PKS Sesalkan Penundaan Pembahasan Pansus Asap di DPR

JAKARTA (31/10) – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyesalkan diundurnya pembahasan usulan interpelasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Sedianya, usulan interpelasi karhutla dibahas dalam rapat paripurna DPR, Jumat, 30 Oktober 2015 malam. Karena alot, ketua rapat paripurna sekaligus Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan memutuskan untuk mengembalikan draf interpelasi tersebut kepada pengusul.

"Saya sangat menyesalkan, mestisnya hak bertanya itu bisa menjadi bukti keberpihakan parlemen terhadap masalah bencana kabut asap yang hingga kini belum ditetapkan menjadi bencana nasional," kata Mardani di bilangan Buncit Raya, Jakarta Selatan, Sabtu (31/10/2015).

Mardani melanjutkan, dengan ditundanya pembahasan usulan interpelasi Karhutla, publik akan menilai tak ada langkah sistematis dan mendasar dalam menyelesaikan persoalan asap.

Lebih lanjut, Mardani juga menyesalkan beredarnya kabar dari sejumlah anggota DPR pendukung Pansus Asap yang hendak melakukan studi banding ke luar negeri jika Pansus Asap dibentuk.

"Ada kabar dari sebagian teman pendukung pansus yang kami nilai genit. Mereka siap studi banding ke luar negeri jika pansus terbentuk. Turun saja ke daerah asap, tidak usah studi banding," tandas Mardani.

Dia pun berharap, ke depan pemerintah dan parlemen menyiapkan penanganan terhadap bencana asap secara komprehensif. "Buat kami kasus asap tak akan selesai dengan datangnya musim hujan. Kalau tak ada langkah pemerintah yang dikontrol parlemen, maka persoalan asap tak akan selesai," tegas mardani.

Sumber: http://nasional.sindonews.com

Read More

Terselip di APBN 2016, PKS Tolak Gedung Baru DPR

JAKARTA (31/10) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak anggaran pembangunan gedung baru DPR yang kembali terselip dalam APBN 2016. PKS mengaku kaget dengan anggaran Rp740 miliar yang tertulis dalam draf APBN 2016 yang disahkan dalam rapat paripurna DPR, Jumat 30 Oktober 2015 malam.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKS Mardani Ali Sera mengatakan, dalam kondisi ekonomi Indonesia tengah melemah dan rakyat tengah menghadapi bencana asap, pembangunan gedung baru DPR tidak pantas.
"Tidak berhati nurani jika DPR tetap ngotot bangun gedung baru di tengah rakyat menghadapi cobaan dan ekonomi Indonesia melemah," kata Mardani di bilangan Buncit Raya, Jakarta Selatan, Sabtu (30/10/2015).
Diakui Mardani, pihaknya setuju dengan penambahan tenaga ahli bagi tiap-tiap anggota DPR. Namun demikian, usulan pembangunan gedung baru DPR dengan alasan ruangan anggota dewan yang sempit adalah tidak relevan.
Untuk menghindari adanya kepentingan, Mardani pun menggarisbawahi agar usulan pembangunan gedung baru DPR dapat dilakukan secara transparan. Dia juga meminta pemerintah menolak mata anggaran yang diusulkan parlemen jika tidak jelas untuk apa peruntukannya.
"Jangan sampai pola di tikungan memasukkan anggaran. Pemerintah juga haus berani menolak jika ada anggaran yang tidak terukur dan tak jelas peruntukannya," tandas Mardani.
Keterangan Foto: Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKS Mardani Ali Sera di bilangan Buncit Raya, Jakarta Selatan, Sabtu (30/10/2015). (Muhammad Hilal/RPF)Sumber :nasional.sindonews.com

Read More

Ciptakan Good Party Governance, PKS Undang Ketua PPATK ke Mukernas

JAKARTA (31/10) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyadari pentingnya tata kelola keuangan partai yang baik. Karena itu, untuk mewujudkan tata kelola kepartaian yang baik (good party governance), PKS akan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, sebagai langkah awal PKS mengundang Ketua PPATK Muhammad Yusuf sebagai pembicara dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-4 PKS pada 3-4 November 2015 mendatang.
“Karena salah satu misi PKS adalah menjadi good party governance, sehingga setelah individunya baik, harus ditunjang dengan sistem yang baik pula. Maka dari PKS mengundang Bapak Muhammad Yusuf untuk menjadi narasumber dalam satu panel di Mukernas ke-4 PKS nanti untuk menjelaskan bagaimana cara tata kelola keuangan yang baik di partai politik,” ujar Mardani dalam pertemuan dengan wartawan di Restoran Andakar, Mampang, Jakarta Selatan, Sabtu (31/10).
Karena menurut Mardani, salah satu masalah terbesar partai politik ada tata kelola keuangan. Oleh karena itu, Mardani menjelaskan, PKS saat ini sedang melalukan pengontrolan untuk setiap pengeluaran. PKS juga bekerjasama dengan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) untuk membahas tentang political party funding.
“Karena bab tentang political party funding ini berat sekali. Kalau masalah ini selesai partai politik bisa jadi baik sekali. Maka kita meminta kepada Pak Muhammad Yusuf untuk menjelaskan bagaimana cara political party funding tersebut kepada seluruh perwakilan dan undangan yang hadir,” lanjut Mardani.
Lebih lanjut Mardani juga menjelaskan pada pembukaan Mukernas ke-4 PKS tersebut, akan hadir pula Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, pengamat politik Bahtiar Effendy, serta salah satu kader PKS yang menjadi penggiat social preneur, Baron Nurwendo.
“Adanya Bu Khofifah dan Baron Nurwendo sebagai penggiat bank sampah ini menjadi salah satu ikhtiar PKS agar lebih berkhidmat untuk rakyat. Supaya menekankan betapa pentingnya kader-kader PKS memiliki jiwa kepeloporan dalam melayani, tidak cuma di panggung politik namun juga di setiap penjuru yang rakyat perlu,” pungkas Mardani.
Keterangan Foto: Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS Mardani Ali Sera saat menggelar pertemuan dengan wartawan di Restoran Andakar, Mampang, Jakarta Selatan, Sabtu (31/10).
Sumber : pks.or.id

Read More

Mukernas PKS Penegasan sebagai Partai Pelopor Pelayanan

JAKARTA (31/10) – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mengatakan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas)  3-4 November 2015 nanti adalah ajang penegasan PKS menjadi pelopor dalam melayani masyarakat. Kepeloporan itu sudah ditekadkan sejak berdirinya PKS 17 tahun lalu.
"Kita, PKS akan menegaskan identitas sebagai partai pelopor dalam pelayanan. Bukan hanya pelayanan, tapi juga kepeloporan dalam pemberdayaan dan pembelaan terhadap masyarakat. Kepeloporan dalam setiap upaya kebaikan untuk bangsa dan umat ini," ujar Sohibul Iman di kantor DPP PKS, MD Building, Jl TB Simatupang, Jakarta, Sabtu (31/10/2015).
Sohibul Iman mengatakan, visi PKS pada level ini merupakan level kebangsaan. Artinya, lanjut dia, sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang majemuk, PKS harus berkontribusi menjadi pelopor dalam upaya-upaya persatuan dan pelayanan, pemberdayaan, dan pembelaan.
Menurut pria yang biasa disapa Kang Iman ini, kepeloporan dalam pelayanan, pemberdayaan, dan pembelaan terhadap masyarakat selama ini sudah dilakukan kader-kader PKS.
Dia mencontohkan, pelayanan kader-kader PKS ketika terjadi musibah bencana alam seperti banjir, gunung meletus, dan yang terbaru penanganan musibah asap; pelayanan kesehatan; hingga pemberdayaan komunitas.
"Kami akan meningkatkan terus kapasitas dan peran kepeloporan pelayanan, pemberdayaan, dan pembelaan terhadap masyarakat dalam berbagai sektor pengabdian, terutama di kalangan pemuda dan perempuan," imbuh Kang Iman.
Pada hal kepeloporan pemberdayaan, mantan wakil ketua DPR ini menambahkan, PKS akan terus membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga kemitraan, ormas-ormas agama hingga institusi strategis sehingga terwujud masyarakat yang kuat dan mandiri (civil society).
"Dengan terbangunnya kemitraan strategis di berbagai sektor pengabdian nantinya, kemudian terbangun jaringan usaha di kalangan UKM dan sektor informal, serta terhubung dengan pusat modal dan pemasaran, pada tahap berikutnya akan mendorong produktivitas nasional," papar Kang Iman.
Dengan meningkatnya produktivitas nasional, Kang Iman berharap, terjadi peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat pekerja, petani, dan nelayan.
"Nah, kalau kita bisa mengelola partai dengan baik secara kelembagaan, insya Allah kita bisa berperan secara kebangsaan menjadi pelopor pelayanan, pemberdayaan, pembelaan dan sebagainya. Dan kalau di negara ini kita berhasil, kita juga akan berhasil pada level peradaban dunia. Itulah yang menjadi cita-cita PKS," imbuh Kang Iman.
Doktor lulusan  Jepang ini juga mengatakan, visi PKS menjadi pelopor dalam pelayanan, pemberdayaan dan pembelaan ini telah diturunkan ke dalam sejumlah amanat dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-4 PKS beberapa waktu lalu.
"Melalui Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-4 PKS nanti, amanat munas itu akan diturunkan ke dalam sejumlah program strategis PKS selama lima tahun ke depan dan seterusnya," pungkas Kang Iman.
Mukernas ke-4 PKS akan digelar di Hotel Bumi Wiyata Depok, Jawa Barat pada 3-4 November 2015 mendatang. 340 perwakilan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS seluruh Indonesia; 233 jajaran DPP, MPP, dan DSP; serta 150 undangan turut hadir dalam rapat kerja lima tahunan ini.
Sejumlah pimpinan lembaga negara, partai politik, dan duta besar negara sahabat juga akan hadir dalam Mukernas tersebut.
Untuk memeriahkan acara jelang Mukernas, panitia juga menyelenggarakan Lomba Menulis Cerpen Populer serta Lomba Foto Selfie.
Keterangan Foto: Tim Kepanduan PKS, turut serta dalam memadamkan kebakaran hutan di Kalimantan Tengah.Sumber : pks.or.id

Read More

Sholat Istisqo di Senayan, HNW: Mudah-Mudahan Allah Menurunkan Hujan

Jakarta (30/10) – Para politisi Senayan melakukan Sholat Istisqo untuk meminta hujan di lapangan sepak bola Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jum’at (30/10). Sholat Istisqo ini diikuti oleh Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, dan politisi Senayan lainnya.
“Kekeringan dan kebakaran hutan menyebabkan banyak daerah di Indonesia diliputi asap. Pada saat-saat seperti ini Islam mengajarkan kita untuk Sholat Istisqo, memohon agar Allah menurunkan hujan,” kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS itu setelah melaksanakan Sholat Istisqo.
Segala upaya telah dilakukan untuk memadamkan titik-titik api tersebut, namun belum membuahkan hasil yang signifikan. Politisi PKS ini menyatakan Sholat istisqo adalah upaya yang bisa dilakukan umat Islam agar Allah memadamkan kebakaran hutan yang terjadi secara masif di Indonesia.
“Evakuasi korban sudah dilakukan, bantuan sosial telah disalurkan, berbagai upaya sudah dilakukan. Semoga dengan Sholat Istisqo ini turun hujan yang memadamkan titik-titik api tersebut,” kata Hidayat.
Keterangan Foto: Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (dua dari kiri) bersama para politisi Senayan melakukan Sholat Istisqo untuk meminta hujan di lapangan sepak bola Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jum’at (30/10).  
sumber : pks.or.id

Read More

Mengenal Visi PKS Menjadi Kontributor Peradaban

JAKARTA (30/10) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman menegaskan partainya memiliki visi mulia sebagai kontributor peradaban. Visi ini merupakan level peran PKS terhadap negara di tingkat regional maupun internasional.
"Yang pertama disebut kontributor peradaban. Ya kita ingin berperan, tingkat regional maupun tingkat dunia. Tentunya perannya macam-macam, seperti di bidang ekonomi, bidang sosial, menciptakan perdamaian dunia, menciptakan kerjasama-kerjasama," ujar Sohibul Iman di Kantor DPP PKS, MD Building, Jl TB Simatupang, Jakarta, Jumat (30/10/2015).
Pria yang biasa disapa Kang Iman ini menjelaskan, visi kontributor peradaban adalah penafsiran PKS terhadap cita-cita mulia para pendiri bangsa yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.
Cita-cita itu berbunyi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
"Meningkatnya peran partai dalam pengembangan kerjasama internasional dalam rangka kemajuan dan perdamaian di kawasan, untuk memperkokoh posisi Indonesia," imbuhnya.
Doktor jebolan perguruan tinggi di Jepang ini mengatakan, visi kontributor peradaban ini meniscayakan PKS sebagai partai yang menyelenggarakan negara dan pemerintahan. Oleh karena itu, memenangkan pemilu yang akan datang menjadi salah satu jalan untuk mewujudkan visi tersebut.
"Tentu idealnya kami bagian dari pengelola, the governing party, the rulling party. Tapi, walaupun tidak begitu, kami tetap berperan, tetap bersama negara," papar Kang Iman.
Sebagai salah satu visi PKS, Kang Iman mengatakan cita-cita sebagai kontibutor peradaban telah diturunkan ke dalam beberapa amanat yang sudah diputuskan dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-4 PKS beberapa waktu lalu.
"Melalui Mukernas ke-4 PKS nanti ini, Amanat Munas itu akan diturunkan ke dalam sejumlah program strategis PKS selama lima tahun ke depan dan seterusnya," pungkas Kang Iman.
Mukernas ke-4 PKS akan digelar di Hotel Bumi Wiyata Depok, Jawa Barat pada 3-4 November 2015 mendatang. 340 perwakilan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS seluruh Indonesia; 233 jajaran DPP, MPP, dan DSP; serta 150 undangan turut hadir dalam rapat kerja lima tahunan ini. Jelang Mukernas, panitia juga menyelenggarakan Lomba Menulis Cerpen Populer serta Lomba Foto Selfie.
Keterangan Foto: Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman. (Muhammad Hilal/Relawan PKS Foto)
Sumber : pks.or.id

Read More

Mukernas ke-4 PKS akan Sorot Penanganan Asap

JAKARTA (30/10) – Musibah asap yang menimpa sejumlah wilayah di Tanah Air akan menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-4 PKS pada 3-4 November 2015 mendatang. Penanganan asap harus menyeluruh agar musibah tersebut tidak terulang kembali.
Menurut Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman, penanganan bencana asap memiliki dua dimensi.
"Penanganan jangka pendek dan penanganan jangka menengah panjang," papar Sohibul Iman di Kantor DPP PKS, MD Building, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (30/10/2015).
Pria yang akrab disapa Kang Iman ini melihat, proses pemadaman masih terus berlanjut meski sudah turun hujan di beberapa wilayah. Artinya, papar Kang Iman, penanganan jangka pendek berupa pemadaman dan penanganan korban tetap harus dilakukan.
Sementara dalam dimensi jangka menengah-panjang, PKS akan terus mendesak pemerintah agar melakukan tindakan preventif. "Dorongan itu yang salah satunya akan dijabarkan dalam Mukernas nanti," sebut doktor lulusan Jepang ini.
Kang Iman melanjutkan, langkah terdekat yang dilakukan PKS adalah menginisiasi adanya Pansus Asap di DPR RI. "Pansus adalah instrumen pengawasan biasa agar pemerintah memikirkan penanganan asap jangka panjang," sebutnya.
Bisa saja, Kang Iman menyebutkan, pansus membentuk badan khusus penanganan asap yang bersifat ad hoc. "Bisa lima tahun atau lebih," ujar dia. Hal ini penting agar permasalahan asap bisa diselesaikan dengan segala dimensinya secara menyeluruh. "Baik aspek hukum, lingkungan hingga kesehatan," tutup Kang Iman.
Sumber : pks.or.id

Read More