[Catatan] Pendukung Jokowi, Dulu dan Sekarang

Kinerja Jokowi mendapat kritik keras dari beberapa tokoh yang dulunya sempat berharap banyak pada kemampuan Jokowi.

Berikut catatan yang dikumpulkan Tim Piyungan Online :

1. Indra J Piliang

Politisi Partai Golkar Indra J Piliang yang saat kampanye Pilpres menyeberang dari Koalisi Merah Putih, dan berdiri di sisi Jokowi kini berteriak lantang pada kubu Jokowi.

Indra mengawali kritik kerasnya pada Jokowi dengan mengirimkan surat terbuka *kasih link*. Berikutnya, Indra tak segan menghajar balik mantan deputi Tim Transisi Andi Widjajanto yang dinilai Indra sebagai "orbais". *kasih link*.

Kini, soal kabinet, Indra pun menilai pembatalan pengumuman kabinet Jokowi tidak lepas dari jumlah calon menteri yang masuk dalam catatan merah dan kuning.

Jokowi pun hanya memberikan sedikit nama calon menteri ke KPK sehingga tak ada alternatif pengganti.

"Ya menurut saya itu (gandeng KPK dan PPATK) sudah bagus. Cuma cari informasi lewat KPK dan PPATK. Blundernya adalah jumlah yang diajukan ke KPK terbatas," kata Indra, Kamis (23/10).

Menurut Indra lebih baik calon menteri yang diserahkan ke KPK dan PPATK mencapai ratusan nama, dan pembagian tiap pos kementerian ada lima nama.

Dengan skema itu, jika ada salah satu calon masuk daftar kuning atau merah, Jokowi masih punya alternatif.

"Blunder di sana, jumlah nama yang diajukan ke KPK dan PPATK dikit, sehingga tanda yang diberikan banyak, artinya kosong," terang Indra.

2. Denny JA

Siapa tak kenal peran Denny JA saat kampanye dan penghitungan suara? Pria yang diduga berperan aktif turut membantu melambungkan nama Jokowi melalui surveynya, kini bersuara lantang menentang Jokowi.

Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, menyampaikan kritik kepada Presiden Jokowi, terkait pengumuman kabinet.

Denny menduga ada beberapa kemungkinan yang melatari Jokowi menunda pengumuman nama-nama menteri itu.

"Jika struktur kementerian dan calon menteri digodok secara paralel di malam hari setelah dilantik sebagai presiden, Jokowi bisa mengumumkan nama-nama menteri yang mengisi kabinetnya. Menteri barupun sudah bisa bekerja satu hari setelah presiden dilantik. Ini akan menjadi awal yang bagus dan meyakinkan," kata Denny, Kamis 23 Oktober 2014.

Denny menambahkan, memang benar bahwa secara hukum tak ada aturan yang dilanggar jika kabinet tak kunjung diumumkan oleh presiden terpilih sampai H+14 pelantikan.

Namun menurut Denny, tertundanya pengumuman kabinet akan menimbulkan kesan kurang baik bahwa pemerintahan baru ibarat mesin mobil yang "agak lambat" ON.

3. Relawan Jokowi

Militansi relawan Jokowi, tak perlu dikisahkan lagi. Berbayar atau tak berbayar, Relawan yang sudah mulai bergerak bahkan sejak Jokowi masih di Solo, kini mulai berani 'galak' kepada Jokowi.

Relawan menolak kehadiran Rini Mariani Soemarno di Tim Transisi dan diplotnya Rini menjadi menteri sesuai usulan Megawati.

Relawan Jokowi sekaligus Direktur Executive Energy Watch Ferdinand Hutahaean mengatakan, masuknya nama Ketua Tim Transisi Rini Mariani Soemarno sebagai kandidat kuat Menteri BUMN mengindikasikan bahwa Presiden Jokowi seperti takluk pada kekuatan pemodal dalam menyusun kabinetnya.

Menurut Ferdinand, sekitar 25 persen kabinet diperkirakan akan diisi oleh sosok yang memang menjadi pemain penting dan pemodal utama yang mendukung kampanye Jokowi dan Jusuf Kalla (JK).

"Saya melihat dan memperhatikan memang ada indikasi kuat bahwa Presiden RI Joko Widodo sepertinya takluk pada kekuatan pemodal dalam menyusun kabinetnya. Mungkin sekitar 25 persen kabinet akan diisi oleh sosok yang memang menjadi pemain penting dan pemodal utama selama kampanye," kata Ferdinand Hutahaean, Kamis 23 Oktober 2014.

4. Asosiasi Pengusaha Indonesia

Ketua Apindo yang dikenal sebagai pihak yang menggelontorkan donasi besar untuk kampanye pilpres Jokowi, Sofjan Wanandi menyentil Presiden Jokowi - JK.

Sofjan mengatakan jika Jokowi - JK terlalu lama mengumumkan struktur kabinetnya. Jokowi dinilai membiarkan pemerintahan mandek atau stagnan di tengah menumpuknya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

"Kita merasa jangan terlalu lama karena pemerintahan terjadi stagnasi. Padahal banyak yang masih harus dikerjakan. Cepat sajalah, supaya bisa kerja,"ujar Sofjan. (fs)
*piyunganonline

Read More

Usulan Megawati Ditolak, Kisruh Internal PDI P Tak Terelakkan

Ketua Umum PDIP Megawati hanya mengusulkan lima nama sebagai menteri di pemerintahan Jokowi – JK.

Kelima nama itu, adalah Puan Maharani, Rokhmin Dahuri, M Prakosa, Tjahjo Kumolo, dan Rini Mariani Soemarno.

Tentu sebagai kader partai, wajib hukumnya bagi Jokowi untuk taat pada pemimpin.

Namun apa lacur, dari kelima nama itu hanya dua yang diakomodasi Jokowi, yaitu M Prakosa Menteri Kehutanan Kabinet Gotong Royong Megawati dan Tjahjo Kumolo Sekjen PDI P. Tiga lainnya dicoret Jokowi.

Penolakan 3 nama, erat dikaitkan dengan seorang aktivis yang selalu menyebut dirinya aktivis anti korupsi. Aktivis yang rajin jadi pembisik Jokowi itu selalu menggunakan kata kunci “tidak bersih” untuk menyingkirkan nama-nama yang tidak dikehendakinya.

Aktivis  inilah yang disinyalir sebagai 'penjual tiket kursi menteri' di kabinet Jokowi, yang berhasil membuat nama-nama yang disodorkan Mega, tersingkir.

Megawati marah besar ketika mengetahui Rini Mariani Soemarno ditolak Jokowi, sehingga mengancam akan mencoret menteri-menteri yang diusulkan Luhut Panjaitan.

Jokowi pun bingung dan memutuskan menunda pengumuman kabinet. Presiden pun langsung mendatangi kediaman Megawati.

Mengetahui permintaannya tak dipenuhi, Megawati awalnya bisa memahami. Terutama terkait putrinya, Puan Maharani, yang memang harus fokus di DPR.

Terkait  “tidak bersihnya” Rokhmin pun cukup dapat diterima Megawati. Karena memang terbukti, mantan Menteri Kelautan di Kabinet Gotong Royong Megawati itu telah divonis penjara.

Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Rokhmin divonis tujuh tahun penjara dan denda Rp200 juta. Rokhmin dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan dana nonbudgeter di Departemen Kelautan dan Perikanan. Rokhmin terbukti mengumpulkan dana nonbudgeter hingga Rp 31 miliar. Total kerugian negara diperkirakan mencapai Rp15 miliar.

Upaya hukum Rokhmin pada pengadilan tingkat banding dan kasasi kandas. Majelis hakim tetap memvonis Rokhmin selama tujuh tahun penjara. Namun, pada tingkat PK, Mahkamah Agung akhirnya menganulir putusannya. Mahkamah Agung mengurangi hukuman Rokhmin selama 2,5 tahun.

Namun terkait nama Rini Mariani Soemarno, Megawati marah dan mengancam akan mencoret nama-nama menteri yang “dibawa” Luhut B Panjaitan. Alasannya, Rini Soemarno tidak seperti Rokhmin yang pernah menjalani masa hukuman.

Sementara itu, Direktur Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti mengatakan, ada tiga alasan tak layak masuk dalam kabinet.

Alasan pertama, Rini yang sejauh ini disebut-sebut akan menduduki pos Kementerian BUMN menggantikan Dahlan Iskan ternyata masih sangat minim prestasi saat masih menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag).

"Boleh disebut beliau bekerja tidak optimal. Sehingga target-target ekonomi kita kurang memuaskan di era itu," kata Ray Rangkuti.

Alasan kedua, Rini tak berpihak pada cita-cita Trisakti. Apalagi soal kemandirian bangsa. Makanya, Rini dikhawatirkan sulit beradaptasi dengan kebijakan Jokowi yang dinilai pro rakyat.

Alasan terakhir, jika benar terealisasi, masuknya Rini sebagai Menteri BUMN akan menimbulkan konflik pribadi dengan tugas-tugas yang nanti diembannya, karena Rini adalah seorang pebisnis.

Sekedar mengingatkan, nama Rini memang kerap disebut-sebut terlibat sejumlah kasus antara lain kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yang kini tengah diselidiki KPK. Terkait kasus ini Rini bahkan pernah diperiksa penyidik.

Rini juga pernah diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait kasus dugaan korupsi penjualan aset pabrik gula pelat merah, Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).

Oleh Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR, Rini juga pernah diperiksa terkait proses imbal dagang pesawat jet tempur Sukhoi, helikopter, dan peralatan militer Rusia.

Rini dinilai DPR telah melanggar UU Pertahanan dan UU APBN. Dalam proses imbal dagang itu, ditengarai kuat telah terjadi kerugian negara. (fs)

*piyungan online

Read More

People Power Untuk Gulingkan Jokowi

Kelompok Relawan Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla Jawa Tengah bersumpah untuk menolak susunan kabinet jika diisi antek-antek neoliberalisme yang bertentangan dengan ajaran dan semangat Trisakti.

"Jika antek-antek neoliberal ini tetap dipaksakan Jokowi-JK masuk pada komposisi kabinet, maka kami para relawan akan menarik diri dari dukungan," tegas tokoh Relawan Jokowi-JK Jateng, Mohamad Khabieb, Sabtu, 25 Oktober 2014.

Bahkan Khabieb dan kawan-kawan berjanji akan melakukan gerakan delegitimasi terhadap pemerintahan Jokowi-JK. Selain itu, pemerintahan sekarang juga tidak berhak menggunakan istilah Kabinet Trisakti bila tokoh-tokoh dari Orde Baru diakomodir dalam kabinet.

Seperti diketahui beberapa nama yang mendapat tentangan kuat dari relawan karena dianggap berbau asing dan Orde Baru diantaranya Kuntoro Mangkusubroto, Rini Soemarno, Chatib Basri, Sri Mulyani dan Anies Baswedan.

"Itu jelas melukai kami dan mengkhianati agenda reformasi kami, jadi bukan salah kami jika kami akan terus melawan, karena kekuasaan hari inilah yang memancing kami untuk terus melakukan perlawanan," ujar Khabieb yang juga eks aktivis 98.

Beberapa nama yang beredar kuat akan menempati posisi kabinet diduga relawan mempunyai masalah masa lalu yang belum terjawab, mulai dari isu korupsi, HAM hingga masalah ideologi.

"Untuk itu lengkap sudah alasan kami untuk menolak pemerintahan sekarang. Sekali lagi kami ingatkan pemerintahan Jokowi, sebelum semuanya jadi terlambat, jangan membuat suasana kepercayaan rakyat yang tinggi ini Anda khianati sendiri. Kamilah yang akan mencabut mandat Anda melalui people power," tandasnya. (fs)

*piyunganonline

Read More

Inilah Akibat Jokowi Lamban Umumkan Kabinet

Hingga hari ini, Sabtu 25 Oktober 2014, atau hari kelima setelah dilantik menjadi Presiden, Joko Widodo belum mengumumkan komposisi dan struktur kabinetnya untuk periode lima tahun mendatang.

Beragam spekulasi muncul di balik lambannya belum keluarnya daftar menteri kabinet Jokowi dan Jusuf Kalla.

Alasan utamanya, dari 34 daftar nama calon menteri yang diberikan Jokowi ke KPK, delapan di antaranya mendapat kode merah. KPK pun secara tegas meminta Jokowi tidak menjadikan delapan nama itu sebagai menteri di kabinetnya.

Spekulasi lain muncul terkait tarik ulur kepentingan politik. Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menilai banyak hal yang membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak kunjung mengumumkan nama menterinya. Salah satunya adalah karena ada tarik ulur dalam internal partai pendukung.

"Jokowi juga menghadapi 7 sumber yang mempengaruhinya, pertama partai sendiri, partai koalisi, KPK dan PPATK, tim transisi yang diwakili tiga orang Hasto, Andi Widjajanto dan Rini Mariani Soemarno, dan elemen civil society seperti kita," kata Ray Jakarta, Kamis, 23 Oktober 2014.

Lambannya Presiden Jokowi mengumumkan postur kabinet berimplikasi negatif pada beberapa hal. Termasuk di sektor ekonomi.

Inilah akibat keterlambatan pengumuman kabinet :

1. Pemerintahan vakum

Ketidakjelasan  Presiden Joko Widodo mengumumkan struktur kabinet dan menteri-menteri membuat tampuk kepemimpinan di setiap kementerian kosong. Padahal presiden yang akrab disapa Jokowi ini sudah berjanji untuk ngebut sejak hari pertama pemerintahannya.

Ekonom Senior Bank Mandiri, Destry Damayanti melihat roda pemerintahan tidak berjalan maksimal.

"Kalau kayak gini kan sama saja vakum," ujar Destry di Grand Hyatt, Jakarta, Kamis, 23 Oktober 2014.

2. Pencairan anggaran tertunda

Hingga saat ini, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) belum memiliki kabinet. Kinerja kementerian tetap berjalan meskipun tanpa dinahkodai seorang menteri. Hanya saja, yang menarik untuk dilihat adalah kinerja penyerapan anggaran selama belum adanya menteri keuangan.

Otomatis, pencairan anggaran kementerian/lembaga mengalami penundaan. Kementerian/Lembaga tidak bisa mencairkan anggaran tanpa persetujuan dan lampu hijau dari menteri keuangan selaku bendahara negara.

3. Banyak PR, pemerintahan stagnan

Ketua Apindo Sofjan Wanandi menyentil Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla jika terlalu lama mengumumkan struktur kabinetnya. Jokowi dinilai membiarkan pemerintahan stagnan di tengah menumpuknya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

"Kita merasa jangan terlalu lama karena pemerintahan terjadi stagnasi. Padahal banyak yang masih harus dikerjakan. Cepat sajalah, supaya bisa kerja," tegasnya.

4. Kementerian tak bisa ambil kebijakan strategis

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahaya jika jabatan menteri terlalu lama kosong. Pasalnya tidak ada yang bisa mengambil kebijakan dalam kementerian tersebut.

"Semua menteri berhenti sejak 20 Oktober 2014, tidak bisa yang ambil kebijakan sampai ada serah terima jabatan (menteri) karena Sekjen hanya bisa menangani operasional saja," kata Yusril di Jakarta, Kamis, 23 Oktober 2014.

Kosongnya kursi menteri tentu saja tidak bisa dipandang remeh. Sebab, kinerja kementerian tidak berjalan maksimal. Tidak ada kebijakan strategis yang bisa diambil. Termasuk kebijakan yang bersifat krusial. Untuk sementara, tongkat komando di masing-masing kementerian dipegang oleh sekretaris jenderal (sekjen). Sekjen tidak memiliki wewenang untuk itu.

"Kalau buat ambil kebijakan ya tidak bisa. Karena tidak ada yang berwenang, bahkan Sekjen," tegas salah satu staf kementerian.

5. Pasar gelisah dan khawatir

Postur kabinet pemerintahan periode 2014-2019 usungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum juga dibeberkan. Jokowi beralasan, dirinya ingin membentuk sebuah kabinet yang diisi oleh orang-orang kompeten.

Namun, lambatnya pengumuman Kabinet ala Jokowi mendapatkan respon negatif dari kalangan pengusaha.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sarman Simanjorang mengungkapkan respon negatif pasar tersebut lantaran harapan palsu yang dilontarkan Jokowi kepada publik.

"Saya melihat sebenarnya kalau tidak ada statement Jokowi yang bilang segera, mungkin pasar bakal adem," ungkap Sarman di Jakarta, Kamis, 23 Oktober 2014.

Ekonom Senior Bank Mandiri, Destry Damayanti mengakui, kondisi ini berdampak pada stabilitas pasar yang sejauh ini sudah positif. Dia mengaku, pasar dan pelaku ekonomi memiliki ekspektasi atau harapan yang terlalu berlebih pada figur Jokowi. Dengan kosongnya kabinet selama tiga hari ini membuat ekspektasi pasar kembali menurun.

"Market jadi mikir. Karena market sudah ekspek banget. Apalagi beliau kan bilang 'kerja, kerja, kerja'," tegas Destri.

Destri menduga, lamanya Jokowi memilih menteri karena masih mencari sosok profesional khususnya untuk menggawangi bidang ekonomi. Namun, tidak menutup kemungkinan, hal itu justru membuat pasar bergejolak.

"Market jadi khawatir juga ya adanya ini," ujarnya. (fs)
*piyunganonline

Read More