Wakil Ketua Komisi II DPR RI: Tidak Ada Hal Mendesak untuk Melantik Ahok

Jakarta (19/11) - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Mustafa Kamal, menyatakan bahwa tidak ada hal mendesak untuk melantik Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Demikian disampaikan Mustafa Kamal dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta di ruang rapat Komisi II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/11).
“Pak Ahok tidak pernah merasa terganggu, alat-alat kelengkapan DPRD DKI masih belum selesai dibentuk. Pertanyannya adalah mengapa tidak ada kearifan dalam masalah ini? Padahal tidak ada urgensi, tidak ada hal-hal yang mendesak bagi pemerintah yang baru ini untuk langsung melakukan eksekusi yang terburu-buru. Kita akan klarifikasi sebenarnya ada apa ini? Padahal semuanya berjalan baik-baik saja,” kata Kamal.
Kamal mengapresiasi langkah-langkah konstitusional yang sudah ditempuh DPRD DKI Jakarta. Hal ini harus diapresiasi karena menurutnya, DPRD DKI Jakarta taat azas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. DPRD DKI Jakarta tidak mengambil langkah-langkah di luar konstitusi yang nantinya akan mengundang perdebatan yang tidak perlu dan ekses negatif di tengah masyarakat.
Legislator PKS dari dapil Sumatera Selatan I yang meliputi Kabupaten Banyuasin, Musi Banyu Asin, Musi Rawas, Kota Lubuk Linggau, dan Kota Palembang ini juga menegaskan tidak ada masalah personal antara Komisi II DPR, DPRD DKI Jakarta, dan Ahok.
“Tidak ada masalah. Ini bukan masalah personal, karena dulunya Pak Ahok itu duduk di Komisi ini. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hal ini sangat menyejukkan,” ujar Kamal.
Dalam RDP ini hadir pimpinan dan anggota Fraksi DPRD DKI Jakarta yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, yakni Gerindra, Golkar, Demokrat, PPP, dan PKS. Wakil Ketua DPRD DKI, Triwisaksana menyatakan bahwa tujuan kedatangan DPRD DKI Jakarta ke DPR adalah untuk meminta pendapat Komisi II DPR tentang kesahihan pelantikan Gubernur DKI oleh Presiden.

*http://pks.or.id

Read More

Nur Mahmudi: UMK Depok Naik Jadi Rp2,705 Juta

Depok (19/11) - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok telah menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) 2015 sebesar Rp2.705.000. Hal ini berdasarkan keputusan yang diambil oleh Dewan Pengupahan Kota (DPK) secara mufakat antara Pemkot Depok, serikat pekerja dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
"UMK di Depok sudah diputuskan oleh Dewan Pengupahan Kota secara mufakat sebesar Rp 2.705.000, naik 12,5%," kata Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail di Depok, Rabu (19/11).
Dia menjelaskan, keputusan ini diawali dari permintaan serikat pekerja agar UMK dinaikkan menjadi Rp3.700.000 sedangkan penawaran dari Apindo sebesar Rp2.460.000 berdasarkan Kehidupan Hidup Layak (KHL).
"Setelah diskusi dan musyawarah selama 2 minggu, akhirnya dicapai mufakat tripartit sebesar 2,705 jt," tambahnya.
Lebih lanjut Nur Mahmudi mengungkapkan, saat ini surat keputusan tersebut sudah dikirim ke Gubernur Jawa Barat, guna di evaluasi dan ditetapkan.
"Gubernur Jawa Barat sedang mempelajari, tentu akan memperhatikan berbagai aspek, termasuk kenaikan harga BBM," pungkas walikota yang juga kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

*http://pks.or.id

Read More

Irwan Prayitno: ISI Aset Luar Biasa Sumatera Barat

PADANG PANJANG (19/11) - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Irwan Prayitno, bersama Bupati/Walikota se-Sumbar menghadiri acara Festival Pentas Spektakuler Seni 120 Menit dalam rangka pisah sambut Pimpinan Rektor ISI (Institut Seni Indonesia) Padang Panjang, Selasa (18/11). Rektor lama, Heran Fakhrizal, digantikan oleh Novesal  Jamarul, yang telah resmi menjabat sebagai Rektor baru ISI. Hadir pula dalam acara tersebut antara lain Forkopinda Sumbar; Lembaga BUMN/BUMD; tokoh seni dan pendidikan Sumbar, Musliar Kasim; serta masyarakat Padang Panjang. Acara diselenggarakan di ruang pertunjukan ISI Padang Panjang.
Dalam sambutannya Gubernur mengatakan ISI merupakan aset yang luar biasa bagi Sumatera Barat. ISI merupakan salah satu penggerak pendidikan seni dan budaya khas Minangkabau. Oleh karena itu, tidak salah apabila ISI diperebutkan oleh Bupati dan Walikota se-Sumbar. “Saya selaku Gubernur siap menjadi wasit (antar pemda-red) dan siapa yang memiliki semangat memajukan pendidikan di ISI. Apalagi kita sekarang harus selalu siap menghadapi persaingan serta dinamika global, terutama pengaruhnya bagi pendidikan di Sumatera Barat,” ujar Irwan.
Gubernur mengatakan ISI merupakan satu-satunya perguruan tinggi seni di Pulau Sumatera. Oleh karena itu, menjadi kewajiban semua komponen masyarakat Sumbar untuk meningkatkan kemajuan ISI lebih baik dari masa ke masa. “Kemudian persoalan kerjasama pertunjukan tampil di berbagai acara di wilayah Sumbar, Pemprov pun menerima dan itu tidak ada masalah. Kepada Rektor terpilih kami ucapkan selamat dan sukses menjalankan amanah. Dan kepada yang telah mengakiri masa jabatannya sebagai Rektor, kami ucapkan terima kasih,” ujarnya.
Walikota Padang Panjang, Hendri  Anis menyampaikan Pemkot Padang Panjang tidak akan membiarkan ISI beralih ke tempat lain. “Kita akan carikan lahan untuk pengembangan ISI di Kota Padang Panjang. ISI bagian yang tidak terpisahkan dari kemajuan pembangunan di Kota Padang Panjang. Saya berharap para Bupati dan Walikota di Sumatera Barat, jangan mengambil sesuatu yang terbaik di Kota Padang Panjang. Jika ada yang ingin menyekolahkan anak-anak dari daerah mana di ISI, maka ISI Padang Panjang pun tentunya siap menerima sesuai standarnya. Oleh karena itu, lokasi kampus ISI tidak harus pindah ke Agam. Jika ada generasi muda Agam ingin belajar di ISI, silakan datang ke Padang Panjang,” serunya.
Rektor ISI, Novesal Jamrul, menjanjikan penyelenggaraan pentas spektakuler HUT ISI ke-50 akan lebih semarak dibandingkan peringatan HUT ISI ke- 49 tahun 2014. Hal ini juga dilatarbelakangi semangat ISI sebagai salah satu perguruan seni tertua di Sumatera. “Kita patut bangga bahwa banyak Bupati bersedia membangun kampus ISI di wilayahnya. Sebagai contoh, Pemkab Agam yang menyediakan lahan 19 Ha, Padang Pariaman menyiapkan lahan lebih dari 20 ha, serta beberapa Bupati dalam bentuk yang sama. Bahkan, Pemkot Padang pun tidak mau kalah yang menurut wacana akan memberikan lokasi pengembangan hingga 5 Ha di Peningahan,” kata Novesal.
Novesal menambahkan bahwa Sekolah ISI ibarat anak gadis yang dipinang Bupati dan Walikota se-Sumbar karena ISI merupakan sekolah yang nyaman untuk semuanya. Novesal juga menyerukan kepada para undangan untuk lebih mengutamakan mengundang mahasiswa ISI apabila menyelenggarakan kegiatan seni. “Jangan undang orang lain. Kami siap membantu ajang promosi seni budaya Minang. Ajak dan undang kami dalam setiap acara Pemprov, Pemkab, maupun Pemkot di Sumbar. Mari kita bekerjasama meningkatkan pendidikan seni dan budaya Sumatera Barat,” tegas Novesal.

* http://pks.or.id

Read More

Surga Haram Bagi Pemimpin yang Menipu Rakyatnya

RASULULLAH SAW bersabda, "Barang siapa yang dibebankan Allah untuk memimpin rakyatnya, lalu mati dalam keadaan menipu rakyat, niscaya Allah mengharamkan atasnya surga." (HR Bukhori dan Muslim)

***

Jika ada para Jokolovers mencintai presidennya bisa sampai mematikan nalarnya. Bahkan bisa sampai pada level: apapun yang disampaikan Jokowi dianggap sebagai sebuah 'kebenaran'. Maka, itu bukanlah cinta, tapi menjerumuskan orang yang dicintai.

Sementara, saya juga mencintainya dalam bentuk lain. Sesama muslim, wajib ber-"wa tawasau bil haq, wa tawasau bil sabr...".

Mudah-mudahan hadits diatas dari baginda Muhammad SAW ini bisa menjadi pedoman untuk tuan presiden dan para pengurus negara lainnya. Serta jadi pengingat buat diri kita semua, juga. Aamiin*

*dari wall fb Feru Susanto/piyunganonline

Read More