Segera Selesaikan Kasus Penelantaran Jamaah Umroh di Jeddah

Ilustrasi

Jakarta (9/1) – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan 143 jamaah umroh asal Indonesia yang terlantar di Jeddah, Madinah, Arab Saudi.

Pasalnya, hal itu sudah terjadi berulang kali oleh agen travel, sehingga memancing reaksi keras dari DPR RI.

"Pemerintah dalam hal ini kementerian agama (kemenag), kemenlu, kemenhub, dan sebagainya harus turun tangan menyelamatkan jamaah umroh yang ditelantarkan oknum travel tak bertanggung jawab itu," kata Iskan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/1).

Diketahui, informasi mengenai ratusan jamaah umroh yang terlantar dari Kalimantan Barat ini atas penuturan dari ketua rombongan umroh, Heri. Ratusan jamaah umroh tersebut berangkat melalui salah satu agen travel dimana hingga kini masih belum dapat kembali ke Indonesia.

Melihat hal itu, Iskan mengaku kecewa dengan sikap Kemenag yang terkesan tidak pro aktif mengawasi beberapa travel yang selama ini diberi hak memberangkatkan jamaah Umroh.

“Mungkin ini adalah imbas dari tidak secara eksplisitnya UU Penyelenggaraan Ibadah Haji Nomor 13/2008, dalam mengatur tentang pengawasan dan supervisi terhadap travel atau penyelenggara perjalanan umrah. Hanya ada pasal 44 yang mengatur tentang persyaratan biro perjalanan wisata dapat ditetapkan sebagai penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah. Agar makin memperkuat lagi, maka ke depan perlu merevisinya, atau membuat UU tersendiri yang mengatur  tentang perjalanan ibadah umrah,”jelas Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara II ini.

Selain itu, menurut Iskan, belum bisa pulangnya jamaah umroh di Jeddah itu, karena pihak kedutaan RI pun kesulitan membantu.

"Berdasakan informasi, masih ada sekitar 1.000 jemaah yang tidak bisa pulang ke tanah air, disebabkan maskapai belum bisa menerbangkannya, lantaran pihak pencarter belum membayar cost-nya. Pihak Kedutaan pun kesulitan, karena para jamaah hanya berbekal tiket one way dan pihak travel pun tidak bisa menyelesaikan," katanya.

Oleh karena itu, Iskan berharap ada penyelesaian segera, agar nasib para jamaah tidak terkatung-katung. 

"Penyelesaian yang cepat salah satunya, meminta kemenhub mengirimkan pesawat untuk menjemput mereka. Jangan sampai visa mereka expired, sehingga masalah semakin rumit," katanya.

Iskan menambahkan, sebenarnya kasus penelantaran jamaah umroh oleh pihak travel tidak perlu terjadi jika masyarakat teliti memilih travel. 

"Masyarakat harus teliti, terutama menyangkut harga tiket yang terkadang tidak rasional. Sehingga banyak jamaah tergiur dengan harga murah tersebut," kata Iskan.

Apalagi sekarang, sudah marak travel dengan sistem multi level marketing (MLM). Walaupun Kemenag melarang dan MUI memfatwakan haram, tapi Iskan meragukan apakah Kemenag sudah mengeceknya.

"Jangan-jangan masih banyak yang beroperasi sehingga akan banyak pula korban berjatuhan,"katanya.

 Iskan berharap bagi siapa saja yang merasa tertipu oleh oknum travel umroh, berkenan melapor kepada komisi VIII DPR RI dan aparat penegak hukum.‎

Sumber : pks.id

Read More

PKS Tetap di Luar Pemerintahan

Ilustrasi

Jakarta (9/1) - Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan bahwa partai akan tetap berada di luar pemerintahan. Hal tersebut, kata Jazuli, sesuai dengan keputusan Majelis Syuro agar tetap berada di luar pemerintahan dengan berbagai alasan.

"Alasan pertama, PKS sadar tidak ikut berkeringat dalam memenangkan pasangan Jokowi-JK sehingga rasanya tidak etis begitu Jokowi-JK menang, lalu PKS mengambil jatah teman-teman yang sudah berkeringat," ujar Jazuli di Jakarta, Senin (9/1).

Kedua, kata dia, agar tetap terjadi check and balances dalam menjalankan pemerintahan. Namun, Jazuli menegaskan bahwa PKS tidak akan mengganggu jalannya roda pemerintahan selama kebijakannya sejalan kepentingan rakyat.

"Jika kebijakan pemerintah tidak sejalan dengan keinginan rakyat terutama rakyat kecil, maka PKS akan memberikan tusiyah atau mengingatkan, bukan menganggu, demi bangsa dan Negara. Dalam konteks ini, PKS ini menjadi oposisi yang konstruktif," tandas dia.

Hal senada diungkapkan juga oleh Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid. Menurut dia, di luar kabinet merupakan bagian dari demokrasi. Bila, PKS memenangkan pemilu maka berada di dalam kabinet.

"Majelis syuro sudah memutuskan, kami akan istiqomah di luar kabinet, istiqomah di luar kabinet itu bukan menjadi asal beda, asal mengkritik. Jadi, Kalau kita kalah ya di luar kabinet, kami hormati pilihan politik kawan-kawan yang lain silakan, kami sudah memutuskan itu dan hormatilah sikap kami," kata Hidayat di Kantor DPP PKS, Jakarta, Minggu (8/1).

PKS, kata Hidayat, akan mengawasi kinerja pemerintahan dalam membangun Indonesia dari luar kabinet. Hidayat menegaskan pihaknya tidak akan goyah terkait keputusan tersebut.

"Kami sudah punya pengalaman dua-duanya, zaman SBY-JK kami di dalam kabinet, era gusdur kami dalam kabinet, zaman Mega kami di luar kabinet dan baik-baik saja. Itu kan hal biasa dalam demokrasi," pungkas dia.

Sumber: beritasatu.com

Read More

HNW: Maulid Nabi Sarana Membangkitan Umat

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid dalam maulid nabi di kantor DPP PKS, Ahad (8/1/2017)

Jakarta (8/1) - Peringatan maulid Nabi Muhammad SAW jangan dijadikan sebatas tradisi tahunan. Jadikan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW sebagai momentum kebangkitan umat.

"Berkah dari maulid ini melahirkan umat yang ber-izzah (martabat) sehingga mampu membebaskan Al Aqsha. Inilah asbabul wurud (sebab kemunculan atau kedatangan) maulid," ujar Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di kantor DPP PKS, Jl Tb Simatupang, Jakarta Selatan, Ahad (8/1/2017).

Hidayat menceritakan asal mula munculnya peringatan maulid nabi di dalam sejarah Islam. Menurutnya, peringatan maulid Nabi Muhammad SAW pertama kali diinisasi oleh Sultan Salahuddin Al Ayyubi setelah melihat kondisi umat Islam saat itu yang dalam keterpurukan. Sultan Salahuddin melihat akidah umat dalam keadaan sangat lemah. Keimanan dan tauhid hanya sebatas bahan diskusi dan perdebatan. Kecintaan kepada dunia begitu kuat.

"Akibatnya, umat jadi lemah. Dijajahlah dunia Islam, termasuk Masjid Al Aqsha di Palestina," tutur Hidayat.

Sebagai generasi yang lahir dari sistem madaris nizhamiyah di masanya, Sultan Salahuddin menurut Hidayat, tidak rela dengan kondisi kritis akidah yang menjangkiti umat Islam.

"Beliau ingin mengembalikan izzah (martabat) umat. Sehingga salah satunya dengan mengingat Rasulullah SAW melalui peringatan maulid. Subhanallah, melalui maulid umat jadi bangkit," cetusnya.

Karena itu, lanjut wakil ketua MPR ini, maulid Nabi Muhammad SAW tidak perlu lagi diperdebatkan. Sebagai sarana, maulid Nabi Muhammad SAW menjadi wasilah (medium) untuk kebangkitan umat.

"Untuk konteks Indonesia, kita bisa bayangkan maulid jadi sarana untuk bangkitkan umat baik dari asing maupun aseng. Maulid bukan sekadar kumpul-kumpul," pungkasnya.

Sumber  pks.id

Read More

Majelis Taklim se-Jabodetabek Padati Maulid Nabi di DPP PKS

Jamaah Majelis Taklim se-Jabodetabek memadati Maulid Nabi SAW di Gedung DPP PKS, Jakarta Selatan, Ahad (8/1/2017)

Jakarta (8/1) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali menggelar acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Maulid Nabi SAW tahun ini digelar dua sesi untuk menampung jamaah. Sesi kedua khusus diikuti oleh ibu-ibu jamaah Majlis Taklim Se DKI, pada Ahad (8/1/2017).

Acara yang dibuka dengan persembahan Qasidah dari ibu-ibu Majelis Taklim An-Nasiruddin terus didatangi oleh peserta Maulid hingga memenuhi lapangan parkir kantor DPP PKS.

"Target peserta kami sekitar 500 orang, Alhamdulillah sekarang terus berdatangan, selain dari DKI beberapa juga ada yang dari Depok dan Bogor," jelas Iceu Hernawati sebagai ketua pelaksana.

Acara yang mengangkat Tema 'Meneladani Nabi Besar Muhammad SAW dalam Berkhidmat untuk Keluarga dan Rakyat', terus digemakan dengan shalawat nabi dan takbir.

"Rasulullah SAW adalah teladan yang baik dalam membangun keluarga, oleh karena itu kita berharap dapat menerapkan keteladaan beliau dalam keluarga kita masing-masing," jelas Iceu.

Pendapat yang senada juga disampaikan oleh Ketua Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPPKK) DPP PKS Wirianingsih dalam pembukaan acara Maulid Nabi Muhammad SAW.

“Dengan kita mengenal Rasulullah, maka akan tumbuh rasa cinta kepada beliau. Selain itu, kita juga dapat menjadikan beliau sebagai teladan yang sempurna sebagai seorang ayah, suami dan pemimpin keluarga. Beliau juga dapat menjadi teladan dalam memimpin umat. Semoga ini dapat menjadi acuan untuk kita dalam memilih pemimpin DKI. Karena saat ini, DKI butuh pemimpin yang mampu menjadi teladan bagi warganya,” Ucap Wiwi kepada peserta.

Selain diikuti oleh Ibu-ibu dari majelis taklim, acara tersebut juga diikuti oleh Fery Farhati, Istri calon Gubernur DKI Anies Baswedan, Mpok Nur, istri calon Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno, dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa

"Kami berharap, acara maulid ini juga dapat menjadi pemersatu umat. Serta, dapat membingkai kecintaan kita kepada Allah dan Rasul," tutupnya Wiwi.

Sumber : pks.id

Read More

Pemerintah Bekerja Baik, Berita Hoax Hilang

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS DR Sukamta (Foto: Gilang/ Humas Fraksi PKS DPR RI)

Jakarta (8/1) – Anggota Komisi Bidang Informasi DPR RI, Sukamta menjelaskan bahwa berita bohong (hoax) akan hilang jika pemerintah bekerja dengan baik.

Di sisi lain, Sukamta meminta pemerintah tidak bisa serta merta menyalahkan masyarakat. Oleh karena, maraknya berita hoax tersebut mencerminkan kinerja pemerintah yang kurang berperan baik sebagai sumber informasi.

“Contohnya adalah kasus jumlah tenaga kerja asing (TKA) asal Cina. Presiden dan para menteri menyebutkan data yang berlainan satu sama lain,” jelas Sukamta di Jakarta, Minggu (8/1).

Dalam kasus jumlah TKA asal Cina itu, Sukamta menilai pemerintah tidak satu suara dalam menyatakan kepada publik.

“Akhirnya, masyarakat mereaksi, yang benar siapa ini. Menteri Polhukam, Menaker, Kominfo, Presiden atau siapa? Akhirnya, ini pasti ada yang bohong di antara empat pihak. Yang benar satu, yang lain bohong,” tegas Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini.

Sukamta menambahkan di media sosial marak sebaran hoax lantaran didahului rasa penasaran masyarakat atas sebuah pernyataan yang dikeluarkan pemerintah tapi tidak komprehensif.

“Kalau masalah hoax, ini relatif saja. Karena produksi berita bohong potensinya yang terbesar itu pemerintah, bukan masyarakat,” tegas wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Yogyakarta ini.

Sehingga, Sukamta menyarankan agar pemerintah sebaiknya memperbaiki dirinya sendiri terlebih dahulu.

“Kalau pemerintah bekerja sangat baik, insya Allah yang hoax itu akan hilang sendiri,” tutup Sukamta.

Sumber : fraksidpr.pks.id

Read More