Pertamina Tidak Transparan Tentukan Harga BBM di Pasaran

Jakarta (28/8) - Anggota Komisi VII DPR RI Iskan Qolba Lubis, menilai Pertamina tidak transparan dalam penentuan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal itu, misalnya, dapat terlihat dari kebijakan Pertamina yang berbeda dalam menentukan harga penjualan solar di pasaran.
"Sangat aneh, kalau solar yang dijual ke pabrik yang notabene tidak disubsidi lebih murah dari solar yang dijual di SPBU," kata Iskan di Komplek Senayan, Jakarta, Jumat (28/8).
Selain itu, Iskan juga menyoroti harga BBM yang saat ini tidak turun (stagnan) ketika harga minyak dunia sedang turun. Oleh karena, sebagai BUMN yang dekat hubungannya dengan kepentingan publik, Pertamina sudah seharusnya menjelaskan harga baru ke publik sesuai dengan perkembangan harga minyak dunia yang turun.
"Karena jika tidak dijelaskan ke publik, maka terkesan ditutup-tutupi," kata politisi PKS dari daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara II tersebut.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini berharap pemerintah segera merevisi kebijakan subsidi BBM yang telah berjalan. Oleh karena, hal tersebut berkaitan dengan perlambatan ekonomi yang terjadi saat ini, baik di level nasional maupun global.
"Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), juga harus merevisi usulan subsidi BBM dan listrik karena terjadinya pengurangan permintaan yang disebabkan perlambatan ekonomi nasional dan global," tutup Iskan.
Keterangan Foto: Anggota Komisi VII DPR RI, Iskan Qolba Lubis.

Sumber : http://www.pks.or.id

Read More

Redam Kenaikan Harga Ayam, Pemerintah Harus Efisienkan Distribusi

Jakarta (28/8) – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Rofi Munawar mengatakan, rantai distribusi menjadi salah satu penyebab tingginya harga daging ayam di pasaran. Situasi ini telah menyebabkan lonjakan harga hingga empat kali lipat dari harga jual di tingkat peternak.
Menurut Rofi, perlu usaha serius dari Pemerintah untuk melakukan efisiensi rantai distribusi dan memperhatikan kesejahteraan peternak ayam dengan menjaga stabilitas Harga Pokok Produksi (HPP) ayam dibawah harga jual ayam hidup, sehingga peternak masih bisa mendapatkan keuntungan dari usahanya.
“Kami mendesak Pemerintah untuk memotong rantai distribusi yang tidak efisien dan telah menyebakan mahalnya harga daging ayam," kata Rofi, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/8). Rofi mengatakan Pemerintah harus melakukan koordinasi berkala kepada asosiasi pedagang, asosiasi peternak, asosiasi rumah potong unggas, dan stakeholder lainnya.
Di Kota Bandung, lanjut Rofi, sehari setelah pemogokan pedagang daging ayam, sejak Kamis (20/8) lalu harga daging ayam di pasaran masih tinggi. Seperti harga daging ayam di Pasar Cihaurgeulis pada kisaran Rp39.000.
“Meskipun ada penurunan harga Rp1000 dari harga awal sebelum demo berlangsung, pedagang ayam mengaku masih sepi pembeli,” ujarnya.
Rofi menegaskan, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Pertanian (Kementan), harus berkoordinasi untuk menyinkronkan serta mengatur tata niaga daging ayam.
“DPR mendukung langkah Pemerintah untuk menurunkan harga daging sapi, daging ayam, dan pangan pokok lainnya, serta menindak tegas importir atau pelaku usaha pangan yang melakukan penimbunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Menurut legislator asal Jawa Timur itu, tingginya harga daging ayam di pasaran dinilai sebagai dampak pengurangan pasokan bibit ayam atau day old chicken (DOC) sejak awal 2015. Pemerintah mengurangi pasokan bibit ayam hingga 30 persen, belum lagi kenaikan harga pakan ayam yang disebabkan nilai tukar dollar terhadap rupiah.
"Mengingat selama ini pabrik pakan ayam dimiliki oleh perusahaan asing dengan sebagian besar bahan baku perlu diimpor,” ungkap Rofi.
Rofi menduga persoalan daging ayam disebabkan adanya perilaku spekulan atau penyalahgunaan kekuatan pasar oleh pedagang perantara (kartel) dalam satu supply chain (rantai distribusi). Hal ini terjadi karena struktur pasar sangat berpengaruh terhadap jumlah margin keuntungan yang ditetapkan oleh para pelaku usaha dalam satu rantai pemasaran.
“Secara umum pasar daging ayam terbentuk secara oligopoli, di mana perusahaan tunggal atau beberapa perusahaan dominan akan berperilaku sebagai pembentuk harga, yang memiliki keleluasaan dalam menetapkan harga dan menentukan margin seoptimal mungkin,” pungkas Rofi.
Keterangan Foto: Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Rofi Munawar.

Sumber : http://www.pks.or.id

Read More

Permasalahan Penyelenggaran Haji Jangan Mengganggu Konsentrasi Jamaah

Jakarta (27/8) – Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Ledia Hanifa berharap berbagai permasalahan yang terjadi selama penyelenggaraan haji 2015 tidak mengganggu konsentrasi ibadah jamaah, baik ketika di tanah air maupun di tanah suci.
Demikian disampaikan Ledia usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tentang penyelenggaran haji dan umrah bersama Anggito Abimanyu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/8).
"Antisipasi Kementerian Agama terhadap masalah-masalah yang kini muncul selama penyelenggaran ibadah haji minim. Semoga tidak mengganggu konsentrasi ibadah jamaah haji," kata Ledia.
Hingga saat ini belum ada penyelesaian yang tuntas terkait keterlambatan visa haji. Masih ada 1.997 visa haji yang tersisa dan masih terus diselesaikan.
Permasalahan penyelenggaraan haji juga berlanjut di tanah suci. Di Madinah, dilaporkan jamaah haji asal Solo tidak mendapatkan makan.
"Seharusnya makan siang dan malam diberikan langsung ke jamaah, sarapan diberikan dalam bentuk breakfast kit," kata Ledia.
Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat I yang meliputi Kota Bandung dan Kota Cimahi ini juga berpesan agar jamaah haji menjaga kesehatan. Menurutnya, sudah ada laporan dari Saudi bahwa korban jiwa sudah jatuh akibat MERS.
"Jaga kesehatan, cuaca sangat berbeda dengan di Indonesia. Semoga jamaah tenang menjalankan ibadah dan pulang menjadi haji yang mabrur," kata Ledia.

Sumber : http://www.pks.or.id

Read More

Pelayanan Terbaik, Makna Tema Munas ke-4 PKS

JAKARTA (27/8) - Musyawarah Nasional (Munas) ke-4 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang diselenggarakan pada 14 dan 15 September 2015, mengangkat tema “Berkhidmat untuk Rakyat.”
Tema tersebut mengandung filosofi spirit dan bagian yang tak terpisahkan dari PKS untuk selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Mengapa yang kita tonjolkan ini berkhidmat? Karena kami ingin memberikan pelayanan yang tulus supaya keberadaan PKS dapat dirasakan oleh rakyat,” kata Ketua Panitia Pengarah Munas ke-4 PKS, DR Suswono di Kantor DPP PKS, MD Building Jakarta, Kamis (27/8).
Suswono menjelaskan tema Munas juga merupakan penjabaran dari visi pengurus PKS periode 2015-2020, yaitu menjadi partai dakwah yang kokoh serta berkhidmat untuk rakyat, bangsa, dan negara.
“Di dalam Munas tidak hanya pengukuhan pengurus baru, tetapi juga sosialisasi visi, misi, serta rencana strategis partai. Dari situlah kami fokuskan pada berkhidmat untuk rakyat sebagai tema Munas kali ini,” jelasnya.
Senada dengan Suswono, Ketua Panitia Penyelenggara Munas ke-4 PKS Taufik Ridlo mengungkapkan setelah sekian lama berkiprah, PKS ingin meningkatkan pelayanan kepada rakyat Indonesia.
“Kiprah PKS dalam melayani masyarakat masih banyak kekurangan. Kami juga merasa belum maksimal dan ingin memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Sekretaris Jenderal DPP PKS itu menegaskan tema Munas ke-4 akan menjadi ruh bagi kerja-kerja PKS ke depan.
“Tema ini akan diinternalisasikan dalam program kerja ke depan yang sedang dirumuskan,” pungkasnya.
Keterangan Foto: Ketua Panitia Pengarah Munas ke-4 PKS, DR Suswono.
Sumber :  http://www.pks.or.id

Read More

KH. Musyaffa' A. Rahim, MA "Bekal Selama Masih Hidup" (Bag.7)

Sumber : https://www.youtube.com/watch?v=ET37vKDILho&index=7&list=PLqmYBas-zCntD0-BnS22PL-XtSm4Ccq7S

Read More

KH. Musyaffa' A. Rahim, MA "Bekal Selama Masih Hidup" (Bag.6)

Sumber : https://www.youtube.com/watch?v=5fenfPoOAmI&index=6&list=PLqmYBas-zCntD0-BnS22PL-XtSm4Ccq7S

Read More

KH. Musyaffa' A. Rahim, MA "Bekal Selama Masih Hidup" (Bag.5)

Sumber : https://www.youtube.com/watch?v=5cZPr_ctwpg&index=5&list=PLqmYBas-zCntD0-BnS22PL-XtSm4Ccq7S

Read More

KH. Musyaffa' A. Rahim, MA "Bekal Selama Masih Hidup" (Bag.4)

Sumber : https://www.youtube.com/watch?v=sJisSemFAbQ&list=PLqmYBas-zCntD0-BnS22PL-XtSm4Ccq7S&index=4

Read More

KH. Musyaffa' A. Rahim, MA "Bekal Selama Masih Hidup" (Bag.3)

Sumber : https://www.youtube.com/watch?v=MDIVbxQiBQA&list=PLqmYBas-zCntD0-BnS22PL-XtSm4Ccq7S&index=3

Read More

KH. Musyaffa' A. Rahim, MA "Bekal Selama Masih Hidup" (Bag.2)

Sumber : https://www.youtube.com/watch?v=T9FfsITZzUs&index=2&list=PLqmYBas-zCntD0-BnS22PL-XtSm4Ccq7S

Read More

KH. Musyaffa' A. Rahim, MA "Bekal Selama Masih Hidup" (Bag.1)

Sumber : https://www.youtube.com

Read More

Pengurus DPP PKS akan Dipilih Secara Formatur

JAKARTA -- PKS akan menyelenggarakan Munas II pada 12-15 September 2015 di Hotel Bumi Wiyata, Depok. Ketua Panitia Munas II PKS Siswanto mengatakan pengurus DPP PKS akan dipilih oleh formatur.
"Tim formatur berasal dari 8 anggota yang dipilih saat Munas pertama," jelas dia pada Republika, Kamis (27/8).

Formatur Tim 8 ini terdiri dari Ketua MPP PKS Suharna Surapranata, Ketua Dewan Syariah PKS Surahman Hidayat, Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Al Jufri, Wakil Ketua Majelis Syuro Hidayat Nurwahid, Sekretaris Majelis Syuro Untung Wahono, Presiden DPP PKS Sohibul Iman.

Sekjen DPP Muhammad Taufiq Ridho dan Bendahara Umum PKS Mahfudz Abdurrahman. Terkait dengan struktur DPP dirinya menilai tak ada perubahan banyak. Siswanto mengatakan perubahan dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat lima tahun mendatang.

Jadi, tidak ada istilah struktur gemuk dan ramping karena ada beberapa bidang yang dikurangi dan ada beberapa yang dipecah.

Sumber :  http://nasional.republika.co.id

Read More