PKS: Pansus Kabut Asap Tak Bermaksud Obok-obok Pemerintah

 

 Pembentukan panitia Khusus soal kabut asap oleh DPR dipastikan tidak untuk mengobok-obok pemerintah. Pansus itu untuk memastikan penanganan kabut dilakukan secara benar dan diharapkan tidak terulang kembali pada tahun mendatang.

Sekretaris Fraksi PKS di DPR, Sukamta, mengatakan dampak kabut asap telah menyebabkan korban jiwa dan jutaan warga menderita ISPA.

"Kerugian secara ekonomi juga sangat besar mulai dari aktivitas penerbangan yang terganggu hingga aktivitas ekonomi lainnya juga terganggu,"kata Sukamta di Yogyakarta, Minggu 8 November 2015.

Mantan ketua DPW PKS DIY ini juga menyatakan pernyataan Menkopolhutkam yang tidak ingin mengekspose siapa saja perusahaan yang terlibat dalam pemkaran juga perlu dipertanyakannya.

"Ada petani yang membakar lahan hanya kurang dari satu hektar dan belum tentu atas keinginannya sendiri dipenjara. Namun perusahaan besar yang sengaja membakar demi membuka lahan baru untuk perkebunan justru mendapatkan perlindungan," kata Sukamta.

Pernyataan Presiden bahwa kabut asap dalam dua pekan akan diselesaikan namun faktanya lebih dari dua bulan kabut asap terus bertambah banyak dan kini mulai berkurang seiring musim hujan tiba.

"Ini sangat ironis pernyataan Presiden yang tidak sesuai kenyataannya," lanjut dia.

Dengan adanya Pansus Kabut Asap ini diharapkan berbagai permasalahan yang ada ke depannya dapat diantisipasi secara dini.

"Pansus Kabut Asap justru membantu pemerintah agar penanganan kabut asap ke depannya lebih baik dari saat ini dan memastikan pihak-pihak pembakar hutan mendapatkan hukuman dan juga denda yang setimpal," ujar dia. (ren)

Foto : Bandara Sultan Mahmud Baddarudin (SMB) II Palembang yang tertutup kabut asap, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (23/10/2015). (ANTARA/Nova Wahyudi)
Sumber : VIVA.co.id