Usai Tunaikan Haji, Gubernur Aher Tiba di Bandung

BANDUNG (5/10) - Setelah menjalankan ibadah haji sejak pertengahan September lalu, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan (Aher) tiba di Bandung pada Senin (5/10) dini hari. Berdasarkan informasi dari Sekpri Gubernur Jabar, Ade Sukalsah, Gubernur Aher, beserta istri dan rombongan Kloter JKS 67 berangkat dari Jeddah melalui penerbangan Saudia pada Ahad (4/10) siang jam 11.00.
"Rombongan tiba di Bandara Halim, Senin 5 Oktober 2015 jam 01.00 WIB. Setelah beres proses imigrasi dan bagasi, Gubernur Aher akan langsung bertolak ke Bandung, ke rumah dinas Gedung Pakuan," katanya melalui surel kepada Humas Pemprov Jabar, Sabtu (3/10) malam.
Sebelumnya, kata Ade, sebagai anggota haji reguler, Aher menuju Indonesia mengikuti Kloter 16 JKS, Maktab 50, No Akomodasi 707 di Hotel Joharat Al Rashidin, Jarwal. Setelah sebelumnya, bersama ratusan anggota kloter lainnya berada di Hotel Durat Al Aseel setelah kembali dari kewajiban Armina.
Di hotel transit ini, rombongan akan menginap hingga pukul 02.00 untuk kemudian bertolak dari hotel menuju Bandara Jeddah pada Sabtu (3/10) dini hari sekitar jam 03.00 dini hari. Dari Jeddah, perjalanan panjang ke Indonesia akan dilakukan. Aher sendiri bertolak haji bersama Istri, Sekpri, dan rombongan yang tergabung dalam kloter haji biasa sejak Rabu, 16 September 2015 lalu. Sebagai amirul hajj Jawa Barat, Aher sempat melepas kloter terakhir dari Jabar sehari sebelumnya.
Saat melaksanakan haji, selain menunaikan fardhu ibadah haji, ragam kegiatan yang padat dalam melayani masyarakat (terutama kloter asal Jabar) tetap intensif dilakukan pria asal Sukabumi tersebut. Gubernur Aher mengumpulkan petugas haji untuk mengoptimalkan layanan kepada jemaah pada Sabtu (19/9), mendatangi dan memberikan santunan korban crane Ahad (20/9), dan membantu menangani persoalan musibah Mina antara Kamis (24/9) hingga menjelang kepulangan ke Indonesia.
Selama kurang lebih delapan tahun menjabat Gubernur Jabar periode 2008-2013 serta 2013-3018, Aher baru kali ini menunaikan tugas sebagai Amirul Hajj rombongan haji asal Jabar yang tahun 2015 ini mencapai sekitar 31.000 jamaah. Gubernur sudah mengantongi izin Menteri Dalam Negeri Nomor 857/4615/SJ tertanggal 18 Agustus 2015 hal izin ke luar negeri alasan penting. Selama periode tersebut, jalannya pemerintahan tetap berjalan lancar dengan penunjukan Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar menjadi Pelaksana Harian (Plh).
Keterangan Foto: Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan saat memberikan arahan kepada jamaah haji Jawa Barat di Mekkah. Sumber : pks.or.id

Read More

Aboebakar: Pelaku Kabut Asap Tidak Cinta Tanah Air

Jakarta (5/10) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboebakar Alhabsyi menilai, kabut asap yang saat ini terjadi di Sumatera dan Kalimantan disebabkan oleh orang yang tidak cinta tanah air. Hal itu disampaikan Aboebakar usai sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Ahad (4/10).
"Lebih memprihatinkan lagi sebagian persoalan ini disebabkan oleh ulah tangan manusia, bukan faktor alam," kata Aboebakar.
Aboebakar menambahkan, bahwa kebakaran hutan tahun ini diyakini akan mencatat rekor sebagai yang terparah dalam sejarah. Sebagaimana yang disampaikan oleh ilmuan NASA baru-baru ini, lanjut legislator yang duduk di Komisi III DPR RI itu, bahwa setiap tahun Indonesia dilanda kebakaran hutan dan kabut asap. Tapi, tahun ini polusi udara yang disebabkan kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan bisa mencatat rekor baru.
Aboe Bakar menguraikan berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh asap, mulai dampak ekonomis, kesehatan, hingga pendidikan. Transportasi udara, lanjut Aboebakar, Garuda membatalkan 460 jadwal penerbangan akibar kabut asap. Di Pekanbaru ada 59 penerbangan dibatalkan, di Pontianak 33 penerbangan dibatalkan, sementara di Banjarmasin sebanyak 13 penerbangan.
"Coba hitung berapa kerugian materiil yang diakibatkan oleh asap tersebut. Belum lagi aspek kesehatan masyarakat, serta banyaknya sekolah yang terpaksa diliburkan akibat asap tersebut," papar anggota DPR RI dapil Kalsel I itu.
Lebih lanjut Aboebakar menegaskan, dirinya mengkritik keras adanya pembakaran lahan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Karenanya, apabila ada pihak-pihak yang dengan sengaja membakar lahan atau hutan dengan alasan efisiensi, menurutnya, hal ini tidak dapat ditolelir. Aboebakar menilai, hal itu adalah sikap egois, ingin menguntungkan diri sendiri, dan tidak cinta terhadap tanah air.
"Sosialisasi nilai kebangsaan, kebhinekaan, dan kemasyarakatan seperti ini sangat penting. Utamanya untuk selalu mengingatkan bahwa kita semua ini hidup dalam sebuah bangsa dan negara," ujar Ketua DPP PKS wilayah Kalimantan itu.
Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Aboebakar mendukung atas tindakan tegas polri terhadap para pelaku pembakaran lahan dan hutan. Dari hasil rapat Komisi III DPR RI dengan Polri, dilaporkan telah diperiksa 57 perusahaan yang diduga terlibat dalam pembakaran lahan tersebut. Selain itu, setidaknya ada 120 tersangka yang telah diperiksa oleh pihak kepolisan.
"Saya mendorong agar proses hukum ini terus ditingkatkan, agar tidak diulangi lagi hal yang serupa di tahun depan," pungkas pria yang akrab disapa Habib Aboe itu.
Keterangan Foto: Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Aboebakar Alhabsyi.

Sumber : pks.or.id

Read More

HUT ke-70 TNI, Politisi PKS Ingatkan Buku Putih Pertahanan RI

JAKARTA (5/10) - Tentara Nasional Indonesia (TNI) memasuki usianya ke-70 tahun ini. Saat ini, kekuatan dan kapasitas TNI makin diakui dunia internasional sebagai salah satu militer terkuat. 

Anggota Komisi I Bidang Pertahanan DPR RI, Ahmad Zainuddin menyampaikan, agar pengembangan TNI ke depan memperhatikan dan tetap dalam koridor grand strategy pertahanan Indonesia yang termuat dalam Buku Putih Pertahanan RI. 

"Kita sangat bangga dengan TNI kita saat ini. Selamat HUT ke-70 TNI. Namun saya ingin mengingatkan pemerintah, perlu melihat lagi Buku Putih Pertahanan kita. Apakah pengembangan dan penguatan TNI sudah sesuai dengan Buku Putih atau belum," ujar Zainuddin di Jakarta, Senin (5/10). 

Menurut Zainuddin, Buku Putih Pertahanan RI merupakan bentuk kesadaran bahwa Indonesia sebagai bangsa besar dengan kondisi geopolitik dan geostrategis yang signifikan di lingkungan internasional. Karena itu, lanjutnya, kesadaran itu harus terus ditindaklanjuti dengan penguatan kapasitas pertahanan, salah satunya dengan pembentukan postur ideal TNI.

"Satu contoh saja, kalau kita lihat aspek anggaran, proporsi anggaran TNI dari APBN masih belum ideal. Anggaran TNI lebih banyak untuk belanja rutin serta gaji prajurit. Modernisasi alutsista sejak 2010 baru separuh dari kebutuhan minimum essential force. Sementara eskalasi potensi ancaman terus berkembang dinamis," imbuhnya.

Untuk konteks ini, Indonesia tertinggal dengan kekuatan negara lain yang mengalami pertumbuhan militer signifikan di Asia-Pasifik, seperti Jepang, China, AS, dan India. Karena itu, lanjut Zainuddin, Buku Putih Pertahanan RI harus menjadi panduan bersama dalam pengembangan kekuatan TNI, termasuk politik anggaran di dalamnya. 

Selain itu, anggota pengawas intelijen ini juga mengatakan tema yang diangkat TNI dalam HUT-nya tahun ini menunjukkan kekuatan sebenarnya TNI adalah bersama rakyat. Karena itu menurutnya, konsep sistem pertahanan semesta harus dipahami sebagai konsep pertahanan manunggal TNI dan rakyat. Keberadaan TNI tidak boleh dipisahkan dari masyarakat. TNI harus selalu dekat di tengah-tengah masyarakat. 

"TNI harus menjadi teladan dalam banyak aspek kehidupan bermasyarakat. Sehingga memudahkan mobilisasi umum suatu saat nanti ketika pertahanan semesta perlu diwujudkan karena keadaan darurat," jelas Wakil Ketua FPKS MPR RI ini. 

Sumber : pks.or.id
Keterangan Foto: Anggota Komisi I Bidang Pertahanan DPR RI, Ahmad Zainuddin.

Read More

Gubernur Bali Puji Proses Demokrasi di PKS

DENPASAR (5/10) - Gubernur Bali I Made Mangku Pastika mengkritisi pelaksanaan demokrasi sering kebablasan. Seperti terjadi dalam kongres partai-partai politik yang menimbulkan kegaduhan dan akhirnya perpecahan.
"Saya melihat mungkin cuma PKS yang tidak terdengar ribut-ribut. Tapi, proses musyawarah terlaksana seperti diajarkan Pancasila untuk mencapai mufakat," ujar Pastika dalam pembukaan Musyawarah Wilayah (Musywil) PKS Provinsi Bali di Denpasar, Ahad (4/10).
"Tak perlu lempar kursi untuk mempertahankan pendapat sendiri," imbuhnya.
Acara Musywil ke-4 PKS Bali dihadiri 500 pengurus perwakilan DPD dan DPC se-Bali. Tampak hadir Ketua Majelis Syura PKS Habib Salim Segaf al-Jufri. Sementara Gubernur Bali didampingi Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta dan Calon Wali Kota Denpasar Made Arjaya yang didukung koalisi PKS, Partai Demokrat, dan Partai Golongan Karya.
Salim Segaf menjelaskan demokrasi PKS bersifat langsung karena seluruh kader dan anggota di suatu wilayah dapat memilih pengurus DPW dan DPD. Hasil Pemilihan Umum Internal (PUI) itu dilaporkan ke DPP guna dimintakan persetujuan.
"Forum Musywil melantik dan mengesahkan pengurus baru, serta memberi amanat untuk pelaksanaan program periode lima tahun ke depan. Jadi, tak perlu gontok-gontokan," ungkap Salim. Tema yang diangkat dalam musywil adalah "Berkhidmat untuk Rakyat". Tema yang cerdas menurut Gubernur Pastika.
Ketua DPW PKS Bali yang baru saja terpilih, Mujiono, menyampaikan apresiasi terhadap dukungan Gubernur. PKS siap berkolaborasi untuk mewujudkan Bali Mandara (maju, aman, damai, dan sejahtera).
Keterangan Foto: (dari kanan ke kiri) Gubernur Bali I Made Mangku Pastika, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri, Ketua Wilda Bali Nusra DPP PKS Sugeng Susilo, Wakil Gubernur Bali Sudikerta, serta Ketua DPW PKS Bali Mudjiono saat membuka Muswil ke-4 PKS Bali di Denpasar, Ahad (4/10/2015). Foto - Yefri/PKS Bali.
Sumber : pks.or.id

Read More