Soal Sampah, Ahok Jangan Setengah Hati

Jakarta (9/11) - Masalah pengelolaan sampah yang dihadapi Pemprov DKI Jakarta menjadi sorotan publik karena pertikaian antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dengan pihak pengelola Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat.
Anggota DPRD DKI Jakarta Bidang Pembangunan, Rois Hadayana Syaugie menyoroti masalah mendasar ini. Dirinya mengatakan, masalah pengelolaan sampah sudah berlangsung lama dan Pemprov DKI Jakarta belum serius dalam pengelolaanya. Dengan kata lain Pemprov DKI Jakarta masih terlihat setengah hati.
Rois juga mengungkapkan bahwa program Intermediete Treatment Facility (ITF) untuk mengelola sampah Jakarta hingga saat ini belum terealisasi.
“Jakarta seharusnya sudah punya ITF tapi selama ini belum bisa dibangun, ini namanya tidak serius,” ujar politisi PKS asal daerah pemilihan Jakarta Barat, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (9/11).
Berlimpahnya sampah di Jakarta, masih menurut Rois, seharusnya bisa menjadi potensi bukannya masalah, seperti halnya yang telah dilakukan Jepang dalam pengelolaan sampah.
“Jakarta bisa belajar dari Jepang yang pengelolaan sampahnya recycle oriented, jadi sampah itu dianggap sebagai sumber daya yang bisa didaur ulang bukan sebagai masalah tapi potensi,” ujar pria yang juga Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta ini.
Rois menambahkan terkait masalah perseteruan antara Gubernur DKI Jakarta dan pihak pengelola Bantar Gebang sebaiknya diselesaikan dengan duduk bersama dan mengedepankan dialog tanpa harus menimbulkan kebisingan.
“Masalah Gubernur Ahok dan pengelola Bantar Gebang bisa dilakukan dengan baik, duduk bersama dan berdialog untuk mencari solusi, saya rasa lebih efektif dan tidak perlu ada kebisingan,” pungkasnya.
Keterangan Foto: Anggota DPRD DKI Jakarta Bidang Pembangunan, Rois Hadayana Syaugie.Sumber : pks.or.id

Read More

Politisi PKS: Empat Pilar itu Warisan Para Pahlawan Kita

SURABAYA (9/11) - Indonesia sudah berdiri tegak selama 70 tahun. Namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui Empat Pilar Kebangsaan sebagai peninggalan para pahlawan pendiri bangsa Indonesia.
"Inilah mengapa Empat Pilar terus disosialisasikan kepada masyarakat. Masih banyak yang belum tahu apalagi paham. Masih banyak yang tidak tahu kalau Empat Pilar negara kita merupakan hasil perjuangan para pahlawan yang harus kita pelihara dan pertahankan," ujar Anggota FPKS MPR RI Sigit Sosiantomo.
Hal itu disampaikan Sigit saat memberikan sosialisasi Empat Pilar MPR yaitu NKRI, UUD NRI 1945, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika, kepada sekitar 150 warga masyarakat Kelurahan Karangan, Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.
Sigit mengatakan, keempat pilar tersebut merupakan jati diri bangsa Indonesia yang proses perumusannya memerlukan waktu hingga akhirnya negara ini lahir tahun 1945. Dia mencontohkan pilar Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
Menurut Anggota Komisi V DPR ini, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika berhasil digali para pahlawan pendiri bangsa dari khazanah Indonesia di era Nusantara. Dengan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, bangsa dan negara yang terdiri dari beraneka macam budaya dan suku bangsa ini dapat tegak berdiri. Dengan Pancasila juga, Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan.
"Begitupun dengan UUD 1945 dan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dua pilar ini barhasil dirumuskan para pahlawan kita sebagai identitas bangsa dan negara," ucapnya.
Oleh karena itu, Sigit mengatakan, masyarakat harus memahami empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah situasi dunia yang dinamis dan berubah begitu cepat. Banyak tantangan yang akan dihadapi Indonesia di masa mendatang.
"Dengan komitmen memegang teguh empat pilar ini, bangsa ini akan mampu menghadapi berbagai tantangan yang akan dihadapi di masa mendatang dengan baik," imbuh Sigit.
Keterangan Foto: Anggota FPKS MPR RI Sigit Sosiantomo. (RPF)
Sumber: pks.or.id

Read More

Aher: Tingkatkan Penetrasi Media Massa Lokal

BANDUNG (9/11) - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan (Aher) meminta media massa lokal di Jabar meningkatkan penetrasi dan pengaruhnya.
Hal tersebut, kata dia, akan didorong dengan tiga cara. Pertama, Pemprov Jabar akan berkoordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk meminta ketetapan biro iklan dan pemasang iklan, mengalokasikan 20% anggarannya untuk media massa lokal di Jabar.
Kedua, Pemprov Jabar akan berkoordinasi dengan KPI Daerah untuk perluasan daya siar televisi lokal terbagi dalam dua zona dengan cakupan minimal separuh Provinsi Jawa Barat.
"Ketiga, kami minta media massa lokal Jawa Barat agar makin besar di tataran nasional. Saya tidak rela jika Sunda sebagai etnis terbesar kedua di Indonesia, tapi tidak punya media massa yang besar dan profesional," katanya di Bandung, Senin (9/11) dalam Tasyakur bin Ni'mat ke-16 Galamedia dan Media Visit ke Bandung TV.
Menurut Aher, Jawa Barat saat ini memang memiliki kuantitas media massa terbanyak di Indonesia. Terutama jumlah TV lokal dan radio, yang kepemilikan frekuensi dan izin siarannya adalah yang terbesar di Indonesia.
Data dari KPID Jawa Barat, hingga semester I 2015, terdapat radio frekuensi FM sebanyak 311 kanal. Dari jumlah tersebut, telah beroperasi 221 Radio FM, 12 Radio AM, 13 radio publik lokal, radio komunitas berizin 141, serta radio komunitas yang segera berizin 152. Jadi, totalnya hampir 500 radio. Sementara televisi, terdapat alokasi 44 tv lokal, 1 tv publik, 4 tv komunitas, dan 12 tv berlangganan.
"Hanya yang perlu ditekankan adalah asupan promosinya masih belum begitu baik, aspek bisnisnya harus ditingkatkan. Karena itulah, tolong kasih masukan ke saya dari sisi legal dan teknis, bagaimana caranya agar pemasang iklan di Jakarta bisa terkena kewajiban pasang iklan TV lokal 20%," katanya.
Penetrasi media lokal, terutama TV, juga diminta diperluas karena mayoritas sekarang masih bersifat regional dengan cakupan dua-kota saja, sehingga penyebaran bersifat terbatas.
"Minimal cakupan itu tercakup separuh provinsi, lebih bagus seluruh provinsi. Jadi kalau Gubernur bicara, Pangdam bicara, Kapolda bicara, maka sekali bicara tersebar dengan efektif dan efisien," ungkapnya.
Aher menekankan, konten saat ini boleh bebas dari mana saja, termasuk dari luar negeri. Namun konten lokal sudah sewajarnya tetap diketahui, sehingga perluasan cakupan sebaran menjadi penting dilakukan.
"Harap diingat, jika dulu ada Hadist Rasul “Inna bayyani sihro”, sesungguhnya dalam pidato itu menyihir, maka konteksnya sekarang berbeda. Yang menyihir sekarang itu media massa, tulisan, dan konten pada hari ini akan menyihir ratusan juta orang tanpa perlu hadir di sebuah pertemuan," pungkasnya.
Keterangan Foto: Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (kanan, bersalaman) dalam Tasyakur bin Ni'mat ke-16 Galamedia dan Media Visit ke Bandung TV, Senin (9/11).Sumber : pks.or.id

Read More

Indonesia Hadapi Krisis Pangan, PKS Dukung Program Sawah Abadi

Bandar Lampung (9/11) – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Almuzzammil Yusuf mendukung program pembangunan lahan sawah abadi. Hal ini untuk meminimalisasi laju alih fungsi lahan agar ancaman krisis pangan makin terkendali.
“Kami di Komisi IV DPR mendukung adanya lahan sawah abadi agar produksi pangan dapat terus berlanjut dan dampak krisis pangan akibat alih fungsi lahan menjadi lebih terkendali,” kata Muzzammil di Bandar lampung, Senin (9/11/2015).
Anggota DPR RI Dapil Lampung I yang meliputi Bandar Lampung, Lampung Selatan (Lamsel), Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Lambar, dan Pesbar ini menjelaskan bahwa ancaman krisis pangan di samping berasal dari laju alih fungsi lahan yang begitu cepat, juga disebabkan krisis global.
Menurutnya, dewasa ini selain ancaman krisis energi, ancaman krisis pangan, dan krisis air juga makin menggejala di tingkat global. Imbasnya, Indonesia ikut terdampak oleh ancaman krisis tersebut.
“Akibat ancaman krisis global pada tiga sektor, terutama sektor pangan, Indonesia menjadi ikut terdampak. Sehingga akibat krisis tersebut, tren harga pangan semakin tinggi dan makin sulit dijangkau,“ kata Muzzammil.
Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) DPP PKS ini mengingatkan bahwa Indonesia tengah terancam krisis pangan. Hal ini akibat dari laju alih fungsi lahan yang begitu cepat dan makin tingginya laju pertumbuhan penduduk.
“Kini lahan persawahan telah banyak berubah fungsi jadi perumahan, lahan perkebunan sawit dan sebagainya. Tentu akibat dari laju alih fungsi lahan yang cepat dan jika tidak diantisipasi secara baik dalam jangka panjang akan mengakibatkan krisis pangan,” kata Muzzammil.
Keterangan Foto: Ketua Bidang Polhukam DPP PKS yang juga Anggota Komisi IV DPR RI, Almuzzammil Yusuf. (Muhammad Hilal/RPF)Sumber : pks.or.id

Read More

Sohibul Iman Dicurhati Warga Soal Kartu Indonesia Pintar

TASIKMALAYA (9/11) - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS Mohamad Sohibul Iman mendapat aduan tentang program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari masyarakat.
Sohibul Iman memperoleh keluhan warga dalam acara dengar pendapat Anggota DPR RI di Tasikmalaya, Ahad (8/11/2015). Masyarakat mengeluhkan pembagian Kartu Indonesia Pintar yang masih jauh dari harapan.
"Kita lihat ini belum berjalan efektif. Dari seluruh masyarakat yang hadir, hanya satu orang yang mengaku mendapatkan Kartu Indonesia Pintar. Padahal banyak yang tidak mampu," papar Sohibul Iman.
Pria yang akrab disapa Kang Iman ini menyebut saat ini baru 9,5 juta kartu yang dibagikan dari 17 juta yang dijanjikan oleh pemerintah. Ia menekankan agar hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah agar masyarakat bisa mendapatkan haknya.
“Angka 9,5 juta itu jelas masih jauh dari target 17 juta. Tetapi, kalau benar sudah terbagi 9,5 juta, berarti 1 dari 5 siswa kita (jumlah total 45.5 juta siswa di Indonesia) mendapat KIP. Padahal waktu efektif tinggal satu bulan lagi," papar dia.
Di lapangan, lanjut Kang Iman, ternyata susah sekali menemukan siswa yang sudah menerima KIP. Ia mengungkapkan dari 60-70 kepala keluarga yang hadir dalam silaturahim konstituen di Kota Tasikmalaya, hanya ada satu orang tua yang anaknya mendapatkan KIP.
“Padahal satu keluarga rata-rata punya 1-2 anak yang sekolah. Saya meragukan KIP yang sudah terbagikan itu sampai 9,5 juta. Atau entah kemana itu larinya KIP? Di Kabupaten Tasik dan Garut juga begitu. Kalau faktanya demikian, bagaimana kami bisa percaya?” tukasnya.
Kang Iman juga mendapat pengaduan di daerah lain jika masyarakat mengeluhkan ada yang dulu dapat dari program bantuan siswa miskin, kali ini tidak dapat.
"Akhirnya Kepala sekolah jadi korban, karena seringkali disalahkan. Selain itu masih banyak yang belum tahu bagaimana mendapatkan Kartu Indonesia Pintar ini," jelas pria kelahiran Tasikmalaya ini.
Selain soal KIP, Presiden PKS ini juga menyampaikan pandangannya soal pendidikan gratis. Berdasarkan evaluasi selama ini, pendidikan gratis sampai menengah (SMA) tidak realistis. Kang Iman mengajak pemerintah untuk fokus pada pendidikan dasar (SD dan SMP) terlebih dahulu.
"Pastikan pendidikan dasar, yaitu SD dan SMP, benar benar gratis..tis..tis. Tidak ada lagi pungutan lain. Kalau ini belum selesai, lebih baik program pendidikan gratis untuk SMA ditunda dahulu," pungkas Sohibul Iman.
Keterangan Foto: Presiden PKS yang juga Anggota Komisi X DPR RI Mohamad Sohibul Iman. (Muhammad Hilal/RPF)Sumber : pks.or.id

Read More

Almuzzammil Yusuf Sayangkan Terjadinya Konflik Lampung Selatan

BANDAR LAMPUNG (9/11) - Menanggapi konflik besar di Lampung Selatan, Anggota DPR/MPR RI Almuzzammil Yusuf mengatakan seorang pemimpin selain bisa memberikan kesejahteraan rakyatnya, seharusnya juga bisa memberikan rasa aman dan mengajak rakyat beribadah kepada Tuhannya.
Hal ini disampaikan Almuzzammil dalam rapat dengar pendapat masyarakat terkait 4 (Empat) Pilar MPR tentang Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika di Aula Lembah Hijau, Bandar Lampung, Ahad (8/11/2015).
Almuzzammil juga menyayangkan terjadinya konflik di Lamsel. Menurutnya seumur hidup baru kali ini terjadi konflik besar di Lampung yang mencederai rasa persatuan dan kesatuan khususnya sila ketiga dari Pancasila yakni Persatuan Indonesia.
“Meski demikian, Alhamdulillah kini telah normal kembali dan mudah-mudahan persatuan dan kesatuan antar pihak-pihak terkait kini makin erat dan jalinan persaudaran makin kuat,” kata Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) DPP PKS ini.
Menurutnya seorang pemimpin seharusnya bisa mencegah konflik tersebut. Pemimpin yang baik, kata dia, selain memberi makan dalam arti memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, maka pemimpin juga harus memberikan rasa aman dan mengajak rakyat untuk beribadah kepada Tuhannya.
“Persoalan Lampung Selatan,  catatan kami adalah persoalan keamanan yang menciderai rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Sehingga disamping kewajiban pemimpin yang baik adalah mampu memberi makan rakyatnya dalam arti memperhatikan kesejahteraan, juga harus memberikan rasa aman serta mengajak rakyat untuk beribadah kepada Tuhannya,” tambah Muzzammil.
Keterangan Foto: Anggota DPR/MPR RI dari Fraksi PKS Almuzzammil Yusuf.
Sumber: http://www.jejamo.com via pks.or.id

Read More

Ledia Carikan Solusi Persoalan Pedagang Pasar Cihargeulis

BANDUNG (8/11) – Penurunan pendapatan yang dialami oleh pedagang Pasar Cihaurgeulis, Kota Bandung, disebabkan banyaknya pedagang kaki lima (PKL) yang menutup pintu masuk ke pasar. Selain itu fisik bangunan yang juga sudah tidak memadai menjadi sebab kurangnya minat orang berbelanja.
Demikian pantauan langsung Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI asal daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat I Ledia Hanifa, saat melakukan reses ke Pasar Cihargeulis, Bandung, Sabtu (7/11).
Kunjungan reses yang singkat di bulan November ini untuk menyerap aspirasi dari konstituennya, yaitu pedagang Pasar Cihaurgeulis. Untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini tak lupa mengikutsertakan pihak PD Pasar Bermartabat, Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKS Cibanyeung Kaler, dan Kepala Pasar Cihargeulis untuk melihat persoalan secara lebih komprehensif.
"Pagi kemarin, Sabtu (7/11), berkunjung ke Pasar Cihargeulis Kota Bandung dalam rangka reses dan serap aspirasi," tutur Ledia.
Ledia menjelaskan dengan banyaknya PKL yang menutup pintu masuk ke pasar, membuat pedagang di kios resmi mengalami penurunan pendapatan secara signifikan. Padahal, pedagang kios resmi yang turun pendapatannya tersebut, rutin membayar iuran ke Pemkot Bandung. Sebaliknya, yang tidak resmi, penghasilannya tetap bahkan bertambah. "Pengelola pasar harus kelola ini dengan bijak," tegas Wakil Ketua Komisi VIII yang menangani persoalan sosial ini.
Ledia juga menyoroti bangunan fisik Pasar Cihargeulis yang sudah tidak aman untuk ditempati. "Bangunan pasar di lantai 2 ini tidak aman untuk pedagang. Lantai atas kosong, tak menghasilkan pedapatan bagi pedagangnya," jelas Ledia.
Selain itu, Ledia juga mencarikan solusi atas permasalahan sampah agar diintegrasikan dengan program pengolahan sampah. "Sampah yang berton-ton menumpuk ini bisa dikelola menjadi kompos atau biogas yang bermanfaat bagi masyarakat," jelas Ledia.
Ledia berharap dengan adanya pengelolaan yang tepat dan bijak dari PD Pasar Bermartabat Kota Bandung selaku perusahaan daerah, dapat menguntungkan pedagang kecil di Pasar Cihargeulis Kota Bandung.
"Pengelolaan yang tepat selain meningkatkan pendapatan perusahaan, juga memeratakan pendapatan pedagang," harap alumnus Master Psikologi Terapan dari Universitas Indonesia ini.
Keterangan Foto: Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ledia Hanifa melakukan serap aspirasi dari konstituennya, pedagang Pasar Cihaurgeulis, Bandung, Sabtu (7/11).Sumber : pks.or.id

Read More

Mensesneg Hadiahi Inovasi Walikota dan Kadisdik Depok

DEPOK (9/11) – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, menyerahkan piagam penghargaan kepada Walikota Nur Mahmudi Ismail dan Kepala Dinas Pendidikan Depok, Herry Pansila, di Graha Makarti Bhakti Negara, Jakarta.
Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengapresiasi inovasi-inovasi program bidang administrasi di wilayah Depok.
“LAN mengapresiasi terhadap kepemimpinan Walikota Nur Mahmudi Ismail yang memiliki komitmen tinggi terhadap proyek perubahan di wilayahnya. Karena itu kami ucapkan selamat, semoga Kota Depok terus berkembang walaupun pemimpin daerahnya berganti,” ujar Mensesneg seusai menyerahkan penghargaan itu, kemarin.
Nur Mahmudi menerima piagam lantaran sukses melakukan inovasi bidang persampahan terkait manajemen pengelolaan UPS, sedangkan Kadisdik Herry Pansila dinilai sukses menciptakan pengelolaan pendidikan kesetaraan terhadap warga Depok.
Manajemen Pengelolaan Sampah
Bagi Nur Mahmudi, penghargaan itu dianggapnya sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja serta inovasi-inovasi dilakukannya dan berharap menjadi motivasi untuk Depok agar dapat melakukan inovasi-inovasi lainnya. Di antaranya manajemen Unit Pengelolaan Sampah (UPS), dan pembentukan bank sampah tiap wilayah.
“Alhamdulillah program-program inovasi itu bermanfaat bagi warga Depok baik penurunan volume sampah, maupun peningkatan pendidikan,” ujar walikota periode 2006-2016 itu.
Hal sama dirasakan Kadisdik Herry Pansila. Katanya, gagasan menggelar program kelompok belajar (Kejar) Paket A, B, dan C atau setara SD, SLTP, SLTA, itu dimodifikasi dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) oleh swasta secara berbayar sedangkan kini dikelola Dinas Pendidikan secara gratis.
“Kami menjaring secara langsung masyarakat yang pendidikannya rendah dan belum memiliki ijazah, kami daftarkan untuk ikut program paket. Kesempatan untuk mengenyam pendidikan terbuka luas bagi masyarakat baik yang ekonominya tidak mampu maupun disabilitas,” ujar Herry, yang baru selesai melaksanakan ibadah haji 1437H/2015M itu.
Keterangan Foto: Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail menerima penghargaan dari Mensesneg Pratikno atas inovasi di bidang administrasi wilayah Kota Depok, Jawa Barat di Graha Makarti Bhakti Negara, Jakarta, Ahad (8/11/2015).
Sumber: http://poskotanews.com via pks.or.id

Read More

Peringati Hari Pahlawan, Kader PKS Mimika Gelar Long March

MIMIKA (9/11) - Lebih dari 80 kader PKS Mimika melakukan long march mengelilingi Kota Mimika, Papua pada Ahad (8/11/2015). Kegiatan tersebut digelar untuk memperingati Hari Pahlawan pada 10 November 2015 mendatang.
Wakil Ketua DPD PKS Kabupaten Mimika Joko Prianto menyatakan kegiatan seremonial seperti long march perlu dilakukan untuk mengingat, mengenang, dan meneladani semangat para pahlawan yang saat ini seolah telah luntur di jiwa anak-anak bangsa seiring dengan perkembangan zaman.
“Kegiatan seperti ini yang bisa mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa, raga, dan harta, perlu kita lakukan. Salah satu cara kita agar bisa ikut merasakan perjuangan berat para kusuma bangsa itu. Hari ini kita akan melakukan long march mengelilingi penjuru kota Timika,” ungkap Joko Prianto.
Long March dilepas tepat pada pukul 07.30 WIT dengan rute tujuan Kantor DPD PKS Mimika. Sepanjang perjalanan para kader terus meneriakkan yel-yel penyemangat dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan.
Setiba di Kantor DPD PKS Mimika pada sekitar pukul 11.00 WIT, para peserta kembali mendapatkan pengarahan. Kali ini materi arahan terkait dengan pentingnya kesehatan fisik dalam mengemban tugas keseharian sebagai kader partai dakwah yang disampaikan oleh dr H Bustaman. Kegiatan diakhiri dengan pembagian doorprize dan pengumuman peserta terbaik.

Keterangan Foto: Kader-kader PKS Mimika melakukan long march dalam rangka memperingati Hari Pahlawan dengan mengelilingi Kota Mimika, Papua pada Ahad (8/11/2015).Sumber : pks.or.id

Read More

PKS Tolak Penghapusan Subsidi Listrik

YOGYAKARTA, Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) tolak Penghapusan Subsidi Listrik Oleh Pemerintah. Karena penghapusan subsidi tersebut, akan membebani masyarakat miskin.
Oleh karena itu, Fraksi PKS DPR akan konsisten menolak rencana pemerintah menghapus subsidi listrik untuk golongan 450 VA dan 900 VA jelas akan membebani masyarakat miskin.
Sekretaris FPKS DPR, H. Sukamta, menegaskan pengguna listrik 450 VA dan 900 VA adalah masyarakat miskin yang harus dilindungi agar tidak jatuh miskin lagi.
“Untuk itu kita konsisten menolak rencana pemerintah tersebut,” katanya saat menggelar acara reses di Bantul, Minggu (8/11).
Menurut mantan Ketua DPW PKS DIY, masyaratakat saat ini belum pulih benar ekonominya akibat pencabutan subsidi BBM jenis premium dan pengurangan subsidi untuk jenis solar.
Ketika subsidi listri 450 VA dan 900 VA akan dicabut, maka konsekuensinya masyarakat yang tak beranjak dari kemiskinan akan jatuh lebih miskin lagi.
Kondisi ekonomi yang melemah, inflasi yang naik sehingga harga kebutuhan pokok juga turut naik,  nenurut Sukamta, itulah yang menjadi alasan PKS menolak pembebasan subsidi listik oleh pemerintah.
(Sugiarto/CN39/SM Network)
Sumber foto Dr H Sukamta : http://sukamta.id/
Sumber : berita.suaramerdeka.com

Read More

PKS: Pansus Kabut Asap Tak Bermaksud Obok-obok Pemerintah

 

 Pembentukan panitia Khusus soal kabut asap oleh DPR dipastikan tidak untuk mengobok-obok pemerintah. Pansus itu untuk memastikan penanganan kabut dilakukan secara benar dan diharapkan tidak terulang kembali pada tahun mendatang.

Sekretaris Fraksi PKS di DPR, Sukamta, mengatakan dampak kabut asap telah menyebabkan korban jiwa dan jutaan warga menderita ISPA.

"Kerugian secara ekonomi juga sangat besar mulai dari aktivitas penerbangan yang terganggu hingga aktivitas ekonomi lainnya juga terganggu,"kata Sukamta di Yogyakarta, Minggu 8 November 2015.

Mantan ketua DPW PKS DIY ini juga menyatakan pernyataan Menkopolhutkam yang tidak ingin mengekspose siapa saja perusahaan yang terlibat dalam pemkaran juga perlu dipertanyakannya.

"Ada petani yang membakar lahan hanya kurang dari satu hektar dan belum tentu atas keinginannya sendiri dipenjara. Namun perusahaan besar yang sengaja membakar demi membuka lahan baru untuk perkebunan justru mendapatkan perlindungan," kata Sukamta.

Pernyataan Presiden bahwa kabut asap dalam dua pekan akan diselesaikan namun faktanya lebih dari dua bulan kabut asap terus bertambah banyak dan kini mulai berkurang seiring musim hujan tiba.

"Ini sangat ironis pernyataan Presiden yang tidak sesuai kenyataannya," lanjut dia.

Dengan adanya Pansus Kabut Asap ini diharapkan berbagai permasalahan yang ada ke depannya dapat diantisipasi secara dini.

"Pansus Kabut Asap justru membantu pemerintah agar penanganan kabut asap ke depannya lebih baik dari saat ini dan memastikan pihak-pihak pembakar hutan mendapatkan hukuman dan juga denda yang setimpal," ujar dia. (ren)

Foto : Bandara Sultan Mahmud Baddarudin (SMB) II Palembang yang tertutup kabut asap, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (23/10/2015). (ANTARA/Nova Wahyudi)
Sumber : VIVA.co.id

Read More