Didesak nonaktif, PDIP cari gara-gara ke Presiden SBY

PDIP mendesak Presiden SBY nonaktif jika SBY dan Partai Demokrat mendukung pasangan Prabowo-Hatta./*ist

JURNAL3.COM | JAKARTA – Khawatir Presiden SBY akan mendukung pasangan Prabowo-Hatta, mendadak PDIP melalui Wasekjen Ahmad Basarah mendesak SBY nonaktif dari jabatan Presiden jika mendukung pasangan Prabowo-Hatta.

Alasannya, dukungan Presiden SBY kepada salah satu pasangan capres-cawapres bisa mempengaruhi hasil Pilpres 2014 dan mengakibatkan pelaksanaan Pilres 2014 berjalan tidak jujur dan adil.
PDIP menengarai, SBY bisa melakukan intervensi hasil Pilpres jika mendukung salah satu pasangan, mengingat SBY saat ini adalah Presiden dan menguasai semua infrastruktur yang berkaitan dengan Pilpres 2014.
“Karena Pak SBY masih sebagai Presiden dan dukungan kepada salah satu calon bisa saja membuat Pilpres berjalan tidak adil,” tuding Basarah, Jumat (23/05/2014).
Desaka nonaktif kepada SBY juga diungkapkan oleh Wasekjen PDIP lainnya, Eriko Sotarduga, yang mendesak SBY agar menunjukkan sikap kenegarawan dengan bersikap netral dalam Pilpres 2014 ini.
“Kami khawatir akan ada conflict of interest jika Presiden SBY dan Partai Demokrat berkoalisi mendukung capres dari Gerindra,” ujar Eriko.(@salsa/jurnal3.com)

Read More

Pengamat: 'Kecuali PKS, koalisi Pilpres belum tentu diikuti akar rumput'

 

Duet Prabowo Subianto - Hatta Rajasa sebagai capres-cawapres 2014 mendapat dukungan Gerindra , PAN , PKS, PPP, Golkar dan PBB. Sementara pasangan Joko Widodo - Jusuf Kalla diusung PDIP, PKB, Nasdem, dan Hanura.

Pengamat politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Erwan Agus Purwanto menilai upaya partai politik untuk saling berkoalisi menuju Pemilu Presiden 2014 belum tentu mutlak diikuti oleh suara akar rumput.

"Koalisi yang terbentuk saat ini lebih condong pada hasil kedekatan elit partainya sehingga memiliki kemungkinan tidak diikuti oleh simpatisan partai di akar rumput untuk diarahkan memilih capres-cawapres yang diusung," kata Erwan di Yogyakarta, Senin (19/5).

Erwan menilai, koalisi yang terbentuk saat ini memiliki model 'koalisi realistis', yakni model koalisi yang mengesampingkan unsur kedekatan ideologi partai. Koalisi saat ini lebih memprioritaskan kalkulasi untung rugi partai dalam pesta Pilpres mendatang.

Ia mengatakan, belajar pada Pemilu Presiden (pilpres) 2009, pilpres saat ini juga kemungkinan besar masih akan ditentukan pada sosok calon presiden (capres). Sehingga bentuk peranan parpol dalam berkoalisi tidak mutlak menentukan arah suara masyarakat.

"Bisa kita lihat saat Partai Demokrat hanya mendapatkan suara dukungan 7 persen, namun dalam pemilihan langsung Pilpres 2009, SBY tetap bisa memenangkan kompetisi terebut," katanya.

Sementara itu, untuk sosok cawapres, meskipun patut dipertimbangkan, namun menurut dia, tidak terlalu signifikan berpengaruh.

Lebih dari itu, lanjut Erwan, secara umum parpol di Indonesia masih belum memiliki mekanisme yang baik dalam menyatukan suara di kalangan akar rumput.

"Kecuali PKS yang memiliki mesin politik yang baik dan disiplin, partai lainnya masih belum memiliki mesin politik yang bagus untuk menyatukan suara ke bawah," kata Erwan yang juga Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM ini. [Merdeka.com/pkspadangpanjang]

Read More

Tebang Pilih... Karena Dukung Prabowo, SDA Jadi Tersangka! Muhaimin Dukung Jokowi Kasus Korupsinya Lenyap! Benarkah?

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan, Bandung Jawa Barat, Asep Warlan Yusuf mengatakan langkah KPK menjadikan Menteri Agama, yang juga Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali sebagai tersangka korupsi dana haji jangan sampai menimbulkan persepsi bahwa ada kepentingan partai politik tertentu dan proses penegakan hukum.
“Jangan sampai kepentingan partai politik dan calon presiden dalam suasana pilpres ini dimasukkan dalam proses penegakan hukum oleh KPK. Kalau KPK melakukan proses penegakan hukum karena pesanan orang-orang politik atau calon presiden maka tunggulah kehancuran proses pemberantasan korupsi dan kehancuran penegakan hukum,” ujar Asep ketika dihubungi wartawan, Kamis (22/5).
Asep melihat dalam situasi pilres seperti ini celah atau lubang untuk mencari kelemahan lawan akan terus dimanfaatkan dan digunakan untuk menjatuhkan.
Oleh karenanya penting bagi KPK agar proses penegakan hukum dilakukan bukan dengan tujuan untuk membela atau menjatuhkan seseorang karena alasan politik.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan, Bandung,Jawa Barat, Asep Warlan Yusuf/Foto: Istimewa
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan, Bandung,Jawa Barat, Asep Warlan Yusuf/Foto: Istimewa
“Saya melihat perilaku KPK juga aneh. Sikap Ketua KPK yang menikmati isu dia akan dijadikan wapres dan tidak pernah dibantah membuat kekhawatiran bahwa KPK sudah masuk dalam jebakan politik. Masyarakat juga tidak salah jika menilai Samad kini dekat dengan PDI-P dan berpihak pada PDI-P karena alasan itu,” tegasnya.
Terlebih sampai saat ini KPK justru menghindari untuk menangani kasus korupsi busway karatan meski sudah dilaporkan oleh beberapa LSM mengenai korupsi di sana, sehingga jika muncul dugaan KPK berpihak pada PDI-P saat ini dari masyarakat tidak bisa disalahkan.
Penangan kasus korupsi yang melibatkan kader-kader PDI-P pun tidak begitu terdengar. Kalau mau menegakkan hukum, maka semuanya harus ditangani oleh KPK sehingga tidak muncul kecurigaan.

”Kenapa KPK tidak menyidik juga kasus bus Transjakarta? Padahal di sana sangat jelas sekali unsur korupsinya dilihat dari harga dan kondisi bus yang bekas dana jelek. Kenapa yang jelas seperti ini tidak ditangani? Apa karena Samad sudah ada deal dengan Jokowi? Masyarakat kan akan berpikir seperti ini,” tegasnya.
Dia pun meminta agar seluruh kasus-kasus korupsi yang melibatkan orang-orang partai ditangani dengan jujur oleh KPK dan jangan dipilih-pilih.
”Kalau memang mau fair, itu kasus kardus durian yang melibatkan Muhaimin Iskandar bagaimana nasibnya? Apa KPK tidak mau melanjutkan karena Muhaimin mendukung Jokowi? Hal-hal seperti ini harus dihindari, termasuk semua kasus-kasus korupsi yang melibatkan menteri-menteri dari parpol lainnya,” tegasnya.
Penangan kasus korupsi oleh KPK pun saat ini menjadi tidak jelas, ada kasus korupsi besar seperti Busway ditangani kejaksaan, sementara kasus kecil seperti yang melibatkan Bupati Bogor, Rahmat Yasin ditangani oleh KPK.
Sementara itu Suryadharma Ali sendiri menanganpi statusnya sebagai tersangka ketika dihubungi wartawan hanya mengatakan belum bisa berkomentar. “Saya belum bisa komentar apa-apa, kita tunggu dulu saja,” ujarnya tadi malam.
Ditanya, apakah sudah diberitahu soal penetapan statusnya, SDA langsung menjawab, belum diberitahu.
Sementara Ketua Harian Majelis Syariah PPP, KH Nur Iskandar SQ mengaku kaget dengan ditetapkannya Menag sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa haji di Kementerian Agama Tahun Anggaran 2012-2013.
“Saya kaget. secara pribadi saya tak yakin SDA terlibat, karena ketika baru masuk menjadi Menteri Agama, sudah ada yang merekayasa untuk menjerumuskan dirinya, walau akhirnya rekayasa tersebut ketahuan,” katanya.
Kata KH. Nur Iskandar, di Kementerian Agama banyak yang brutus dan ingin mencelakakan SDA. Dengan peristiwa ini dia banyak muhasabah atau introspeksi, mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Mudah-mudahan dia sabar dan tawakal menghadapi cobaan ini.

Sumber: beritaempat /suaranews.com

Read More

PKS Dukung Risma Tutup Dolly

SURABAYA - Penutupan lokalisasi Dolly harus tetap dilakukan sesuai dengan tahapan rencana yang telah ditetapkan pada 19 Juni 2014. Apalagi jika kesiapan, sosialisasi, program pascapenutupan dirasa telah lengkap sehingga Pemkot Surabaya tidak perlu ragu untuk menutup resmi lokalisasi terbesar di Asia Tenggara dengan ribuan PSK tersebut.

Anggota DPRD Surabaya dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Reni Astuti mengatakan, semuanya harus ingat tujuan penutupan lokalisasi untuk penyelamatan generasi muda. Tentunya jika moral buruk yang bersumber dari lokalisasi Dolly terus ada dikhawatirkan akan banyak generasi muda yang rusak moralnya akibat pemahaman yang keliru soal pekerjaan di lokalisasi Dolly.

"Itu yang harus diperhatikan, makanya kita sangat mendukung penutupan lokalisasi Dolly terlepas dari alasan kepentingan ekonomi warga dan lainya. Karena penutupan itu murni untuk menyelamatkan anak bangsa," kata Reni Astuti, Kamis (1/5/2014).

Dijelaskan Reni, jika sekarang ini dari rencana penutupan lokalisasi Dolly banyak bermunculan penentangan dengan alasan ekonomi sebetulnya itu hanyalah kedok belaka dan itu tidak bisa diterima. Karena ekonomi jika bersumber dari kegiatan yang melanggar norma kebenaran agama jelas tidak boleh dibiarkan berlangsung hingga kapanpun. Justru siapapun bisa ikut salah apabila terus-terusan membiarkan terjadinya perputaran ekonomi dari lokalisasi Dolly yang memang dilarang agama.

Demikian juga dengan anak-anak yang mungkin orang tuanya menggantungkan ekonomi dari lokalisasi Dolly, menurut Reni, pastilah dalam hatinya selalu menjerit akan nasibnya. Ini dikarenakan ekonomi yang berasal dari sumber yang seharusnya tidak boleh terjadi dikemudian hari pasti akan berdampak buruk pada moral generasi penerus.

"Untuk itulah, jangan sampai alasan ekonomi warga yang terlanjur tergantung dari keberadaan lokalisasi Dolly menjadi rencana penutupan tertunda. Kita tidak ingin penutupan Dolly tertunda, Pemkot harus tetap pada rencananya," tandas Reny.

Memang, diakui Reny, timbulnya problem ekonomi dari warga jika lokalisasi Dolly yang menjadi mata pencaharian itu ditutup merupakan hal biasa. Karena hal itu sebagai bentuk rasa kekhawatiran dengan pekerjaan lain yang akan digelutinya itu apakah dapat dilakukan seperti bekerja di lokalisasi Dolly. Dan Pemkot Surabaya diyakini pasti sudah memikirkan itu semuanya dalam rangka penutupan lokalisasi Dolly.

"Kami percaya Pemkot Surabaya tidak akan tega menyengsarakan warganya di lokalisasi Dolly. Makanya berbagai program telah dijalankan meskipun ada sebagian warga yang bersikeras menolak program itu karena sudah merasa keenakan mendapatkan penghasilan di Lokalisasi Dolly," ucap Reny.

Jika nantinya lokalisasi Dolly telah resmi ditutup, papar Reny, Pemkot Surabaya harus tetap mewaspadai kegiatan terselubung di bekas lokalisasi Dolly. Karena jangan sampai penutupan resmi lokalisasi Dolly hanyalah di kulit saja, tetapi didalamnya praktek prostitusi terus terjadi seperti biasa.

Oleh karena itu, tambah Reny, Pemkot Surabaya harus bisa memilah aktifitas warga yang menjurus ke praktek prostitusi pasca penutupan lokalisasi Dolly. Jika ada aktifitas yang menjurus ke praktek prostitusi bisa langsung ditertibkan.

"Untuk itu, yang pasti kita dukung penutupan Lokalisasi Dolly. Sekali lagi Pemkot tidak perlu ragu, apalagi sebenarnya Kota Surabaya memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang melarang bangunan rumah dimanfaatkan untuk kegiatan prostitusi. Mungkin semuanya lupa atau memang dilupakan keberadaan Perda tersebut, dan Perda itu belum pernah dicabut atau diamandemen,"  tutur Reny Astuti.

*sumber: http://surabaya.tribunnews.com/2014/05/01/pemkot-surabaya-diminta-tak-ragu-tutup-dolly/pkspiyungan

Read More

Pondok Pesantren Lirboyo deklarasi dukungan pada Prabowo-Hatta

Para kyai sepuh di sejumlah daerah di Jawa Timur menyatakan sikap untuk mendukung pasangan Prabowo-Hatta dalam pilpres 2014. Ada sejumlah alasan dukungan para alim ulama di antaranya, Prabowo sebagai capres yang visioner dan berjanji akan menguatkan pendidikan pondok pesantren.

Meski sejumlah Pengurus Nahdlatul Ulama tengah berseberangan dalam pilihan presiden 2014, tetapi beberapa kiai sepuh yang ada di beberapa wilayah di Jawa Timur sudah menyatakan sikap mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Hatta.

Dukungan para alim ulama ini tidak muncul begitu saja, ada sejumlah alasan yang melatarbelakangi sikap satu suara mendukung pasangan Prabowo-Hatta. Hal ini dikemukakan oleh Pengasuh Pondok Pesantren Ponpes Al-Amin di Ngasinan Rejomulyo Kota Kediri kota kediri KH Anwar Iskandar.

Menurut Kyai Anwar, dari beberapa kali pertemuan para kiai mulai pertemuan di kediaman Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri KH Idris Marzuki dan juga dirumahnya para kiai menghendaki Prabowo menjadi presiden untuk periode 2014-2019 mendatang.

"Pak Prabowo itu senang bersilaturahmi ke berbagai pondok pesantren. Bahkan sewaktu menjabat Danjen Kopassus, Pak Prabowo pernah sowan ke (alm) Gus Miek di Ploso Mojo Kediri, juga ke kediaman KH Nawawi di Sidogiri. Alasan lainnya karena Pak Prabowo sebagai calon yang mempunyai visi dan misi jelas, terutama dalam mempertahankan NKRI," tegas Kiai Anwar Iskandar pada merdeka.com, Jumat (23/05).

Yang tidak kalah penting, kata mantan anggota MPR RI ini, Prabowo berjanji akan menguatkan pendidikan pondok pesantren dan memiliki sifat-sifat kepemimpinan yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. "Sifat tersebut antara lain tegas dan berani mengambil keputusan dan resiko dari sebuah keputusan tersebut," tambahnya.

Gus war juga mengakui adanya perpecahan pengurus pusat NU yakni sikap Ketua Umum Pbnu KH. Aqil Siradj bersama sejumlah pengurus lain mendukung Prabowo, sementara wakilnya Asad Ali yang juga Wakil Ketua BIN ini mendukung Jokowi.

"Secara organisatoris NU bukan organisasi politik sementara fenomena perpecahan pengurus dia anggap tidak lebih dari sekedar dinamika orang per orang. Dan NU sebagai jamaah diniyah tidak memiliki otoritas untuk melakukan politik praktis," tegas Gus War.

Sementara itu secara resmi pernyataan dukungan itu tidak hanya bersifat lisan. Tetap melalui Tausiah (himbauan,red) resmi kepada para santri Ponpes Lirboyo dan seluruh santri-santri yang ada di Kediri dan sekitarnya. Tausiyah ditandatangani resmi para sesepuh Kyai di Kediri antara lain KH Idris Marzuqi, KH Abdullah Kafibihi Mahrus dan KH Anwar Iskandar.

*sumber: http://www.merdeka.com/peristiwa/pondok-pesantren-lirboyo-deklarasi-dukungan-pada-prabowo-hatta.html
*pkspiyungan

Read More

"Sengkuni Baru"

Sengkuni Baru

Katanya Walikota banyak prestasi
Tapi Mobil ESEMKA kok hanya ilusi
Jadi Gubernur sudah banyak cuti
Dikritisi malah balas maki-maki

Jakarta macet bilangnya urus sendiri
Jakarta banjir nasib rakyat Betawi
Pengadaan Transjakarta malah korupsi
Dipanggil Kejagung eh gak mau pergi

Katanya 5 tahun ndak mau direpoti
Ah mau fokus di Jakarta ndak akan pergi
Eeit .. ‪#‎akurapopo‬ sing kui itu janji
Yang penting saiki gimana bisa dadi

Sungguh beruntung engkau sang anak negeri
Raut wajahmu nampak seperti suci
Pantas pendukungmu menyebutmu nabi
Padahal fakta, semoga kau tau diri

Jujur, andai saja dirimu percaya diri
Mengapa rela jadi boneka bu Mudahwati
Jika sukses membawa Jakarta penuh arti
Kutitipkan satu suara agar kau memimpin negeri

Namun fakta, kau tak mampu membuat ibukota berseri
Tapi mengapa kau ingin dipanggil peri
Sadarlah! Kesempatan itu belum pergi
Sukseskan Jakarta, baru Indonesia kau benahi

Titip salam tak perlu kau cari foto ibadah haji
Karena, katanya agama tak perlu dipolitisasi
Tolong panggilan Kejagung engkau penuhi
Itu pun jika dirimu memang antikorupsi


*by Nandang Burhanuddin
*pkspiyungan

Read More

Percepat Pembangunan Infrastruktur, Prabowo-Hatta Akan Pindahkan Ibu Kota

JAKARTA — Pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa ingin memindahkan ibu kota Indonesia jika terpilih dalam pemilu presiden mendatang. Hal itu dianggap mereka untuk mempercepat pembangunan infrastruktur lima tahun ke depan.

Namun, dalam visi misi Prabowo-Hatta yang diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), tidak disebutkan lokasi ibu kota yang baru. Upaya ini tercantum dalam poin ke-5 dari bagian ke-6 tentang percepatan pembangunan infrastrukur.

Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, menurut Prabowo-Hatta, ialah untuk mendukung proses produksi dari kegiatan ekonomi utama pada enam koridor Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Selain membangun prasarana di seluruh wilayah Indonesia berupa jalan dan jembatan, rencana percepatan pembangunan infrastruktur juga ialah dengan mempercepat pembangunan irigasi dan pelabuhan perikanan pesisir.

Rencananya, mereka akan membangun 3.000 kilometer jalan raya nasional baru modern dan 4.000 kilometer rel kereta api. Untuk itu, porsi anggaran transfer ke daerah untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan fasilitas publik di provinsi dan kota/kabupaten akan diperbesar. (KOMPAS/pkspiyungan)

Read More

PKS siapkan kader hingga pelosok untuk menangkan Prabowo-Hatta

Kubu Prabowo-Hatta telah menetapkan Mahfud MD sebagai Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta. Sebagai bagian dari kubu Prabowo-Hatta, PKS sudah menyiapkan mesin politiknya untuk pemenangan Prabowo-Hatta dalam Pilpres 9 Juli mendatang.

Anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan, telah menyiapkan mesin partainya.

"Yang pasti mesin politik PKS akan maksimal mendukung Prabowo-Hatta," kata Hidayat saat dihubungi, Kamis (22/5).

Hidayat menegaskan bahwa PKS telah mempersiapkan kader-kader PKS hingga pelosok daerah untuk memenangkan Prabowo-Hatta.

"Kita arahkan semua kader-kader PKS sampai ke pelosok-pelosok. Mesin PKS akan kerja maksimal," imbuh Hidayat.

Meski demikian, Hidayat mengaku tidak bisa mengambil keputusan sendiri mengingat banyak partai pendukung Prabowo-Hatta yang akan terlibat.

"Nanti akan disepakati dengan partai-partai yang lain, nanti akan dikoordinasi mekanismenya seperti apa," ungkap Hidayat.

Hidayat optimis partainya mampu bekerja maksimal lantaran semua kader partai satu suara mematuhi keputusan Majelis Syuro.

"Ini kan sudah keputusan Majelis Syuro, kita optimis Prabowo-Hatta akan menang. Kita bulat, tidak ada dualisme," tutup Hidayat. (merdeka.com/pkspiyungan)

Read More

Prabowo, Jokowi dan Pergaulan di Dunia Internasional | Fakta Menarik

Let's speak with data & fact..

Presiden sudah jelas harus memiliki wawasan global yang mumpuni, karena ini berbicara pemimpin negara, bukan kepala desa. Klo kepala desa bahasa Inggrisnya rancu dan kacau kyak Vicky Prasetyo, kita gak perlu malu, dia sendiri yg malu. Tapi klo pemimpin negara kita kagak tau bahasa Inggris, gak punya wawasan terhadap dunia Internasional, gak paham pasar bebas, gak tahu cara menghadapi iklim era globalisasi, kalian bisa gak menanggung beban malu itu?

Berbicara dunia Internasional, coba perhatikan kiprah dan pergaulan sosok yang satu ini.

Belum jadi presiden sambutannya sudah sangat terhormat, jalan ditengah pula gan. Mantap dan membanggakan gak?

Sangat pede berbicara di atas podium Universitas Beijing gan. Bandingkan dengan Capres pilihan agan klo berdiri di podium begini apa gak gemeteran gan?

Ini masih di Beijing gan, kurang tau pak Prabowo dapat penghargaan apaan. Tapi gayanya begitu berwibawa dan sangat membanggakan.

Seperti yang kita tahu, Prabowo sangat dekat dengan Raja Yordania gan, bahkan karena kedekatannya Prabowo sudah berjasa membebaskan kurang lebih 300 TKW kita di negeri sana.

Prabowo dengan PM Korsel, Jung Hong-won, gan. Terasa kan aura kepemimpinannya?

Sama PM Kamboja gan. Karismanya terlihat, mantap salamannya.

Prabowo duduk bersama para pemimpin dunia udah gak bisa bedain lagi beliau ini udah presiden atau masih proses.

"Inilah Prabowo Subianto, sosok calon pemimpin yang paling pantas untuk memimpin Indonesia, calon pemimpin yang berwawasan global. Sudah saatnya memilih pemimpin yang mampu menjadikan Indonesia sebagai macan asia dan disegani dunia."
(Jono Nugroho)

Bagaimana dengan Jokowi?

Jangankan berwibawa atau sejajar dengan negara lain... mau dibawa kemana harga diri bangsa ini? Jadi antek asing?

Ayolah, pikirkan harga diri bangsa! Tanggalkan fanatik buta, tanggalkan fanatik ideologi, mari sama2 berjuang untuk kedaulatan dan martabat bangsa di dunia Internasional dengan memilih pemimpin yang porsi kapasitasnya mumpuni! Jadikan Indonesia macan Asia!

"Kita berharap semua unsur yang patriotik, ingin kedaulatan bangsa, yang ingin bangsa Indonesia berdiri di kaki sendiri, tidak mau jadi antek asing, yang mau Indonesia sejahtera makmur dan adil,  gabung sama kita,"(Prabowo Subianto, Kamis 22/5/2014)

*sumber:http://m.kaskus.co.id/post/535cf3818607e7c0168b4582#post535cf3818607e7c0168b4582
*pkspiyungan

Read More