Politikus PKS Minta Pemerintah Jamin Keamanan Idul Adha di Tolikara

Jakarta: Politikus Partai Keadilan Sejahtera Abdul Fikri Faqih menilai pemerintah berkewajiban menjamin keamanan dan kedaulatan negara di Tolikara, Papua, menjelang Hari Raya Idul Adha. Dia tak ingin konflik yang sempat terjadi di sana terulang kembali.

“Saatnya negara hadir, untuk menjaga tegaknya konstitusi di bumi pertiwi, bahwa negara menjamin kemerdekaan warganya untuk menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya,” tegas Abdul Fikri dalam siaran pers yang diterima Metrotvnews.com, Rabu (9/9/2015) kemarin.

Hal itu, kata dia, disampaikan dalam rangka mendukung pernyataan pemerintah yang akan menjamin keamanan warga dalam merayakan Idul Adha di Tolikara pada 24 September mendatang. “Konstitusi UUD 1945 jelas mengatur tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 28) dan Kebebasan beragama (Pasal 29), penodaan terhadap konstitusi berarti menginjak kedaulatan negara,” terang Anggota Komisi VIII DPR RI.

Siapapun yang mengaku sebagai warga negara Indonesia, lanjut Fikri, harus tunduk pada konstitusi RI. Dia juga menyatakan, ancaman suatu kelompok terhadap kelompok lain yang hendak menjalankan ibadah keagamaan merupakan satu bentuk perbuatan melawan konstitusi.

“Di sinilah peran penegak hukum dan aparat negara. Mereka harus mengembankan wibawa negara dan menciptakan ketertiban umum," tegas dia.

Fikri meminta, pemerintah harus dapat mengantisipasi hal ini dengan serius. “Pemerintah jangan sampai kecolongan lagi seperti insiden saat Idul Fitri lalu. Tindakan tegas perlu ditujukan bagi pihak-pihak yang mengancam ketertiban,” ungkap dia.

Dia menilai proses hukum yang dikenakan kepada pelaku kerusuhan saat Idul Fitri di Tolikara harus terus dilanjutkan hingga ke otak pelaku dibalik aksi massa tersebut.  “Ini untuk menjamin kepastian hukum di masyarakat, serta untuk mencegah aksi balas dendam yang tak berkesudahan,” ujar Abdul.

Namun, Fikri menduga ancaman terhadap kedamaian di Tolikara tak semuanya soal gesekan berunsur agama. “Muslim Tolikara sudah lama hidup rukun berdampingan dengan warga Kristen setempat, tapi kesenjangan ekonomi dan sosial tampaknya menjadi pemicu kerenggangan hubungan itu,” kata dia.
OGI
Sumber : metrotvnews.com

Read More

Munas ke-4, Teguhkan Posisi PKS sebagai Partai Berasas Islam

Ketum Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Sohibul Iman.

JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus mematangkan gelaran Musyawarah Nasional ke-4 yang akan dilaksanakan di Depok, 12-15 September 2015. Sejumlah amanat partai dan rekomendasi juga akan dihasilkan mengiringi pelantikan pengurus baru PKS periode 2015-2020.

Ketua Panitia Pengarah Musyawarah Nasional ke-4 PKS Suswono mengatakan, persiapan teknis sudah mencapai 80 persen. "Lokasi Munas, akomodasi peserta, acara pendukung dan agenda-agenda persidangan relatif tidak ada kendala," ujarnya, Rabu, (9/9).

Munas PKS ke-4 kali ini, kata dia, meneguhkan posisi PKS sebagai partai berasas Islam yang siap memberikan warna kepemimpinan politik yang berorientasi pada pelayanan kepada rakyat. "Dengan 'Tema Berkhidmat untuk Rakyat' akan menjadi semangat untuk dibawa seluruh peserta, baik di pengurus pusat maupun pengurus wilayah."

Peserta, terang Suswono, akan  membawa pulang hasil munas di antaranya target membangun reputasi partai yang bersih, peduli, dan profesional. "Ciri bersih, peduli, dan profesional adalah semangat kader untuk berkhidmat," terangnya. Munas tersebut akan ditopang pendanaannya dari kader sendiri melalui gerakan lima puluh ribu atau Galibu.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID

Read More

PKS Peringatkan Ahok Tak Terlalu Jauh Urus Ibadah Kurban

JAKARTA (8/9) – Aturan yang dibuat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok jelang hari raya Idul Adha, pada Instruksi Gubernur Nomor 168 Tahun 2015 tentang Pengendalian, Penampungan, dan Pemotongan Hewan, menuai protes kalangan dewan, salah satunya Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta yang membidangi Perekonomian Nasrullah, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih Jakarta Pusat, Selasa (8/9).
Menurut Haji Nas demikian dirinya akrab disapa, Gubernur tidak perlu mengatur orang beribadah terlalu jauh, karena kurban ini sudah masuk wilayah ibadah, kalau Gubernur sudah mengatur-atur masalah ibadah ini akan terjadi konflik. Karena orang ibadah itu dimana saja dan kapan saja, yang penting baik lokasinya, kemudian dibersihkan, tempatnya mencukupi, tidak mengganggu warga lainnya, silahkan saja, tidak perlu ada larangan.
“Dalam Islam, masuk kamar mandi saja kita diajarkan untuk beribadah dengan berdoa, ini orang mau sembelih hewan kurban di rumahnya, di masjidnya, kenapa nggak boleh, ini aturan dari mana?” tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari daerah pemilihan Jakarta Barat.
Berikutnya masih menurut Haji Nas, tidak mungkin PT Dharma Jaya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk menyembelih kurban di tempat tersebut. Perlu mekanisme yang jelas, mulai dari tukang potongnya, sampai pola penyalurannya, ini semua perlu diatur dengan baik, “Kalau kurban yang disembelih dianggap kotor, toh pada akhirnya warga juga dapat membersihkan lokasi tersebut. Ini ada motif apa, tiba-tiba diberikan ke PT Dharma Jaya?,” ungkap pria yang juga Bendahara Umum Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta.
Kalau saat ini ibadah saja sudah mulai dilarang, ini akan merugikan Ahok sendiri, apalagi dirinya akan mencalonkan lagi menjadi Gubernur DKI.
“Aturan dan kebijakan yang tidak benar serta membuat keresahan di masyarakat jangan dikeluarkan. Saya di DPRD akan siap tempur kalau masalah ibadah sudah diganggu, oleh siapapun pemimpinnya,” ujarnya.
Kemudian terkait dengan pedagang hewan kurban, Haji Nas memandang, hal ini akan berdampak meningkatnya kondisi sosial ekonomi yang sedang lesu, karena banyak pedagang yang mungkin saja dapat menghidupkan keluarganya saat Idul Adha, mulai dari memelihara sampai menjual hewan ternak. Selain itu juga, hubungan sosial terbangun hubungan antar warga, saat pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, saling memberi hewan kurban kepada tetangga dan kerabat.
“Untuk itu Gubernur Ahok, jangan terlalu jauh mengatur-atur terkait ibadah kurban ini, selama pelaksanaan kurban nanti, teratur, bersih, dan dirapihkan kembali, serta tidak mengganggu masyarakat, kenapa tidak kita berikan jalan masyarakat yang akan berdagang dan menyembelih hewan kurbannya,” pungkas Haji Nas.

Sumber :  pks.or.id

Read More