Negara Eropa Gencar Akui Palestina, AS Kalang Kabut

Menteri Luar Negeri AS John Kerry kini terus berupaya untuk menghadang upaya Palestina mengkahiri pendudukan Israel. Selain itu, ia juga pun berupaya menghadang peningkatan ketegangan Israel-Palestina oleh pihak-pihak tertentu.

"Ada banyak orang yang berbeda mendorong ke arah yang berbeda di luar sana dan pertanyaannya adalah bisakah kita semua menuju ke arah yang sama," kata Kerry kepada wartawan saat berkunjung ke Kolombia.

Orang-orang Palestina melaksanakan kampanye besar dengan tujuan untuk menyerahkan kepada Dewan Keamanan PBB rancangan resolusi yang intinya dalam dua atau tiga tahun untuk mengakhiri pendudukan Israel.

Mereka mengatakan mereka ingin melihat teks yang diajukan sebelum akhir tahun. Kenyataan ini mendorong pertemuan kejutan Senin depan di Roma antara Kerry dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

"Apa yang kami coba lakukan adalah mencari tahu apa yang masuk akal," kata Kerry kepada wartawan di Bogota.

"Kami sedang berusaha untuk mencari cara untuk membantu meredakan ketegangan dan mengurangi potensi konflik yang lebih dan kami mengeksplorasi berbagai kemungkinan untuk itu. Itulah sebabnya saya juga bertemu dengan Perdana Menteri Netanyahu."

Palestina mendesak PBB di tengah ketegangan di wilayah tersebut dan di tengah gelombang negara-negara Eropa yang melihat parlemennya mendesak pemerintah mereka untuk mengakui negara Palestina.

Parlemen Portugis adalah yang terbaru untuk menekan pengakuan negara Palestina dalam koordinasi dengan Uni Eropa. (POL/piyunganonline)

Read More

200 Satgas PKS Bantu Evakuasi Korban Longsor Banjarnegara

Musibah tanah longsor yang terjadi di Karang kobar, Banjarnegara, Jawa Tengah, menyebabkan tertimbunnya puluhan rumah dan diperkirakan ada kurang lebih 108 orang yang ikut tertimbun dan sampai hari ini masih dalam evakuasi pencarian.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) setidaknya menerjunkan 200 satuan tugas (satgas) yang terdiri dari para relawan kader PKS dari berbagai daerah di Jawa Tengah (Jateng) untuk membantu proses evakuasi musibah longsor, Ahad (14/12/2014).

Ketua Bidang Kepanduan dan Olahraga (BKO) PKS Jateng, Amir Darmanto mengatakan selain melakukan evakuasi pencarian korban, pihaknya lebih berfokus pada pengurusan Jenazah.

"Selain melakukan proses evakuasi, PKS mendapatkan tugas dari Badan SAR Nasional (Basarnas) untuk melakukan penanganan terhadap jenazah yang ditemukan saat proses evakuasi," katanya.

Ia menjelaskan, tugas dari tim penanganan jenazah adalah melakukan pendataan, identifikasi dan pemulasaraan jenazah. Setelah itu jenazah dikembalikan ke pihak keluarga.

"Dalam hal ini, PKS telah banyak belajar dari pengalaman saat menangani jenazah musibah longsor di Cijeruk, Banjarnegara beberapa
tahun yang lalu," ungkap Amir.

Amir menambahkan pihaknya akan terus mengoptimalkan dan menyiagakan para relawan minimal selama lima hari kedepan.

Satgas PKS Terjun di Medan Longsor Banjarnegara

Satgas PKS Evakuasi Korban Longsor Banjarnegara

Satgas Perempuan PKS

Satgas PKS Bersama TNI dan Elemen lainya Terus Mencari Korban yang Tertimbun Tanah Longsor Banjarnegara

[pks-jateng/islamedia]

Read More

Pemkot Depok Galang Dana Bantu Korban Longsor Banjarnegara

Depok (16/12) - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melakukan fund rising (penggalangan dana) untuk korban longsor Banjarnegara. Hal ini diumumkan saat apel pagi, Senin (15/12).
Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail memberikan arahan dan berkeliling barisan untuk mengedarkan kotak penggalangan dana kepada peserta apel. Sebanyak Rp 27.292.000 berhasil dikumpulkan dalam penggalangan dana tersebut.
Pria kelahiran Kediri ini menjelaskan, dana tersebut dari pegawai negeri sipil (PNS) yang ikut apel pagi di area Balaikota. "Insya allah jumlahnya akan terus bertambah. Karena kami sudah menghimbau kepada PNS lain yang berkantor diluar Balaikota, seperti Dishub, BMSDA, dan para guru," kata Nur Mahmudi, Selasa (16/12). Dia menambahkan, Pihaknya juga telah mengumumkan tersedianya rekening Satlak Penanggulangan Bencana Kota Depok yang bisa menerima bantuan-bantuan dari warga secara umum.
“Insya Allah kalau tidak hari ini atau besok, kami akan alokasikan sekitar 100 juta untuk membantu warga korban longsor Banjarnegara. Tak hanya itu, ada pula Tim Tagana Kota Depok yang siap terjun kesana,” tutur Walikota yang juga kader Partai Keadilan Sejhatera (PKS) itu.
Lebih lanjut Nur Mahmudi mengungkapkan, Pemkot Depok juga akan mengundang relawan-relawan lain yang akan melaksanakan tugas-tugas di tempat evakuasi korban. "Minimal pertama membantu dan membuka dapur umum, kesehatan, memberikan bantuan berupa barang, dan berupa uang. Keempat hal itu yang biasa kami lakukan sebagai mitra diluar daerah," ungkapnya.
Pemkot Depok, lanjut Nur Mahmudi, mengajak masyarakat Depok untuk turut membantu korban longsor Banjarnegara dengan menyediakan nomor rekening bantuan. "Melalui rekening Satlak Penanggulangan Bencana Kota Depok dengan transfer ke Bank Jawa Barat (BJB) nomor rekening 000 2376 245 100," pungkasnya.
Diketahui, bencana longsor terjadi di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Banjarnegara, Jawa Tengah, Jumat (12/12/14) petang. Sekitar pukul 17.30 WIB, tanah longsor datang tiba-tiba mengubur puluhan rumah yang dihuni. Menurut data terbaru yang dihimpun oleh Posko Tanggap Darurat Bencana Longsor di Banjarnegara, hingga Senin (15/12) pukul 18.30 WIB, tercatat 56 orang tewas akibat longsor. Korban tewas dan hilang masih terus diidentifikasi hingga kini.

Sumber : http://pks.or.id

Read More

Situasi Internasional Seharusnya Bisa Percepat Hilirisasi Sektor Perikanan

Jakarta (16/12) - Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto, berpendapat bahwa situasi internasional dimana banyak negara membatasi penangkapan ikan di lautnya seharusnya bisa dimanfaatkan oleh Indonesia untuk mempercepat proses hilirisasi sektor perikanan tangkap. Demikian disampaikan Hermanto, di Jakarta, Selasa (16/22).
"Saya minta Pemerintah agar segera menerbitkan regulasi untuk mendukung percepatan hilirisasi tersebut. Pembatasan berdampak pada kelangkaan. Kelangkaan akan berdampak pada tingginya harga ikan di pasar internasional. Tingginya harga berpotensi mendatangkan keuntungan yang besar. Ini merupakan insentif bagi investor untuk menanamkan modalnya di sektor ini,” kata Hermanto menanggapi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, yang mengungkapkan bahwa banyak negara telah mengeluarkan kebijakan konservasi laut dan pembatasan kuota tangkap. Susi menyebut, Australia menutup 70 persen wilayah the great barrier reef dari aktivitas penangkapan ikan. Sementara Cina, Amerika Serikat (AS), India, dan Uni Eropa mengeluarkan kebijakan kuota tangkap ikan.
Sedangkan soal regulasi, Menteri dan jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sedang menyusun aturan baru. Nantinya, calon investor baik lokal maupun asing yang ingin dapat izin tangkap ikan harus memiliki unit pengolahan ikan (UPI), sehingga ikan yang ditangkap di laut Indonesia diproses terlebih dahulu di dalam negeri sebelum diekspor.
“Inilah hilirisasi. Ikan kita tidak diekspor dalam bentuk mentah, melainkan diolah dulu di dalam negeri baru kemudian diekspor,” tambah legislator asal Sumatera Utara ini.
Ia optimis, para investor akan bersedia memenuhi aturan yang dikeluarkan KKP itu. “Yang ada di benak investor itu hanya keuntungan. Bila dalam kalkulasi bisnis bisa untung apalagi untung besar, maka semua syarat yang diberikan tentu akan dipenuhi,” ujar anggota Fraksi PKS ini.
Hilirisasi, lanjutnya, bisa mendatangkan keuntungan yang berlipat bagi Indonesia. Di samping devisa karena menjual ikan, juga akan tumbuh industri-industri baru yang bisa menyerap tenaga kerja. Selain itu, di sekitar lokasi industri-industri itu akan tumbuh sektor non formal dan informal yang merupakan alternatif pekerjaan bagi masyarakat.
Menurutnya, akan lebih baik bila UPI dibangun di luar Jawa. Ini bisa mencegah migrasi penduduk dari luar Jawa ke Jawa. “Bahkan yang terjadi bisa sebaliknya, orang di Jawa pindah ke luar Jawa untuk bekerja di UPI tersebut.Karena itu, perlu diberi insentif lebih agar para investor termotivasi untuk membangun UPI di luar Jawa,” pungkasnya.

Sumber : http://pks.or.id

Read More