Pemerintah Harus Investigasi Beredarnya Beras Impor Ilegal

JAKARTA (11/11) – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Rofi Munawar meminta pemerintah serius melakukan investigasi terhadap beredarnya beras impor asal Vietnam yang masuk dan beredar secara ilegal di Sumatera. Jika tidak ada respon yang baik dari pemerintah, dipastikan beras ilegal ini akan membanjiri sentra-sentra beras utama di Sumatera.
“Sejatinya temuan beras Vietnam ilegal ini sudah diketahui pemerintah dan bulog sejak lama, namun mereka seakan enggan melakukan investigasi terhadap masalah ini. Jika saja ada keseriusan pemerintah, tentu saja masalah tata niaga beras tidak akan berlarut–larut,” kata Rofi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11).
Kepala Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional Jambi Laode Amijaya Kamaludin menyebutkan beras Vietnam ilegal yang masuk ke Indonesia mencapai 4 juta ton per tahun. Beras Vietnam ini ilegal karena importasinya tidak dilakukan oleh Perum Bulog dan tidak tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS).
Situasi ini ditegaskan oleh peneliti beras dari Universitas Cantho Vietnam yang menyebutkan produksi beras Vietnam mengalami surplus 6-7 juta ton per tahun. Kelebihan produksi tersebut diserap oleh Cina sebanyak 2 juta ton, Indonesia 1-1,5 juta ton, dan Filipina 0,5-1 juta ton.
“Pemerintah menegaskan tidak akan melakukan importasi beras di Tahun 2015, namun dalam perkembangannya wacana impor datang silih berganti dari pihak pemerintah sendiri. Sejalan dengan itu, proses audit kebutuhan data beras nasional tidak kunjung sinkron antara kementerian teknis, otoritas data, dan konsumen,” kata Rofi.
Politisi PKS ini menyatakan keberadaan beras impor ilegal telah meresahkan petani lokal karena komoditas ini harganya lebih murah, mudah disamarkan, dan sulit dideteksi perbedaannya dengan beras lokal. Melihat kondisi tersebut, ia menyarankan pemerintah untuk melakukan hal-hal berikut.
Pertama, secara teknis melakukan verifikasi dan identifikasi pintu-pintu masuk tidak resmi yang seringkali dijadikan tempat masuk beras impor ilegal. Kedua, penguatan regulasi dengan membangun sistem koordinasi yang efisien antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Bulog dan aparat penegak hukum berbasis real time dan terintegrasi. Ketiga, penegakan hukum yang serius terhadap pelaku penyeludupan beras ilegal baik secara administratif maupun hukum positif agar mampu memberikan efek jera.
“Keberadaan beras impor ilegal dikhawatirkan menjadi salah satu basis data pemerintah terkait kesediaan cadangan beras nasional. Apa yang kita anggap beras lokal ternyata campuran beras impor ilegal, hal ini perlu diversifikasi secara serius,” kata legislator dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VII yang meliputi Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Magetan, dan Ngawi ini.Sumber : pks.or.id