Politikus PKS sampaikan surat terbuka ke Sudirman

JAKARTA. Pernyataan tudingan Menteri ESDM Sudirman Said tentang adanya nama politisi yang menjadi mafia dalam perpanjangan kontrak antara pemerintah dengan PT Freeport terus menuai pro kontra.
Salah satunya ditanggapi politikus senior PKS, Refrizal mendesak agar Menteri Sudirman Said membuka tudingan tersebut kepada publik.
"Saya harap bapak segera menyampaikan atau mengumumkan ke publik nama-nama Politisi yang menjadi mafia di PT Freeport," kata Refrizal dalam surat terbukannya, Kamis (12/11).
Tidak hanya itu, anggota komisi VI DPR RI ini juga mendesak agar Menteri Sudirman Said juga membuka tudingannya terkait adanya mafia yang berada di anak perusahaan Pertamina yang mengatur soal pembelian minyak si Singapura yakni PT Petral.
"Nama-nama mafia melibatkan orang kuat sesuai pernyataan bapak (menteri ESDM) di PT Pertral dalam pengaturan harga pembelian BBM yang sangat merugikan rakyat banyak, harus disampaikan kepada publik. Jangan hanya ngomong doang", tanpa menyebut nama?," tandas dia. (Ferdinan Waskita)
Sumber foto : fraksipks.or.id
Sumber berita : nasional.kontan.co.id

Read More

Ketua Fraksi PKS: Ayah Harus Jadi Guru dan Teladan

 

JAKARTA -- Ketua Fraksi PKS di DPR RI, Jazuli Juwaini mengingatkan kepada seluruh ayah di Indonesia jika mereka memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Terutama dalam membangun rumah tangga yang kokoh dan melahirkan generasi kuat.

"Ayah harus jadi guru, teladan sekaligus teman bagi anak-anak," kicaunya dalam akun twitternya @JazuliJuwaini, Kamis (12/11).

Menurut Jazuli, seorang ayah harus menjadi teladan yang baik untuk anak-anaknya. Sehingga anak-anak tidak kehilangan figur idaman dan dambaan hingga dewasa nanti.

Pada perayaan Hari Ayah Nasional yang diperingati setiap 12 November, Jazuli juga mengingatkan anak-anak Indonesia untuk mengingat kerja keras sang ayah. Ayah telah susah payah, bermandikan keringat, banting tulang dan berkorban apapun yang dimilikinya untuk kebahagiaan mereka.
Keterangan foto : Seorang ayah sedang menggendong anaknya
Sumber : REPUBLIKA.CO.ID

Read More

Politisi PKS Ini Minta Pemerintah Tidak Menutup Informasi Perjanjian Perdagangan TPP

 

YOGYAKARTA -- Anggota Komisi Pertahanan DPR RI Sukamta meminta pemerintah untuk tidak menutupi informasi tentang perjanjian perdagangan antarnegara-negara di sekitar Samudera Pasifik atau yang kerap disebut Trans Pasific Partnership (TPP). Jika pemerintah berusaha menutupi hal tersebut, Sukamta menilai maka hal itu sama dengan melanggar prinsip TPP itu sendiri, yaitu transparansi dan akuntabilitas.

“Kita mesti tahu dan mengkaji secara rinci poin-poin agreement-nya. Misalnya, apakah ada agreement khusus untuk Indonesia? Jangan sampai ada yang ditutup-tutupi. Keterbukaan informasi menjadi prasyarat mutlak. Kalau ditutup-tutupi itu sama saja melanggar TPP sendiri yang menuntut transparansi dan akuntabilitas,” ungkap Sukamta di sela-sela kegiatan reses di daerah pemilihan (dapil) di Yogyakarta.

Sukamta menambahkan, ada 4 (empat) kebijakan dari TPP yang patut dicermati, yaitu kebijakan kompetisi untuk mempermudah dunia usaha, kebijakan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), kebijakan investasi yang sehat, dan government procurement atau pengadaan barang dan jasa pemerintah secara transparan, efisien dan akuntabel

Atas dasar itu, doktor dari Manchester University ini meminta pemerintah mempertimbangkan beberapa hal terkait poin-poin kesepakatan yang akan dibahas, seperti kondisi ekonomi, perdagangan, peta geopolitik, dan timing (momentum) untuk bergabung. Pasalnya, Sukamta menilai kerjasama TPP bernuansa liberalisasi perdagangan dan membebaskan  tarif ekspor-impor.

"Dari sisi ekonomi dan perdagangan, Indonesia masih kurang dalam produksi dan HAKI. Pemerintah sudah mulai melakukan reformasi birokrasi dan deregulasi yang dapat menumbuhkan perekonomian. Dari sisi peta geopolitik, Indonesia dapat menyeimbangkan dominasi Tiongkok di Samudera Pasifik, sekaligus memperluas jalur perdagangan. Sedangkan, dari sisi timing (momentum), Indonesia masih perlu berfokus pada Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan dilaksanakan akhir tahun ini," papar Sukamta.

Sukamta berharap tiga hal di atas dapat menjadi pertimbangan pemerintah untuk menerima atau menolak ajakan Presiden Obama agar Indonesia masuk ke TPP. "Dalam mengambil kebijakan, pemerintah harus mampu melihat dampak kebijakan terhadap masa depan bangsa sepuluh, dua puluh, bahkan lima puluh tahun yang akan datang," ujar Politisi PKS tersebut.

Keterangan foto : Sukamta

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID

Read More