Pemerintah Harus Lebih Kendalikan Harga

PKS Semarang Bagi Tas Belanja Hasil Daur Ulang Sampah (ilustrasi)

Jakarta (17/1) – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Ecky Awal Mucharam berharap agar pemerintah dapat mengambil langkah yang lebih efektif untuk menyelesaikan persoalan melonjaknya harga cabai.

“Menurut Ecky, langkah pemerintah untuk menurunkan harga cabai masih belum menampakan hasil. Padahal harga cabai adalah salah satu kontributor utama dalam inflasi. Jika inflasi naik maka daya beli masyarakat tergerus. Pemerintah harus menjaga daya beli masyakat, karena hal ini menyumbang lebih dari separuh PDB. Jika ini berlanjut, ujungnya target pertumbuhan bisa meleset,” jelas Ecky di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/1).

Ecky pun menambahkan meski realisasi inflasi umum relatif rendah, namun inflasi pada barang-barang bergejolak (volatile food) masih sangat tinggi.

“Satu sisi pemerintah terlihat sukses menekan inflasi, sementara inflasi dari sisi harga barang-barang bergejolak masih cukup tinggi,” jelas Anggota Komisi XI DPR RI ini.

Data BPS menunjukan bahwa inflasi barang-barang bergejolak (volatile food) pada akhir 2016 mencapai mencapai 5,92 persen; inflasi umum 3,02 persen; inflasi inti 3,07 persen; dan inflasi barang-barang yang diatur pemerintah sebesar 0,21 persen. Sepanjang 2016, kontribusi cabai terhadap pembentukan inflasi mencapai 0,35 persen dan menjadi kontributor utama. Akhir-akhir ini ini harga cabai melambung tinggi hingga Rp160 ribu per kg. Bahkan, di beberapa pasar tradisional melebihi Rp200 ribu per kg.

“Inti persoalan komoditas cabai bukan hanya terkait dengan cuaca, yang sering disebut terkait dengan lonjakan harga. Justru, yang mendasar adalah persoalan adalah tata niaga, mulai dari proses produksi, distribusi, pemasaran, hingga konsumsi akhir,” ujar wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini.

Ecky menjelaskan persoalan di sisi produksi terlihat bagaimana pengaruh dari tengkulak yang menjadi penyuplai dana dan sarana produksi bagi petani di daerah. Pemerintah harus berani masuk lebih dalam ke bisnis prosesnya, sehingga dapat memutus jaring-jaring tengkulak. Ditambah lagi dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang belum menyasar ke sektor pertanian secara efektif. Karena keterbatasan faktor-faktor produksi inilah, petani terpaksa terikat kepada tengkulak.

“Selain itu, jalur distribusi turut memengaruhi harga cabai. Kondisi jalan yang rusak menyebabkan biaya angkut semakin tinggi. Keseluruhan biaya tersebut akan dibebankan kepada konsumen. Dalam berbagai kajian disimpulkan, ongkos transportasi menyumbang sekitar sepertiga dari harga jual barang. Untuk itu, sangat mendesak memperbaiki infrastruktur dasar," tambah Ecky.

Oleh karena itu Ecky mendukung segala upaya pemerintah untuk memutus mata rantai perdagangan yang tidak efisien. Petani harus dapat mendistribusikan hasil usahanya kepada konsumen melalui sependek mungkin perantara.

“Sebab persoalan makro seperti inflasi dan stabilitas ekonomi berakar dari pengelolaan hal-hal mikro seperti ini” tutup Ecky.

Sumber : pks.id