Selamat Datang, Presiden Jokowi, Jangan Lupakan Janjimu!

Pelantikan Presiden Jokowi usai sudah. Keriaan dan pesta pora telah dimulai. Itu pertanda, masa kerja keras telah menanti.

Terkait dengan itulah ada beberapa janji Jokowi baik yang diutarakan secara lisan maupun sudah tertuang dalam visi dan misinya, yang harus dicermati oleh rakyat.

Berikut beberapa janji Jokowi di saat kampanye lalu:

1. Untuk Kasus Lapindo. Jokowi berjanji akan menyelesaikan kasus Lapindo secara lebih adil. Dalam konteks ini masyarakat harus melihat apakah Jokowi masih menggunakan cara pandang lama, yang memandang semburan lumpur Lapindo sebagai bencana alam bukan karena kesalahan pengeboran? Jika masih menggunakan cara pandang lama hampir dipastikan Jokowi akan kembali menangani kasus Lapindo seperti komedi putar. Bergerak tapi tidak kemana-mana.

2. Untuk konflik agraria dan Pemulihan Hak-Hak Masayarakat Adat, Jokowi dalam visi dan misinya telah mengagendakan pembentukan badan independen untuk mengurus konflik agraria di wilayah adat, sinkronisasi perundang-undangan yang mengabaikan masyarkaat adat dan melanjutkan legislasi RUU Perlindaungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat serta memasukan jaminan hak-hak masyarakat adat dalam RUU lainnya.

3. Memperjuangkan kemerdekaan Palestina karena menurut konstitusi penjajahan di muka bumi harus dihapuskan.

Dan tentu masih banyak janji dan komitmen Jokowi lainnya. Kenapa kita harus mengawal janji-janji Jokowi? Apakah memang ada rekam jejak Jokowi mengingkari janjinya?

Saat kampanye pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Jokowi pernah mengkritik keras proyek pembangunan 6 jalan tol dalam kota Jakarta warisan Gubernur Fauzi Bowo. Jokowi mengatkan bahwa proyek pembangunan jalan tol dalam kota itu adalah keliru. Kemudian ia menawarkan konsep memindahkan orang bukan mobil dengan membangun transportasi massal.

Namun, apa yang terjadi setelah Jokowi dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta? Setelah dilantik menjadi Gubernur DKI Jakara Jokowi justru merestui proyek 6 jalan tol dalam kota Jakarta. Publik pun mengkritik Jokowi. Dan menanggapi kritik itu Jokowi menggelar dengar pendapat umum terkait dengan proyek 6 jalan tol dalam kota.

Namun setelah berkali-kali dengar pendapat umum digelar, tidak jelas juga sikap Jokowi apakah menolak atau menerima proyek pembangunan 6 tol itu. Bahkan saat wakil Gubernur DKI Jakarta Ahok bersikeras agar proyek 6 tol dalam kota dipercepat pembangunannya, Jokowi yang masih berstatus sebagai Gubernur DKI Jakarta pun diam saja.

Jokowi adalah manusia biasa. Ia bisa khilaf dan lupa terhadap komitmen dan apa yang sudah dikatakannya. Untuk itulah kita harus mengawal janji-janji Jokowi. Jangan biarkan Jokowi ingkar janji! (fs/PO)

Read More

Aa Gym : Pesta Sebelum Kerja

KH Abdullah Gymnastiar, rupanya sangat prihatin menyaksikan riuhrendahnya pesta perayaan pelantikan Jokowi.

Amanah rakyat yang kini disandang di bahu Jokowi, bukanlah sesuatu yang ringan, karena menyangkut seluruh rakyat, bukan sebatas relawan, simpatisan dan pendukung Jokowi, melainkan seluruh rakyat Indonesia.

Jelas kiranya, amanah rakyat itu sesuatu yang sifatnya sakral, sehingga tak layak disandingkan dengan pesta pora yang amat sangat duniawi dan materialistis.

Secara tegas, KH Abdullah Gymnastiar, yang bisa dipanggil Aa Gym menegaskan,  bahwa amanah yang diterima, tak perlu disikap dengan kegembiraan yang berlebihan, terutama karena Jokowi belum membuktikan kesuksesan kerja sebagai Presiden RI.

"Bila diberi amanah jabatan, tak perlu terlalu gembira, apalagi dengan hura2 karena kerja juga belum dan akhirnya tak tau akhirnya seperti apa," demikian tulis Aa Gym di akun twitter pribadi miliknya, Senin, 20 Oktober 2014.

Aa Gym benar, pestapora relawan Jokowi yang diklaim sebagai "Pesta Rakyat" memang tak sepatutnya digelar. Bukan saja karena amanah bukanlah sesuatu yang perlu disambut dengan hura-hura, melainkan juga karena ada klaim sepihak bahwa itu adalah pesta milik rakyat.

Ini adalah penggalan agenda Pesta Rakyat itu.

Senin, 20 Oktober 2014 Pukul 10.00 WIB: Jokowi dan Jusuf Kalla dilantik di Gedung DPR-MPR, Senayan. Panitia Syukuran Rakyat #Salam3Jari menggelar acara nonton bareng siaran pelantikan menggunakan layar lebar di Monas berbarengan dengan konser.

Pukul 12.45 WIB: Jokowi selesai menghadiri upacara pelantikan. Jokowi tiba di Bundaran Hotel Indonesia, dan diarak menuju Monas menggunakan andong.

Pukul 14.00 WIB: Jokowi tiba di Istana Merdeka menghadiri acara pisah-sambut dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Seusai acara, Jokowi berjanji mengadakan acara open house di Istana untuk 700 warga.

Pukul 16.00 WIB: Jokowi dijadwalkan menghadiri konser rakyat di Monas. Dia akan bernyanyi bersama Slank dan musikus lainnya sampai menjelang magrib.

Pukul 19.00 WIB: Jokowi kembali ke Monas untuk menghadiri acara pelepasan 300 lampion hingga sekitar pukul 22.00 WIB.

Menurut Zuhairi sebagai panitia acara ini, pelepasan lampion ini menjadi puncak acara Pesta Rakyat #Salam3Jari.

"Pelepasan lampion dilakukan berbarengan di seluruh provinsi di Indonesia," katanya.

Total ada 17.480 lampion yang akan diterbangkan. Di Jakarta sendiri 7.000 lampion akan dilepaskan dari Monas, Ancol, dan Taman Mini Indonesia Indah.

Begitu banyak uang dihamburkan atas nama rakyat, sementara kerja pun belum dimulai.. (fs/PO)

Read More

Baru Dilantik, Jokowi Didemo Massa BEM Solo Raya

SOLO - Bisa jadi puluhan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Solo Raya merupakan massa pertama yang berunjuk rasa di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Jokowi dan JK resmi menjadi presiden dan wakil presiden setelah dilantik di Gedung DPR-MPR pada pagi hingga siang tadi.

Diberitakan Okezone, unjuk rasa berlangsung di Bundaran Gladak, Jalan Slamet Riyadi, Solo, usai pesta syukuran tujuh tumpeng yang digelar Pemkot Solo atas pelantikan Jokowi sebagai orang nomor satu di Indonesia. Jokowi sendiri pernah menjabat sebagai Wali Kota Solo selama dua periode.

Dari poster yang diusung, massa meminta Jokowi dan pasangannya menuntaskan janji politik semasa kampanye, seperti reformasi agraria dan membongkar sejumlah kasus korupsi yang penangannya belum tuntas sampai saat ini.

Massa juga membawa sebuah amplop ukuran besar berisi tujuh tuntutan aspirasi rakyat atau yang mereka singkat menjadi Tunas Rakyat. Dalam amplop yang di salah satu sudutnya bertuliskan 'Solo Tantang Jokowi' itu akan dikirim ke Jokowi.

Tuntutan pertama, mendesak penyelesaian kasus Bank Century dan menyelenggarakan pemerintahaan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kedua, menegakkan keadilan atas kepemilikan tanah rakyat dengan menjalankan amanat reformasi agraria. Kemudian, renegosiasi semua blok tambang dan migas yang dikuasai pihak asing demi kemandirian bangsa.

Selanjutnya, menyelamatkan perekonomian bangsa dalam persaingan pasar bebas AEC. Memperbaiki sistem BPJS pada tataran birokrasi pelaksanaannya. Menjamin pendidikan gratis SD sampai sarjana yang berkualitas dan berkarakter. Kemudian di poin terakhir meningkatkan pengawasan kualifikasi, pemberangkatan, dan jaminan perlindungan TKI di luar negeri.

"Ketujuh poin Tunas Rakyat itu harus ditandatangani Jokowi dan Jusuf Kalla kalau mereka bertekad membawa perubahaan di Indonesia. Tak sekadar ditandatangani, namun keduanya harus menjalankan ketujuh poin Tunas Rakyat yang kami ajukan," papar peserta aksi, Gilang, Senin (20/10/2014).

Menurutnya, unjuk rasa kali ini merupakan aksi pemanasan bagi Jokowi dan JK yang baru saja dilantik. Nantinya, mahasiswa tetap akan menggelar aksi sebagai bentuk pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Gilang menegaskan, tuntutan mereka bukan untuk menolak pemerintahan Jokowi, namun menuntut adanya perubahan sistem demokrasi di Indonesia sesuai semangat reformasi. “Karena ini kami menuntut agar pemerintahan saat ini bisa mengubah sistem itu, agar rakyat tidak selalu menjadi korban,” pungkasnya. (ris/okezone/PO)

Read More

Pengamat: Sikap Prabowo Bikin Merinding

Hari ini Presiden Terpilih Joko Widodo resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. Pada pekantikan itu Joko Widodo membacakan pidato kenegaraan untuk pertama kalinya dalam Sidang Paripurna MPR/DPR, Senin 20 Oktoner 2014.

Dalam sambutannya, Joko Widodo mengucapkan terima kasih kepada para presiden dan wakil presiden yang hadir, dan tamu undangan dari luar negeri.

Secara khusus, Presiden yang akrab disapa Jokowi itu mengucapkan terima kasih kepada Prabowo Subianto, mantan rivalnya dalam pemilihan presiden beberapa waktu lalu.

Prabowo yang duduk di bangku khusus undangan itu langsung berdiri dan memberi hormat kepada Jokowi.

"Saya bisa merasakan para pendukung Prabowo merinding semua. Mereka bangga kepada pemimpin yang dipilih pada pilpres," ujar Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin dalam perbincangan dengan tvOne.

Irman mengatakan, setelah presiden dan wakil presiden resmi dilantik, menjadi tugas Koalisi Merah Putih benar-benar mengimplementasikan diri sebagai penyeimbang. Program yang baik didukung. Sebaliknya, yang merugikan bangsa dan negara wajib dikritik.

"Harapan pendukung Prabowo, bukan lari dari kekuatan penyeimbang. Ini harus membuktikan komitmen sebagai penyeimbang," kata Irman.

Sebaliknya, Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, kata Irman, tidak perlu khawatir dan resah dengan kekuatan penyeimbang ini. Koalisi penyeimbang, kata Irman, justru menjadi sangat baik untuk roda pemerintahan Jokowi.

"Justru yang berbahaya itu adalah teman tidur kita, tiap malam dinina bobokan. Yang melemahkan SBY bukan oposisi PDIP, tapi justru koalisi SBY yang selama ini mengkitik-kitikkan. Harapan itu tidak terjadi di pemerintahan Jokowi," kata dia.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyambut baik kehadiran Prabowo Subianto dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di gedung MPR/DPR.

"Itu menunjukkan kerendahan hati kedua tokoh. Maka hari ini keduanya menunjukkan kenegarawanannya dan ditunjukkan kepada publik, bersalaman. Pak Jokowi menyampaikan terima kasih. Pak Prabowo memberi hormat. Saling menghormati," kata Ganjar.

Hubungan seperti ini, kata politikus PDI Perjuangan itu, yang harus dijaga dan contoh bagi semua pihak. "Ini kita turunkan kepada mereka yang ada di elite partai sampai ke grass root," kata Ganjar. (adi/vivanews/via PO)

Read More

Prabowo Dapat Sambutan Standing Applause Luar Biasa!

Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto akhirnya hadir di gedung DPR/MPR  lokasi pelantikan presiden dan wakil presiden.

Kehadirannya mendapat sambutan hangat dari anggota MPR yang sudah terlebih dahulu datang.

Dia tampak bersama Ketua Umum PAN Hatta Rajasa dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, dan politikus senior Golkar Akbar Tandjung.

Bahkan, calon presiden rival Joko Widodo itu mendapat standing applause membahana dari anggota MPR.

Prabowo yang mengenakan setelah jas hitam dan berpeci ini tampak menyalami para undangan lainnya. Seperti mantan Wakil Presiden, Try Sutrisno; mantan Presiden Megawati, Soekarnoputri, dan mantan Presiden, BJ Habibie, seperti dilansir RMOL.

Sebelumnya, Prabowo memang mengakui bahwa satu hari menjelang pelantikan ia harus meninggalkan Tanah Air untuk urusan pribadi. Namun, ia berharap urusannya tersebut bisa selesai sebelum pelantikan dimulai.  (pm)

*piyunganonline

Read More

Revolusi Mental, Sekadar Imajinasi Pencitraan Jokowi

Indonesian Police Watch (IPW) menghimbau Jokowi konsep 'revolusi mental' yang telah digembar-gemborkan saat Pilpres 2014 lalu, jangan sampai dipecundangi oleh para mafia  saat Jokowi resmi menjabat presiden.

Ketua Presidium IPW, Neta S Pane menilai Jokowi perlu untuk segera menata sistem hukum dan membenahi institusi hukum, seperti Polri, Kejaksaan Agung, dan juga Kementerian Hukum dan HAM. Tujuannya yakni agar revolusi mental Jokowi mampu segera memberantas mafia hukum.

"Juga mafia proyek, mafia pajak, dan lalu mafia migas yang selama ini melakukan penghancuran di Negara Indonesia. Maka begitu dilantik jadi presiden, Jokowi perlu menata sistem hukum dan membenahi institusi hukum," kata Neta dalam siaran persnya di Jakarta, Minggu, 19 Oktober 2014.

Apabila Jokowi tidak segera bekerja cepat membenahi tiga institusi tersebut, Neta mengkhawatirkan Jokowi nantinya malah dipecundangi para mafia, yang selama ini menguasai segala lini. Konsep 'revolusi mental' milik Jokowi pun katanya hanya sekadar wacana dan angan-angan.

"Publik pada saat ini sedang menunggu, apakah konsep revolusi mental Jokowi itu akan menjadi fakta perubahan negeri ini, atau sekadar imajinasi untuk pencitraan. Nanti, revolusi mental harus mendorong pemeriksaan pajak para pejabat partai dan legislatif," tutup Neta. (fs/PiyunganOnline)

Read More