Buruh Sumut Pendukung Jokowi Tuntut Harga BBM Diturunkan

MEDAN – Janji-janji kampanye Jokowi-JK dengan slogan “Tri Layak Pekerja Buruh” (Kerja Layak, Upah Layak dan Hidup Layak) dianggap palsu. Hal ini disebabkan di tengah himpitan ekonomi yang semakin sulit, pemerintahan Jokowi-JK menaikan harga BBM sebesar 31%. Demikian aspirasi yang disampaikan massa dalam aksi buruh pada Rabu (10/12) di Gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara.
“Dengan naiknya harga BBM secara otomatis akan naik pula harga barang kebutuhan pokok sebesar 5-10 persen. Jokowi yang kami pilih saat Pilpres kemarin, malah menaikkan harga BBM. Kami meminta Presiden Jokowi meninjau kembali kebijakan menaikan harga BBM, dan berharap agar Presiden Jokowi menurunkan harga BBM,” ujar Ketua KORDA F SB KIKES SBSI, Usaha Tarigan dalam orasinya.
Mewakili massa aksi, Usaha Tarigan mengatakan anggota DPR lebih sibuk bertengkar, memikirkan kepentingannya, dan melupakan nasib rakyat. Upah minimum yang diharapkan sebagai jaring pengaman (safety net), menjadi tak berarti apa-apa pasca kenaikan harga BBM.
“Sistem kerja out sourcing yang semakin merajalela, menjadikan buruh harus senantiasa tabah menerima nasib. Penderitaan buruh ini semakin lengkap dengan makin membudayanya perilaku korup di jajaran pemerintahan,” tambah Usaha Tarigan.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Sumatera Utara, Julfikar, menerima massa aksi didampingi Brillian Muchtar dari Fraksi PDIP. Julfikar yang juga anggota Komisi D mengatakan akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.
“Kami akan menyampaikan aspirasi buruh kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti,” ujarnya di depan massa aksi yang tergabung dalam Koordinator Daerah Federasi Serikat Buruh Kimia, Industri Umum, Farmasi Kesehatan, Expedisi, Jasa, Seni, Swalayan dan Deptstore Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KORDA F SB KIKES SBSI).
Sumber: Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara/http://pks.or.id

Read More

Aher Segera Gratiskan SMA Negeri di Jawa Barat

BANDUNG (10/12) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menggratiskan biaya sekolah negeri setingkat sekolah menengah atas. Pembebasan biaya itu akan dilakukan secara bertahap menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
"Nanti seratus persen gratis di tangan kita. Selama dua tahun tuntas," kata Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar seusai acara peringatan hari jadi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Barat di Hotel Horison, Bandung, Rabu, 10 Desember 2014.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, manajemen pengelolaan SMA sederajat beralih dari pemerintah kota/kabupaten ke provinsi pada 2015. Peralihan itu juga mencakup pengelolaan aset sekolah serta tanggung jawab pembiayaan sekolah gratis.

Menurut Deddy, 70 persen kabupaten dan kota di Jawa Barat sudah menanggung siswa SMA sederajat di daerah masing-masing. Sejumlah kota besar, seperti Bandung, belum menggratiskan biaya karena ongkos sekolah yang tinggi. "Kota Bandung enggak kuat."
Ketua Forum Orang Tua Siswa Kota Bandung Dwi Subawanto mengatakan kebijakan pembebasan biaya SMA negeri sejauh ini berjalan di 20 kota/kabupaten di Jawa Barat. Masih ada tujuh kota/kabupaten yang belum menerapkan kebijakan tersebut. "Sesuai janji Gubernur, ketentuan itu harus dibuat peraturan daerahnya, seperti DKI Jakarta," katanya.

Dwi mengatakan penggratisan biaya sekolah negeri tingkat atas itu akan mengurangi beban orang tua. Sekolah swasta juga terbantu karena biaya sekolah bisa berkurang. "Cara itu bisa meningkatkan partisipasi bersekolah di Jawa Barat sampai lulus SMA sederajat," katanya. Saat ini, secara nasional, mayoritas warga Indonesia adalah lulusan sekolah setingkat sekolah menengah pertama.
Sumber Foto: http://cikarangonline.com/http://pks.or.id

Read More

Surahman Hidayat Kritisi Rencana Mendikbud Ubah Budaya Doa di Sekolah

JAKARTA (9/12) - Rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengevaluasi tata cara doa pembuka dan penutup dalam proses belajar mengajar di sekolah-sekolah negeri dikritisi Anggota Komisi X DPR RI, Surahman Hidayat. Menurut Surahman, Mendikbud harus berhati-hati membuat kebijakan, apalagi berkaitan dengan suatu budaya yang baik dan sudah berjalan sejak lama di sekolah.
"Tidak ada sifat ajakan ke Islam. Makna doa untuk kebaikan kemanusiaan yang bermartabat. Selama ini di sekolah negeri, sudah terbiasa membuka dan menutup kegiatan belajar dan mengajar dengan berdoa. Kalau ada siswa yang agamanya berbeda dengan guru yang memimpin, silakan berdoa dengan agama dan keyakinannya. Tidak ada unsur paksaan," kata Surahman di Jakarta, Selasa (9/12).
Kebiasaan seperti itu, lanjut Surahman, sudah menjadi hal umum. Tidak hanya di sekolah-sekolah negeri, melainkan juga di semua instansi pemerintah doa bersama telah menjadi hal yang biasa. Surahman menyarankan agar Mendikbud fokus pada Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)-nya.
"Mendikbud lebih baik berfokus pada apa yang menjadi Tupoksi-nya, yaitu mengevaluasi kebijakan yang lebih strategis, seperti kurikulum, masalah peningkatan kualitas guru, serta sarana dan prasarana pendidikan," pungkas Surahman.

Sumber : http://pks.or.id

Read More

Aher Serahkan 1.170 Sertifikat Halal untuk IKM

Bandung (10/12) - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyerahkan sertifikat halal kepada pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kabupaten/Kota di Jawa Barat pada acara Penyerahan Sertifikat Halal yang digelar di Bale Asri Pusdai Jabar Jl. Diponegoro No. 63 Bandung, Selasa (9/12) kemarin. Pada kesempatan ini, Gubernur serahkan secara simbolis sertifikat halal kepada 1.170 pelaku IKM.
Penyerahan sertifikat kepada 1.170 IKM peserta sertikasi halal ini merupakan bagian dari 1.500 fasilitasi sertifikasi halal di tahun 2014. Hal ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan kualitas melalui standardisasi dan sertifikat produk industri terutama Industri Kecil Menengah melalui program fasilitasi sertifikasi halal. Kegiatan ini dimaksud untuk lebih mendorong daya saing IKM dan meningkatkan standardisasi dan sertifikasi IKM pangan.
"Saya mendorong untuk terus memfasilitasi sertifikasi halal ini kepada bapak-ibu sekalian pelaku IKM agar menjadi pengusaha yang sukses dan menjadi pedagang mabrur," ungkap Gubernur yang juga kader Partai Keadilan Sejahtera ini.
Dalam rangka menghadapi persaingan regional terutama di Kawasan Asean yang akan semakin dinamis terutama dengan diberlakukannya MEA 2015 dibutuhkan perbaikan daya saing bagi IKM yang saat ini ada di Jawa Barat khsusunya. Selain itu, potensi pasar yang ada dengan diberlakukannya MEA tidak bisa dipandang sempit, karena potensi Muslim Indonesia merupakan 80% dari total populasi Muslim Asean dan sekitar 16% diantaranya ada di Jabar.
Untuk itu, sampai saat ini telah dilaksanakan 9.330 sertifikasi halal oleh Pemerintah Jawa Barat sejak tahun 2003 dan merupakan 70% dari total 13.458 unit sertifikat yang sudah diterbitkan oleh MUI di Jawa Barat. Penyelenggaraan fasilitasi sertifikat halal merupakan bagian dari bentuk dukungan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya saing IKM di Jabar dan bentuk fasilitasi pemerintah untuk mendorong produk halal di Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat sendiri telah menerima Status sebagai Provinsi Halal pada tanggal 22 Oktober 2014 yang diterima langsung oleh Gubernur Ahmad Heryawan dari Majelis Ulama Indonesia Pusat.
Sumber: Humas PKS Jabar/http://pks.or.id

Read More

Pemerintah Diminta Lebih Perhatikan Kebutuhan Petani

SAMARINDA (9/12) – Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalimantan Timur, Ali Hamdi, memberi banyak rekomendasi terkait kebutuhan-kebutuhan petani yang selama ini kurang mendapat perhatian. Rekomendasi tersebut ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Dinas Kelautan Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (9/12) di Gedung DPRD Kaltim.
Menurut anggota legislatif dari daerah pemilihan Kutai Kartanegara dan Kutai Barat tersebut, hal yang paling dibutuhkan petani saat ini adalah fasilitas untuk mengangkut hasil pertanian. "Selama ini hasil pertanian lebih banyak dipikul, sehingga sangat memberatkan petani," tuturnya.
Ali Hamdi menambahkan selain fasilitas angkutan, petani juga memerlukan rumah pengeringan untuk mengantisipasi rusaknya hasil panen di musim hujan.
"Gabah hasil panen petani harus dijual dalam kondisi kering. Dalam kondisi musim hujan seperti sekarang, dengan tanpa rumah pengeringan, hasil panen akan basah dan tidak laku. Kasihan petani kita," tutur anggota dewan yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Kehormatan DPRD Kaltim tersebut.
Khusus untuk bidang perikanan dan kelautan, Ali Hamdi mengatakan para petambak dan pemilik keramba memerlukan tambahan benih. "Dinas terkait perlu lebih banyak membagikan benih gratis," pungkasnya.
Sumber: Humas PKS Kalimantan Timur/http://pks.or.id

Read More