Jangan Ada Lagi Kapal yang Tidak Patroli Karena Tidak Ada Bahan Bakar

Jakarta (4/12) - Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto, menyambut baik tekad Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Marsetio yang akan mengerahkan 147 armada kapal perang TNI AL untuk menindak para pelaku illegal fishing. Ia berharap tidak optimalnya kinerja TNI AL dalam menindak pelaku illegal fishing di masa lalu karena ketiadaan bahan bakar tidak terulang kembali di masa mendatang.
“Jangan ada lagi kapal perang yang tidak optimal dalam berpatroli untuk menjaga kedaulatan NKRI di laut karena alasan tidak ada bahan bakar," kata Hermanto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/12).
Sebelumnya KSAL menyatakan seluruh kapal perang siap dioperasikan untuk menindak illegal fishing sesuai perintah Presiden. Diakuinya, selama ini ada hambatan untuk tugas tersebut terutama terkait anggaran pemenuhan kebutuhan bahan bakar. Namun, kini ia mengaku hambatan tersebut sudah teratasi. Anggaran untuk hal tersebut sudah masuk dalam APBN 2015.
Badan Pangan Dunia (FAO) mencatat, kerugian Indonesia per tahun akibat illegal fishing Rp30 triliun. Namun angka itu dinilai terlalu kecil oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Menurut hitung-hitungannya, akibat illegal fishing, kerugian Indonesia per tahun bisa mencapai US$ 20 miliar atau Rp240 triliun.
Menurut Hermanto, selama ini negara seolah tidak berdaya menghadapi illegal fishing. “Kita tahu dan mengakui ada illegal fishing. Kita tahu kerugian negara akibat illegal fishing sangat besar. Namun sejauh ini langkah-langkah yang kita lakukan untuk mengatasinya belum berhasil secara signifikan,” kata Hermanto.
Ia mengakui bahwa upaya-upaya untuk mengatasi masalah ini memang telah dilakukan, tapi belum signifikan.
“Kapal asing pelaku illegal fishing yang bebas masuk perairan Indonesia perlu pengawasan dan tindakan tegas. Ada yang berhasil ditangkap. Namun kapal yang tidak berhasil ditangkap jauh lebih banyak. Makanya angka illegal fishing masih tetap tinggi. Kedepan, setelah negara mencukupi kebutuhan bahan bakar untuk kapal patroli maka diharapkan TNI AL bisa bekerja secara optimal dalam membantu menekan angka illegal fishing secara signifikan," pungkas anggota Fraksi PKS dari dapil Sumatera Barat I yang meliputi Kabupaten Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Sawah Lunto, dan Kota Solok itu.

Sumber : http://pks.or.id