KPK Siap Ambil Alih Kasus TransJakarta

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menunggu surat dari Kejaksaan Agung (Kejagung) guna mengambil alih kasus bus TransJakarta Pemprov DKI Jakarta, yang merugikan negara hingga Rp1,5 triliun.

Pimpinan KPK, Busryo Muqoddas mengatakan, pihaknya akan mengambil alih kasus yang diduga melibatkan pemerintahan provinsi DKI Jakarta itu, jika mendapat mandat dari kejaksaan.

"Sampai sekarang belum ada surat dari kejaksaan untuk mengambil alih kasus itu. Kalau ada permintaan kita siap," kata Busryo, usai menjalani fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/12/2014).

Dia menjelaskan, pengambil alihan kasus dari kejaksaan harus berdasarkan prosedur yang berlaku sesama aparat penegak hukum.

"Tatakramanya seperti itu, tatakrama itu harus kita jalankan secara maksimal," tegas Busryo.

Kasus ini terjadi era Gubernur DKI Joko Widodo. Kasus ini juga sudah menyeret mantan Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono sebagai tersangka, dan kini sudah dilakukan penahanan. [gus/inilah/piyunganonline]

Read More

Fenomena Pembangkangan Sipil Pada Tagar #BukanUrusanSaya

Menarik mencermati bahwa tagar #BukanUrusanSaya menjadi trending topic di twitter selama berhari-hari. Tagar yang bermaksud meniru gaya Presiden Joko Widodo ini, menjadikan masyarakat lebih "menghayati" perkataan dan gaya Presiden Joko Widodo.

Tagar itu sendiri dapat dimaknai sebagai ungkapan lepas tanggung jawab, apatis, cuek, tak berdaya, tak ada hubungan, di luar jangkauan, sekaligus ungkapan kekesalan seseorang. Ungkapan ini tentulah tak sejalan dengan pengamalan Pancasila dan butir-butir Pancasila yang berjumlah 36 butir itu. Di dalam Butir-butir pengamalan Pancasila, terutama sila ke-2 dan ke-4 terdapat nilai-nilai welas asih, empati, tepo seliro, gotong royong. Nilai-nilai ini jauh dari ungkapan "Bukan Urusan Saya".

Lebih jauh, ungkapan "Bukan Urusan Saya" justru mengentalkan spirit individualisme, acuh tak acuh, tidak mau tahu, yang sejak dulu jauh dari nilai-nilai bangsa Indonesia. Spirit ini jika dibiarkan terus mengental, pada waktunya akan menjadi fenomena civil disobedience (pembangkangan sipil) yang menjadi ciri negara gagal (failed state). Fenomena itu antara lain rakyat tidak mau membayar pajak dan retribusi, partisipasi pemilu yang sangat rendah, bahkan hingga perusakan fasilitas umum (vandalisme). Pelaku-pelakunya pun sama, ketika ditanya mengapa anda berlaku demikian, mereka menjawab "Bukan Urusan Saya".

Semoga Presiden Joko Widodo berkenan melakukan introspeksi, bahwa sebagai kepala negara, bukan hanya kepala pemerintahan, tiap ucapannya adalah teladan bagi warga bangsa.

Oleh @MFutomo
Mochamad Frimainto Utomo, S.IP.
Institute for Government Reform (inVorm)


*piyunganonline

Read More

Jangan Mau Kalah Sama Bebek

Ilustrasi. (defilailafazr.wordpress.com)

Antri dong! Bebek aja bisa antri” sindiran yang sering ditemukan ini nyatanya tak menohok. Kenyataannya negeri kita masih saja ribut soal antri. Menumbuhkan budaya antri di Indonesia tidak semudah membalikkan telapak tangan. Masyarakat harus menyadari bahwa dengan membudayakan antri Indonesia bisa menjadi bangsa yang maju dan berkarakter.
Budaya antri kelihatannya mudah dipraktekkan. Tapi faktanya tidak semudah itu. Hanya sebagian orang yang masih bersedia menunggu gilirannya, selebihnya lebih memilih untuk menerobos antrian demi mendahulukan kepentingannya. Sehingga membuat budaya baru “terobos antrian”
Ditambah dengan kebiasaan orang Indonesia yang ‘engga enakan’ membuat sungkan untuk menegur padahal semua orang tau bahwa menerobos antrian adalah hal yang dapat merugikan orang lain.
Bahkan tulisan “Budayakan Antri” yang pada awalnya difungsikan untuk mengingatkan kini hanya menjadi pajangan. Bukannya orang tidak membaca tulisan tersebut hanya saja mereka merasa tidak guna jika hanya satu orang yang mematuhi dan sisanya melanggar.
Kini sangat sulit untuk membudayakan antri, semakin sedikit orang yang mau peduli. Misalnya saat menunggu Trans Jakarta. Orang masih harus berdesakkan untuk memasuki bus, padahal sudah disediakan kaca pembatas.
Sikap tidak tertib juga terlihat pada kendaraan yang ingin masuk dan keluar tol dengan cara memotong antrian, atau saat hendak mengisi BBM, mengantri sembako, dan pembagian daging kurban mereka seringkali memaksa untuk dilayani duluan hingga menimbulkan keributan hanya karena takut tidak kebagian jatah. Nomor kertas antrian yang dipercaya dapat menjadi solusi malah diabaikan.
Sistem Antrian
Sistem antrian dengan cara memanjang kebelakang sudah tidak efektif lagi untuk digunakan, salah satu alasannya karena memakan banyak tempat. Jika seperti ini, bukan hanya budaya antri saja yang harus dibenahi. Sistem antrian yang sudah banyak dilakukan pun sepertinya harus diperbaiki juga.
Sistem antrian dengan membentuk maze sepertinya cocok untuk menjadi sistem antrian baru. Bentuknya meliuk seperti ular sehingga tidak menghabiskan banyak tempat, berbeda jauh dengan sistem barisan ke belakang. Sistem ini sudah dijalankan beberapa tempat, seperti bioskop, bandara, bank, dan wahana hiburan.
Stasiun Kereta Tugu, Yogyakarta, juga telah menggunakan sistem antri yang dapat dicontoh. Mereka bekerja sama dengan perusahaan IT untuk pembuatan mesin antrian Micro Controller Base. Dengan mesin ini pembeli tiket tidak perlu lagi berdiri lama mengantri di depan loket, pembeli dapat duduk santai di bangku yang sudah disediakan hingga petugas memanggil gilirannya melalui pengeras suara.
Jika sistem telah dibenahi, sebaiknya kita juga mulai untuk mematuhi aturan yang telah ada. Memang untuk menumbuhkan budaya antri di Indonesia ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Membutuhkan proses dan strategi khusus serta sosialisasi dan pendidikan masyarakat tentang budaya antri. Awalnya untuk menerapkan budaya antri ini akan terasa berat untuk sebagian orang. Sehingga perlu terus ditumbuhkan kesadaran dan komitmen bersama seluruh masyarakat.
Kita harus menyadari bahwa budaya antri dapat membuat Indonesia menjadi bangsa yang maju dan berkarakter. Cara paling mudah menanamkan budaya antri yaitu ditanamkannya pemahaman akan pentingnya mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan diri sendiri.
Mari menjadi bagian dari solusi bukan hanya menjadi tukang ngeluh, apalagi penimbul masalah. Akan sangat indah jika kita dapat mengawali perubahan-perubahan dari diri kita.
Sumber: Majalah Gogirl

Sumber: http://www.dakwatuna.com

Read More

Mengatasi Duka

Langit mendung menggelayut di atas atap rumah kecil milik keluarga Ratih. Kala itu bendera kuning di ujung jalan tertulis nama Ibrahim, suami Ratih. Jelas ada raut duka yang Ratih samarkan dengan senyuman. Sosoknya tetap kuat berdiri sambil menggendong si kecil dan menerima salam duka cita dari sanak keluarga, sahabat dan para tetangga yang berdatangan.
Ratih adalah sahabat SMA ku yang sudah tak jumpa beberapa tahun lamanya. Ketabahan dan keikhlasannya masih seperti dulu, jilbab panjang dan kaus kaki menandakan keistiqomahannya. Rutinitasnya selama ini tidak jauh seputar dakwah, sebagai guru TK disebuah TK kecil sederhana dan menjadi guru ngaji yang rutin digelutinya setiap hari.
Kini, tidak ada lagi suami di sisi, tempat berbagi tugas mengasuh lima anak mereka yang masih kecil. Rumah kontrakan petak itu tetap ditempatinya bersama lima buah hati. Tidak ada harta warisan sepeninggal suami, hanya kenangan kebersamaan di setiap sudut ruang yang lusuh. Alunan suara merdu sang suami mengaji seolah bergema melalui pori-pori dinding bercat pudar. Tubuh ringkih sang suami masih melekat erat di benak Ratih. Tubuh menahan rasa sakit yang sangat dan jarang dihiraukan, hingga tibalah waktunya sepulang shalat jumat, tubuh itu tersungkur dan mata yang terpejam untuk selamanya.
Ooh…Ratih, begitu awamkah dirimu tentang penyakit TBC yang merenggut nyawa suamimu, atau kondisi keuangan yang nyaris selalu kurang membuat engkau paranoid untuk mendatangi pelayanan kesehatan?! Tidak adakah informasi yang cukup untuk sampai ke telingamu serta cara pengobatannya?! Kadang aku gemas dengan kepasrahanmu, kuman TBC itu harus diberantas dengan pengobatan rutin yang panjang dan tak akan hilang dengan obat tradisional atau herbal seadanya. Tidak tahukah kau, pohon besar nan rindang di depan rumah kontrakan itu menghalangi cahaya matahari masuk untuk mematikan kuman itu, dan bagaimana dengan dirimu dan anak-anakmu, tertular penyakit itukah?
Syukurlah, atas uluran tangan beberapa sahabat, pemeriksaan screening TBC dapat dilakukan. Ratih sehat dan hanya ada satu anak tertular TBC. Hal itu menyadarkannya untuk update informasi kesehatan, dan membuka mata tentang perkembangan dunia kesehatan. Perjuangan Ratih pun dimulai untuk memberikan obat setiap hari untuk anaknya, karena itu tidak mudah, butuh bujuk rayu dan segala cara agar obat pahit itu dapat tertelan demi kesembuhan anaknya.
Ah, kesabaran Ratih sudah tidak diragukan. Aku sangat yakin atas segala perjuangannya, seperti keyakinan kuat Ratih menghadapi masa depan bersama kelima buah hati. Walau sulit untuk diukur dengan akal nalar, bagaimana pundi-pundi dapat terkumpul untuk menghidupi enam kepala. Apalagi kenaikan BBM disertai kenaikan kebutuhan pokok dan transportasi kali ini, tentu mempengaruhi daya beli bagi keluarga seperti Ratih.
Hari berganti, Ratih membuktikan diri mampu berperan sebagai kepala rumah tangga tanpa meminta belas kasih sedikitpun pada setiap orang. Ratih tak larut kesedihan, pikiran positif terhadap masa depan menjadi modal utama untuk melangkah dan membantunya agar tetap tegar. Hal tersebut tidak mudah bagi seorang perempuan yang cenderung ketakutan akan kesendirian. Segala upaya dan usaha dibangun dan dikerjakan dengan kesungguhan, kerja – kerja dakwah tetap dijalankan dan tak berkurang porsinya. Semangat itu berkobar bukan semata desakan sebagai tulang punggung keluarga atau status barunya, melainkan kesadaran diri Ratih untuk menerapkan ayat alquran dalam surat Al-Ra’ad: 11 ini : “Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”
Senyum Ratih selalu mengembang tatkala para sahabat sesekali datang menjenguk kadang merasa prihatin menyaksikan kehidupannya, ucapan “La tahzan inallaha ma’ana” pun sering didengungkan oleh ummahat satu ini dan menganggap bahwa kesulitan yang tampak kasat mata itu belum sebanding dengan kesulitan ummahat lainnya di belahan dunia manapun.

Sumber: http://www.dakwatuna.com/

Read More

[Pollycarpus Bebas Bersyarat] KASUM Somasi Jokowi

Komite Aksi Solidraitas Untuk Munir (KASUM) memberikan respon terhadap pembebasan bersyarat pembunuh aktivis HAM Munir, Pollycarpus Budihari Priyanto. Respons tersebut dilakukan dalam bentuk pemberian surat somasi kepada Presiden Republik Indonesia  Joko Widodo dan Menteri Hukum dan Ham RI, Yasonna H Laoly.

Wakil Ketua Human Rights Working Group (HRWG) Choirul Anam menyatakan, problem utama bukanlah proses hukum dari Pollycarpus, melaikan kritik teguran politik.

"Surat akan kami berikan besok di aksi Kamisan, kepada Jokowi dan Kemenkumham, surat ini dimaknai tidak hanya pada upaya hukum tapi juga kritik teguran politik. Ini bukan soal pembebasan Poly, tapi bagaimana skema penyelesaian kasus HAM yang dimaknai kasus prioritas justru melepaskan Poly," kata Choirul di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Rabu 3 Desember 2014.

Ada tiga poin dalam surat somasi tersebut, yaitu:

Pertama, pebebasan bersyarat Pollycarpus bertentangan dengan esensi yang seharusnya mengandung unsur penjeraan dan perbaikan sikap pelaku sehingga pelaku dapat menjadi orang yang lebih baik dan korban memperoleh kepuasan karena hukum telah ditegakan.

Kedua, pembebasan bersyarat kepada Pollycarpus bertentangan dengan prinsip pemberian pembebasan bersyarat yang harus bermanfaat tidak hanya bagi si pelaku dan keluarganya namun juga tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat.

Dan yang terakhir pembebasan bersyarat terhadap Pollycarpus, dan belum terungkapnya dalang/aktor intelektual ini membahayakan terhadap proses penegakan hukum berikutnya, dikhawatirkan Pollycarpus bisa merusak, menghilangkan dan atau mengaburkan bukti-bukti yang masih ada dan belum didapatkan oleh penyidik.

Choirul berharap agar Jokowi dapat merespons dengan cepat terhadap surat somasi yang diberikan kepadanya.

"Kami berharap Jokowi bisa merespons somasi ini sebelum tujuh hari, tiga hari bagi kami yang merindukan keadilan dalam waktu yang cukup lama," tutup Choirul.


*piyunganonline

Read More

Tolak HAMAS, Publik Kecam Jokowi

Pemerintahan Jokowi-JK melalui Kementrian Luar Negeri menolak Hamas membuka kantor perwakilan di Indonesia. Kemenlu pun mengajukan alasan terkait penolakan mereka terhadap keberadaan delegasi Hamas.

“Jadi, Kedutaan Palestina di Jakarta itu sudah mewakili seluruh bangsa dan rakyat Palestina,” kata Direktur Jenderal Multilateral Kemlu RI, Hasan Kleib.

Ketua Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina (KISPA), Ferry Nur mempertanyakan penolakan kantor perwakilan Hamas di Indonesia

“Khusus di negeri serumpun seperti Malaysia, meskipun di sana ada Kedutaan Besar Palestina, akan tetapi Hamas sudah membuka kantor perwakilannya sejak empat tahun yang lalu,” kata Ferry Nur, Selasa (2/12).

Menurutnya, pemerintah Indonesia harus mendukung pembukaan kantor perwakilan Hamas, meskipun terlambat dibandingkan negara-negara lain. Dia memberikan contoh negara-negara lain yang sudah membuka kantor pewakilan Hamas di antaranya Rusia, Jerman, Lebanon, Qatar, Pakistan, beberapa negara di Afrika dan Malaysia.

Sebagaimana diberitakan delegasi HAMAS telah menemui Wakil Presiden dan Pimpinan DPR Jumat kemarin (28/11) untuk meminta izin untuk mendirikan kantor perwakilan Hamas di Jakarta. Ketua DPR mendukung adanya kantor perwakilan HAMAS, namun ternyata pemerintahan Jokowi menolak.

Atas penolakan ini, publik pun mengecam Presiden Joko Widodo yang dinilai melanggar janji saat kampanye untuk mendukung Palestina.

Di media social twitter, pagi ini (Rabu, 3/12/2014) para netizen yang geram, ramai-ramai mengkritisi kebijakan Jokowi.

"Dulu jualan Palestina pas pilpres murni utk pencitraan," tulis @SangPemburu99.

"Pemerintahan Munafik!!" kecam @amaliasyafiani1

"Takut ama AS, ntar bs turun cepat," cuit @imamsjoko

"Kalau komunis baru mereka dukung," ujar @kevinalifalfar1.

"Hrsnya dibicarain dg wakil rky lebih dulu bukan main tolak," komentar ‏@suhartono99.

"Makin gak respect sama pemerintah Orde Kartu saat ini. :(" tulis ‏@m_iping. 

"Pemimpin yg inkar dan dusta, dlu jg akn membantu palestina, tp hamas di tolak untuk mendirikan cabang di indonesia," cuit @samiqsamovic.

"Kesel bgt ama si muna Jokowi! muak!" komen @anesanes80. 

"Dan Israel pun bersorak," tulis @HendraHaditya.

*piyunganonline

Read More

HUT Sawahlunto Ke-126, Tokoh-tokoh Nasional Hadiri “Makan Bajamba”

PADANG (2/12) - Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno menghadiri acara “Makan Bajamba” dalam memperingati Hari Jadi Kota Sawahlunto ke-126. Acara tersebut berlangsung di Lapangan Segitiga Sawahlunto, Senin (1/12).

Selain Gubernur Sumbar, “Makan Bajamba” juga dihadiri Ketua DPD RI, Irman Gusman; Mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari dan suami, Agum Gumelar; Pemain Bulutangkis Nasional, Taufik Hidayat; Ketua DPRD Kota Sawahlunto, Emeldi; para mantan pejabat Pemkot Sawahlunto; serta Rombongan dari Trenggano Malaysia.

Ketua DPRD Kota Sawahlunto, Emeldi mengatakan seluruh masyarakat dan undangan yang hadir dalam acara “Makan Bajamba” merasakan suka cita dan bersyukur karena Kota Sawahlunto telah menapak usia ke-126.

“Sawahlunto sebagai salah satu kota tua di Indonesia, mampu mentransformasi dirinya dari sebuah kota bekas tambang yang lumpuh ekonominya, menjadi sebuah kota yang menjadi tujuan wisata tidak hanya dari dalam provinsi dan nasional, tetapi juga mancanegara,” tambahnya.

Peringatan Hari Jadi Kota Sawahlunto yang ke-126 berlangsung selama satu bulan penuh, mulai tanggal 20 November - 21 Desember 2014. Walikota Sawahlunto, Ali Yusuf berharap dengan adanya acara “Makan Bajamba” tersebut dapat membentuk dan membina jalinan silaturrahmi yang erat antar berbagai kalangan.

“Melalui jalinan silaturrahmi ini kita berharap tercipta satu pandangan, satu pemikiran, dan satu cita-cita yaitu mewujudkan  masyarakat Kota Sawahlunto yang produktif, religius, mandiri, dan sejahtera,” harap Ali.

Masyarakat Kota Sawahlunto tampak datang dan memenuhi acara “Makan Bajamba.” Tidak hanya dari Sawahlunto, masyarakat dari kabupaten/kota lain juga berbondong-bondong menghadiri acara tersebut.

Peringatan Hari Jadi Kota Sawahlunto merupakan momentum untuk mengingat dan merenungkan kembali perjalanan pemerintahan yang sudah dilalui, sekaligus mengevaluasi langkah pembangunan yang dilakukan Pemda dalam hal meningkatkan kemakmuran masyarakatnya.

Melalui momentum Hari Jadi Kota Sawahlunto, Ali mengajak seluruh stakeholders untuk membangun rasa  kebersamaan, memiliki, tanggung jawab, dan partisipatif dalam mewujudkan satu sudut pandang, baik DPRD, aparatur pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, maupun tokoh masyarakat.

“Mari kita jalin ‘tungku tigo sajarangan, tali tigo sapilin’, untuk mendorong terbangunnya suasana kondusif, aman, tenteram, damai, dan demokratis agar kita dapat melaksanakan kegiatan pembangunan dengan sebaik-baiknya,” pesan Ali.

Sumber: Humas Sumatera Barat/kabarpks

Read More

Evaluasi Pembangunan Nasional, Fraksi PKS DPR RI Gelar FGD

JAKARTA (3/12) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional" di ruang rapat pleno Fraksi PKS DPR RI, Gedung Nusantara I lantai 3, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/12).
Pada kesempatan itu, hadir Dadang Solihin (Direktur Evaluasi Pembangunan Nasional Bappenas) sebagai narasumber. Turut hadir anggota DPR dari Fraksi PKS antara lain Abdul Hakim, Abdul Fikri Faqih, Mohammad Iqbal Romzy, Sukamta, Abdul Kharis, dan Hamid Noor Yasin.
FGD menghasilkan langkah-langkah strategis untuk mendukung visi pembangunan 2005-2025 yaitu Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur.
Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI / http://pks.or.id/content/evaluasi-pembangunan-nasional-fraksi-pks-dpr-ri-gelar-fgd

Read More