Deklarasi KMP DIY, Anis Matta: KMP Mercusuar Indonesia

YOGYAKARTA (20/11) – Partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) DI Yogyakarta berkumpul di Purawisata Yogyakarta mendeklarasikan KMP sebagai koalisi permanen di provinsi tersebut, Kamis (20/11).

Selain dihadiri oleh ribuan kader dan simpatisan masing-masing partai politik, acara ini juga dihadiri oleh elit-elit partai. Nampak hadir Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto; Presiden PKS, M. Anis Matta; Ketua Umum Partai Golkar, Abu Rizal Bakrie; Ketua Umum PPP, Djan Faridz; Sekjend PAN, Taufik Kurniawan; dan Ketua DPP PBB, Sukmo Harsono.

Selain itu, hadir pula para politisi senior seperti Ketua Majelis Pertimbangan PAN, Amien Rais; Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Akbar Tandjung; Mantan Ketua PPP, Suryadharma Ali; juga dua Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah (FPKS) dan Fadli Zon (FGerindra).

Yogyakarta menjadi provinsi ketiga yang melakukan deklarasi Koalisi Merah Putih. Dalam acara ini dilakukan penandatangan prasasti yang dilakukan oleh para ketua partai-partai politik KMP di wilayah DI Yogyakarta.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta, mengatakan prasasti tersebut memiliki makna dan akan menjadi benda bersejarah. "Prasasti ini akan menjadi sesuatu yang kita kenang dalam sejarah Republik Indonesia," ujar Anis Matta.

Presiden PKS juga berharap kebersamaan dengan KMP akan lama dan panjang. Anis pun mengibaratkan KMP sebagai mercusuar bagi Indonesia. "Semoga Allah memberkahi KMP dalam pengabdian kepada bangsa dan menjadi tim Indonesia baru," pungkasnya.
Sumber: http://www.pksdiy.or.id

Read More

[Kenaikan BBM] Yusril: Jokowi Bisa Diimpeach

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menyebut bahwa Hak Interpelasi yang akan digunakan DPR kepada pemerintah terkait isu kenaikan BBM dapat berujung pada pemakzulan atau impeachment Presiden Joko Widodo.

“Kalau DPR tak puas dengan jawaban pemerintah, dapat berlanjut ke Hak Menyatakan Pendapat. Ini bisa berujung pada impeachment,” katanya melalui telepon dari Bali, Jumat (21/11).

Yusril mengomentari ini terkait desakan dari Koalisi Merah Putih (KMP) yang segera menginisiasi penggunaan Hak Interpelasi atas kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Ya betul. Demokrat ingin menginisiasi bahwa kita ingin mendengarkan penjelasan dari pemerintah kenapa BBM ini naik, dan kenapa naiknya sekarang, dan kenapa naiknya Rp2.000 dan sebagainya," kata Penasihat Fraksi Demokrat Agus Hermanto, di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (20/11).

Sebelumnya, partai pendukung KMP yang lain juga sepakat bakal melakukan hal serupa. "Fraksi PKS akan menggalang langkah-langkah konstitusional terkait dengan kebijakan pemerintah seperti mendorong DPR menggunakan hak interpelasi," kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, dalam konferensi pers di ruang rapat F-PKS, Gedung Nusantara I, Jakarta, Selasa (18/11).

Jazuli menjelaskan dalam UU APBN-P 2014 menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan hak pemerintah karena itu hak interpelasi merupakan ruang yang tersisa bagi DPR untuk mempertanyakan kebijakan tersebut. "Saat ini kami tidak mau ikut campur. Ketika tidak ada kewenangan, kami memiliki hak bertanya," ujarnya.

Menurut Yusril, jika kenaikan harga BBM tersebut dianggap bertentangan dengan undang-undang, Jokowi harus siap-siap menghadapi DPR dengan Hak Menyatakan Pendapat. Hak Menyatakan Pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air, maupun di kancah internasional.

Sumber : Rimanews/piyunganonline

Read More

BBM dan Kelas Menengah yang Apatis

Pemerintah sadar bahwa kelas menengah adalah populasi terbesar di Indonesia dan mereka memiliki daya beli untuk menunjang gaya hidup konsumtif. Bisa jadi, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nanti (artikel ini ditulis seblum kenaikan BBM -red) tidak akan berpengaruh banyak terhadap nafsu konsumsi mereka. Umpamanya, dengan adanya kenaikan BBM, apakah mereka akan meninggalkan atau berhenti pakai kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum? Mungkin tidak.

Ini terlihat dari data dari Standard Chartered Research (2011) tentang populasi mobil di Jakarta tahun 2005-2009 yang naik jumlahnya hampir dua kali lipat. Meskipun harga BBM sempat naik beberapa kali pada rentang waktu itu, toh kelas menengah tidak akan mengerem keinginan membeli mobil baru. Dengan daya beli yang mumpuni, mereka akan merasa baik-baik saja walaupun harga BBM naik mengikuti pasaran internasional.

Barangkali, kelas menengah akan terusik apabila Pemerintah ambil kebijakan kenaikan pajak progresif kepemilikan kendaraan pribadi. Ini terlihat dari sedikitnya suara aspirasi mereka di jagat media online mengenai pajak progresif kepemilikan kendaraan pribadi di tengah isu pencabutan subsidi BBM. Apabila pajak progresif ini berlaku, dapat dibayangkan bahwa ini akan mengusik nafsu membeli mobil baru di kalangan konsumen kelas menengah.

Apatis

Dalam artikelnya berjudul The Future of History (2012), Francis Fukuyama sedikit menyentil bahwa kelas menengah tidak akan tertarik menjadi kelas oposisi bagi suatu pemerintahan apabila kebijakan pemerintah tidak akan mengganggu gaya hidup konsumtif mereka. Bahkan, demi mengamankan posisi dan kemakmurannya, menurut Fukuyama mereka rela mendukung rezim otoriter seperti di Cina dan Thailand. Dengan kata lain, mereka akan cuek-bebek terhadap berbagai isu di luar yang mengusik kepentingannya. Apatis dan oportunistis.

Isu kenaikan BBM atau pencabutan subsidi BBM akhir-akhir ini menjadi bukti fenomena betapa cuek-bebeknya kelas menengah terhadap kemungkinan semakin terpuruknya daya beli kelas bawah akibat kenaikan harga di semua sektor. Contoh aktual adalah mereka siap mendukung program revolusi mental ala pemerintahan baru nanti: beralih dari BBM subsidi ke BBM pasar internasional. Mereka merasa tidak masalah apabila harga BBM harus naik mengikuti harga standar internasional. Barangkali, naiknya harga BBM itu tidak akan berpengaruh besar terhadap gaya hidup konsumtif mereka.

Yang paling merasakan dampak langsung kenaikan BBM adalah masyarakat kelas bawah. Mereka adalah kelompok masyarakat yang memiliki daya beli rendah, sehingga kenaikan harga BBM akan sangat berdampak bagi mereka untuk bisa mengakses semua kebutuhan pokoknya. Ketika semua harga kebutuhan naik, maka mereka akan mengencangkan ikat pinggang kemampuan daya belinya. Prihatin.

Oleh karena itu, saya tidak heran jika banyak kalangan aktivis sosial banyak menyindir kelas menengah sebagai kelas banci. Mereka memilih jalan aman untuk merespon isu tertentu dan acuh terhadap isu yang tidak mengusik kepentingannya. Umpamanya, dalam beberapa hari ini, Netizen dan kelas menengah senang merespon berita seorang mahasiswa berinisial FS yang menulis di media sosial dengan nada menghina kota Jogja gara-gara antri BBM. Menurut saya, ini bukanlah kasus yang memiliki dampak besar, tetapi respon terhadap isu ini jauh lebih menarik daripada isu kenaikan BBM (pencabutan subsidi) itu sendiri. Anomali.

Revolusi Mental atau Mental Revolusi?

Di tengah isu kenaikan BBM, banyak pakar menyarankan agar Pemerintah baru nanti bersedia memakssa kelas menengah untuk menggunakan BBM non-subsidi sebagai perwujudan (manifestasi) dari revolusi mental. Selama ini, masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan BBM subsidi harus beralih ke BBM non-subsidi. Inilah bentuk revolusi mental.

Apabila maksud dari gagasan revolusi mental ini seperti di atas, maka saya merasa sebenarnya gagasan itu tidak akan mengubah apapun kecuali menaikkan harga BBM sesuai dengan harga pasaran global dan menekan daya beli kelas bawah.

Dampak lainnya adalah “mempersilakan” para pemain industri migas asing asyik-masuk ke pasar hilir migas Indonesia. Hampir 90% sumur pengeboran minyak di Indonesia dikuasai oleh perusahaan asing. Perusahaan plat merah Pertamina hanya punya 10%. Selama ini, kendala perusahaan asing masuk ke industri hilir migas di Indonesia adalah adanya subsidi BBM yang dijual monopoli oleh Pertamina. Mereka tidak bisa berkompetisi dengan SPBU Pertamina karena menjual BBM subsidi, sedangkan Total, Shell, Petronas, dll., mematok harga BBM pasar internasional.

Saya khawatir, isu pencabutan subsidi BBM dan menaikan harga BBM ini bukanlah wacana tentang pengalihan subsidi BBM ke program pro rakyat, melainkan jalan membuka “karpet merah” industri hilir migas di Indonesia untuk perusahaan asing. Apabila sektor hulu sudah didominasi asing dan sektor hilir didesak untuk dibuka pasarnya melalui mekanisme harga pasaran dunia (melalui pencabutan subsidi BBM untuk rakyat), maka sudah bisa dipastikan negeri ini akan jadi pasar perusahaan asing. Dengan populasi kelas menengah yang besar dan jumlah kendaraan banyak, ini adalah target pasar mereka. Jika sudah demikian, maka saya usulkan kita tidak hanya butuh revolusi mental, melainkan harus punya mental revolusi. Mental revolusi adalah menolak pencabutan subsidi BBM bagi masyarakat (karena subsidi adalah hak rakyat) dan tolak liberalisasi sektor hilir migas. Bagaimana pendapat Anda?

Penulis: Iryan Ali Herdiansyah, Business Analyst Inventure
(Ditulis pada Agustus 2014, sebelum kenaikan harga BBM)

*sumber: inventure.co.id/piyunganonline

Read More

Fahri, KPK, ICW: Pengangkatan Jaksa Agung Prasetyo Tidak Tepat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memilih dan melantik Jaksa Agung yang berasal dari parpol. Politisi Nasdem HM Prasetyo resmi dilantik sebagai Jaksa Agung. Pelantikan dilakukan langsung oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta (Kamis, 20/11).

Publik pun mengecam keputusan Jokowi ini. Terlebih sebelumnya Jokowi sudah berjanji tidak akan mengangkat Jaksa Agung dari parpol.

Maka tepat apa yang dikatakan Fahri Hamzah kepemimpinan Jokowi penuh kontroversi.

"Tiada hari tanpa kontroversi...," komentar singkat Fahri melalui akun twiternya @Fahrihamzah, setelah pengumuman Jaksa Agung baru.

Bukan itu saja aktivis anti korupsi dan KPK menyayangkan keputusan Jokowi ini. Menurut Donal Fariz, aktivis ICW (Indonesia Corruption Watch ), pengangkatan Prasetyo adalah kesalahan fatal.

"Ini kesalahan fatal kesekian kalinya. Menkumham orang PDIP, sekarang #JaksaAgung orang partai kembali. #ShameOnYouJokowi," kata Donal melalui akun Twitter pribadinya, @donalfariz.

Sedang Ketua KPK Abraham Samad menilai keputusan Jokowi itu sangat tidak tepat.

"Sangat tidak tepat," ucap Samad melalui pesan singkatnya, Kamis (20/11/2014), dikutip dari detikcom.

‎Samad menganggap bahwa latar belakang Prasetyo sebagai politisi bisa berimbas dengan adanya kepentingan politik. Meskipun, Prasetyo pernah menduduki jabatan sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) di Kejagung pada tahun 2006. Dia kemudian berubah haluan menjadi politisi.

"Karena orang yang berlatarbelakang politisi biasanya mempunyai konflik kepentingan, padahal Kejaksaan Agung adalah institusi penegakan hukum yang memerlukan sosok yang independen dan berintegritas," ucap Samad.


*piyunganonline

Read More

PKS : Jokowi Lakukan Dua Pelanggaran Hukum

Al Muzzammil Yusuf‪, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, menyampaikan ucapan selamat pada HM Prasetyo yang telah dilantik sebagai Jaksa Agung oleh Jokowi, Kamis 20 November 2014.

Memang, memilih Jaksa Agung adalah hak prerogatif Presiden. Namun, politisi PKS asal Lampung tersebut, menyayangkan pelantikan Jaksa Agung yang tidak direncanakan dengan baik sebelumnya sehingga melanggar UU No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI dan UU No.17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR, DPD, dan DPRD.

“Pasal 21 UU Kejaksaan dan Pasal 236 UU MD3 melarang Jaksa Agung dan Anggota DPR RI untuk rangkap jabatan sebagai pejabat negara. Jadi pelantikan Jaksa Agung yang dilakukan Presiden Jokowi melanggar kedua UU ini," kata pria yang juga Ketua DPP PKS, Jum'at 21 November 2014.

Menurutnya, jika Presiden Jokowi merancangnya jauh-jauh hari, pelanggaran ini tak perlu terjadi.

“Dalam Pasal 240 UU MD3 disebutkan bahwa paling lama 7 hari Pimpinan DPR menerima surat pemberhentian dari Pimpinan Partai Politik maka harus dikirimkan ke Presiden. Presiden diberikan waktu paling lama 14 hari. Jadi jika berkeinginan taati UU, baik Pimpinan DPR dan Presiden bisa segera lakukan pemberhentian resmi Pak Prasetyo sebagai Anggota DPR RI dari Nasdem hanya beberapa hari saja," paparnya.

Al Muzzammil Yusuf juga menekankan pentingnya  para politisi dan pejabat negara memberi teladan dalam mentaati peraturan perundang-undangan agar hukum dapat ditegakkan.

“Kita perlu berikan keteladan yang baik kepada masyarakat. Hukum itu tegak jika ada keteladanan yang baik dari para pemimpinnya," katanya.

Jika penegak hukumnya saja diangkat melalui proses yang melawan hukum, tentu publik tak bisa berharap banyak akan independensinya.

Hal inilah yang juga menjadi keprihatinan politisi PKS itu. Pemilihan dan pengangkatan Prasetyo yang dianggap kurang tepat oleh beberapa kalangan, tak lebih karena mengesankan adanya tekanan kepada Jokowi.

“Tentu publik mempertanyakan kenapa seorang Jaksa Agung dipilih dari kalangan partai politik meskipun sebelumnya pernah menjadi jaksa. Idealnya bukan dari anggota DPR yang partisan tapi dari kalangan profesional, akademisi, praktisi atau pegiat hukum yang integritas dan kredibilitasnya sudah teruji," jelasnya.

Independensi dan komitmen yang kuat dalam penegakan hukum bagi Jaksa Agung, kata Muzzammil, sangat penting karena Jaksa Agung dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan reformasi dan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“Makanya pada Pasal 37 menegaskan Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Jadi Jaksa Agung harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun," tuturnya.

Dengan memperhatikan aspirasi publik, Al Muzzammil Yusuf mengusulkan agar Kejaksaan tak lagi sebagai lembaga pemerintahan. Ia pun berjanji akan membahas hal ini dalam revisi UU Kejaksaan di Komisi III.

“Kata yang tepat untuk kedudukan Kejaksaan dalam UU Kejaksaan kedepan adalah lembaga penegak hukum bukan lagi lembaga pemerintahan dan dalam pengangkatan dan pemberhentiannya tidak lagi Presiden sendiri tapi juga mempertimbangkan DPR sebagai wakil rakyat. Tujuannya agar ada checks and balances dan memastikan bahwa Jaksa Agung bukan hanya mementingkan kepentingan penguasa tapi rakyat yang lebih luas," tutupnya. (fs/piyunganonline)

Read More

Baru Sehari Tayang, Film 'JOKOWI ADALAH KITA' Tak Tayang Lagi

Kemarin Kamis (20/11/2014) film berjudul JOKOWI ADALAH KITA mulai tayang di bioskop-bioskop se-Indonesia. Promo gencar pun dilakukan melalui broadcast SMS.

"Sebentar lagi KITA akan tahu keseharian Presiden kita bersama istri, keluarga dan juga Ahok. Nonton film Jokowi Adalah Kita 20 Non 2014 dibioskop," demikian bunyi boradcast SMS.

Salah satu yang mendapat SMS itu @PritaKanaHamam yang dibalas singkat 'Emoh!'.

Nah hari ini, Jumat (21/11) film JOKOWI ADALAH KITA yang baru tayang sehari akhirnya dihentikan penayangannya dengan alasan situasi memanas akibat kebijakan Presiden Jokowi menaikkan harga BBM.

Alasan lengkap penghentian tayangan film JOKOWI ADALAH KITA diberitakan oleh Kapanlagi.com beikut:

'JOKOWI ADALAH KITA' Mendadak Ditunda Penayangannya

Baru sehari dirilis, film JOKOWI ADALAH KITA sudah diturunkan dari bioskop-bioskop seluruh Indonesia. Sejak hari Jumat (21/11), biopik tentang Jokowi saat dirinya menjabat sebagai Gubernur Jakarta ini sudah tak lagi ditayangkan di jaringan bioskop. Mengapa demikian?

KK Dheeraj sebagai produser filmnya sekaligus pemilik rumah produksi K2K Pictures memberikan alasannya ketika dihubungi oleh KapanLagi.com®. Diungkapkannya, JOKOWI ADALAH KITA mendadak harus ditunda penayanganya karena situasi yang tidak memungkinkan.

"Film JOKOWI ADALAH KITA ditunda dulu penayangannya dikarenakan situasi politik yang memanas sebagai akibat imbas kenaikan harga BBM," ujarnya ketika dihubungi.

Film JOKOWI ADALAH KITA dibintangi oleh Ben Joshua sebagai Jokowi dan Sylvia Fully sebagai istrinya, Iriana Joko Widodo. Di tangan sutradara Ronny Mepet, keduanya akan menunjukkan chemistry yang apik sebagai pasangan tersebut.

Film ini meski mengangkat sosok Jokowi sebagai tokoh utama, film ini bukanlah sebuah film politis. Jalan ceritanya lebih banyak mengetengahkan tentang sepak terjang Jokowi sebagai Gubernur serta kehidupannya dalam berkeluarga.

K2K Pictures belum memberitahukan kapan pastinya JOKOWI ADALAH KITA kembali ditayangkan di bioskop. Yang pasti, dari situs 21Cineplex, film JOKOWI ADALAH KITA tidak lagi ditayangkan.

sumber: http://www.kapanlagi.com/showbiz/film/indonesia/jokowi-adalah-kita-mendadak-ditunda-penayangannya-564bb6.html

Read More

Empat Blunder Jokowi, Denny JA: Tak Satunya Kata dan Perbuatan

Foto: Twitter

Jokowi terus membuat blunder. Setidaknya, itu yang dirasakan Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA.

Menurut Denny, amat disayangkan, belum sampai 100 hari, Jokowi sudah melakukan begitu banyak langkah yang terus mengecewakan pendukungnya.

Denny mengatakan, setidaknya ada empat blunder besar yang dilakukan Jokowi. Mulai dari kabinet ramping yang dijanjikan saat kampanye, lalu kabinet non-transaksional, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), dan terakhir masalah Jaksa Agung dari partai politik.

Kekecewaan itu dituangkan Denny dalam akun twitter pribadinya. Denny menilai, penunjukan Jaksa Agung berasal dari partai politik,  tak membuat publik nyaman.

"Penunjukkan jaksa agung ini dapat menjauhkan Jokowi dari pendukung utamanya: aneka civil society yg sangat concern dengan penegakkan hukum", demikian tulis Denny hari ini, Jum'at, 21 November 2014.

Sementara kenaikan harga BBM, menurut Denny, menjadi blunder ketiga karena Jokowi menaikkan harga BBM pada waktu yang tidak tepat.

"Saat ini harga minyak dunia justru turun, blunder BBM ini menjauhkan Jokowi dari pendukung tradisionalnya: wong cilik", imbuh Denny.

Akibat blunder BBM ini, Jokowi mulai dijauhi pendukungnya.

"Kini sebagian wong cilik mulai menjauh dari Jokowi", tandas Denny.

Blunder kedua adalah ketika Jokowi menjanjikan kabinet "non-transaksional, the dream team." Kabinet yang sangat diimpikan oleh publik sebagai kabinet yang bersih.

"Yang terjadi, kabinet 'as usual', penuh dengan transaksi dan kompromi. Banyak yg bukan 'the right person in the right place',"tulis Denny.

Sementara, blunder pertama adalah janji membentuk kabinet ramping. Menurut Denny, publik dapat dengan mudah mencari di peramban, hal-hal apa saja yang dijanjikan Jokowi selama kampanye.

Dengan blunder-blunder itu, Denny JA punya kesimpulan bahwa Presiden Jokowi memang tidak memiliki kekuatan menjadi seorang pemimpin.

"Dengan 4 blunder sebelum 100 hari, Jokowi tidak mengesankan sebagai seorang strong leader", tandas Denny.

Jika seorang Denny JA yang selama ini nampak cukup aktif mendukung Jokowi saja merasa kecewa dengan blunder-blunder Jokowi, tentu publik, apalagi wong cilik lebih kecewa lagi. Sayangnya, Jokowi yang ketika kampanye terkesan sangat dekat dan selalu mau mendengarkan suara rakyat, kini seolah diam membisu di tampuknya yang nyaman. (fs/piyunganonline)

Read More

Surat Terbuka untuk Gubernur @Aheryawan

Dear Pak Aher,

Sampurasuuuun...

Pak Aher, sejak lahir hingga saya tumbuh dewasa, saya tercatat sebagai warga Provinsi Jawa Barat, dan saya bangga akan hal itu.

Tapi punten Pak Aher... bisa jadi saya ini warga Jabar yang kurang pengetahuan, kurang membaca, atau mungkin kurang pergaulan. Ekonomi Jawa Barat ternyata selama ini tumbuh pesat, bahkan bisa dikategorikam sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia, dan dijadikan acuan secara nasional ya pak...Tak peduli bapak berasal dari partai apa...bapak punya kontribusi yang signifikan pak.

Informasi ini justru saya dapatkan dari Gubernur Bank Indonesia, ketika beliau bilang, "Pak Aher ini adalah pemimpin yang luar biasa". Pernyataan beliau disampaikan ketika melakukan launching "Www.jabarincorporated", sebuah proyek kerja sama antara BI dengan provinsi Jawa Barat sebagai provinsi percontohan.

Uniknya, Bapak ternyata memiliki konsep pembangunan ekonomi yang diselaraskan dengan pembangunan spiritual. Saat acara launching, tampak ustadz kenamaan asal Bandung, Aa Gym hadir dan memberikan ceramahnya, setelah Gubernur Jabar dan Gubernur BI menyampaikan pidato. Sesuatu yang belum tentu ada di acara sejenis di provinsi lain. Dan, ternyata..bapak sangat ramah sama saya dan wartawan lainnya.

Sahabat saya yang kini menjabat Lurah di Provinsi Jawa Barat, juga punya cerita soal Bapak. Kesejahteraan pegawai dan aparat meningkat dan merata, bukan karena ada tambahan dana di anggaran, tapi justru alokasi anggaran yang sudah ada selama ini diatur sedemikian rupa supaya bisa mensejahterakan pegawai dalam rangka meningkatkan kinerja mereka. Bapak juga dikenal sering menjadi imam di sholat subuh berjamaah di lingkungan Bapak.

Menurut saya, mungkin saja saya salah, bapak adalah salah satu pemimpin yang baik yang ada di negeri ini. Tak peduli bapak dari partai apa dan koalisi mana. Meskipun begitu, bapak nampak agak berat ketika bertarung di Pilkada Gubernur beberapa tahun lalu...meskipun bapak ahirnya terpilih sebagai Gubernur untuk periode yang kedua kalinya, tapi bapak harus bertarung sengit dengan politikus-politikus populer sekelas Dede Yusuf, Rieke Diah Pitaloka, dll. Bapak juga saat itu harus menggandeng artis sekaliber Dedi Mizwar.

Oh iya pak...semoga bandara yang sedang dibangun di dekat kampung halaman saya lekas terealisasi ya pak..proses pembebasan lahan bisa berjalan lancar. Supaya nanti kalau saya pulang kampung, waktu tempuh bisa hanya 15 menitan saja. Industri pariwisata juga akan berkembang. Infrastruktur juga akan terbangun...padahal pak...hampir saja saya tidak tau mengenai pembangunan bandara ini. Maklum, saya kurang pengetahuan...yang ada saya memperhatikan politikus-politikus yang rajin membranding dirinya di media.

Tapi memang ya pak... Di dunia yang penuh dengan konstruksi realitas sosial ini, di dunia yang layaknya panggung sandiwara ini, dunia dimana kemunafikan dan kejujuran sangat tipis perbedaannya, dunia yang penuh hiruk-pikuk oleh pertarungan wacana ini, dunia yang sangat menuntut citra....

BAIK SAJA TERNYATA TIDAK CUKUP...
AMANAH SAJA TERNYATA TIDAK CUKUP...
JUJUR SAJA TERNYATA TIDAK CUKUP....
BERPESTASI SAJA TERNYATA TIDAK CUKUP......
BERKUALITAS SAJA TERNYATA TIDAK CUKUP....
SEBALIKNYA, CITRA SAJA JUGA TIDAK CUKUP.....

Sukses selalu pak...haturnuhun...

Wassalam,

Ade Mulya

*sumber: link /piyunganonline

Read More

Raih Juara MTQ di Saudi, Imam Muda Masjid Alhikmah Dapat Hadiah Rp 232 juta

Makkah - Dua peserta asal Indonesia berhasil meraih juara dua dan juara tiga pada even Musabaqah Internasional King Abdulaziz ke-36 yang digelar sejak tanggal 15 November 2014 dan berakhir tadi malam (19/11/2014).

Hasil keputusan dewan hakim dan juri yang beranggotakan dari sejumlah negara itu diumumkan selepas shalat Isya’ pada upacara penutupan yang berlangsung di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah dan dihadiri oleh Menteri Urusan Islam, Waqah dan Dakwah Syeikh Sholeh bin Abdul Aziz bin Muhammad Al Syeikh, Pimpinan Umum Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah dan Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah Sheikh Abdul Rahman bin Abdul Aziz Al Sudais, sejumlah pejabat penting dan tamu perwakilan dari sejumlah negara.

Ajang tahunan Musabaqah Membaca, Menghafal dan Menafsirkan Al-Qur’an di bawah dukungan langsung Raja Abdullah bin Abdulaziz Al Saud diikuti sebanyak 138 peserta dari 59 negara.

Muhammad Lutfi Sulaiman asal Banten (Imam Muda Masjid Alhikmah) merebut juara tiga untuk kategori hafalan 30 juz dan berhak membawa pulang hadiah uang tunai senilai 75 ribu riyal Saudi atau setara 232 juta rupiah. Sementara Rahmat Abdurrahim Batubara asal DKI Jakarta meraih juara dua untuk kategori hafalan 15 juz dan memperoleh hadiah sebesar 45 ribu riyal atau setara 139 juta rupiah. Hadiah diserahkan langsung oleh Menteri Urusan Islam, Waqah dan Dakwah Syeikh Sholeh bin Abdul Aziz bin Muhammad Al Syeikh disaksikan oleh seluruh dewan juri dan hakim dan Sekjen Musabaqah Nasional dan Internasional Dr. Mansur Muhammad Sameh dan seluruh tamu undangan.

“Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anak-anak kami peserta musabaqah ini yang telah dikaruniai kemuliaan oleh Allah untuk berkompetisi dan menjadi pemuda kebanggaan umat islam yang memangku ayat-ayat Qur’an dan ajaran Nabi Muhammad SAW, “ ujar Sudais dalam sambutannya.

Sementara itu Menteri Urusan Islam, Waqah dan Dakwah mengungkapkan, musabaqah ini membawa dua simbol, yaitu simbol perhatian dan kepedulian terhadap Islam yang menjadi dasar negara ini (Arab Saudi) dan simbol kepedulian terhadap para pemuda kita sebagai generasi penerus para sahabat Rasulullah SAW. yang melestarikan ajaran Islam. “Musabaqah ini menunjukkan bahwa kita ini adalah umat yang satu,” tegasnya dalam pidato sambutannya.

Menurut Hasanuddin Hasyim Ali selaku Pembina sekaligus pelatih utusan dari Indonesia, kedua peserta musabaqah kali ini merupakan hasil seleksi dari sejumlah MTQ yang diselenggakaran di Indonesia.

Kehadiran utusan Indonesia di ajang Musabaqah Internasional tahunan di Makkah Arab Saudi kali ini selain dikawal oleh pembinanya langsung, juga didampingi oleh Kasi Pembinaan Qari/Qoriah dan Hafiz/Hafizah Kementerian Agama Jamaluddin Nur. (Fauzy Chusny)
*piyunganonline

Read More

"Pengangkatan Jaksa Agung - Ilusi Politik Non Transaksional" by @partaisocmed

Dari kultwit @partaisocmed (20/11/2014):

1. Mungkin kami satu2nya akun pendukung Jokowi yg bahkan sejak masa kampanye sudah mengatakan bhw politik non transaksional itu tidak mungkin.

2. Dulu banyak yg membantah pendapat kami dan menyarankan untuk percaya pada janji "non transaksional" itu.

3. Namun sekarang, setelah kabinet diumumkan dan setelah Jaksa Agung baru dilantik. Masih adakah yg menyarankan hal serupa?

4. Kami memang mendukung Jokowi-JK. Tapi kami mendukung secara obyektif, sesuai amanat bio akun kami.

5. Bagi kami, tak ada gunanya mendukung secara taqlid buta. Jokowi itu manusia biasa yg ada kelebihan dan kekurangannya juga.

6. Dukung Jokowi semata2 krn rekam jejaknya. Dan sampai saat ini kami percaya beliau jauh lebih baik dibanding yg lain.

7. Jadikita dukung Jokowi secara obyektif. Gunakan nalar, jangan jadi bodoh krn urusan dukung mendukung!

8. Mengenai pengangkatan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung yg baru. Kita harus akui memang penuh kontroversial.

9. Selain usianya yg sudah terlalu tua, HM Prasetyo juga tidak memiliki prestasi yg luar biasa

10. Jadi tak perlulah bikin karangan info intel A1 yg berbau konspiratif demi bikin pembenaran2 semu macam @kurawa ini pic.twitter.com/rJC7KXhNRV

11. Bicara tentang prestasi utk jadi Jaksa Agung. Mungkin satu2nya HM Prasetyo adalah posisi beliau sebagai kader kesayangan Surya Paloh (SP).

12. Tidak mengherankan sebab banyak pemikirannya yg tertuang dalam buku putih Nasdem tentang restorasi penegakan hukum.

13. Begitu pentingnya HM Prasetyo bagi SP sampai2 saat kampanye pileg kemarin dia dikawal orang terpercaya SP; Lestari (Ririe) Moerdijat.

14. Ririe Moerdijat ini kemudian ditempatkan SP menjadi anggota tim pemenangan Jokowi-JK sebagai bendahara.

15. HM Prasetyo memang Jaksa Agung "titipan" Partai Nasdem. Percuma membantah fakta ini.

16. Dan Surya Paloh "memastikan" titipannya diterima dgn datang langsung ke Istana kemarin. Setelah itu nama Jaksa Agung baru sudah final.

17. Bicara tentang Surya Paloh maka bisa dikatakan dia adalah orang paling berpengaruh di Indonesia saat ini.

18. Pengaruh Surya Paloh bahkan bisa dikatakan melebihi Megawati, sang ketum PDIP dimana Jokowi adalah kadernya.

19. Pengaruh besar yg dimiliki Surya Paloh saat ini adalah hasil investasi panjangnya dlm mendukung Jokowi jauh sebelum dicapreskan.

20. Media2 milik SP sejak awal secara konsisten mendukung gebrakan2 pemerintahan Jokowi-Ahok di DKI.

21. Popularitas Jokowi-Ahok tidak lepas dari tangan dingin SP ini. Dialah King Maker yg sesungguhnya..

22. Proses awal pencapresan Jokowi juga tak lepas dari lobi intensif Surya Paloh terhadap Megawati dan petinggi2 PDIP lainnya.

23. Sebagai jebolan kampus politik terhebat di Indonesia, Golkar. Surya Paloh sudah kenyang asam dan garamnya berpolitik.

24. Bagi Surya Paloh dan Nasdemnya, Mega dan PDIP tak lebih dari anak kecil yg perlu dielus-elus egonya.

25. Dan sejauh ini Surya Paloh sangat berhasil. PDIP dan lain2nya menari dgn genderang yg ditabuhnya

26. Termasuk proses pengumuman JK sebagai cawapres Jokowi adalah bagian dari kemenangan Surya Paloh

27. Surya Paloh adalah orangnya JK di Golkar. Dia sangat berpengaruh di Golkar saat JK masih menjabat Ketum Golkar

28. Seiring kekalahan Surya Paloh dari Aburizal Bakrie dalam perebutan Ketum Golkar, maka dia lalu mendirikan Nasdem

29. Namun persahabatan Surya Paloh dan JK berjalan terus. Dan puncaknya terjadi saat penentuan siapa cawapres Jokowi

30. Konon Surya Paloh siap menggunakan kartu As-nya jika nama JK tidak lolos. Yaitu keluar dari koalisi pendukung Jokowi

31. Ini berarti pukulan telak bagi kubu Jokowi sebab di detik2 terakhir akan dipaksa batal pencapresannya gara2 mundurnya Nasdem.

32. Spt diketahui bahwa koalisi Jokowi adalah koalisi ramping. Artinya jika Nasdem keluar maka syarat Presidential Treshold 20% tdk terpenuhi

33. Jadi terbukti disini apa yg dulu pernah kami kultwitkan. Koalisi ramping ini justru membuat Jokowi tertawan oleh partai2 pendukunngnya.

34. Namun begitu harus diakui secara adil bahwa selama masa kampanye mesin partai Nasdem lebih bergerak dibanding PDIP sendiri

35. Dalam mengelola relawan Nasdem jauh lebih lincah dibanding PDIP. Totalitas dalam mendukung Jokowi juga demikian.

36. Jadi jasa Surya Paloh, Nasdem dan media2nya ini memang besar dalam kesuksesan Jokowi. Tak ada bantahan tentang ini.

37. Semua kombinasi tsb membuat Surya Paloh menjadi orang yg sangat berpengaruh saat ini. Wajar mengingat posisi dan peran beliau.

38. Sebagai ilustrasi, pejabat sekalipun rela antri utk ketemu Tommy Winata. Tapi sekarang TW yg rela antri demi ketemu Surya Paloh.

39. Politik selalu tentang transaksi kekuasaan. Dgn cara yg halus atau kasar selalu berkenaan dgn transaksi.

40. Dan jika bicara tentang politik non transaksional, sejak sebelum masa kampanye kami sudah membantahnya.

41. Kembali ke HM Prasetyo, posisi kami tidak mendukung atau menentang. Tapi dia adalah orang partai adalah fakta.

42. Kita tahu sebagian kasus korupsi di negeri ini melibatkan orang2 partai. Disinilah tugas berat HM Prasetyo menepis sikap apriori masyarakat.

43. Ini tugas berat bagi HM Prasetyo, manakala ada kader Nasdem yg bermasalah hukum maka seobyektif apapun dia akan tetap disikapi secara sinis.

44. Disitulah sesungguhnya masalah utama dari Jaksa Agung yg dipilih dari parpol. Bukan prestasi atau integritasnya.

45. Jaksa Agung yg berasal dari parpol sedikit banyak akan mengurangi kepercayaan publik pada penegakan hukum

46. Namun begitu semua akan bergantung bagaimana HM Prasetyo mampu menepis pandangan miring tsb dalam masa jabatannya nanti

47. Jika dia mampu benar2 profesional dan tak pandang bulu maka dgn sendirinya pandangan miring tsb akan sirna

48. Maka cara terbaiknya adalah kita kawal secara kritis kinerja Jaksa Agung baru ini. Biarkan dia membuktikan diri dulu

49. Jokowi sendiri sudah mengatakan akan mengganti Jaksa Agung jika performanya tak sesuai harapan

50. Sekian kultwit kami. Terimakasih.

*piyunganonline

Read More