Bidpuan dan Fraksi PKS Bahas Aleg Perempuan di DPR

JAKARTA (25/11) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menerima audiensi dari Bidang Perempuan (Bidpuan) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS, Selasa (25/11). Audiensi ini membahas tentang pendampingan anggota legislatif perempuan dari PKS.

Bidpuan DPP PKS dipimpin oleh Wakil Ketua Bidpuan DPP PKS Dr Kurniasih Mufidah, sedangkan dari Fraksi PKS DPR RI dihadiri oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini didampingi oleh Iskan Qolba Lubis, politisi dari dapil Sumut II, Iqbal Romzi dari dapil Sumsel II dan Ledia Hanifa Amalia politisi PKS dari dapil Jabar I.

Sumber : kabarpks

Read More

Survei LSI: 74,38% Rakyat Nyatakan Hidup Sulit Akibat Kenaikan BBM

Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan, 74,38% responden menyatakan mengalami kesulitan hidup setelah Jokowi mengumumkan kenaikan BBM subsidi. "Survei kami mencatat ada 74,38 persen yang menyatakan bahwa kenaikan harga BBM membuat hidup mereka sulit," ujar Peneliti Senior LSI, Ade Mulyana, di Jakarta, kemarin.

Menurut LSI, hasil survey ini menjadi satu pemicu dari empat pemicu dari merosotnya popularitas Jokowi di mata publik. Secara lengkap, LSI merangkum empat yang diyakini menjadi pemicu berbaliknya dukungan public, sehingga meninggalkan Joko Widodo.

Pertama kurangnya sosialisasi dari pemerintahan baru untuk alasan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kepada publik. Catatan LSI, dari survei mereka terdapat 58,45 persen publik ternyata tidak menerima alasan pemerintah untuk menaikkan harga BBM.

Kedua, menguatnya persepsi publik terhadap dampak kenaikan harga BBM pasti akan membuat beban hidup makin bertambah. Fakta menunjukkan terjadi kenaikan sejumlah harga kebutuhan pokok secara signifikan pasca kenaikan harga BBM.

Ketiga adalah keraguan publik terhadap program kompensasi BBM yang diterapkan oleh pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Sebanyak 51,63 persen publik bahkan menyatakan, mereka meragukan bahwa program kompensasi, seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera, akan benar-benar dirasakan oleh masyarakat kelas bawah. "Publik ragu bahwa rencana pengalihan subsidi yang katanya ke infrastruktur dan pelayanan publik lainnya akan sampai ke bawah. Sebab sampai saat ini kasus korupsi dan buruknya pelayanan publik membuat keraguan mereka semakin kuat," ujarnya.

Terakhir, atau keempat adalah, kenaikan harga BBM dilakukan sebelum ada program pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang dirasakan oleh masyarakat. LSI mencatat sebesar 62,41 persen publik menyatakan bahwa hingga usai dilantik belum ada manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat. "Sampai detik sebelum harga BBM diumumkan naik, belum ada program yang sudah terasa manfaatnya oleh masyarakat. Ini kan jadi warning bagi Jokowi, bahwa mereka bisa saja suatu saat ditinggalkan pendukungnya," ujar Ade. (FN-04)

Sumber : Piyunganonline

Read More

Tunjangan Petugas KUA Terhambat, Potensi Gratifikasi Terbuka

JAKARTA (24/11) - Sejak Juli 2014 potensi gratifikasi di Kantor Urusan Agama (KUA) ditutup melalui PP No 48 tahun 2014. Sayangnya, niat baik untuk mewujudkan pelayanan negara yang bersih dan profesional terhambat urusan tunjangan yang tak kunjung cair. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ledia Hanifa, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/11).
“Bila para petugas KUA tak kunjung mendapatkan tunjangan jasa dan transportasi yang menjadi hak-nya, sementara mereka sudah bertugas profesional, tidak mengambil kutipan, bahkan menalangi terlebih dahulu ongkos perjalanan, tentunya hal ini menjadi beban tersendiri bagi mereka. Saya khawatir pintu grafitikasi bisa terbuka kembali dengan berbagai alasan,” ungkap Ledia.
Ledia menambahkan, Komisi VIII DPR sudah sejak lama mengingatkan pemerintah bahwa selain semangat menutup pintu gratifikasi ditinggikan, semangat mencarikan solusi harus menjadi langkah simultan.
“Kementrian Agama harus segera menyelesaikan persoalan lintas sektor dengan Kementrian Keuangan agar dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi KUA ini segera turun dan terus turun setiap bulan dengan lancar. Janganlah persoalan kepentingan administratif di tingkat pusat, semisal tarik ulur mengenai siapa pemegang kewenangan pengelolaan anggaran, menghambat orang mendapatkan hak atas apa yang sudah mereka kerjakan. Hal yang seharusnya mudah jangan dibuat sulit. Penetapan kewenangan tidak seharusnya berlarut-larut hingga memakan waktu sampai berbulan-bulan,” ujar Ledia.
Pernyataan Ledia mengenai persoalan di Kementerian Agama mengacu pada Peraturan Menteri Agama (PMA) No 24 yang berlaku pada Agustus 2014 dan belum tersosialisasi, namun sudah berganti dengan PMA baru no 46 pada November ini.
“Jangan sampai muncul lagi alasan bahwa PMA baru belum tersosialisasi hingga tunjangan kembali terhambat untuk dicairkan. Selain berpotensi membuka kembali pintu gratifikasi dengan beragam alasan, saya khawatir pemerintah akan jatuh dalam posisi menzalimi pegawainya,” tegas Ledia.
Sumber: Foto: http://statis.dakwatuna.com /
Sumber berita : http://pks.or.id

Read More

Tiba-Tiba Pembina Rohani Kristen ini Kasih Pernyataan Kepada PKS

TAMBUN SELATAN (24/11) - Hal tak terduga dialami Mastur. Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tambun Selatan yang sehari-hari berjualan susu kedelai itu didatangi seorang lelaki yang ternyata diketahui tetangganya sendiri. Pertemuannya itu terjadi ketika Mastur sedang memantau pengecoran jalan di lingkungannya. Sebuah kalimat mengejutkan terucap dari lelaki itu.

"Partai bukan sebuah keyakinan. Kalau tahu dari dulu PKS aspiratif kami akan dukung PKS, bolehkan pilih PKS?" ujar lelaki itu disela-sela obrolannya, Ahad (23/11).

Orang itu adalah Frans Tampubolon, lelaki berdarah Batak yang juga berprofesi sebagai Pembina Rohani Kristen. Hal inilah yang membuat Mastur tercengang. Ia sama sekali tak menduga tetangganya yang Nasrani dan berasal dari Sumatera Utara itu tanpa basa-basi menyatakan dukungannya pada PKS.

Frans Tampubolon adalah warga Perumahan Pondok Timur Indah Khusus (PTIK) yang terletak di Jatimulya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pengecoran jalan di wilayahnya yang diperjuangkan anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Zainudhin, tampaknya telah membuka matanya bahwa Aleg PKS aspiratif, tak hanya ingat jelang pemilu.

"Insya Allah saya akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat di Jatimulya dan Tambun Selatan karena ini adalah komitmen saya dan aleg PKS lainnya," kata Zainudhin. 

Sumber: Wyn/Humas DPD PKS Kab. Bekasi/kabarpks

Read More

PKS: Menteri Rini Buat Kesalahan Fatal

JAKARTA (23/11) - Beredarnya surat permohonan penundaan RDP yang ditandatangani Menteri BUMN, Rini Soemarno kepada Sekjen  DPR RI, mendapat tanggapan dari wakil rakyat lainya, tidak hanya komisi VI.

Pimpinan Komisi X dari Fraksi PKS, Sohibul Iman, mengatakan apabila surat itu terbukti benar adanya, maka pemerintah telah membuat kesalahan fatal. "Saya belum tahu isi surat itu, hanya dari media. Bila benar ada surat tersebut, maka itu kesalahan fatal," kata Sohibul kepada Republika, Ahad (23/11).

Menurutnya, kesalahan ini mencerminkan ketidakpahaman sistem ketatanegaraan. Antara lain, pertama mitra kementrian bukan sekjen DPR, tapi DPR-nya itu sendiri. Maka komunikasi harus atas nama menteri dengan pimpinan DPR.

Kedua, lanjut dia, tidak ada hak kementrian meminta DPR untuk tidak memanggil mereka. Karena menurutnya, DPR mempunyai fungsi pengawasan. Dengan demikian, kata dia, DPR berwenang memanggil pemerintah untuk melakukan fungsi pengawasan. Sohibul mengatakan, jika benar adanya, tentu akan melahirkan sebuah pertanyaan, apakah pemerintah tidak mau diawasi?

Selanjutnya ia mengatakan, sebagai tindak lanjut hal ini, DPR perlu meminta penjelasan dari pemerintah apa maksud dari surat itu. Dalam situasi seperti ini, menurutnya semua pihak harus intens melakukan komunikasi,sehingga meluruskan semua permasalahan.

Seperti diketahui, pada hari Jumat (21/11) Pimpinan Komisi VI menunjukkan surat kepada sejumlah awak media. Perihal surat itu adalah permohonan penundaan jadwal-jadwal RDP dengan Kementerian BUMN dan BUMN. Surat itu ditandatangani oleh Menteri BUMN, Rini Soemarno, ditujukan kepada Sekretaris Jenderal DPR RI dengan salah satu tembusannya adalah Komisi VI DPR RI. Isi surat itu adalah meminta kepada Sekjen untuk sementara waktu berhenti menerbitkan surat undangan RDP kepada Pejabat Eselon I KBUMN dan BUMN.

Sumber Foto: http://www.jurnalparlemen.com

Sumber Berita: http://nasional.republika.co.id / http://www.kabarpks.com

Read More