Penghimpunan Dana Galibu PKS Capai Rp 1,3 M

JAKARTA (17/9) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sukses menggelar Musyawarah Nasional (Munas) ke-4 di Depok, Jawa Barat. Hajatan akbar lima tahunan itu didanai dari kantong kader PKS dan masyarakat simpatisan (sunduquna juyubuna).
Bendahara Panitia Penyelenggara Munas ke-4 PKS, Unggul Wibawa mengungkapkan, hingga Selasa (15/9), dana yang terhimpun melalui Gerakan Lima Puluh Ribu Rupiah (Galibu) dari kader dan masyarakat seluruh Indonesia untuk suksesi Munas PKS mencapai lebih dari Rp 1 miliar.
“Alhamdulillah, hasil pengumpulan Galibu per hari ini Selasa, 15 September 2015 sebesar Rp 1,3 miliar," kata Unggul di Kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta, Kamis (17/9).
Unggul menambahkan, kader PKS dan masyarakat Indonesia masih bisa berpartisipasi dalam Galibu hingga akhir September 2015, meskipun hajatan Munas telah selesai digelar. Selanjutnya, PKS akan menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) pada November 2015 mendatang untuk merumuskan program kerja selama lima tahun ke depan.
Gerakan Lima Puluh Ribu Rupiah (Galibu) merupakan imbauan Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman kepada seluruh kader PKS dan simpatisan untuk berpartisipasi menyukseskan Munas ke-4 PKS yang digelar secara sederhana sejak 12 hingga 15 September 2015 di Hotel Bumi Wiyata Depok, Jawa Barat.
Acara yang dihelat selama 5 hari itu juga dimeriahkan dengan Kegiatan Rakyat di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata (Buperta) Cibubur, Jakarta Timur. Sekitar 10.000 kader dan simpatisan tumpah ruah dalam acara itu. 
Keterangan Foto: Suasana pelantikan pengurus pusat dalam Munas ke-4 PKS di Hotel Bumi Wiyata Depok, Jawa Barat, Senin (14/9).

Sumber : pks.or.id

Read More

Faktor ′Trust′ Tentukan Pergerakan Kurs Rupiah terhadap Dollar

Jakarta (17/9) - Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menyampaikan ada faktor di luar fundamental ekonomi yang memengaruhi pergerakan kurs rupiah terhadap dolar. Faktor tersebut adalah persoalan persepsi, yaitu variabel kepercayaan yang menentukan kuat atau tidaknya suatu currency terhadap valuta asing.
"Yang terpenting dari persepsi tersebut adalah faktor trust (kepercayaan), yaitu seberapa besar para pelaku swasta (state bank stake holders) percaya kepada seorang presiden," tutur Ecky dalam Focus Group Discussion (FGD) "Penyebab dan Dampak Pelemahan Rupiah terhadap Perekonomian Indonesia" yang diselenggarakan oleh Fraksi PKS DPR RI, di Kompleks, Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9).
Ecky membandingkan situasi ekonomi saat ini dengan pemerintahan era Presiden Habibie. Menurut Ecky, Habibie mampu menurunkan kurs rupiah dari level Rp. 17.000 hingga mencapai sekitar Rp. 6.000 hanya dalam hitungan bulan.
"Pertanyannya, apakah mungkin hanya karena faktor fundamental ekonomi saat itu, tiba-tiba current account-nya menjadi positif dan cadangan devisa menjadi bertambah, kalau bukan karena faktor trust terhadap seorang presiden," jelas Politisi PKS dari daerah pemilihan Jawa Barat III yang meliputi Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor tersebut.
Menurut Ecky, persoalan trust harus ditemukan kembali oleh pemerintah setelah 8 bulan memimpin, "Ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah membangun kepercayaan masyarakat, termasuk terhadap kebijakan-kebijakannya," jelas alumnus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Indonesia ini.
Pada kesempatan yang sama, pengusaha Sandiaga Uno yang juga menjadi pembicara dalam FGD menambahkan tingkat kepercayaan yang menurun berdampak signifikan terhadap para pelaku usaha. Menurutnya, saat ini adalah era dimana terjadi downward spiral (menurun).
"Kalau pengusaha sedang labil, dia tidak akan melakukan investasi, sehingga mengakibatkan kinerjanya pun ikut menurun," tutur pemilik PT Saritoga Investama Persada tersebut. 
Mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) tersebut berharap pemerintahan saat ini tidak alergi terhadap kebijakan sebelumnya yang cukup berhasil meredam krisis ekonomi.
"Di tahun 2008-2009, saya ingat Kredit Usaha Rakyat (KUR) diluncurkan. Banyak yang mengkritisi, tapi pengalaman saya menunjukkan, KUR sangat membantu para UMKM, khususnya ekonomi di akar rumput," harap Sandiaga.
FGD yang diselenggarakan oleh Kluster Industri dan Perbankan (Inbang) Fraksi PKS DPR RI ini, turut pula menghadirkan Enny Sri Hartanti (Direktur INDEF) dan Leonard Tampubolon (BAPPENAS). FGD seperti ini adalah kali keenam yang diselenggarakan oleh Fraksi PKS dalam rangka menjawab persoalan bangsa berfokus pada isu-isu strategis.
Keterangan Foto: Para pembicara dalam Focus Group Discussion (FGD) "Penyebab dan Dampak Pelemahan Rupiah terhadap Perekonomian Indonesia" yang diselenggarakan oleh Fraksi PKS DPR RI, di Kompleks, Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9).

Sumber : pks.or.id

Read More

Fenomena dan Prospek PKS

Setelah melakukan pergantian pengurus yang terkesan mendadak belum lama ini, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar musyawarah nasional (munas) di Jakarta.

Ada dua hal yang menarik ketika kita mencermati "partai dakwah" ini. Pertama, fenomena pergantian kepengurusan. Kedua, bagaimana partai ini menata diri menghadapi hari depannya sebagai partai kader. Terkait dengan pergantian kepengurusan, tampaknya ada pesan penting di dalamnya, bahwa sirkulasi elite merupakan keniscayaan yang tak terelakkan. PKS menunjukkan, bahkan posisi Ketua Majelis Syuro partai yang dipegang oleh sosok historis KH Hilmi Aminuddin pun bisa diganti oleh yang lain. Jadi, ada pesan depersonalisasi, kalau bukan demitologisasi, partai.

Pergantian pengurus juga menarik karena PKS melanjutkan tradisinya menghadirkan sosok baru sebagai presiden partai. Ia tampak ingin menunjukkan bahwa siapa pun kader bisa menduduki jabatan itu sebagai amanah yang harus dijalankan. Kini, PKS berada di bawah kepemimpinan Sohibul Imam sebagai presiden dan Salim Sagaf Aljufrie sebagai Ketua Majelis Syuro untuk periode 2015-2020.

Sohibul diharapkan bisa memberi warna baru dalam partainya. Ini dikaitkan dengan latar belakang pendidikannya dan pengalaman politiknya di parlemen. Sedangkan Salim Sagaf punya pengalaman langsung berkiprah sebagai politikus hingga puncak kariernya menjadi salah satu menteri.

Selanjutnya, dari segi penataan internal organisasi, PKS terlihat berupaya memperkuat kelembagaan partainya. Terjadinya pergantian pengurus yang rapi dan tanpa gejolak, bagaimanapun menunjukkan adanya sistem yang berjalan baik, terlepas dari kritik soal adanya ketertutupan. Paling tidak, PKS punya modal soliditas. Partai ini belajar dari pengalaman dinamika konflik internal sebelumnya, juga dalam hal diterpa kasus besar yang mendera Presiden PKS sebelumnya, Luthfi Hasan Ishaaq.

Soliditas partai tampaknya juga hadir dari keprihatinan bersama para kader dan keberhasilan motivasi Anies Matta, yang boleh dikatakan telah berhasil menyelamatkan PKS dari ujian elektoral. Dalam Pemilu 2014, PKS dan sejumlah partai Islam diperkirakan oleh banyak lembaga survei jeblok, kalau bukan kolaps dalam perolehan suara. Tapi kenyataannya tidak demikian. Dalam Pemilu 2009, PKS meraup dukungan 8,204,946 suara (7,88 persen), dan pada 2014 dukungan suara naik menjadi 8,480,204, kendatipun secara persentase 6,79 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa PKS didukung oleh massa pemilih yang juga solid.

Munas kali ini merupakan momentum bagi PKS untuk menata perkaderannya, tidak hanya untuk kepentingan internal, tapi juga untuk pengembangan partai. Kepentingan internal jelas, bahwa PKS sebagai partai kader dituntut untuk senantiasa merawat basis perkaderannya untuk tetap percaya dan bekerja. Tapi itu saja belum cukup, karena manakala dikaitkan dengan target perolehan suara di atas 10 persen pada Pemilu 2019, PKS harus mengembangkan diri bergerak keluar. Maka para kader tentu akan lebih baik bilamana diarahkan sebagai duta-duta partai yang efektif dan percaya diri.

Kalau itu yang akan ditempuh, PKS tidak lagi membutuhkan pencitraan artifisial, melainkan suatu langkah kolektif dan intensif yang dilakukan semua kader, bahwa mereka punya konsep dan program yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia yang majemuk. PKS ditantang untuk menunjukkan kembali kepada publik luas bahwa jargon politiknya sebagai partai dakwah yang bersih dan profesional bisa dihadirkan kembali sebagai roh penggerak perjuangan partai ini.

Secara politik, PKS sesungguhnya sudah punya modal baik di pusat maupun-kendatipun tidak merata benar-di daerah-daerah. Dari sini, peta politik PKS, khususnya secara electoral, sudah terbentuk sedemikian rupa. Pilkada serentak 2015, karena itu, menjadi ujian yang penting bagi PKS untuk mempertahankan atau bahkan memperluas peta politiknya di daerah-daerah. Peluang untuk yang terakhir ini cukup tinggi.

Sedangkan secara elektoral dalam Pemilu 2019, PKS juga punya peluang untuk meningkatkan dukungan suara dan kursi, apabila kader-kadernya memang siap bersaing. Perkembangan eksternal partai-partai Islam, khususnya, juga akan mempengaruhi prospek elektoral PKS. Saat ini, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai partai Islam yang "paling senior" tengah terlanda perpecahan, dan apabila jalan keluarnya tidak mulus, konstituennya bisa jadi akan lebih memilih partai Islam yang dinilai lebih mapan dan solid. Dalam hal ini, PKS bisa menjadi alternatif utamanya.

Soliditas PKS tampaknya akan dilengkapi dengan pilihan politiknya yang konsisten dalam konstelasi politik nasional. Para elite PKS telah menegaskan bahwa partainya tetap berada di Koalisi Merah Putih sebagai kekuatan politik di luar pemerintahan, sebagai dalam istilah Sohibul Imam "oposisi loyal". Konsistensi ini penting, dan publik tetap akan melihat sejauh mana PKS memperlihatkan wajahnya di parlemen sebagai kekuatan kritis. Dari sini, prospek PKS untuk diapresiasi positif oleh masyarakat sangat terbuka.*

*M. Alfan Alfian, Dosen Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional, Jakarta

Sumber : tempo.co

Read More

Demokrasi ala PKS

 

Beberapa bulan terakhir, isu pertikaian politik di tingkat elite KMP vs KIH mewarnai perjalanan bangsa ini. Bahkan pertikaian itu telah merambah masuk ke pertikaian elite parpol yang berdampak pada disharmonisasi, perpecahan, keretakan yang melahirkan parpol baru atau parpol dengan dua kubu.

Di tengah isu perpecahan, konflik dan perseteruan itu, PKS tampil dengan gaya demokrasinya. Berita tentang terpilihnya Presiden baru PKS membuat ‘geger; dunia politik Indonesia. Kader pun banyak yang hiruk pikuk melakukan tabayyun (konfirmasi) akan kebenaran berita yang mengalir dari berbagai media. Cukup terasa kegaduhannya. Inilah bagian pembelajaran politik di PKS.
Ini pula bagian dari hasil yang disebutkan Anis Matta bahwa untuk membangun basis ruhiyah yang kuat adalah perspektif keimanan terhadap semua peristiwa yang kita hadapi. Ketika memasuki wilayah penyikapan, maka peristiwa itu berhubungan dengan setiap kader dalam sisi spiritualnya. Sahabat-sahabat mediapun tak luput dari rasa penasaran. Mulai dari akademisi, mahasiswa sampai ibu rumah tangga ikut menanggapi proses suksesi di PKS.
Gemas bercampur kagum mereka komentar : "bagaimana PKS ini, masa' tiba-tiba Presiden barunya sudah terpilih?"
"Tidak seru nih PKS, tidak ada dinamika pemilihan Presidennya".
"Apa pemilihannya sudah sesuai AD/ART PKS ? Kenapa tidak ada ribut-ributnya ?"
Ada lagi yang lebih dramatis pertanyaannya. "Apa Ibu bisa menerima Presiden baru ini ?"
"Bagaimana dengan Pak Anis ? Apa kinerjanya buruk sehingga harus diganti ?"
Pertanyaan itu begitu bertubi-tubi dari berbagai kalangan. Sebagai kader yang merepresentasikan PKS di publik, penulis harus mampu menjawab dengan bijak, berusaha memuaskan hasrat demokrasi mereka. Penulis adalah kader PKS yang sudah membersamai 5 Presiden terdahulu. Nur Mahmudi Ismail, Hidayat Nurwahid, Tifatul Sembiring, Luthfi Hasan Ishaq, Anis Matta, mekanisme pemilihannya sejak presiden pertama hingga sekarang tidak ada perubahan.
Mekanisme pemilihan PKS punya lembaga tertinggi yang bernama Majelis Syuro (MS). Majelis Syuro ini beranggotakan 99 orang, perwakilan dari semua daerah di Indonesia yang dipilih secara demokratis melalui pemilihan raya yang diselenggarakan oleh masing-masing DPW. Sebanyak 60 orang anggota Majelis Syuro dipilih melalui pemilihan raya, 39 dipilih oleh anggota Majelis Syuro sendiri. Ini biasanya diisi oleh orang-orang yang professional, expert di bidang tertentu.
Ketua Majelis Syuro memimpin pelantikan anggota Majelis Syuro PKS yang baru, periode tahun 2015-2020. Lalu dilanjutkan dengan persetujuan agenda dan pembahasan tatatertib pemilihan Ketua Majelis Syuro PKS periode 2015-2020.
Acara sidang pemilihan ketua Majelis Syuro diawali dengan pembacaan pasal AD/ART PKS, syarat-syarat dan tata cara pemilihan ketua MS. Sidang pemilihan dipimpin oleh bukan calon ketua, anggota Majelis Syuro tertua dan termuda. Dari penjaringan calon ketua Majelis Syuro, masing-masing anggota menuliskan tiga nama calon. Dari proses ini maka diperoleh tiga nama dengan skor tertinggi yaitu Dr Salim Segaff Aldjufrie, Dr Hidayat Nurwahid dan Ustadz Hilmi Aminuddin.
Ada klausul untuk mengadakan musyawarah mufakat. Maka mereka bertiga bermufakat untuk mengangkat Dr Salim Segaf Al Djufri sebagai ketua MS, Dr. Hidayat Nur Wahid sebagai wakil ketua MS. Agenda berikutnya adalah pemilihan kelengkapan pimpinan pusat : 1. Presiden Partai (Ketua DPP). 2. Ketua MajelisPertimbangan Pusat (MPP) 3. Ketua Dewan Syariah Pusat(DSP). 4. Sekretaris Jenderal 5. Bendahara Umum dan 6.Sekretaris Majelis Syuro.
Menurut AD/ART, ketua Majelis Syuro adalah sebagai formatur tunggal mengajukan nama-nama untuk dibahas dan disetujui oleh sidang Majelis Syuro. Pemilihan dilakukan secara musyawarah. Ketua Majelis Syuro mengajukan nama calon presiden dengan muwashofat ( kriteria ) yang sudah disepakati.
Anggota Majelis Syuro memberikan opini, sampai semua merasa yakin bahwa inilah yang terbaik untuk PKS. Musyawarah dilakukan secara hikmad, tenang dan tawadhu. Suasananya tergambarkan dalam kultwit @tifsembiring
“Saya sudah tiga periode menghadiri sidang MS, namun sidang kali ini terasa sangat luar biasa, khudhu', khusyu' dan penuh ikatan ukhuwwah...”
Namun itulah yang saya rasakan, khidmat, kadang kami menangis bersama, kadang tertawa. Ada sedikit ketegangan-ketegangan, tapi tidak sampai gebrak meja dan akhirnya majelis tersebut memutuskan:
Presiden Partai: Dr. Muhammad Sohibul Iman, Ketua MPP: Suharna Surapranata Msc., Ketua DSP : Dr. Surahman Hidayat, Sekjen: Taufiq Ridho, Bendahara umum: Drs. Mahfudz Abdurrahman dan Sekretaris Majelis Syuro: Untung Wahono Msc.
Tentang Demokrasi
Dalam tulisan-tulisannya, Anis Matta dikenal sebagai penulis Islam yang moderat, dengan kosa kata yang bersahaja, kalimat yang sistematik, mampu menundukkan pikiran pembacanya.
Dalam sebuah tulisannya, Anis Matta menuliskan bahwa PKS pasti membutuhkan narrative intelligence yang lebih besar untuk membangun kemampuan persuasi yang mantap agar dapat memasuki ruang hati dan akal masyarakat Indonesia dan meyakinkan mereka bahwa di atas tanah Islam dan demokrasi, kita bisa bangun mesjid, gereja, klenteng, pura, wihara, dan istana serta pasar sekaligus.
"Demokrasi sebagai sistem nilai kita terapkan. Ada Majelis Syuro, ada tanfizhi dan ada dewan syariah. Proses rekruitmen kepemimpinan dalam sistem demokrasi ini melalui pemilihan umum dan peserta utama dalam pemilu. (*)
Oleh;
Sri Rahmi
Pengurus DPW PKS Sulsel

Sumber foto :  islamedia.co
Sumber tulisan : tribunnews.com

Read More