PAN Putuskan Berkoalisi dengan Gerindra

Tjatur Sapto Edy (Foto: Aktual.co/Amir Hamzah)

Jakarta, Aktual.co — Partai Amanat Nasional (PAN) telah memutuskan bahwa, partai yang dipimpin Menko Perekonomian itu mendukung dan berkoalisi dengan Gerindra, yang bakal capresnya adalah Prabowo Subianto.

"DPP PAN telah memutuskan untuk berkoalisi dengan Partai Gerindra," kata Ketua DPP PAN, Tjatur Sapto Edy di Jakarta, Kamis (7/5).

Ketua Fraksi PAN DPR RI itu menambahkan, DPP PAN akan meminta masukan kepada DPD PAN se Indonesia terkait dukungan PAN ke Gerindra dan Prabowo tersebut.

"Kita melihat, Prabowo lah yang bisa melaksanakan amanat dari pasal 33 UUD 45," kata Tjatur.

Ditegaskannya, PAN mendukung Prabowo bukan karena ingin menjadikan Ketum PAN, Hatta Rajasa sebagai pendamping Prabowo.

"Kalau soal siapa cawapres Prabowo, silahkan Prabowo yang memilih. Kan ada dari PKS, dari Golkar. Kita berkoalisi bukan dalam rangka mengajukan Hatta Rajasa sebagai bakal cawapresnya Prabowo," pungkas Tjatur. 

 

*m.aktual.co

Read More

Lolos ke Senayan, Guru Teladan Ini Berjanji Layani Masyarakat Seumur Hidup

Fikri Saat Bertemu Petani di Tegal. (Foto : Dwi/Tajuk)

SEMARANG –Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik telah menetapkan dan mengesahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara perolehan partai politik dan calon anggota DPR daerah pemilihan Jawa Tengah IX di KPU, Rabu (30/4/2014). Dari total delapan kursi yang diperebutkan di dapil yang meliputi Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes tersebut, siapa yang menyangka pada akhirnya salah satu mantan Kepala Sekolah berhasil lolos ke Senayan, Abdul Fikri.

Abdul Fikri, adalah Guru yang sudah menyandang status Pegawai Negeri Sipil (PNS) di  Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah Slawi pada tahun 1999. Siapa yang menyangka bahwa seorang guru yang hanya mengajar di sekolah menengah ini pada akhirnya lolos ke senayan, menjadi wakil rakyat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dengan meraih 34.173 suara di Dapil tersebut, Fikri bersama tujuh caleg lainnya dipastikan menjadi bagian dari 536 anggota DPR RI di seluruh tanah air.

Guru Teladan yang memilih menjadi Politisi

Pilihan hidupnya yang meninggalkan dunia pendidikan dan fokus melayani masyarakat melalui DPRD sebenarnya juga merupakan pilihan sulit Fikri kala itu. Namun pada akhirnya, setelah berkonsultasi dengan keluarga, akhirnya Fikri memilih untuk bergabung dengan Partai Keadilan (PK).

“Padahal kalau dikalkulasi dari tingkat kesejahteraan, menjadi guru pada waktu itu memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari sekedar Anggota DPRD. Pada tahun itu, 1999, Gaji PNS adalah 710.000, selisih 100.000 dari gaji DPRD yang hanya memiliki gaji 610.000, “ jelas Fikri, Kamis (8/5/2014) di Semarang.

Ia juga tercatat pernah sebagai guru teladan dikarenakan aktif menulis di berbagai media massa di Slawi pada massa itu. Kategori guru teladan ini juga ia dapatkan setelah dirinya aktif menjadi Juri dalam Lomba Karya Ilmiah remaja (KIR) yang diselenggarakan di skeolah – sekolah Tegal.

Sejak memutuskan menjadi bagian sebagai pengambil kebijakan, karir politiknya terus melesat. Di tahun 1999, Fikri berhasil menjadi anggota DPRD Kabupaten Tegal. Tahun 2004 Fikri kembali mendapat kepercayaan dari Masyarakat untuk menjadi Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.  Berbekal pengalaman dalam birokrasi, tahun 2009 Fikri bahkan mendapatkan kepercayaan Masyarakat untuk duduk di kursi DPRD Provinsi dan di amanahi menjadi Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng hingga tahun 2014 ini.

Sempat Mencalonkan Menjadi Bupati Tegal

Dalam perkembangan karir politiknya, PKS melihat adanya kesempatan dalam perhelatan Pilkada Kabupaten Tegal. Oleh Karena itu, Fikri ditunjuk oleh PKS untuk bertarung dalam Pilkada untuk merebut hati masyarakat Kabupaten Tegal sebagai Calon Bupati Tegal. Walaupun akhirnya Fikri menempati posisi ke empat dengan perolehan suara 6,87% atau sekitar 45.563 suara.

“Dan saya sama sekali tidak ada niat pribadi untuk menjadi anggota DPR RI. Setelah kekalahan dalam Pilkada lalu harusnya membuat saya enggan menerima amanah dalam Pemilu Legislatif. Tapi itulah PKS, setiap kader harus selalu siap ketika diberi tugas dan saya sebagai kader siap dengan konsekuensi apapun”, jelas pria yang juga sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Jateng ini.

Berjanji Layani Masyarakat Seumur Hidup

Setelah dipastikan menjadi Caleg PKS untuk DPR RI, Fikri pun segera bergerak bersama timnya, mensosialisasikan dirinya ke tiga kabupaten. Beberapa perjalanan sosialisasi diakuinya cukup melelahkan, terkadang untuk menuju daerah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat pelosok Fikri harus menempuh jarak 4 jam perjalanan dengan menggunakan mobil pribadi.

Pada akhirnya, dengan perjuangan yang cukup berat, Fikri berhasil lolos ke senayan dengan suara terbanyak dari PKS. “Alhamdulillah saya masih dapat mendulang kiprah saya selama ini, saat saya menjadi anggota DPRD Kabupaten Tegal dan sekarang di tingkat Provinsi. Kiprah yang telah diberikan saat itu berguna sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan masyarakat,” jelas pria yang baru saja mendapatkan gelar The Best Legislator Award 2014 ini.

Dikatakan pria yang tinggal di Palebon, Semarang ini, pasca dirinya terpilih menjadi Aleg, pria tujuh anak ini siap mewujudkan potensi dan produk unggulan daerah yang banyak menopang pendapat daerah yang sekarang belum optimal. “Kapan maning yen orak sak iki, enyong pengen ngelayani Masyarakat selawase urip (Kapan lagi kalau tidak sekarang, saya ingin melayani masyarakat hingga akhir hidup saya. Red)”, pungkasnya.

Seperti diketahui, selain Fikri, tujuh nama lainnya yang akan menjadi wakil dari Dapil IX adalah Muhammad Prakosa dengan 75657 suara dan Damayanti Wisnu Putranti 67.650 suara (PDIP) , Bachrudin Nasori (PKB) dengan 81606 suara, Agung Widyantoro (Golkar) dengan 75577 suara. Suara lainnya dipastikan dimiliki oleh Mohanad Hekal 53.567 suara (Gerindra), Zainut Tauhid Sa'adi 28.433 suara (PPP), serta satu kursi PAN untuk caleg urut 1 Teguh Juwarno 54.963 suara. (DWI/tajuk.co)

Read More

Kejakgung Harus Periksa Jokowi Soal Korupsi Bus Transjakarta

JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) didesak menyelesaikan kasus mark up pengadaan bus Transjakarta. Total nilai proyek pengadaan 656 unit bus di Dinas Perhubungan Pemprov DKI itu sebesar Rp 1 triliun lebih.

Penyidik Kejagung diharapkan memanggil Gubernur DKI Jakarta Jokowi dan tidak ragu memeriksa mantan tim sukses (timses) Jokowi, Michael Bimo Putranto.

"Kami menuntut Kejagung memeriksa Jokowi dan Michael Bimo. Dua orang ini punya hubungan dekat karena Bimo salah satu timses Jokowi di Solo dan Jakarta," kata koordinator Perhimpunan Perjuangan Demokrasi Indonesia (PPDI Salim Mujahid Nusantara saat memimpin demo di depan gedung Kejagung, Kamis (8/5).

Menurut dia, PPDI telah mengirimkan sejumlah data ke Kejagung mengenai keterlibatan dua orang tersebut. Hanya, Salim enggan menyebut data yang diberikan kepada penyidik. "Kami duga ada kongkalikong antara Bimo dan Jokowi," kata Salim.

Dalam kasus ini, penyidik Pidana Khusus Kejagung telah menetapkan dua orang tersangka. Mereka adalah pejabat pembuat komitmen Drajat Adhyaksa dan ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi 1 Dinas Perhubungan DKI Jakarta Setyo Tuhu.

Pada hari ini, mantan kepala Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta, Udar Pristono juga diperiksa penyidik untuk kedua kalinya. Pemeriksaan pertama Udar dilakukan pada 7 April 2014 lalu. Saat itu, Udar diperiksa terkait serah terima bus baru yang belakang diketahui beberapa unit sudah karatan itu. (ROL)

Read More

HEBAT : Harga Bus Transjakarta Rp 1 Miliar di-Mark Up Jadi Rp 3 Miliar

WARTA KOTA - Dua orang tersangka kasus pengadaan dan peremajaan bus Transjakarta, yakni Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi 1 Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Setyo Tuhu, dan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Bus, Peremajaan Angkutan Umum Reguler dan Bus Transjakarta, R Drajat Adhyaksa, telah menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Rabu (07/05/2014).

Keduanya  ditetapkan dan berstatus tersangka itu diperiksa oleh tim penyidik Kejagung selama lebih dari delapan jam,  sejak pukul 10.00 WIB. Keduanya diperiksa secara intensif karena terbukti melakukan melakukan tindak pidana korupsi terkait pengadaan dan peremajaan armada bus Transjakarta senilai Rp 1,5 triliun di Dinas Perhubungan DKI Jakarta pada tahun anggaran 2013.

Terlihat lelah, kedua tersangka yang keluar didampingi oleh kuasa hukumnya itu  bungkam dan segera memasuki mobil Izusu Panther warna hitam bernomor polisi B 308 AAA yang segera meninggalkan lokasi.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Setia Untung Arimuladi mengatakan kalau keduanya diperiksa terkait pengadaan  bus Transjakarta yang seharusnya berharga Rp 1 miliar per unit menjadi Rp 3 miliar per unit.

Selain itu keduanya juga terbukti melakukan penggelembungan anggaran untuk peremajaan angkutan umum reguler senilai Rp 500 miliar oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta tahun anggaran 2013,

“Pemeriksaan ini termasuk dalam rangkaian pemberkasan kedua tersangka. Sehingga pelimpahan berkas dapat dilakukan secepatnya ke pengadilan,” jelasnya saat ditemui Wartakotalive.com di Kantor Kejagung, Rabu (07/05/2014).

Sementara itu, walau sudah terbukti dan ditetapkan sebagai tersangka, pihaknya pun belum melakukan penahanan. Dirinya mengatakan selain wewenang penahan diserahkan oleh tim penyidik, keduanya bersikap koperatif selama pemeriksaan berlangsung.

“Kita masih tunggu sampai pemeriksaan selesai. Selain itu, kewenangan (penahanan-red) ada pada tim penyidik," ujarnya.


*http://wartakota.tribunnews.com/2014/05/07/harga-bus-transjakarta-rp-1-miliar-di-mark-up-jadi-rp-3-miliar

Read More

Aktivis 98 Nyatakan Jangan Gampang Dikecoh, Umat Islam Malah Berhutang Pada Prabowo

Aktivis 98 yang juga Ketua Umun PB HMI 1999-2001, Fakhrudin, mengatakan sebaiknya umat Islam tidak gampang terprovokasi gencarnya pemberitaan yang menyudutkan capres dari Gerindra, Prabowo Subianto. Bagaimanapun ada peran besar Prabowo saat militer Indonesia cenderung anti-Islam.

“Jangan gampang dikecoh,” kata Fakhrudin dalam pembicaraan telepon. Menurut dia, umat Islam Indonesia sejatinya berutang budi kepada Prabowo. “Prabowo adalah prajurit yang secara terbuka berani berhadapan dengan faksi militer yang fasis dan anti Islam, di bawah mendiang Benny Moerdani.”

Prabowo-lah, kata Fakhrudin, yang berani mengambil risiko di saat kelompok Moerdani tengah kuat-kuatnya. “Dia tak rela umat Islam terus dikorbankan demi kepentingan politik mereka,” kata dia.

Berkenaan dengan penculikan sejumlah aktivis, Fakhrudin juga yakin segala sesuatu harus dilihat dalam kontek kekuasaan saat itu. “Ada dua faktor; pertama karena pesanan rezim yang berkuasa, kedua karena adanya pertarungan di elite militer. Jadi faksionalisasi di internal militer menjadi pemicu untuk saling mendiskeditkan sesama mereka.”

Keyakinan Fakhrudin bahwa isu HAM sudah jadi sekadar dagangan politik, karena waktu Megawati berkuasa, toh soal itu tak dimasalahkan. Ia menilai, mungkin karena Megawati pun tak lepas dari kedekatan dengan militer. Sayangnya, kata dia, Megawati lebih akomodatif kepada sayap militer yang anti-Islam. “Lihat figur-figur tentara yang di lingkaran Mega. Hampir sebagian besar loyalis Beny ada di sana. Ini menunjukkan bahwa PDIP kurang sensitif terhadap perasaan ummat Islam,” kata dia.

Menurutnya, kalau Megawati konsisten dengan penegakan HAM, kenapa dia tidak tampil untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM saat mendapat mandat dari rakyat. “Jangankan pelanggaran HAM, penculikan, kasus priuk, tragedi lampung, kejadian di Aceh dan lain lain, kasus 27 Juli saja dia tidak bisa selesaikan dengan tuntas.” (suaranews)

Read More

PKS: Koalisi 'Tenda Besar' Gerindra Segera Terbentuk

Ratusan ribu kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

A+ | Reset | A-

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Majelis Syuro PKS, Refrizal, mengungkapkan koalisi tenda besar yang selama ini tengah dibangun oleh Partai Gerindra untuk mengusung Prabowo Subianto sebagai capres sedikitnya akan diperkuat enam partai politik.

"Insya Allah segera terbentuk koalisi PKS, Gerindra, Golkar dan Hanura serta bisa juga tambah PPP dan PAN," kata Refrizal melalui keterangan tertulis kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan koalisi itu hampir bisa dipastikan dan tidak akan berubah-ubah lagi. PKS bersama koalisi tenda besar itu siap berjuang untuk memenangkan Pilpres 2014.

Menurut dia, bagi PKS yang terpenting adalah adanya semangat kebersamaan membangun bangsa dan negara.

"Bila koalisi tersebut ditakdirkan menang dalam pilpres, maka akan sama-sama memerintah,'' katanya. ''Bila takdirnya kalah, sama-sama oposisi. Tetapi, kami PKS akan berjuang untuk menang." (ROL)

Read More

Adang Daradjatun Lolos Dari Dapil "Neraka"

PKS Bangilan - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah mengesahkan perolehan suara di daerah pemilihan DKI Jakarta III, meski pada awalnya mendapat penolakan dari saksi partai Hanura. Dapil DKI Jakarta III, dikenal dengan dapil "neraka" lantaran di dalamnya terdapat sejumlah tokoh nasional kenamaan seperti Tantowi Yahya, Effendi Simbolon, dan Marzuki Alie. Berdasarkan data rekapitulasi, caleg PKS Adang Daradjatun berhasil meraih  kursi untuk DPR RI dengan perolehan sebesar 27.164 suara.

Jumlah suara sah sebanyak 1.742.147 sedangkan suara tidak sah mencapai 141.524 dengan total keseluruhan 1.883.671 suara. Untuk dapat mengetahui jumlah kursi yang diperoleh partai, maka diketahui dengan cara jumlag suara sah sebanyak 1.742.147 dibagi jumlah kursi yakni 8, sehingga memperoleh hasil bilangan pembagi pemilih (BPP) sebesar 217.768.

Berikut hasil keseluruhan suara partai dan caleg di Dapil DKI III:

1. Partai NasDem suara partai 35.674
1. Ahmad Sahroni 60.683 suara,
2. Ulung Rusman 9.398 suara,
3. Jane Shalimar 2.663 suara,
4. Mahendra Tarigan 3.801 suara,
5. Yusherman 1.547 suara,
6. Mulfida Muchtar 1.686 suara,
7. Sri Nurmanti, 2.801 suara,
8. Ami Verita 894 suara. Total suara 119.147.

2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) suara partai 31.898
1. A Soegeng 6.142 suara,
2. Suyapto Pandyawasesa 5.000 suara,
3. Lina Adlina 2.902 suara,
4. M Sunarto 5.338 suara,
5. Sudarman Lim 1.531 suara,
6. Windi Damayanti Rahayu 1.209 suara,
7. Adam Gllen Dolly 716 suara,
8. Heri Kartika 582 suara. Total suara 55.318

3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) suara partai 46.106,
1. Achmad Rilyadi 26.037 suara,
2. Adang Daradjatun 27.164 suara,
3. Wirianingsih 15.736 suara,
4. Muhammad Idrus 16.642 suara,
5. Hasan Kiat 2.447 suara,
6. Solikhah 4.267 suara. Total suara 138.399

4. PDI Perjuangan suara partai 266.779
1. Effendi MS Simbolon 89.028 suara,
2. Darmadi Durianto 52.861 suara,
3. S F Agustiani Tio Fridelina Sitorus 10.600 suara,
4. Richard Sam Bera 36.984 suara,
5. Srihastuti 15.239 suara,
6. Fadjar Panjaitan 34.644 suara,
7. Charles Honoris 96.842 suara,
8. Risa Binekawati 12.248 suara. Total suara 615.225

5. Partai Golkar suara partai 39.618
1. Tantowi Yahya 45.507 suara,
2. Ade Surapriatna 13.867 suara,
3. Sri Woerjaningsih 4.911 suara,
4. Arman Amir 2.498 suara,
5. Badaruddin Andi Picunang 4.384 suara,
6. Betty Parede 859 suara,
7. Tintin Surtini 947 suara,
8. Ivan Doly Gultom 30.462 suara. Total suara 143.048

6. Partai Gerindra suara partai 89.692
1. Aryo PS Djojohadikusumo 53.268 suara
2. MS Ralie Siregar 6.375 suara,
3. Dahlia Bachtiar 19.585 suara,
4. Eddie Kusuma 11.873 suara,
5. Hendrik Joe Ruru 4.161 suara,
6. Nur Indra Yani 10.893 suara,
7. Marini Kusnadi 2.594 suara,
8. Abdul Salim Hutajulu 2.935 suara. Total suara 201.376

7. Partai Demokrat suara partai 40.356
1. Marzuki Alie 25.897 suara,
2. Vera Febyanthy 10.106 suara,
3. Panangian Simanungkalit 2.317 suara,
4. Muhammad Farhat Abbas 3.032 suara,
5. Mexicana Leo Hananto Wibowo 1.647 suara, 6. Agatha A Lidyawati Rafli 1.243 suara, 7. Andi Nurpati 6.031 suara, 8. Julianto Hendro Cahyono 1.616 suara. Total suara 92.272

8. Partai Amanat Nasional (PAN) suara partai 19.135
1. Didi Supriyanto 12.623 suara,
2. Raslinna Rasidin 7.078 suara,
3. Ida Royani 15.914 suara,
4. Bangun Tangke Padang 2.570 suara,
5. Ranti W Janis 790 suara, 6. Iqbal Farabi 1.332 suara,
7. Yosep Pagar Fernando Sibarani 436 suara,
8. Jeremy Thomas 2.268 suara. Total suara 62.146

9.Partai Persatuan Pembangunan (PPP) suara partai 53.181
1. Achmad Dinyati Natakusumah 68.353 suara,
2. Abdul Aziz 31.937 suara,
3. Nuraini 13.157 suara,
4. Nasrullah 3.542 suara,
5. Ison Basyuni 1.432 suara,
6. Fillvhiena Andalusia Faisol 379 suara,
7. Nurlan 716 suara,
8. Kantjama Indrishwari S 739 suara. Total suara 173.436

10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) suara partai 56.744
1. Karna Brata Lesmana 19.374 suara,
2. Harjadinata 10.927 suara,
3. Dewi Andriani Arma 7.644 suara,
4. Sarbini 3.937 suara,
5. David 4.686 suara,
6. Yayah Yarotul Salamah 4.635 suara,
7. Carrel Ticualu 6.177 suara,
8. Debora Debby Wage 3.040 suara. Total suara 117.164

14. Partai Bulan Bintang (PBB) suara partai 7.335 suara
1. Muhammad Gatot Saptono 4.016 suara,
2. Zenudin 1.426 suara,
3. Ummul Barqi 929 suara,
4. Agus Handoko Damanhuri AM 764 suara,
5. Nurlaila 1.006 suara,
6. Sri Suyatni 423 suara,
7. Auza Djamil Hakim 498 suara. Total suara 16.820

15. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) suara partai 3.618 suara
1. Surya Chandra Salim 1.320 suara,
2. Bea Larasati Iskandar 291 suara,
3. Riezky Aprilia 447 suara,
4. Retna R Situmorang 844 suara,
5. Syafruddin 298 suara,
6. Upa Labuhari 435 suara,
7. Sandjaja Darmawan 304 suara,
8. Meliana Pancarani 283 suara. Total suara 7.940

[okz/dm/pksnongsa.org]

Read More

Aher Selamat Dari Kecelakaan Saat Menuju Cirebon

PKSBangilan,  Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, mengalami kecelakaan di Plered saat dalam perjalanan menuju Cirebon (Rabu, 7/5). Insiden kecil tersebut mengakibatkan mobil Alphard warna hitam bernomor polisi D 1001 PN yang ditumpangi Aher bersama istrinya Netty Heryawan mengalami penyok bodi belakang karena terlibat tabrakan.

Rombongan Gubernur yang hendak mengikuti acara Bina Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di Lapangan Kejaksan, Kota Cirebon tengah meluncur di jalanan menuju Cirebon tersebut sekitar pukul 09.15. Tiba-tiba mobil patroli pengawal (Patwal) polisi di depan mobil gubernur berhenti mendadak.

Supir Aher masih bisa sigap hingga tidak menabrak belakang mobil sedan polisi tersebut. Tapi, mobil dinas Toyota Fortuner yang biasa ditumpangi Netty tidak bisa mengerem sekaligus. Beruntung tabrak belakang ini tidak menyebabkan kerusakan parah. Bemper belakang Alphard lecet-lecet, sementara pintu bagasi dan nomer polisi penyok. Fortuner sendiri hanya mengalami baret di bemper depan.

Meski mengalami insiden, rombongan tetap melanjutkan ke tempat acara. Aher sendiri sebelum ke lokasi menyempatkan diri ke rumah dinas Wali Kota Cirebon Ano Sutrisno untuk selanjutnya menumpang bus ke lapangan pukul 10.00.

Saat ini, mobil tersebut masih dipakai Aher untuk melanjutkan perjalanan ke sejumlah acara di Cirebon. (rmol/pkssumut)

Read More

Yudy Kotouky, Caleg PKS Putra Asli Papua yang Menorehkan Sejarah ke Senayan

PAPUA - Partai Keadilan Sejahtera memastikan satu kursi DPR RI dari Papua. Hasil Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua, Rabu (7/5) menetapkan PKS memperoleh 159.000 suara dan berhak atas satu dari 10 kursi di Dapil Papua.

Hal ini untuk pertama kalinya sepanjang Pemilu di era reformasi PKS memperoleh satu kursi dari Papua. Dan satu kursi dari Dapil Papua tersebut diperoleh atas nama Yudi Kotouky.

Dengan demikian anggota DPR RI dari PKS akan merata dari Aceh di Barat sampai Papua di ujung timur Indonesia.

"Alhamdulillah, wakil PKS yang merata dari berbagai provinsi. Ini akan memudahkan PKS menyerap aspirasi dan keinginan rakyat. PKS akan semakin dekat dengan rakyat di seluruh Indonesia," kata Ketua Fraksi PKS DPR Hidayat Nur Wahid, Rabu (7/5) di Jakarta. 

Selain memperoleh satu kursi DPR PKS juga menempakan tiga wakilnya di DPRD Papua dan 64 wakil  di DPRD tingkat kabupaten/kota di provinsi paling timur Indonesia tersebut. 

“Kinerja PKS di Papua sangat memuaskan dalam mewujudkan kursi DPR dari Papua yang diinginkan sejak lama. Soliditas di internal PKS membuat seluruh kader dapat bekerja dengan lancar dan enjoy. Papua adalah etalase di Indonesia timur, kami bersyukur dapat pecah telur di sini," ungkap Ketua Wilayah Dakwah Indonesia Timur Aidil Hereyana mengomentari perolehan kursi pertama PKS untuk DPR RI dari Papua. 

Profil Singkat

Berikut adalah profil singkat Yudy Kotouky, putra asli Papua,  Caleg PKS periode 2014-2009 dari daerah pemilihan Papua.

Nama Lengkap:
Muhammad Yudy Kotouky

Suku:
Mee (Pegunungan Barat Papua)

Tempat Tanggal Lahir:
Papua, 12 Juli 1974

Dapil Pemilihan: 
Asmat, Biak Numfor, Boven Digul, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura, Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen, Kota Jayapura, Lanny Jaya, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke, Mimika, Nabire, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Sarmi, Supiori, Tolikara, Waropen, Yahukimo, Yalimo.

Pengalaman Organisasi:
1. Dewan Pembina Masyarakat Muallaf, Kab. Dogiyai
2. Dewan Pendiri Pondok Pesantren Assaptia, Kab. Nabire
3. YPI Muslim Papua

Prestasi:
Keberhasilan Organisasi Pembinaan Anak Yatim Piatu Asal Papua Dari Dirjen Bansos Kementerian Sosial


(abuhuz/pkssumut/tajuk.co/pkspiyungan)

Read More

Hidayat: Deklarasi Koalisi Pekan Ini

JAKARTA - Satu per satu partai politik mulai menunjukkan kecenderungan arah koalisi menghadapi pilpres 9 Juli nanti. Kemarin (7/5) sejumlah elite PKS kompak mengungkapkan bahwa partainya semakin merapat ke Partai Gerindra.

Anggota Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid menyatakan, berdasar perkembangan komunikasi politik yang telah dilakukan, Gerindra 99 persen menyetujui platform dan agenda PKS untuk Indonesia ke depan.

"Mudah-mudahan minggu ini bisa dideklarasikan," kata Hidayat di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (7/5).

Dia menegaskan, mitra koalisi PKS harus memperhatikan isu-isu tertentu. Di antaranya, isu perlindungan anak, kontrak karya perusahaan internasional, dan menjadikan Indonesia ke depan lebih baik. "Sebab, rakyat sudah muak dengan hanya bagi-bagi kekuasaan," bebernya.

Menyangkut isu HAM yang kerap dialamatkan ke Prabowo Subianto sebagai capres yang siap diusung Gerindra, Hidayat menyatakan, poin tersebut termasuk yang diklarifikasi langsung kepada yang bersangkutan.

Mantan presiden PKS itu menegaskan, kasus penculikan aktivis pada masa awal reformasi lalu sudah dipertanggungjawabkan. Yaitu, dengan adanya peradilan militer kepada sejumlah perwira militer. Prabowo pun akhirnya dicopot dari jabatannya sebagai panglima Komando Strategi Angkatan Darat.

Meski demikian, ketua fraksi PKS itu juga merasa ada nuansa politis di balik pemunculan isu tersebut. Dia menyindir tentang tidak munculnya secara masif isu yang sama ketika Prabowo maju sebagai cawapres Megawati Soekarnoputri pada Pilpres 2009. "Saat itu PDIP kan Megawati (yang) menggandeng Prabowo, nggak dipermasalahkan tuh. Tidak ada juga yang menganulir," katanya.

Lalu, bagaimana wacana koalisi keempat bersama Partai Demokrat? Hidayat mengungkapkan, sebagai partai yang merupakan bagian koalisi pemerintahan bersama partai yang dikomandani Susilo Bambang Yudhoyono tersebut pada periode 2004-2009 dan 2009-2014, PKS tentu juga telah menjalin komunikasi. Namun, lanjut dia, Demokrat hingga saat ini masih memiliki keterbatasan manuver karena punya PR konvensi capres yang baru segera diselesaikan. "Apa pun itu, kita tidak bisa menunggu dan melewatkan potensi positif," ujarnya.

Dia lantas menjelaskan bahwa peta koalisi sudah dapat dilihat setelah rekapitulasi suara di KPU yang seharusnya diumumkan 9 Mei 2014. Di sisi lain, Demokrat diperkirakan baru mengumumkan pemenang konvensi sekitar pertengahan Mei. "Kami PKS tidak mau grusa-grusu. Kami serius melihat perkembangan yang ada. Tapi, ya sulit menunggu yang lain. Peta koalisi sudah terbayang," tandasnya.

Partai Gerindra berencana melakukan koalisi tenda besar. Selain PKS, Partai Gerindra melakukan pendekatan ke Partai Golkar, PAN, Partai Hanura, dan PPP.

Terpisah, Wasekjen DPP PKS Fahri Hamzah juga menegaskan bahwa partainya memang sudah semakin dekat berkoalisi dengan partai berlambang kepala burung Garuda tersebut. Dia menyatakan, partainya merasa nyaman berkoalisi dengan Gerindra lebih karena figur Prabowo.

"Beliau (Prabowo, Red) berpikiran maju dan cepat. Saya sebel dengan orang yang enggak jelas. Prabowo tidak seperti itu. Prabowo tak pakai topeng, riil, tidak diputar-puter," kata Fahri.

Dia menambahkan, PKS juga merasa dekat dengan Prabowo karena keterbukaan yang bersangkutan dalam mengajak partainya membicarakan koalisi dan sejumlah masalah lain.

"Enaknya dengan Prabowo, segalanya dimusyawarahkan, diletakkan di atas meja, dan dibicarakan bersama-sama dan dengan baik-baik. Ini bagus untuk pemerintahan ke depan karena bisa membahas kompleksitas negara," tandasnya. (dyn/c2/jppn)

Read More

Capres Kurang Ajar, Jokowi dan Timses Atur KH Maimoen Zubair, SBY Saja Tak Berani

KH Maimoen Zubair dan Muhammad Kanzul Firdaus

Salah satu satu murid KH Maimoen Zubair bernama Muhammad Kanzul Firdaus mengungkapkan kekecewaannya terhadap kedatangan bakal calon presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama tim suksesnya di Pondok Pesantren Al Anwar, Sarang, Rembang.

"Jokowi dan rombongannya meninggalkan kesan kurang simpatik saat bertamu ke KH.Maimoen Zubair," tulis Kanzul di akun Facebook-nya, Selasa (6/5).

Sebagaimana diberitakan media, Jokowi menyambangi pondok pesantren Al Anwar 1, Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Minggu (4/5/2014). Jokowi menemui pengasuh Pondok Pesantren Al Anwar Kyai Maimun Zubair (Mbah Mun) yang juga Ketua Majelis Syariah DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Menurut Kanzul, tim sukses Jokowi mengatur tempat duduk KH Maimoen Zubair. "Seperti mengatur ngatur posisi duduk Mbah Moen, dan lain-lain. Bahkan seorang SBY-pun dalam protokoler kepresidenan tidak mengatur seperti itu saat bertamu ke Mbah Moen," ungkap Kanzul.

Selain itu, Kanzul juga mengungkapkan Jokowi memaksa KH Maimoen Zubair agar Jokowi bisa shalat di ruangannya ulama yang disegani di kalangan nahdliyin itu. "Juga maksa minta tempat sholat khusus. Meski tuan rumah sudah menyediakan musholla," papar Kanzul.

Kata Kanzul, kelakukan Jokowi dan tim suksesnya sudah melecehkan seorang ulama besar KH Maimoen Zubair. "Belum jadi Presiden tapi perlakuannya sangat tidak bisa menjaga kehormatan ulama," pungkas Kanzul. (petikan.com)

NB: Itulah pengakuan murid dan orang dekat KH Maimoen Zubair yang tahu persis kondisi sebenarnya. Coba bandingkan dengan pemberitaan media yang bertolak belakang. (Cuma Jokowi yang Diizinkan Salat di Kamar Maimun Zubair - Tribunnews)


Putra KH Maimoen Zubair Tegaskan Tolak Jokowi 

KH Maimoen Zubair dan Putranya Gus Najih

Putra pengasuh Pondok Pesantren Al Anwar, Sarang Rembang KH Maimoen Zubair, KH Muhammad Najib MZ secara tegas menolak bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Joko Widodo atau Jokowi.

"Saya menolak adanya pergerakan para elite politik PPP yang mewacanakan PPP berkoalisi dengan PDIP yang mengusung Jokowi sebagai capres," ungkap Kiai Najih dalam keterangannya, Kamis (1/5).

Menurut Gus Najih, panggilan akrabnya, tidak rela PPP berkoaliasi dengan partai kaum abangan yang anti Islam. "Sebagai satu-satunya Partai Islam yang masih konsis, platform PPP jelas berbeda dengan ideologi dan platform PDIP," ungkapnya.

Gus Najih mengutarakan, PPP sangat gigih menolak aliran-aliran sesat di Indonesia, memperjuangkan RUU Pornoaksi-Pornografi, UU Pendidikan dan UU lainnya yang berbau Islami.

"Sementara PDIP adalah partai yang anti Islam. Hal itu dibuktikan dari berbagai produk legislasi Islami yang coba dijegal oleh PDIP. Semua RUU yang diajukan PPP ke DPR dan berbau Islami pasti PDI menolaknya," tegas Gus Najih.

Gus Najih mencontohkan sikap anti Islam PDIP seperti UU Pendidikan mereka walk out, UU Bank Syariah, UU Ekonomi Syariah mereka tidak setuju, UU Pornografi juga mereka tidak setuju. Nah, sekarang UU Jaminan Produk Halal untuk makanan dan obat-obatan mereka juga tidak setuju.

"Selain itu, dalam pemilu 2014 lalu, PDI-P memasang 52% caleg non Muslim dalam Daftar Caleg Tetap-nya. PDI-P sendiri sebenarnya merupakan fusi dari partai Nasionalis dan partai Kristen seperti IPKI, PNI, Murba, Partai Katolik, dan Parkindo (Partai Kristen Indonesia)," papar Gus Najih.

Selain itu, Gus Najih mengutarakan, pencapresan Jokowi tidak didukung oleh prestasi, kinerja, dan hasil positif. Dalam pertarungan pilpres nanti, pasti rakyat akan melihat hasil kerja, bukan pencitraan.

Lanjutnya, sebagai partai Islam, harusnya PPP merasa hina, berkoalisi dengan partai yang anti Islam, mendukung capres yang menjadi boneka Barat-Zionis-mafia China, ataukah hanya demi uang.

"Para elite politik itu telah mengkhianati amanat para sesepuh pendiri PPP dengan menggadaikan ideologi PPP?" tanya Gus Najih.

*sumber: petikan.com

Read More

Prabowo Berjasa di Era Militer Anti-Islam

Jakarta - Aktivis 98 yang juga Ketua Umun PB HMI 1999-2001, Fakhrudin, mengatakan sebaiknya umat Islam tidak gampang terprovokasi gencarnya pemberitaan yang menyudutkan capres dari Gerindra, Prabowo Subianto. Bagaimanapun ada peran besar Prabowo saat militer Indonesia cenderung anti-Islam.

“Jangan gampang dikecoh,” kata Fakhrudin dalam pembicaraan telepon dengan Inilahcom. Menurut dia, umat Islam Indonesia sejatinya berutang budi kepada Prabowo. “Prabowo adalah prajurit yang secara terbuka berani berhadapan dengan faksi militer yang fasis dan anti Islam, di bawah mendiang Benny Moerdani.”

Prabowo-lah, kata Fakhrudin, yang berani mengambil risiko di saat kelompok Moerdani tengah kuat-kuatnya. “Dia tak rela umat Islam terus dikorbankan demi kepentingan politik mereka,” kata dia.

Berkenaan dengan penculikan sejumlah aktivis, Fakhrudin juga yakin segala sesuatu harus dilihat dalam kontek kekuasaan saat itu. “Ada dua faktor; pertama karena pesanan rezim yang berkuasa, kedua karena adanya pertarungan di elite militer. Jadi faksionalisasi di internal militer menjadi pemicu untuk saling mendiskeditkan sesama mereka.”

Keyakinan Fakhrudin bahwa isu HAM sudah jadi sekadar dagangan politik, karena waktu Megawati berkuasa, toh soal itu tak dimasalahkan. Ia menilai, mungkin karena Megawati pun tak lepas dari kedekatan dengan militer. Sayangnya, kata dia, Megawati lebih akomodatif kepada sayap militer yang anti-Islam. “Lihat figur-figur tentara yang di lingkaran Mega. Hampir sebagian besar loyalis Beny ada di sana. Ini menunjukkan bahwa PDIP kurang sensitif terhadap perasaan ummat Islam,” kata dia.

Menurutnya, kalau Megawati konsisten dengan penegakan HAM, kenapa dia tidak tampil untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM saat mendapat mandat dari rakyat. “Jangankan pelanggaran HAM, penculikan, kasus priuk, tragedi lampung, kejadian di Aceh dan lain lain, kasus 27 Juli saja dia tidak bisa selesaikan dengan tuntas.” [dsy/inilah]

Read More

Fahri Hamzah: "Silakan Bully Saya"

Twit @Fahrihamzah
(7/5/2014)

Insya Allah saya janji gak akan block akun pengkritik. Kritik Anda gizi bagi akal dan jiwa saya. #PerluKritikSaya

Bantulah saya dengan kritik. Termasuk jika Anda lakukan dengan tidak sopan. No problem. #PerluKritikSaya

Mengkritik saya tak ada resikonya bahkan saya akan mendoakan agar Anda dapat pahala kebaikan. #PerluKritikSaya

Yang mau Bully saya ayo kemari....mumpung gratis...hehe...#PerluKritikSaya

Di Bully itu, lebih ringan dari gigitan semut....malah kadang mengharukan....coba deh.. #PerluKritikSaya

Manusia sama saja di depan Tuhan, jangan terpukau oleh gelar dan kedudukan. #PerluKritikSaya

Orang-orang yang mengaku suci itu di dalam perutnya banyak kotoran busuk. Maka rendah hati lebih baik. #PerluKritikSaya

Tapi rendah hati tidak terkait lemahnya suara. Hati-hati dengan yang begini. Kita sering tertipu. #PerluKritikSaya

Hati-hati dengan yang bersuara lemah tapi tinggi hati. #PerluKritikSaya

Bantu saya mencari Presiden yang asli. Asli karena tidak memakai topeng. #PerluKritikSaya

Jangan biarkan kemunafikan menutup wajah asli Presiden Republik Indonesia 2014-2019. #PerluKritikSaya

Jangan biarkan sesal berulang. Masih ingatkan? #PerluKritikSaya

Itulah saya, sya mohon maaf karena tak bisa bicara meter-muter. Kalau itu dosa, Ini dosa bawaan. #PerluKritikSaya

Saya akui saya bersuara keras tapi dari kecil saya diajarkan membedakan "sombong" dan "suara keras".#PerluKritikSaya

Saya takut menjadi sombong, angkuh, tinggi hati, congkak dan sejenisnya. #PerluKritikSaya

Karena kata AL-Qur'an, kalau kesombongan ada sebesar atom dalam hati, kita takkan mencium bau surga. #PerluKritikSaya

Padahal surga dapat dicium dari jarak yang jauh. #PerluKritikSaya

Dan sombong itu memiliki 2 ciri: menghina manusia dan menolak kebenaran. #PerluKritikSaya

Saya minta maaf kalau ada yang merasa terhina. Padahal saya hanya jalankan aspirasi publik. #PerluKritikSaya

Artinya, kalau bukan pejabat publik, buat apa saya mengkritik Anda? Atau jagoan Anda? #PerluKritikSaya

Kritik yang saya lakukan adalah kepada pejabat atau lembaga yang pakai APBN. #PerluKritikSaya

Kalau ada yang terhina. Saya tetap minta maaf sebagai pribadi tapi sy akan kejar Anda sebagai pejabat negara. #PerluKritikSaya

Lalu, kesombongan juga jika menolak kebenaran dan kebenaran itu datangnya dari Tuhan. #PerluKritikSaya

Jika Anda benar, meski kita berbeda agama atau suku atau golongan, saya jamin akan membela Anda. #PerluKritikSaya

Jika Anda salah, saya akan salahkan Anda, meski Anda adalah anak saya. Darah daging sendiri. #PerluKritikSaya

Prinsip ini yang saya pegang. Dan saya sudah yakin dengannya. #PerluKritikSaya

Memang saya tahu, politik adalah tempat paling sulit memelihara prinsip sebab politik itu kompromi. #PerluKritikSaya

Tapi, lebih baik berprinsip dalam politik daripada politik menjadi ajang transaksi kepentingan semata. #PerluKritikSaya

Jika demikian, mari kita terus mencoba. Saling membantu. #PerluKritikSaya

Kritik lah saya dengan cara yang paling Anda sukai. Jika ada kebenaran pasti akan saya miliki. #PerluKritikSaya

Hikmah adalah milik kami, akan aku terima dari manapun datangnya. #PerluKritikSaya

Inilah ikhtiar saya menjadi bangsa yang asli. Kepalsuan harus kita lawan.#PerluKritikSaya

Ya Allah ya Tuhan kami, bantulah bangsa kami. Amiin.. #PerluKritikSaya

Read More

Koalisi Gerindra-PKS Hampir Pasti Diresmikan

JAKARTA -- Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Suhardi mengungkapkan koalisi Partai Gerindra dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah hampir diresmikan.

"Semoga penjajakan yang dilakukan berjalan lancar, nanti kalau sudah selesai dan sepakat, kami akan segera deklarasikan koalisi yang telah terbentuk," kata Suhardi kepada Bisnis di Jakarta, Rabu (7/5/2014).

Menurutnya, PKS dapat menjadi rekan koalisi yang baik bagi Partai Gerindra, pasalnya PKS memiliki platform yang sama dengan Partai Gerindra.

"PKS sama-sama memiliki program ekonomi kerakyatan, dan sama-sama ingin menjadikan rakyat yang adil, makmur, dan sejahtera," ujarnya.

Seperti diketahui, Anggota Majelis Syuro PKS Refrizal mengatakan hubungan PKS dan Gerindra telah mendekati kepada kesepakatan untuk berkoalisi.

Refrizal mengungkapkan bakal ada 6 parpol yang akan mendukung pencapresan Prabowo Subianto pada Pilpres 2014.

"Insya Allah akan terbentuk koalisi PKS, Gerindra, Golkar dan Hanura, serta bisa juga ditambah PPP dan PAN," kata Refrizal. (bisnis.com)

Read More