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
Menurut Anggota Komisi V DPR ini, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika berhasil digali para pahlawan pendiri bangsa dari khazanah Indonesia di era Nusantara. Dengan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, bangsa dan negara yang terdiri dari beraneka macam budaya dan suku bangsa ini dapat tegak berdiri. Dengan Pancasila juga, Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan.
"Begitupun dengan UUD 1945 dan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dua pilar ini barhasil dirumuskan para pahlawan kita sebagai identitas bangsa dan negara," ucapnya.
Oleh karena itu, Sigit mengatakan, masyarakat harus memahami empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah situasi dunia yang dinamis dan berubah begitu cepat. Banyak tantangan yang akan dihadapi Indonesia di masa mendatang.
"Dengan komitmen memegang teguh empat pilar ini, bangsa ini akan mampu menghadapi berbagai tantangan yang akan dihadapi di masa mendatang dengan baik," imbuh Sigit.
Keterangan Foto: Anggota FPKS MPR RI Sigit Sosiantomo. (RPF)
Sumber: pks.or.id

Read More

Aher: Tingkatkan Penetrasi Media Massa Lokal

BANDUNG (9/11) - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan (Aher) meminta media massa lokal di Jabar meningkatkan penetrasi dan pengaruhnya.
Hal tersebut, kata dia, akan didorong dengan tiga cara. Pertama, Pemprov Jabar akan berkoordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk meminta ketetapan biro iklan dan pemasang iklan, mengalokasikan 20% anggarannya untuk media massa lokal di Jabar.
Kedua, Pemprov Jabar akan berkoordinasi dengan KPI Daerah untuk perluasan daya siar televisi lokal terbagi dalam dua zona dengan cakupan minimal separuh Provinsi Jawa Barat.
"Ketiga, kami minta media massa lokal Jawa Barat agar makin besar di tataran nasional. Saya tidak rela jika Sunda sebagai etnis terbesar kedua di Indonesia, tapi tidak punya media massa yang besar dan profesional," katanya di Bandung, Senin (9/11) dalam Tasyakur bin Ni'mat ke-16 Galamedia dan Media Visit ke Bandung TV.
Menurut Aher, Jawa Barat saat ini memang memiliki kuantitas media massa terbanyak di Indonesia. Terutama jumlah TV lokal dan radio, yang kepemilikan frekuensi dan izin siarannya adalah yang terbesar di Indonesia.
Data dari KPID Jawa Barat, hingga semester I 2015, terdapat radio frekuensi FM sebanyak 311 kanal. Dari jumlah tersebut, telah beroperasi 221 Radio FM, 12 Radio AM, 13 radio publik lokal, radio komunitas berizin 141, serta radio komunitas yang segera berizin 152. Jadi, totalnya hampir 500 radio. Sementara televisi, terdapat alokasi 44 tv lokal, 1 tv publik, 4 tv komunitas, dan 12 tv berlangganan.
"Hanya yang perlu ditekankan adalah asupan promosinya masih belum begitu baik, aspek bisnisnya harus ditingkatkan. Karena itulah, tolong kasih masukan ke saya dari sisi legal dan teknis, bagaimana caranya agar pemasang iklan di Jakarta bisa terkena kewajiban pasang iklan TV lokal 20%," katanya.
Penetrasi media lokal, terutama TV, juga diminta diperluas karena mayoritas sekarang masih bersifat regional dengan cakupan dua-kota saja, sehingga penyebaran bersifat terbatas.
"Minimal cakupan itu tercakup separuh provinsi, lebih bagus seluruh provinsi. Jadi kalau Gubernur bicara, Pangdam bicara, Kapolda bicara, maka sekali bicara tersebar dengan efektif dan efisien," ungkapnya.
Aher menekankan, konten saat ini boleh bebas dari mana saja, termasuk dari luar negeri. Namun konten lokal sudah sewajarnya tetap diketahui, sehingga perluasan cakupan sebaran menjadi penting dilakukan.
"Harap diingat, jika dulu ada Hadist Rasul “Inna bayyani sihro”, sesungguhnya dalam pidato itu menyihir, maka konteksnya sekarang berbeda. Yang menyihir sekarang itu media massa, tulisan, dan konten pada hari ini akan menyihir ratusan juta orang tanpa perlu hadir di sebuah pertemuan," pungkasnya.
Keterangan Foto: Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (kanan, bersalaman) dalam Tasyakur bin Ni'mat ke-16 Galamedia dan Media Visit ke Bandung TV, Senin (9/11).Sumber : pks.or.id

Read More

Indonesia Hadapi Krisis Pangan, PKS Dukung Program Sawah Abadi

Bandar Lampung (9/11) – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Almuzzammil Yusuf mendukung program pembangunan lahan sawah abadi. Hal ini untuk meminimalisasi laju alih fungsi lahan agar ancaman krisis pangan makin terkendali.
“Kami di Komisi IV DPR mendukung adanya lahan sawah abadi agar produksi pangan dapat terus berlanjut dan dampak krisis pangan akibat alih fungsi lahan menjadi lebih terkendali,” kata Muzzammil di Bandar lampung, Senin (9/11/2015).
Anggota DPR RI Dapil Lampung I yang meliputi Bandar Lampung, Lampung Selatan (Lamsel), Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Lambar, dan Pesbar ini menjelaskan bahwa ancaman krisis pangan di samping berasal dari laju alih fungsi lahan yang begitu cepat, juga disebabkan krisis global.
Menurutnya, dewasa ini selain ancaman krisis energi, ancaman krisis pangan, dan krisis air juga makin menggejala di tingkat global. Imbasnya, Indonesia ikut terdampak oleh ancaman krisis tersebut.
“Akibat ancaman krisis global pada tiga sektor, terutama sektor pangan, Indonesia menjadi ikut terdampak. Sehingga akibat krisis tersebut, tren harga pangan semakin tinggi dan makin sulit dijangkau,“ kata Muzzammil.
Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) DPP PKS ini mengingatkan bahwa Indonesia tengah terancam krisis pangan. Hal ini akibat dari laju alih fungsi lahan yang begitu cepat dan makin tingginya laju pertumbuhan penduduk.
“Kini lahan persawahan telah banyak berubah fungsi jadi perumahan, lahan perkebunan sawit dan sebagainya. Tentu akibat dari laju alih fungsi lahan yang cepat dan jika tidak diantisipasi secara baik dalam jangka panjang akan mengakibatkan krisis pangan,” kata Muzzammil.
Keterangan Foto: Ketua Bidang Polhukam DPP PKS yang juga Anggota Komisi IV DPR RI, Almuzzammil Yusuf. (Muhammad Hilal/RPF)Sumber : pks.or.id

Read More

Sohibul Iman Dicurhati Warga Soal Kartu Indonesia Pintar

TASIKMALAYA (9/11) - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS Mohamad Sohibul Iman mendapat aduan tentang program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari masyarakat.
Sohibul Iman memperoleh keluhan warga dalam acara dengar pendapat Anggota DPR RI di Tasikmalaya, Ahad (8/11/2015). Masyarakat mengeluhkan pembagian Kartu Indonesia Pintar yang masih jauh dari harapan.
"Kita lihat ini belum berjalan efektif. Dari seluruh masyarakat yang hadir, hanya satu orang yang mengaku mendapatkan Kartu Indonesia Pintar. Padahal banyak yang tidak mampu," papar Sohibul Iman.
Pria yang akrab disapa Kang Iman ini menyebut saat ini baru 9,5 juta kartu yang dibagikan dari 17 juta yang dijanjikan oleh pemerintah. Ia menekankan agar hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah agar masyarakat bisa mendapatkan haknya.
“Angka 9,5 juta itu jelas masih jauh dari target 17 juta. Tetapi, kalau benar sudah terbagi 9,5 juta, berarti 1 dari 5 siswa kita (jumlah total 45.5 juta siswa di Indonesia) mendapat KIP. Padahal waktu efektif tinggal satu bulan lagi," papar dia.
Di lapangan, lanjut Kang Iman, ternyata susah sekali menemukan siswa yang sudah menerima KIP. Ia mengungkapkan dari 60-70 kepala keluarga yang hadir dalam silaturahim konstituen di Kota Tasikmalaya, hanya ada satu orang tua yang anaknya mendapatkan KIP.
“Padahal satu keluarga rata-rata punya 1-2 anak yang sekolah. Saya meragukan KIP yang sudah terbagikan itu sampai 9,5 juta. Atau entah kemana itu larinya KIP? Di Kabupaten Tasik dan Garut juga begitu. Kalau faktanya demikian, bagaimana kami bisa percaya?” tukasnya.
Kang Iman juga mendapat pengaduan di daerah lain jika masyarakat mengeluhkan ada yang dulu dapat dari program bantuan siswa miskin, kali ini tidak dapat.
"Akhirnya Kepala sekolah jadi korban, karena seringkali disalahkan. Selain itu masih banyak yang belum tahu bagaimana mendapatkan Kartu Indonesia Pintar ini," jelas pria kelahiran Tasikmalaya ini.
Selain soal KIP, Presiden PKS ini juga menyampaikan pandangannya soal pendidikan gratis. Berdasarkan evaluasi selama ini, pendidikan gratis sampai menengah (SMA) tidak realistis. Kang Iman mengajak pemerintah untuk fokus pada pendidikan dasar (SD dan SMP) terlebih dahulu.
"Pastikan pendidikan dasar, yaitu SD dan SMP, benar benar gratis..tis..tis. Tidak ada lagi pungutan lain. Kalau ini belum selesai, lebih baik program pendidikan gratis untuk SMA ditunda dahulu," pungkas Sohibul Iman.
Keterangan Foto: Presiden PKS yang juga Anggota Komisi X DPR RI Mohamad Sohibul Iman. (Muhammad Hilal/RPF)Sumber : pks.or.id

Read More

Almuzzammil Yusuf Sayangkan Terjadinya Konflik Lampung Selatan

BANDAR LAMPUNG (9/11) - Menanggapi konflik besar di Lampung Selatan, Anggota DPR/MPR RI Almuzzammil Yusuf mengatakan seorang pemimpin selain bisa memberikan kesejahteraan rakyatnya, seharusnya juga bisa memberikan rasa aman dan mengajak rakyat beribadah kepada Tuhannya.
Hal ini disampaikan Almuzzammil dalam rapat dengar pendapat masyarakat terkait 4 (Empat) Pilar MPR tentang Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika di Aula Lembah Hijau, Bandar Lampung, Ahad (8/11/2015).
Almuzzammil juga menyayangkan terjadinya konflik di Lamsel. Menurutnya seumur hidup baru kali ini terjadi konflik besar di Lampung yang mencederai rasa persatuan dan kesatuan khususnya sila ketiga dari Pancasila yakni Persatuan Indonesia.
“Meski demikian, Alhamdulillah kini telah normal kembali dan mudah-mudahan persatuan dan kesatuan antar pihak-pihak terkait kini makin erat dan jalinan persaudaran makin kuat,” kata Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) DPP PKS ini.
Menurutnya seorang pemimpin seharusnya bisa mencegah konflik tersebut. Pemimpin yang baik, kata dia, selain memberi makan dalam arti memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, maka pemimpin juga harus memberikan rasa aman dan mengajak rakyat untuk beribadah kepada Tuhannya.
“Persoalan Lampung Selatan,  catatan kami adalah persoalan keamanan yang menciderai rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Sehingga disamping kewajiban pemimpin yang baik adalah mampu memberi makan rakyatnya dalam arti memperhatikan kesejahteraan, juga harus memberikan rasa aman serta mengajak rakyat untuk beribadah kepada Tuhannya,” tambah Muzzammil.
Keterangan Foto: Anggota DPR/MPR RI dari Fraksi PKS Almuzzammil Yusuf.
Sumber: http://www.jejamo.com via pks.or.id

Read More

Ledia Carikan Solusi Persoalan Pedagang Pasar Cihargeulis

BANDUNG (8/11) – Penurunan pendapatan yang dialami oleh pedagang Pasar Cihaurgeulis, Kota Bandung, disebabkan banyaknya pedagang kaki lima (PKL) yang menutup pintu masuk ke pasar. Selain itu fisik bangunan yang juga sudah tidak memadai menjadi sebab kurangnya minat orang berbelanja.
Demikian pantauan langsung Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI asal daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat I Ledia Hanifa, saat melakukan reses ke Pasar Cihargeulis, Bandung, Sabtu (7/11).
Kunjungan reses yang singkat di bulan November ini untuk menyerap aspirasi dari konstituennya, yaitu pedagang Pasar Cihaurgeulis. Untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini tak lupa mengikutsertakan pihak PD Pasar Bermartabat, Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKS Cibanyeung Kaler, dan Kepala Pasar Cihargeulis untuk melihat persoalan secara lebih komprehensif.
"Pagi kemarin, Sabtu (7/11), berkunjung ke Pasar Cihargeulis Kota Bandung dalam rangka reses dan serap aspirasi," tutur Ledia.
Ledia menjelaskan dengan banyaknya PKL yang menutup pintu masuk ke pasar, membuat pedagang di kios resmi mengalami penurunan pendapatan secara signifikan. Padahal, pedagang kios resmi yang turun pendapatannya tersebut, rutin membayar iuran ke Pemkot Bandung. Sebaliknya, yang tidak resmi, penghasilannya tetap bahkan bertambah. "Pengelola pasar harus kelola ini dengan bijak," tegas Wakil Ketua Komisi VIII yang menangani persoalan sosial ini.
Ledia juga menyoroti bangunan fisik Pasar Cihargeulis yang sudah tidak aman untuk ditempati. "Bangunan pasar di lantai 2 ini tidak aman untuk pedagang. Lantai atas kosong, tak menghasilkan pedapatan bagi pedagangnya," jelas Ledia.
Selain itu, Ledia juga mencarikan solusi atas permasalahan sampah agar diintegrasikan dengan program pengolahan sampah. "Sampah yang berton-ton menumpuk ini bisa dikelola menjadi kompos atau biogas yang bermanfaat bagi masyarakat," jelas Ledia.
Ledia berharap dengan adanya pengelolaan yang tepat dan bijak dari PD Pasar Bermartabat Kota Bandung selaku perusahaan daerah, dapat menguntungkan pedagang kecil di Pasar Cihargeulis Kota Bandung.
"Pengelolaan yang tepat selain meningkatkan pendapatan perusahaan, juga memeratakan pendapatan pedagang," harap alumnus Master Psikologi Terapan dari Universitas Indonesia ini.
Keterangan Foto: Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ledia Hanifa melakukan serap aspirasi dari konstituennya, pedagang Pasar Cihaurgeulis, Bandung, Sabtu (7/11).Sumber : pks.or.id

Read More

Mensesneg Hadiahi Inovasi Walikota dan Kadisdik Depok

DEPOK (9/11) – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, menyerahkan piagam penghargaan kepada Walikota Nur Mahmudi Ismail dan Kepala Dinas Pendidikan Depok, Herry Pansila, di Graha Makarti Bhakti Negara, Jakarta.
Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengapresiasi inovasi-inovasi program bidang administrasi di wilayah Depok.
“LAN mengapresiasi terhadap kepemimpinan Walikota Nur Mahmudi Ismail yang memiliki komitmen tinggi terhadap proyek perubahan di wilayahnya. Karena itu kami ucapkan selamat, semoga Kota Depok terus berkembang walaupun pemimpin daerahnya berganti,” ujar Mensesneg seusai menyerahkan penghargaan itu, kemarin.
Nur Mahmudi menerima piagam lantaran sukses melakukan inovasi bidang persampahan terkait manajemen pengelolaan UPS, sedangkan Kadisdik Herry Pansila dinilai sukses menciptakan pengelolaan pendidikan kesetaraan terhadap warga Depok.
Manajemen Pengelolaan Sampah
Bagi Nur Mahmudi, penghargaan itu dianggapnya sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja serta inovasi-inovasi dilakukannya dan berharap menjadi motivasi untuk Depok agar dapat melakukan inovasi-inovasi lainnya. Di antaranya manajemen Unit Pengelolaan Sampah (UPS), dan pembentukan bank sampah tiap wilayah.
“Alhamdulillah program-program inovasi itu bermanfaat bagi warga Depok baik penurunan volume sampah, maupun peningkatan pendidikan,” ujar walikota periode 2006-2016 itu.
Hal sama dirasakan Kadisdik Herry Pansila. Katanya, gagasan menggelar program kelompok belajar (Kejar) Paket A, B, dan C atau setara SD, SLTP, SLTA, itu dimodifikasi dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) oleh swasta secara berbayar sedangkan kini dikelola Dinas Pendidikan secara gratis.
“Kami menjaring secara langsung masyarakat yang pendidikannya rendah dan belum memiliki ijazah, kami daftarkan untuk ikut program paket. Kesempatan untuk mengenyam pendidikan terbuka luas bagi masyarakat baik yang ekonominya tidak mampu maupun disabilitas,” ujar Herry, yang baru selesai melaksanakan ibadah haji 1437H/2015M itu.
Keterangan Foto: Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail menerima penghargaan dari Mensesneg Pratikno atas inovasi di bidang administrasi wilayah Kota Depok, Jawa Barat di Graha Makarti Bhakti Negara, Jakarta, Ahad (8/11/2015).
Sumber: http://poskotanews.com via pks.or.id

Read More