PKS Peringatkan Ahok Tak Terlalu Jauh Urus Ibadah Kurban

JAKARTA (8/9) – Aturan yang dibuat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok jelang hari raya Idul Adha, pada Instruksi Gubernur Nomor 168 Tahun 2015 tentang Pengendalian, Penampungan, dan Pemotongan Hewan, menuai protes kalangan dewan, salah satunya Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta yang membidangi Perekonomian Nasrullah, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih Jakarta Pusat, Selasa (8/9).
Menurut Haji Nas demikian dirinya akrab disapa, Gubernur tidak perlu mengatur orang beribadah terlalu jauh, karena kurban ini sudah masuk wilayah ibadah, kalau Gubernur sudah mengatur-atur masalah ibadah ini akan terjadi konflik. Karena orang ibadah itu dimana saja dan kapan saja, yang penting baik lokasinya, kemudian dibersihkan, tempatnya mencukupi, tidak mengganggu warga lainnya, silahkan saja, tidak perlu ada larangan.
“Dalam Islam, masuk kamar mandi saja kita diajarkan untuk beribadah dengan berdoa, ini orang mau sembelih hewan kurban di rumahnya, di masjidnya, kenapa nggak boleh, ini aturan dari mana?” tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari daerah pemilihan Jakarta Barat.
Berikutnya masih menurut Haji Nas, tidak mungkin PT Dharma Jaya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk menyembelih kurban di tempat tersebut. Perlu mekanisme yang jelas, mulai dari tukang potongnya, sampai pola penyalurannya, ini semua perlu diatur dengan baik, “Kalau kurban yang disembelih dianggap kotor, toh pada akhirnya warga juga dapat membersihkan lokasi tersebut. Ini ada motif apa, tiba-tiba diberikan ke PT Dharma Jaya?,” ungkap pria yang juga Bendahara Umum Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta.
Kalau saat ini ibadah saja sudah mulai dilarang, ini akan merugikan Ahok sendiri, apalagi dirinya akan mencalonkan lagi menjadi Gubernur DKI.
“Aturan dan kebijakan yang tidak benar serta membuat keresahan di masyarakat jangan dikeluarkan. Saya di DPRD akan siap tempur kalau masalah ibadah sudah diganggu, oleh siapapun pemimpinnya,” ujarnya.
Kemudian terkait dengan pedagang hewan kurban, Haji Nas memandang, hal ini akan berdampak meningkatnya kondisi sosial ekonomi yang sedang lesu, karena banyak pedagang yang mungkin saja dapat menghidupkan keluarganya saat Idul Adha, mulai dari memelihara sampai menjual hewan ternak. Selain itu juga, hubungan sosial terbangun hubungan antar warga, saat pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, saling memberi hewan kurban kepada tetangga dan kerabat.
“Untuk itu Gubernur Ahok, jangan terlalu jauh mengatur-atur terkait ibadah kurban ini, selama pelaksanaan kurban nanti, teratur, bersih, dan dirapihkan kembali, serta tidak mengganggu masyarakat, kenapa tidak kita berikan jalan masyarakat yang akan berdagang dan menyembelih hewan kurbannya,” pungkas Haji Nas.

Sumber :  pks.or.id