Sri Waljiyati, Mualaf yang Dipenjara Karena Keislamannya | Butuh Bantuan

Kehidupan keluarga Jusper Simamora lebih dari kecukupan, pekerjaan yang sudah mapan membuat keluarga ini bisa menikmati indahnya dunia. Kehidupan sosial pun terangkat karena sepasang suami istri dengan 2 anak tersebut menjadi Majelis Gereja selama 15 tahun di Pekanbaru. Namun, indahnya dunia mulai dirasakan berkurang seiring dengan penyakit yang diderita oleh sang suami. Berawal dari Hepatitis kemudian lever dan akhirnya kanker hati mulai menggerogoti.

Sejak saat itu satu persatu harta yang dimilikinya mulai dijual. Mulai dari motor, mobil kemudian merembet pada isi rumah, hingga akhirnya rumah di Pekanbaru pun terjual untuk biaya pengobatan di RS Panti Rapih Yogyakarta. Pun demikian, harta yang dimiliki tidak cukup utuk membiayai rumah sakit. Hutang pun tak terhindarkan, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Kian hari hutang makin menumpuk, sudah tidak ada lagi harta yang bisa digunakan sebagai agunan, kecuali asuransi yang bisa dijadikan pegangan untuk mengembalikan hutangnya.

Hampir putus asa dengan kondisi sakitnya dan semakin menggunungnya hutang pada beberapa pihak, memaksa keluarga ini untuk menempuh jalur yang tidak benar. Sang suami memerintahkan kepada isterinya untuk membuat Surat Kematian, agar nantinya dengan Surat Kematian tersebut bisa digunakan untuk klaim ke pihak asuransi.

Jalan pintas tersebut akhirnya ditempuh, bermodal Surat Kematian yang diterbitkan oleh pihak Kepala Desa akhirnya Yustina yang tak lain adalah isteri dari Jusper memberanikan diri ke asuransi B*****. Pihak asuransi pun segera menindaklanjuti surat kematian tersebut, hingga akhirnya pihak ausransi di Pekanbaru memutuskan tidak bisa mencairkan asuransi tersebut karena setelah dicek kebenarannya, si suami masih dirawat di rumah sakit. Hingga akhirnya Jusper mati dalam kondisi kristen dan klaim asuransi belum cair.

Sepeninggal suaminya pada 14 April 2014, Yustina mulai mengingat kembali masa mudanya 20 tahun silam. Masa dimana Yustina masih biasa sholat maghrib di surau bersama teman-teman sebayanya. Namun masa muda yang berada di jalan lurus tersebut akhirnya harus dia akhiri ketika harus mengenal sosok Jusper muda yang beragama kristen. Sejak saat itulah Sri Waljiyati berubah nama dengan nama baptis menjadi Yustina dan mengikuti jalan bengkok yang dianut Jusper.

Ramadhan 2014 menjadi masa perenungan bagi Yustina untuk bisa lebih mendekat kepada sang Maha Pencipta, masa 20 tahun adalah masa-masa di mana hatinya merasa gersang meskipun harta cukup berlimpah. Hingga akhirnya hidayah Allah turun tepat pada hari raya Idul Fitri 2014 lalu Yustina dan kedua anaknya mengucapkan kalimat syahadat di depan jamaah masjid di bilangan Yogyakarta.

Namun cobaan yang harus dialami oleh Sri Waljiyati tidak berhenti sampai disini. Pihak keluarga Jusper tidak terima dengan keputusan yang diambil oleh Sri Waljiyati dan kedua buah hatinya dengan kembali memeluk agama tauhid. Adik Jusper mencari celah untuk bisa memenjarakan kakak iparnya tersebut. Surat kematian yang pernah dibuat oleh keluarga tersebut dijadikan adik Jusper untuk memidanakan Sri Waljiyati.

Pihak pelapor –Lamaasi Saut Simamora—yang merupakan adik suami tersangka mengajak berdamai. Namun ajakan damai tersebut bukan tanpa syarat. Sri Waljiyati dipaksa berdamai dengan syarat harus menyerahkan hak asuh anaknya –yang sudah bersyahadat (masuk Islam) bersama ibunya tersebut- diberikan kepada keluarga suaminya yang beragama nasrani.

Penegakan hukum dengan dakwaan berlapis dugaan memberikan keterangan palsu ke dalam akta otentik berupa Surat Kematian dan atau menggunakan surat palsu yang dapat merugikan pihak lain terasa janggal sebab dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan. Pihak asuransi tidak dirugikan karena Surat Kematian tersebut sebelum menyebabkan kerugian telah diambil oleh Kepala Desa, dan Kepala Desa telah menyatakan Surat Kematian tersebut dicabut dan tidak berlaku lagi.

Belakangan diketahui motif pelaporan kasus yang semestinya tidak memenuhi unsur pidana yang dituduhkan tersebut dan yang berujung pada penahanan Sri Waljiyati adalah hanya sebagai bargaining. Hal ini terungkap ketika Pengacara Pelapor bernegosiasi dengan Pengacara Sri Waljiyati. Pengacara Pelapor menyampaikan pesan Pelapor bahwa dia akan mencabut Laporan Polisi dan berarti perkara yang dituduhkan dengan sendirinya akan berhenti jika Sri Waljiyati mau menyerahkan kedua buah hatinya kepada keluarga besar Pelapor. Namun Sri Waljiyati dan kedua anaknya tidak mau memenuhi permintaan Pelapor. Sebab, jika memenuhi maka berarti akan menyerahkan perwalian kedua anaknya kepada keluarga Nasrani dan sangat mungkin akan ada pemaksaan secara sistematis agar kedua anak tersebut menganut agama Nasrani.

Sri Waljiyati dan kedua anaknya memilih jalan hidayah meski sang ibu harus mendekam di penjara dan sang anak harus hidup sederhana bersama pamannya yang muslim.

Sudah 6 pekan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sri Waljiyati mengisi waktunya untuk mendekatkan diri kepada sang Kholiq, puasa senin kamis senantiasa dilazimi, sedangkan di sepertiga malam digunakan untuk qiyamul lail. Untuk buka puasa Sri menunggu jatah kiriman dari sepupunya yang hanya seorang karyawan di barbershop, sedangkan untuk sahurnya Sri Waljiyati minum air putih dan sisa makanan sore hari sebelumnya. Snack yang disediakan oleh lapas yang berupa singkong rebus diambil oleh Sri Waljiyati yang selanjutnya diiris kecil-kecil dengan menggunakan sendok plastik, kemudian dijemur.

Ketika sepupunya mengantar makanan singkong yang sudah kering tersebut dibawa pulang sang sepupu untuk digoreng dan selanjutnya dibawa lagi ke Lapas digunakan untuk cadangan snack.

Dzaki (nama hijrah dari Andreu Eros Perikes) anak kedua Sri Waljiyati yang masih duduk dibangku kelas 2 SD ikut beserta rombongan kami menjenguk ibundanya asik makan snack singkong yang dibawa untuk ibundanya (sang kakak tidak ikut karena sedang sekolah, di bangku sekolah yakni kelas 2 SMP). Hati kami benar-benar terenyuh saat itu, anak sekecil itu sudah harus menghadapi hal yang sulit.

Untuk biaya sekolah kedua anaknya belum terbayar sejak suami Sri masuk ke Rumah Sakit. Untuk makan sehari-hari sepupu Sri lah yang menyokong, jatah makan untuk satu hari Rp 6.000,- dengan kondisi suami Sri terbaring di RS. Kondisi ini semakin parah ketika Sri mulai masuk ke lapas, sepupu Sri yang hanya seorang tenaga potong rambut jauh dari kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Sri mulai sadar bahwa yang dialaminya ini adalah teguran dari Allah. Kalau Allah menghendaki dia bebas dari penjara dia akan mengabdi untuk pondok pesantren. Sri berucap, “Hidup saya hanya untuk Allah mas. Selepas saya dari penjara, saya dan anak-anak akan saya ajak untuk hidup di pondok pesantren. Saya sudah pernah merasakan nikmatnya dunia, saatnya saat mengabdikan diri dan keluarga untuk Islam.”

Saat ini Sri sedang membutuhkan dukungan moril, dan tentunya dukungan materi. Selain untuk biaya hidup sehari-hari juga untuk membiayai pendidikan kedua anak Sri yang masih duduk di bangku sekolah. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Ta’ala untuk bisa saling membantu sesama kaum muslimin.

Mari kita doakan ibu Sri tabah menghadapi ujian ini, dukungan moril sangat dibutuhkan keluarga ibu Sri. Dukungan materi akan sangat membantu anak-anak ibu Sri melanjutkan pendidikannya.

Bagi yang mau membantu bisa ke Rekening SolidaritasMuslim: BNI 0351535888, BSM 7054129038 a.n. Muhammad Idris. Konfirmasi: 0812 2718 2211.

Demikian rilis yang diterima Fimadani. (27 Oktober 2014)

*SUMBER : http://news.fimadani.com/read/2014/10/27/sri-waljiyati-mualaf-yang-dipenjara-karena-keislamannya/

Read More

[Kabinet Kerja] Jokowi Lecehkan Rakyat Papua

Presiden Joko Widodo memilih Gurubesar Universitas Cenderawasih, Jayapura, Papua, Yohana Yembise, untuk duduk sebagai Menteri Pemberdayaan Anak dan Perempuan.

Namun bukan mendapat pujian, Jokowi malah mendapat kritik tajam. Jokowi dinilai tidak sensitif terhadap persoalan Papua saat mengangkat menteri yang mewakili aspirasi masyarakat Papua. Yohana dinilai tidak cukup mampu menjadi jembatan dialog antara Jakarta dan Papua.

"Kami anggap ini sama saja Pak Jokowi melecehkan Papua. Terus terang menteri dari Papua yang dia angkat tidak kami kenal. Tidak cukup mengakar di masyarakat Papua. Apalagi kalau bicara soal jembatan aspirasi antra Jakarta dan Papua pasti tidak bisa," kata Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni, Senin, 27 Oktober 2014.

Menurut Tabuni, sosok menteri asal Papua tidak hanya dilihat dari soal kecakapan intelektual dan integritasnya tetapi terutama soal kehadiran dia sebagai bagian dari perjuangan masyarakat Papua dengan pemerintah pusat.

"Papua ini kan masalah yang rumit. Maka butuh sosok yang bisa jadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah di Jakarta. Nah ini yang dilupakan Pak Jokowi. Maka kami anggap ini sama saja melecehkan kami," jelas Tabuni yang adalah juga alumni FISIP UGM Yogyakarta tersebut. (fs)
*piyunganonline

Read More

Doakan Menkominfo yang Baru, Tifatul Tak Lupa Berpantun

Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) RI sore ini menggelar penyerahan memori jabatan dari Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) RI 2009-2014, Tifatul Sembiring ke Menkominfo RI yang baru periode 2014-2019, Rudianto, di Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (27/10) sore.

Tifatul Sembiring dalam sambutannya menyampaikan selamat dan harapannya kepada Menkominfo yang baru dalam  menjalankan tugasnya.

"Sekarang Indonesia sudah ditetapkan oleh Bank Dunia menjadi negara 10 besar ekonomi kekuatan dunia, semoga bapak menteri yang baru bisa mengemban amanah lebih baik di masa mendatang dengan tantangan yang lain," kata kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019 itu.

Dalam kesempatan ini Tifatul menyatakan meminta maaf kepada seluruh pihak dan tamu yang hadir. "Kalau ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga sudah memaafkan jika ada bapak atau ibu yang berbuat salah kepada saya," kata Tifatul disambut tawa.

Seperti biasa, pria yang akrab disapa Tif ini mengakhiri sambutannya dengan pantun: "Jimmi Sondah bernyani sedih, cukup sudah dan terima kasih," tutup Tifatul dengan pantun.

Sementara, Menkominfo yang baru saja dilantik Presiden Joko Widodo pada Senin (27/10) siang tadi, Rudianto mengatakan dirinya siap bekerja keras dalam menjalani amanah yang diberikan kepadanya.

"Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas," ujarnya. (sumber: kabarpks.com/liputan6/piyungaonline)

Read More

KPK : Kabinet Kerja Tidak Benar-benar Bersih

Kabinet Kerja yang dibentuk Presiden Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi dinilai oleh KPK tidak benar-benar bersih.

Hal itu dikatakan Juru Bicara KPK Johan Budi saat dikonfirmasi terkait 34 nama menteri kabinet Kerja Jokowi-JK.

"Orang bisa saja berubah. Sebelumnya tidak pernah ada keterlibatan korupsi, tapi belakangan berubah. Itu bisa saja," kata Johan lewan pesan singkat, Jakarta, Senin (27/10/2014).

KPK mengapresiasi upaya Jokowi melibatkan sejumlah lembaga untuk mengetahui rekam jejak calon menterinya. Namun, hal itu tak akan mempengaruhi KPK untuk memproses hukum jika menteri Jokowi terlibat kasus korupsi.

"Kalau nanti di tengah ada yang korupsi, ya akan ditangkap juga," ujar Johan.

Johan tidak mengetahui nama-nama menteri Jokowi-JK yang diberi tanda merah atau bermasalah. "Data itu yang tahu hanya pimpinan. Saya tidak tahu catatan tersebut," kata Johan.(inilah/fs)
*piyunganonline

Read More

Walau Sudah Jadi Anggota Dewan, Rohaizat Tetap Mengajar di TPA

PKS BANGILAN - Walau sudah menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kota Batam Priode 2014-2019, Rohaizat, ST tidak melupakan aktivitasnya setiap Magrib untuk mengajar di Taman pendidikan Alquran (TPA) yang berada tidak jauh dari rumahnya.

"Kalau saya tidak ke luar kota dan tidak ada angenda di kantor, saya pasti datang ke sini (TPA) untuk mengajar,"katanya sembari menyampaikan, selain menjadi pengajar dia juga merupakan Kepala TPA hingga saat ini.

TPA yang dia bangun bersama dengan sahabatnya Pak Samani sejak 2005 silam, saat ini telah memiliki 103 orang murid yang terbagi menjadi lima kelas. Rohaizat juga menceritakan, bahwa selain anak-anak yang belajar di TPA juga ada sejumlah ibu-ibu.

"Siapa saja dapat berlajar Alquran disini dan tidak dipungut biaya sama sekali. Ada kelas khusus ibu-ibu dan anak-anak. Satu kelas berada di lantai satu dan empat kelas ada di lantai dua. Dan sebagian besar yang belajar disini juga orang-orang yang kurang mampu,"katanya.

Beberapa anak yang belajar di TPA, kata Rohaizat, datang mendaftar dan belajar dengan kesadaraan sendiri tanpa ada dorongan atau paksaan dari orang lain termasuk orang tua.

"Disini ada beberapa anak datang sendiri tanpa disuruh orang tuanya. Dia juga mendaftar sendiri,"katanya.

Dia menceritakan, saat ini TPA dibantu oleh 10 orang relawan untuk mengajar. "Ada Imam Masjid, Ustadz-Ustadz dan Remaja Masjid yang ada di Tanjung Uma,"katanya.

Bersambung ......................

*fpksbatam.org

Read More

PKS: Kontroversi Menteri BUMN Biar Jokowi yang Menerangkan

Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR

Anggota Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, mengaku enggan untuk ikut meramaikan kontroversi dipilihnya nama Rini M Soemarno sebagai Menteri BUMN, oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Hidayat yang juga tengah menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI ini hanya berharap, Rini dapat menujukkan kinerjanya sebagai Menteri BUMN untuk periode masa jabatan 2014-2019 mendatang., sehingga jabatannya tak lagi dipertanyakan.
“Untuk nama Ibu Rini, biar Pak Jokowi saja yang menerangkan. Karena hal itu berkaitan dengan komitmen dari Pak Jokowi sendiri,” kata Hidayat saat ditemui oleh wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/10).
Hidayat juga menolak memberikan penilaian terhadap postur kabinet yang dibentuk Presiden Jokowi secara keseluruhan. Karena menurutnya, komposisi para menteri yang ditunjuk Jokowi belum bisa memperlihatkan kinerjanya.
Dia mengaku hanya bisa mengucapkan syukur atas pengumuman kabinet pemerintahan RI oleh Presiden Jokowi. Menurutnya, Jokowi akhirnya menjawab publik yang sejauh ini bertanya-tanya setelah pengumuman sempat diundur beberapa kali.
“Ya hal ini (pengumuman kabinet Jokowi-JK) perlu disyukuri lah ya. Alhamdulillah nama kabinet sudah diumumkan. Karena mundur beberapa kali. kalau mundur lagi kasihan sama calon menterinya dan masyarakat,” kata dia. [Risman Afrianda/Bus/Skalanews/pkscibitung]

Read More

Jokowi Pilih Susi Sebagai Menteri Karena Balas Budi

Jakarta - Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah Jakarta Pangi Syarwi Chaniago menilai, terpilihnya Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di dalam kabinet kerja, hanya sebagai balas jasa saja.

"Jokowi menunjuk Susi Pudjiastuti, menurut saya bukan alasan atau pertimbangan kapasitas dan kompetensi keahlian, kemungkinan  alasan nomor satu menunjuk Susi Pudjiastuti adalah alasan (sebagai salah satu) donatur Pilpres," kata Pangi dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin (27/10), dilansir Aktual.

Dirinya merasa bingung dengan sikap Jokowi dalam menempatkan orang-orangnya di kabinet. Padahal, kata dia, sejumlah nama yang berkompeten untuk menjalankan sistem pemerintahan tidak diakomodir.

Sebagaimana dilaporkan Tempo, saat kampanye lalu Jokowi kerap menggunakan pesawat Susi Air milik Susi Pudjiastuti. (Baca: Pesawat Carteran Kampanye Jokowi Milik Susi Air)
*piyunganonline

Read More

Pesawat Carteran Kampanye Jokowi Milik Susi Air

Hubungan antara Jokowi dan Susi Pudjiastuti (menteri Kelautan dan Perikanan) ternyata sudah berlangsung lama. Saat pemilu kemarin Jokowi biasa menggunakan pesawat carteran Susi Air milik Susi Pudjiastuti. Kata Wakil Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, pesawat itu merupakan bantuan dari pihak ketiga yang akan dilaporkan sebagai dana kampanye PDIP.

Berikut liputan lengkap dari TEMPO:

Pesawat Carteran Jokowi Milik Susi Air

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan pesawat jet carteran yang ditumpangi Joko Widodo dalam kampanyenya ke Malang pekan lalu merupakan milik maskapai Susi Air.

Pesawat mungil tersebut hanya bisa memuat tujuh penumpang. "Itu pesawat Susi Air dengan kapasitas tujuh tempat duduk," kata Hasto lewat pesan pendek kepada Tempo, Rabu, 2 April 2014. (Baca: Jokowi Pakai Jet, PDIP: Asal Bukan Pesawat Kepresidenan). 

Hasto belum membeberkan ongkos yang harus dirogoh PDIP guna mencarter pesawat itu. Menurut Hasto, pesawat itu merupakan bantuan dari pihak ketiga yang akan dilaporkan sebagai dana kampanye PDIP. Hasto pun tak menyebutkan siapa pihak ketiga yang dia maksud.

"Pesawat itu tak sembarangan. Pemilik pesawat menceritakan bagaimana perjuangannya ekspor ikan, hingga akhirnya bisa membeli pesawat sendiri," kata Hasto. (Baca: Naik Jet Pribadi, Jokowi: Apa Saya Punya Pesawat?).

Pemilik maskapai Susi Air, Susi Pudjiastuti, sebelumnya dikenal sebagai pengusaha hasil laut untuk keperluan ekspor. Dalam beragam kesempatan, Susi sempat bercerita, awalnya dia hanya membeli pesawat untuk keperluan transportasi hasil lautnya ke pintu-pintu ekspor.

Lama-lama pesawat itu dia gunakan untuk membuka jalur penerbangan komersial. Susi Air kini dikenal sebagai maskapai yang lebih berfokus pada penerbangan perintis. Pihak Susi Air belum memberi konfirmasi apakah pesawat yang digunakan Jokowi itu bantuan mereka atau PDIP yang menyewanya.

Ahad, 30 April 2014, calon presiden PDIP sekaligus juru kampanye mereka, Jokowi, diketahui menggunakan pesawat Susi Air dari Kalimantan Selatan ke Malang untuk berkampanye. Hasto mengatakan Jokowi memang harus menggunakan pesawat itu.

Dia menyatakan Jokowi selalu menggunakan pesawat komersial kelas ekonomi jika hendak berkampanye ke daerah. Namun mantan Wali Kota Solo itu dipaksa menumpang penerbangan khusus bila lokasi yang didatangi sulit dijangkau dengan jadwal penerbangan komersial.

Jokowi sudah membantah bahwa pesawat yang ia tumpangi itu merupakan miliknya pribadi Dia mengaku hanya diajak oleh pengurus PDIP untuk naik pesawat itu guna melanjutkan kampanye ke Malang, Jawa Timur.

sumber: http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/04/03/271567585/Pesawat-Carteran-Jokowi-Milik-Susi-Air

Read More

[Kabinet Kerja] Puan Maharani Belum Tahu Tugasnya Sebagai Menko

Puan Maharani mengaku belum tahu tugas yang akan diembannya sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Adapun bidang kementerian yang diberikan oleh Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi kepada Puan dinilai mirip dengan lingkup tugas Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

“Terus terang saya belum terlalu tahu apa penugasan yang akan ditugaskan Pak Presiden,” kata Puan,seusai pengumuman Kabinet Kerja Jokowi-JK, di Istana Kepresidenan, Minggu, 26 Oktober 2014.

Menurut Puan, dia akan mengetahui tugasnya dalam sidang kabinet yang akan diselenggarakan seusai pelantikan menteri pada hari ini, Senin, 27 Oktober 2014.

Terkait dipilihnya ia sebagai menteri, Puan yakin Jokowi sudah mempertimbangkannya secara matang.

Saat ditanya tentang kompetensi yang dimiliki sebagai menteri, Puan berpendapat tidak penting untuk melihat latar belakang pengalaman maupun track record masing-masing menteri. Menurut dia, yang terpenting adalah niat untuk bekerja keras bagi negara.

“Jangan pikir seseorang dari track record hari ini, tetapi kinerja dan apa yang akan saya lakukan ke depan ini,” tambah Puan.

Pengamat politik Yunarto Wijaya menilai, jawaban Puan merupakan tanggapan yang terlalu berhati-hati. Ia menyayangkan pernyataan Puan bahwa latar belakang bukan hal yang penting untuk menjadi menteri.

Sumber: Kompas.com/piyunganonline

Read More

Cuma Dapat 4 Menteri, Internal PDIP Protes Jokowi

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) TB Hasanudin memprotes kabinet kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut dia, proporsi dalam kabinet tersebut tidak proporsional jika dibandingkan dengan perolehan kursi di DPR periode 2014-2019.

Dilansir Kompas, Hasanuddin menjelaskan, PDI-P sebagai partai pemenang Pemilu Legislatif 2014 mendapatkan 109 kursi DPR. Lalu, Partai Kebangkitan Bangsa mendapat 47 kursi, Partai Nasdem mendapatkan 36 kursi, dan terakhir Partai Hanura mendapatkan 16 kursi.

Seharusnya, kata dia, pembagian kursi menteri untuk parpol dilakukan berdasarkan perolehan kursi.

"Sementara kami cuma mendapat empat menteri, Nasdem tiga menteri, PKB (jumlahnya) sama dengan PDI-P. Masa antara 47 (kursi) dengan 109 kursi disamakan?" kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (27/10/2014).

Menurut Ketua DPD PDIP Jawa Barat ini, protes-protes tersebut berdatangan dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Sejak pengumuman kabinet pada Minggu sore hingga siang ini, Hasanuddin mengaku banyak kader yang menghubunginya untuk menyampaikan protes.

"Banyak masukan yang menyatakan tidak puas dengan komposisi itu, mereka maunya proporsional. PDI-P tidak sama dong dengan PKB. Masa PKB empat (kursi) kami juga empat (kursi)," ujarnya.

Berikut adalah nama-nama menteri yang berasal dari kalangan parpol:

1. Menteri Dalam Negeri: Tjahjo Kumolo (PDI-P)
2. Menteri Hukum dan HAM: Yasonna H Laoly (PDI-P)
3. Menteri Koperasi dan UMKM: Anak Agung Gde Ngurah Puspayoga (PDI-P)
4. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Puan Maharani (PDI-P)

5. Menteri Ketenagakerjaan: Hanif Dhakiri (PKB)
6. Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi: M Nasir (PKB)
7. Menteri Pemuda dan Olahraga: Imam Nahrawi (PKB)
8. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Marwan Ja'far (PKB)

9. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya (NasDem)
10. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN: Ferry Mursyidan Baldan (NasDem)
11. Menko Bidang Polhukam: Tedjo Edy Purdijatno (NasDem)

12. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Yuddy Chrisnandi (Hanura)
13. Menteri Perindustrian: M Saleh Husin (Hanura)

14. Menteri Agama: Lukman Hakim Saifuddin (PPP)
*piyunganonline

Read More

[Kabinet Kerja] Sarat Kepentingan Politis, Minim Kapabilitas

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akhirnya terbukti tidak mampu merealisasikan janjinya untuk merampingkan postur kabinet. Dia justru malah menggabungkan beberapa kementerian yang berimplikasi negara harus mengeluarkan anggaran yang besar.

"Janji untuk merampingkan postur kabinet tidak terbukti bahkan menambah satu pos baru Menko Kemaritiman. Perubahan nomenklatur dan penggabungan serta pemisahan kementerian membawa konsekuensi anggaran yang amat besar," katanya pengamat kebijakan publik Univeritas Brawijaya (Unbraw), Khairul Muluk, Minggu malam, 26 Oktober 2014.

Menurutnya, yang dilakukan Jokowi ini cenderung simbolis karena sebenarnya dia bisa melakukan perubahan melalui pendekatan fungsi kementerian.

Selain itu, kata dia, janji profesional sebenarnya juga tidak terpenuhi dalam postur kabinet saat ini, Di dalam beberapa pos terasa benar nuansa politisnya dalam penunjukan menteri.

Lebih lanjut Muluk menambahkan, dalam format kabinet Jokowi juga ada perubahan konvensi yang selama ini Menteri Koordinator pada umumnya adalah mantan menteri karena biasa dianggap sebagai menteri senior yang mengkordinir kerja para menteri dibawahnya.

"Dari empat Menteri Koordinator, hanya satu saja yang pernah menjadi menteri. Kabinet ini benar-benar diisi oleh orang-orang yang benar-benar baru dari kabinet sebelumnya. Kecuali Lukman Hakim Saifuddin, semuanya bukan menteri dalam kabinet sebelumnya. Ini benar-benar mengosongkan orang-orang yang pernah membantu Presiden periode sebelumnya," tutupnya. (fs)
*piyunganonline

Read More

[Kabinet Kerja] KPK : Jokowi Abaikan Rekomendasi, Menteri Segera Kami Tangkap

Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) tetap menempatkan nama Rini Soemarno sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Rini sebagai mantan Ketua Tim Transisi sempat menjadi sorotan serta pro dan kontra terkait rekam jejaknya. Rini juga disinyalir mendapat catatan merah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi dana BLBI.

Namun Rini tetap ditempatkan sebagai menteri diduga sebagai orang dekat Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

"Mungkin posisi Rini sudah didorong oleh Megawati," tegas pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Ikhsan Darmawan, Minggu, 26 Oktober 2014.

Ikhsan menjelaskan posisi Rini bisa menjadi beban bagi Presiden Jokowi. Kasus dugaan korupsi BLB, lanjutnya, akan dimunculkan kembali ke permukaan.

"Karena dugaan dalam kasus BLBI, bisa diangkat lagi kasus BLBI-nya ke permukaan, itu yang bisa membebani Jokowi - JK," tegasnya.

Padahal sebelumnya Ketua KPK Abraham Samad mengingatkan Jokowi-JK untuk tidak menempatkan menteri dengan catatan merah dan kuning.

KPK menegaskan jika sosok tersebut tetap menjabat menteri, maka dalam waktu dekat KPK akan menangkapnya. (fs/piyunganonline)

Read More

Rachmawati : Kabinet Kebohongan Jokowi

Beberapa menteri di kabinet Jokowi-Jusuf Kalla (JK) dinilai tidak mampu bekerja sesuai dengan trisakti presiden pertama, Soekarno.

Penilaian itu disampaikan, Rachmawati Soekarnoputri, kepada wartawan, Jakarta, Minggu, 26 Oktober 2014.

Menurut Rachma, penyusunan kabinet tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan ke depan berpihak pada kebijakan asing.

Rachmawati pun menilai, kabinet kerja Jokowi-JK sebagai Kabinet penuh kebohongan. Pasalnya postur dan komposisi kabinet sama sekali tak menunjukkan keberpihakan pada rakyat.

"Jokowi secara langsung telah mengakui kebohongannya tidak akan bisa mengimplementasikan atau melaksanakan Trisakti nya Bung Karno," katanya.

Rachmawati mengatakan, bekerja untuk para pemodal kapitalis asing  yang akan menguasai ekonomi dan aset negara.

"Bukti bahwa kebijaksanaan kabinet market oriented liberalisme tidak akan berubah," jelasnya.

"Memanipulasi rekomendasi KPK, dengan memasukkan orang-orang catatan merah dan kuning," pungkas putri presiden pertama itu. (fs)
*piyunganonline

Read More

Menag Lukman: Keberadaan Saya di Kabinet Representasi PPP

Politikus Partai Persatuan Pembangunan Lukman Hakim Saifuddin terpilih kembali mengisi jabatan sebagai Menteri Agama dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi-JK periode 2014-2019, setelah sebelumnya pernah menjabat di posisi serupa di era SBY-Boediono.

Lukman berjanji akan menjalankan tugasnya itu dengan optimal dan lebih mementingkan tugas negara dibanding tugas partai.

"Keberadaan saya di kabinet representatif PPP. Itu jelas, harus bisa membatasi diri (urusan partai dan menteri)," ucapnya di halaman Istana Negara, Minggu malam 26 Oktober 2014, dilansir VIVAnews.

Lukman menjelaskan bahwa kepentingan negara merupakan yang menjadi prioritasnya, ketimbang mengurusi partai.

"Bagaimana juga, saya bertugas menjadi menteri. Jadi, bertanggung jawab pada negara dan konstitusional," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PPP versi Muktamar Surabaya, Romahurmuziy, mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi atas masuknya Lukman ke dalam kabinet kerja.

*piyungan online

Read More

"Bu Menteri aja merokok dan bertato..."

Banyak yang mengeluhkan perihal bu Susi yang "hanya" lulusan SMP. Kalo saya pribadi tidak mempermasalahkan itu, selama dia profesional kenapa tidak... Apalagi dengan cerita heroik tentang beliau yang membangun bisnisnya dari nol dan telah membantu banyak nelayan kecil di sekitar Pangandaran (tanah lahir bu Susi -ed).

Pendidikan memang penting, tapi tak harus jadi faktor utama. Meskipun biasanya memang faktor pendidikan berbanding lurus dengan attitude dan karakter positif. Saya dukung anda bu Susi selama anda profesional.

Tapiiiii....mbok ya o toh bu jangan klepas-klepus merokok di hadapan orang banyak. . Merokok itu memang hak asasi jenengan, tapi bisa kan gak usah dipertontonkan di hadapan khalayak umum? Media itu juga ditonton dan dibaca anak-anak kami bu. Jangan memghancurkan pendidikan karakter generasi bangsa dong.

Jenengan sekarang public figur loh, nama jenengan akan dihafalkan oleh anak-anak kami di pelajaran sekolahnya. Jangan sampai yang diingat anak-anak kami saat menyebut menteri kelautan dan perikanan "oooo menteri perempuan yang perokok dan bertato itu ya???", lalu menjadi pembenaran untuk mereka "lah bu menteri aja merokok dengan santainya dan bertato pula kenapa kami tidak boleh?", atau menjadi senjata bagi para perokok berat yang selama ini menjaga diri untuk tidak merokok di tempat-tempat umum "bu menteri aja boleh merokok dengan bebasnya di lingkungan istana yg sakral, kenapa kami tdk boleh merokok disini?"

(Meilia Marissa)
*piyunganonline

Jack Wilshere (pemain bola Arsenal) difoto merokok dikecam sejagat. Dia public figure. Teladan anak-anak. Menteri kita, diwawancarai sambil merokok, dipuja-puja.. (@suryadelalu)

Read More

[Kabinet Kerja] Penuh Kontroversi dan Pesanan

Foto: TribunNews

Ada banyak hal menarik dari komposisi kabinet Jokowi - JK. Pertama, nama kabinet. Jokowi menamakan kabinetnya sebagai "Kabinet Kerja". Ia berharap, usai pelantikan, menteri-menteri ini dapat 'berlari' bersama Jokowi yang memang dikenal gesit.

Kedua, ada delapan menteri perempuan yang dipercaya Jokowi dan JK sebagai pembantunya. Para perempuan yang datang dari berbagai latar belakang ini cukup mencuri perhatian.

Bukan hanya dari sisi jumlah yang menurut seorang aktivis perempuan, merupakan perimbangan yang cukup baik, melainkan dari sisi keberagaman latar belakang, membuat wajah-wajah cantik di kabinet ini menarik untuk diusik.

Ditunjuknya Yohana Yambise selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membuktikan, Papua telah berhasil melahirkan seorang perempuan cerdas, seorang profesor berhati lembut yang dapat berbicara lantang mengenai kaumnya.

Hal menarik lain adalah sosok kontroversial Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan yang berlatar belakang akademik SMP namun sukses sebagai pengusaha perikanan dan transportasi udara.

Khusus untuk Susi, ada banyak catatan kelam yang muncul di ruang publik. Termasuk perilakunya yang oleh sebagian orang dianggap tak mencerminkan sikap seorang menteri perempuan.

Keputusan Presiden Jokowi menunjuk Susi memang merupakan terobosan keberanian tersendiri. Jejak akademik Susi sepertinya tak digubris Jokowi. Semoga saja keputusan ini tak akan disesali Jokowi.

Kabinet Kerja Jokowi dan JK berasal dari enam unsur, yaitu: politisi, praktisi, akademisi, birokrat karir, teknokrat, serta purnawirawan.

Berdasarkan latar belakangnya Sebanyak 41% pos menteri diisi oleh para politisi. Jumlah ini tergolong moderat. Porsi para menteri yang datang dari luar politisi lebih dominan. Persentasenya mencapai 59%.

Dengan komposisi ini Presiden Jokowi seolah ingin menunjukkan kepada publik bahwa dirinya tak sekadar bagi-bagi kursi menteri kepada Parpol yang mendukungnya.

Meski tetap harus diakui ada skema pembagian kursi. Parpol pendukung jelas mendapat jatah kursi. Parpol debutan baru Hanura mendapat 2 kursi dan Nasdem 3 kursi.

Sementara PDI P dan PKB masing-masing mengisi empat pos kementerian. Bagi PKB, jatah kursi menteri kali ini tergolong banyak.

Terpilihnya Puan Maharani sebagai menteri rupanya juga menuai kritik. Putri Megawati ini menduduki posisi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sebuah jabatan yang biasanya diisi menteri senior.

Hal mencolok lain dari Kabinet Kerja ini adalah jumlah unsur militer yang tergolong sedikit. Hanya ada dua menteri yang berstatus purnawirawan, Ryamizard Ryacudu selaku Menhan serta Tedjo Edy Purdjianto yang dipilih sebagai Menko Polhukam.

Dari ke-34 nama yang dipilih, Presiden Jokowi hanya menyisakan satu menteri di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dialah Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang kembali menduduki pos Menteri Agama.

Ada tiga nama dan wajah lawas yang dulu pernah mengisi kabinet di era sebelumnya. Mereka ialah: Khofifah Indar Parawansa, Rini Mariani Soemarno, dan Sofyan Djalil.

Penunjukan Rini sudah diprediksi, pasalnya Rini sudah bekerja keras sebagai ketua Tim Transisi. D luar itu, Rini M. Soemarno juga dikenal sangat dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri.

Ada pula wajah lawas mantan KSAD yang kehadirannya di Kabinet ini disesalkan banyak aktivis HAM. Dialah  Dialah Ryamizard Ryacudu. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Kabinet telah dibentuk. Meski mendapat protes keras dan hantaman kritik dari kanan kiri, Jokowi - JK sudah harus mulai berlari hari ini.

Selamat bekerja, Kabinet Kerja dan Jokowi - JK. Ingat, kami mengawasi kalian.. (fs)
*piyungan online

Read More

[Kabinet Kerja] Baru Semalam Sudah Dihujani Kritik

Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Denny JA, memperkirakan akan ada reshuffle kabinet di tengah jalan. Dengan kata lain, 34 menteri yang baru saja diangkat, tak semuanya akan bertahan.

Alasan kocok ulang pertama, menurut Denny JA, karena Presiden Joko Widodo ternyata mengabaikan warning Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai figur yang bermasalah. Menteri-menteri yang masuk dalam daftar kuning dan merah KPK akan diproses.

“Sudah luas disiarkan media, aneka nama yang diberi warna merah dan kuning oleh KPK, namun tetap diangkat sebagai menteri,” kata Denny JA.

“Publik bertanya keseriusan Jokowi melibatkan KPK jika rekomendasi KPK itu diabaikan? KPK dipercayai publik akurat dengan rekomendasinya,” sambung polster yang tahun lalu bersama Jokowi mendapatkan Democracy Award dari Kantor Berita Politik RMOL.

Menurut Denny, apabila peringatan KPK benar, lantas ada menteri Jokowi yang menjadi tersangka kasus korupsi, pasti kocok ulang kabinet terjadi. Di sisi lain, Kabinet Kerja akan pula cacat.

Kritik lain datang dari Direktur PolcoMM Institute Heri Budianto, yang mengatakan penyusunan kabinet ditengarai masih tak terlepas dari pengaruh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

"Terutama (untuk penunjukan) Puan (Maharani) dan Rini (Soemarno), membuktikan bahwa Megawati Soekarnoputri masih sangat berpengaruh dalam penyusunan kabinet. Saya melihat ini digaransi Bu Mega," ujar Direktur PolcoMM Institute Heri Budianto, Minggu, 26 Oktober 2014.

Heri juga mengungkapkan kritik terkait penunjukkan Menkumham dari kalangan partai politik penguasa.

"Misalnya penunjukkan Menkumham dari PDI Perjuangan ini kurang tepat, dan sebaiknya profesional yang mengisi posisi ini," ujar Heri Budianto

Pengamat politik UI, Ikhsan Darmawan menegaskan, bahwa nama Rini Marini Soemarno yang selama ini diharap dicoret Jokowi, akan memberatkan langkah Jokowi.

Namun Ikhsan mengungkap, Megawati sudah kadung memberi amanah pada Rini, dan sulit bagi Mega untuk mencabut hal itu.

"Mungkin posisi Rini sudah didorong oleh Megawati," tegas Ikhsan Darmawan, Minggu, 26 Oktober 2014.

Kritik juga datang dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) yang menyayangkan penunjukan mantan KSAD, Jenderal (Purn) TNI Ryamizard Ryacudu sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ryamizard dianggap sebagai salah satu pihak yang ditengarai menolak penghentian operasi militer di Aceh.

"Itu (di kabinet Jokowi) yang bermasalah itu Ryamizard Ryacudu, karena dia adalah KSAD ketika darurat militer diberlakukan di Aceh. Dia itu yang harus dimintai pertanggungjawabannya," kata Koordinator KontraS, Haris Azhar, Minggu malam, 26 Oktober 2014.

Belum lagi lanjut Haris, kasus pembunuhan Dortheys Hiyo Eluay di Papua, Ryamizard merupakan orang yang bertolak belakang dengan penegakan HAM karena menyebut pembunuhnya adalah pahlawan.

Haris pun mengaku heran mengapa nama-nama bermasalah ini bisa masuk dalam susunan kabinet yang dibentuk Jokowi.

Dia menengarai semua itu karena ada campur tangan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

"Di sini karena Megawati, ini kabinet kan titipan orang saja," kata Haris.

Kritik keras juga datang dari Riza Damanik untuk Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, dan dari para jurnalis untuk Menteri Perhubungan Ignasius Jonan yang diduga pernah melakukan pelecehan seksual kepada seorang jurnalis.

Nampaknya, benar seperti kata Uni Lubis di laman pribadinya, 25 Oktober 2014 lalu, Kabinet ini adalah kabinet kompromistis. (fs)

Read More