Surat Edaran Kebencian Jangan Sampai Menutup Hak Menyampaikan Kritik

DEPOK (3/11) – Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman dapat memahami kebijakan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengeluarkan Surat Edaran No SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian tersebut. Namun dia mengingatkan, kebijakan tersebut jangan sampai membungkam kebebasan untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah. 

"Satu hal yang harus digarisbawahi bahwa kebebasan untuk berbicara, memberi kritik dan sebagainya harus benar-benar dijaga," ujar Sohibul Iman dalam konferensi pers di arena Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-4 PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Selasa (3/11/2015).

Sohibul Iman mengatakan, kebebasan berbicara yang cenderung membangkitkan kebencian-kebencian tidak sesuai dengan alam demokrasi. Hanya menurutnya, yang jadi persoalan kemudian adalah bagaimana menentukan ujaran-ujaran yang bernada kebencian dan yang tidak bernada kebencian. 

"Nanti di dalam forum di DPR akan menjadi pembicaraan, kami memiliki sikap seperti apa dalam hal itu. Jangan sampai nanti ada kesan tidak ingin dikritik, kemudian sedikit-sedikit menganggap itu sebagai 'hate speech'," jelas mantan wakil ketua DPR RI ini. 

Menurut Sohibul Iman, kritik yang disampaikan kalau sesuai ukurannya justru sangat menyehatkan bagi pemerintah. Pada akhirnya, nanti publik akan melihat siapa penebar kebencian dan siapa tidak. 

“Kritik itu kalau pas ukurannya, seperti vitamin yang sangat menyehatkan. Kalau ada yang overdosis, sebetulnya itu akan hilang sendirinya. Larut,” imbuh Sohibul Iman.
Keterangan Foto: Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman saat memberikan keterangan pers usai acara pembukaan Mukernas ke-4 PKS yang diselenggarakan di Hotel Bumi Wiyata, Depok (3/11).
Sumber : pks.or.id

Read More

PPATK Minta PKS Dukung RUU Pembatasan Transaksi Tunai

DEPOK (3/11) – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf meminta PKS untuk ikut mendukung RUU Pemberantasan Transaksi Tunai yang saat ini sedang dibahas di DPR. RUU itu diperlukan untuk menutup peluang korupsi yang biasa muncul melalui transaksi tunai. 
Yusuf mengatakan, sejak 2004 PPATK mencatat ada transaksi mencurigakan hingga mencapai Rp110.000 triliun. Dia menjelaskan, kriteria transaksi mencurigakan adalah transaksi tunai dengan besaran minimal Rp500 juta. Transaksi tunai dalam jumlah besar tersebut sangat sulit dan merepotkan, namun dalam beberapa tahun terakhir malah naik cukup signifikan.
"Tentu aneh transaksi dengan jumlah sangat besar namun dengan uang tunai. Mencurigakan karena kita tentu akan lama menghitung jumlahnya dan belum bisa dipastikan semuanya uang asli, namun malah memilih itu," ujar Yusuf dalam diskusi di Mukernas ke-4 PKS di Hotel Bumi Wiyata Depok, Jawa Barat, Selasa (3/11/2015).
 Yusuf menambahkan, transaksi tunai cenderung digunakan karena sumber uang tersebut kemungkinan besar melanggar hukum, seperti dari suap. Karena itu dia menjelaskan adanya peningkatan transaksi tunai oleh korporasi, padahal selama ini korporasi dikenal mengurangi transaksi tunai untuk mempermudah pembuatan laporan keuangan.
"Karena itu kita di PPATK meminta PKS mendukung terwujudnya UU Pembatasan Transaksi Tunai untuk memperkecil gerak suap dan tindak kejahatan lain yang menggunakan transaksi tunai," terangnya.
Dia juga berharap PKS bisa menjadi contoh bagi partai lain dengan transparansi keuangan. Misalnya dengan iuran kader seperti Galibu.
"Untuk membentuk Good Party Governance, sebuah partai politik harus menjaga sumber keuangan dan para pengambil kebijakannya. Jangan sampai memanfaatkan sumber-sumber yang melanggar hukum. Keluar masuk pendanaan harus jelas dan bisa dipertanggungjawabkan," jelasnya.
Sumber : pks.or.id

Read More

Mukernas PKS Berikan 5 Catatan Kritis untuk Jokowi-JK

JAKARTA (3/11) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-4 PKS selama dua hari ini di Depok, Jawa Barat. Dalam Mukernas ini, PKS mengevaluasi 1 tahun kepemimpinan  Joko Widodo-Jusuf Kalla yang masih menyimpan banyak catatan buruk.
Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman menegaskan, ada  beberapa hal pencapaian yang positif dan patut diapresiasi namun harus diakui banyak pekerjaan rumah yang masih terbengkalai di masa kepemimpinan Jokowi-JK.
“PKS memberikan catatan penting terkait evaluasi satu tahun pemerintahan Jokowi-JK,” ujar Sohibul Iman dalam pidato politiknya di Mukernas ke-4 PKS, di Hotel Bumi Wiyata Depok, Jawa Barat, Selasa (3/11/2015).
Pertama, papar Sohibul Iman, PKS memandang pemerintah belum menunjukkan kinerja yang memuaskan dalam mengelola perekonomian nasional. Target pertumbuhan ekonomi pemerintah dalam Nawacita sebesar 7 persen per tahun semakin jauh dari yang diharapkan. Apalagi, lanjut dia, pertumbuhan ekonomi  tahun 2015 hanya mampu tumbuh 4,6-4,7 persen di kuartal I & II, dan hanya 4,9 persen di kuartal III. Capaian ini adalah prestasi terburuk selama 6 tahun terakhir.
“Empat komponen pertumbuhan ekonomi yakni konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi dan ekspor mengalami pelemahan,” imbuhnya.
Kedua, lanjut Sohibul Iman, PKS menilai belanja pemerintah yang masih dalam kontrol pemerintah belum optimal dijalankan. Sehingga fungsi APBN sebagai kebijakan antiskilis ketika pertumbuhan ekonomi melambat belum efektif dijalankan.
Disamping itu, asumsi makroekonomi dalam APBNP 2015 dan RAPBN 2016 kurang realistis sehingga APBN sebagai jangkar kebijakan fiskal kehilangan kredibilitasnya di mata publik dan pasar.
“Oleh karena itu, PKS dengan tegas memberikan 18 catatan kritis terkait RAPBN 2016. PKS juga sudah menyuarakannya secara lantang di rapat paripurna. Namun demikian, PKS dengan berat hati memilih menerima RAPBN 2016 dengan catatan,” jelas pria Sunda yang biasa disapa Kang Iman ini.
Ketiga, Sohibul Iman menambahkan, pemerintah belum optimal dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini bisa dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat mengalami penurunan yang ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah orang miskin.
Dia memaparkan, pada periode September 2014 - Maret 2015, BPS menyatakan ada tambahan jumlah orang miskin sebesar 860 orang. Pemerintah tidak optimal dalam memitigasi pesatnya laju peningkatan kesenjangan pendapatan yang sudah terjadi di periode sebelumnya. Hal ini bisa dilihat dari meningkatnya koefisien gini dari sebelumnya (2012-2014) di angka 0,41 menjadi 0,42.
“Pemerintah tidak memperhatikan kebijakan proteksi dan promosi masyarakat miskin dan rentan miskin sehingga mereka kurang terlindungi dari guncangan atau shock ekonomi baik dari luar dan dalam,” tegas mantan wakil ketua DPR ini.

Keempat, dalam penegakan hukum, menurut Sohibul Iman, pemerintah tidak optimal melakukan konsolidasi antar penegak hukum sehingga agenda penegakan hukum termasuk pemberantasan korupsi terlihat belum solid.
“PKS terus mendorong pemerintah supaya lebih optimal menjalankan fungsinya sebagai penjaga keamanan masyarakat. Harus ada upaya yang lebih baik dalam memitigasi konflik horizontal yang bernuansa SARA seperti yang telah terjadi di Tolikara-Papua dan di Aceh Singkil,” jelasnya.
Kelima, Sohibul Iman mendesak pemerintah agar mendorong cepatnya proses konsolidasi politik agar tercipta stabilitas politik nasional.
“Stabilitas politik nasional adalah landasan dari terbangunnya stabilitas perekonomian dan keamanan nasional. Konsolidasi dan komunikasi politik yang intensif adalah kuncinya,” pungkas Sohibul Iman.
Sumber : pks.or.id

Read More

Mukernas, PKS akan membahas 70 program pelayanan

JAKARTA -- Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman mengatakan, Mukernas kali ini akan membahas 70 program pelayanan (khidmat) dalam bidang politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan untuk lima tahun ke depan.

"Sebanyak 70 program tersebut merupakan turunan dari sembilan amanat yang telah diputuskan dalam Munas yang lalu. Jadi saat ini akan membahas program-programnya," katanya, Senin, (2/11).

Program-program tersebut juga masuk dalam bingkai empat visi PKS, yaitu Menjadi Kontributor Peradaban; Menjadi Pelopor Pelayanan; Pemberdayaan dan Pembelaan; Menjadi Good Party Governance. Selain itu PKS akan terus berupaya jadi partai bersih, peduli, dan profesional.

Acara Mukernas kali ini didanai melalui semangat gotong royong yang disebut 'sunduquna juyubuna' (kantong kami pendanaan kami). Makanya para kader dan simpatisan PKS diminta untuk sama-sama menyukseskan Mukernas melalui Galibu atau Gerakan Lima Puluh Ribu untuk disumbangkan bagi kesuksesan acara ini.

"Dalam Mukernas akan dibentuk forum musyawarah. Ini yang akan merancang program-program pelayanan PKS selama lima tahun ke depan," ujar Iman.
PKS siap melaksanakan kegiatan Mukernas ke-4 pada 3-4 November 2015 di Depok.

sumber : REPUBLIKA.CO.ID

Read More

Sukses Danai Munas, Galibu PKS Diluncurkan untuk Mukernas

            
JAKARTA (2/11) - Musyawarah Nasional (Munas) ke-4 PKS beberapa waktu lalu berjalan suskes dengan pendanaan mandiri melalui Gerakan Lima Puluh Ribu (Galibu). Mengulang kesuksesan itu, PKS kembali menggalang dana dari kader dan simpatisan untuk pendanaan kegiatan Mukernas ke-4 yang digelar 3-4 November 2015.
Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman mengatakan, penggalangan dana kader dan simpatisan untuk kegiatan-kegiatan PKS sebetulnya hal yang lumrah dan sudah lama dilakukan. Termasuk untuk kegiatan sebesar Munas atau Mukernas.
"Insya Allah, kita akan penggalangan seperti itu (Galibu). Intinya kita ingin agar setiap kegiatan PKS ada partisipasi publik, khususnya dari kader dan simpatisan," ujar Sohibul Iman di Kantor DPP PKS, MD Building, Jl TB Simatupang, Jakarta, Senin (2/11/2015).
Mantan wakil ketua DPR ini mengungkapkan, dari dulu PKS mempunyai semangat kebersamaan melalui mekanisme gotong royong yang disebut 'sunduquna juyubuna' (kantong kami pendanaan kami). Karena itu Sohibul Iman mengimbau kepada kader dan simpatisan PKS untuk sama-sama menyukseskan Mukernas, forum musyawarah yang akan merancang program-program pelayanan PKS selama lima tahun ke depan.
"Mari kita sama-sama mensukseskan Mukernas ini dengan ikut berpartisipasi dan berkontribusi. Kita sebut ini Galibu, Gerakan Lima Puluh Ribu. Tidak berarti kita terpaku pada angka itu harus lima puluh ribu rupiah. Tapi silakan antum memberikan kontribusi pada pelaksanaan Mukernas kali ini," imbau pria asal Sunda yang biasa dipanggil Kang Iman ini.
Kang Iman mengatakan, Mukernas kali ini akan membahas 70 program pelayanan (khidmat) dalam bidang politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan untuk lima tahun ke depan. 70 program tersebut merupakan turunan dari 9 amanat yang telah diputuskan dalam Munas yang lalu.
"Program-program tersebut juga dalam bingkai empat visi PKS, yaitu Menjadi Kontributor Peradaban; Menjadi Pelopor Pelayanan, Pemberdayaan dan Pembelaan; Menjadi Good Party Governance; dan Bersih, Peduli, dan Profesional," jelas Kang Iman.
Mukernas ke-4 PKS akan digelar di Hotel Bumi Wiyata Depok, Jawa Barat pada 3-4 November 2015. Mukernas akan dihadiri 340 perwakilan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS seluruh Indonesia; 233 jajaran DPP, MPP, dan DSP; serta 150 undangan dari pimpinan partai politik, lembaga negara, dan duta besar negara sahabat.
"Ini adalah hajatan kita bersama, dari kita untuk kita. Karena itu mari kita bersama-sama untuk berkontribusi bagi terlaksananya Mukernas ini dengan sebaik-baiknya. Semoga seluruh sumbangsih kita yang ikhlas dan demi perjuangan kita, dapat balasan dari Allah SWT," pungkas Kang Iman.

Sumber : pks.or.id

Read More