Keluarga Besar PKS Bangilan mengucapkan selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1437 H. Semoga tahun ini lebih baik dari tahun kemarin.
Kita tutup lembaran lama, kita buka lembaran baru.
Tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin.....
Tuesday 13 October 2015
Selamat Tahun Baru Islam 1437 H
Keluarga Besar PKS Bangilan mengucapkan selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1437 H. Semoga tahun ini lebih baik dari tahun kemarin.
Kita tutup lembaran lama, kita buka lembaran baru.
Tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin.....
PKS -In Shaa Allah- Akan Ajukan Calon Presiden Sendiri di Pilpres 2019
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan mengajukan calon sendiri dalam pemilihan presiden tahun 2019 mendatang. Namun, PKS belum menetapkan tokoh yang akan diajukan menunggu perkembangan sampai waktunya tepat baru akan diumumkan.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid dalam keterangannya, Senin (12/10/2015).
"Calonnya bisa siapa saja. Kalau Presiden PKS Sohibul Iman dicalonkan dia juga akan siap," imbuhnya.
Agar bisa mengajukan calon sendiri, lanjut Hidayat, PKS menargetkan menjadi partai papan atas dengan target perolehan suara di atas 10 persen dalam pemilu legislatif 2019 mendatang.
"Kader PKS di seluruh Indonesia akan bekerja keras untuk mencapai target tersebut," kata Wakil Ketua MPR itu.
Hidayat menjelaskan, kerja-kerja kader PKS akan melingkupi kerja-kerja pelayanan, pemberdayaan, dan pembelaan kepada masyarakat luas. Kader-kader PKS mulai tingkat bawah sampai atas harus terus membersamai masyarakat.
"Dan PKS pun siap bekerjasama dengan berbagai komponen masyarakat tanpa memandang suku, agama, dan budaya sepanjang untuk kepentingan umat dan bangsa," terang Hidayat.
Sumber berita : Tribunnews.com
Sumber photo : Viva.co.id
Kenapa Proses Pergantian Kepemimpinan di PKS Tak Menimbulkan Gejolak?
Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman membuka salah satu rahasia kenapa proses pergantian kepemimpinan di partai yang ia pimpin tersebut relatif lancar dan mulus tanpa gejolak.
Alasannya, PKS telah menerapkan pola kepemimpinan 360 derajat, yang artinya setiap kader berkontribusi tidak terkait pada posisi.
"Kami menerapkan sistem kepemimpinan yang berbasis pada peran dan fungsi. Jadi di manapun posisinya, setiap kader akan menjalankan fungsi kepemimpinannya," ungkap Sohibul Iman kepada wartawan pada acara Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-4 PKS Dewan Pimpinan Wilayah (Jawa Barat) di Bandung, Sabtu (10/10).
Dalam PKS dikenal dua jalur kontribusi yakni jalur politik struktural dan kultural. Bagi yang tidak mendapat peran di struktur partai dakwah dapat mengembangkan diri di jalur dakwah kultural.
Atas keyakinan tentang posisi jabatan dan posisi inilah yang membuat peralihan kekuasaan di PKS tidak banyak muncul gejolak.
"Meski tak punya jabatan struktural, para kader mampu mengembangkan diri di jalur kultural. Sama-sama mulianya. Lapangan kultural bahkan jauh lebih luas dibanding struktural," tandas mantan Wakil Ketua DPR RI ini. [zul]
Hindari Politik Biaya Tinggi, Presiden PKS Ajak Parpol Lain Perbaiki Kaderisasi
Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman mengungkapkan kegelisahan para politisi melihat kondisi perpolitikan nasional yang sudah terjerumus ke praktik politik biaya mahal.
Untuk menghindarinya, sebelumnya PKS sebenarnya sudah mengusulkan agar sistem pemilu proporisonal tertutup.
"Tahun lalu hanya kami PKS dan PDIP yang memperjuangkan sistem proporsional tertutup. Tapi saya dengar langsung akhir-akhir ini, hampir semua partai politik kapok dengan praktik politik biaya tinggi," ungkap Sohibul Iman dalam pidato Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-4 PKS Dewan Pimpinan Wilayah (Jawa Barat) di Bandung, Sabtu (10/10).
Mantan Rektor Universitas Paramadina ini menambahkan, jika mengacu pada konstitusi, seharusnya peserta pemilu itu adalah partai politik bukan orang per orang. Berbeda dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang memang berkompetisi sebagai masing-masing individu.
Dia sendiri mengajak partai politik yang lain untuk membenahi sistem kaderisasi di partai masing-masing. Kaderisasi yang baik di dalam partai politik dapat mencegah politik biaya tinggi (high cost politics).
"Sistem kaderisasi yang bagus adalah modal dasar menghindari politik biaya tinggi. Perbaikan sistem kaderisasi ini merupakan syarat utama penerapan sistem proporsional tertutup agar dapat berjalan dengan baik," lanjutnya.
Dia menekankan, perbaikan lanskap politik nasional harus dimulai dari internal partai politik dengan membangun sistem kaderisasi yang mampu menghasilkan pemimpin yang hebat.
"Sistem kaderisasi yang bagus akan meminimalisir hadirnya para penumpang gelap yang hanya datang menjelang momen politik lalu melakukan transaksi dengan pimpinan partai untuk mendapat nomor topi," tegasnya. [zul]
Sumber : Rmol.co
Subscribe to:
Posts (Atom)
Indonesia Time
