Meski Hanya 1 Kursi, PKS Jayapura Tetap Optimal di Parlemen

Jayapura (23/10) - Sebanyak 25 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura periode 2014-2019 resmi dilantik pada Selasa (22/10). Di antara mereka terdapat satu orang kader terbaik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bernama Ainurrofiq.

Namanya tidak asing lagi didengar oleh masyarakat Kabupaten Jayapura. Pasalnya, Ainurrofiq adalah salah satu pendakwah yang sangat aktif di kabupaten tersebut. Wilayah dakwahnya menyebar mulai dari Kota Sentani hingga ke pedalaman Kabupaten Jayapura. Mengingat masih minimnya da’i di wilayah tersebut, Ainurrofiq memiliki jadwal rutin untuk menyambangi berbagai majelis taklim binaannya. Meski saat ini telah menjadi anggota legislatif (aleg), Ainurrofiq bertekad tidak akan meninggalkan daerah binaannya itu.

Ainurrofiq merupakan satu-satunya kader PKS yang berhasil mencapai kursi DPRD Kabupaten Jayapura untuk periode 2014-2019. Harapan besar pun tertumpu padanya.

"Saya paham, sebagai satu-satunya wakil dari PKS terdapat harapan besar di sekitar saya. Insya Allah, saya bertekad untuk dapat mengoptimalkan peran pembelaan masyarakat di parlemen," ujarnya.

Untuk mewujudkan harapan itu, Ainurrofiq berusaha untuk bisa duduk di komisi yang bernilai strategis, yaitu Komisi C. Komisi tersebut dianggap langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat. Komisi C mengurus bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan. Tidak hanya sebagai anggota, Ainurrofiq berharap dapat berkontribusi penuh melalui posisi yang strategis, seperti ketua atau sekretaris komisi. 

Di sisi lain, Ainurrofiq juga terlibat aktif dalam pembentukan alat kelengkapan dewan lainnya. Saat ini berkembang dua wacana terkait pembentukan fraksi dimana ia akan bergabung. Pertama, Ainurrofiq akan bergabung dalam Fraksi Koalisi Merah Putih (KMP) dengan komposisi anggota Partai Demokrat (4 aleg), Partai Golkar (3 aleg), Partai Gerindra (3 aleg), PKS (1 aleg), serta PAN (1 aleg). Sementara fraksi lainnya merupakan gabungan dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH), terdiri dari Partai Nasdem (6 aleg), PDIP (4 aleg), PKB (2 aleg), dan Partai Hanura (1 aleg).

Kedua, wacana yang beredar ialah diperbolehkannya partai-partai politik yang memiliki minimal 3 orang aleg untuk membentuk fraksi tersendiri. Jika wacana kedua ini yang ditetapkan, maka Partai Demokrat, Golkar, dan Gerindra masing-masing akan membentuk fraksi sendiri. Sedangkan PKS akan bergabung dengan PKB (2 aleg), PAN (1 aleg), dan Partai Hanura (1 aleg).

Menurut Ainurrofiq, agenda terdekat yang akan dilaksanakan oleh anggota DPRD baru ialah melanjutkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2015. RAPBD tersebut merupakan peninggalan pekerjaan dari anggota DPRD periode sebelumnya. Perkembangan saat ini, pembahasan RAPBD telah memasuki harmonisasi dengan sejumlah SKPD. Ainurrofiq berharap agar seluruh proses pembahasan RAPBD dapat segera dituntaskan pada bulan November 2014.

Di dalam mengemban tugas sebagai anggota dewan, Ainurrofiq memohon doa kepada seluruh kader, simpatisan, dan masyarakat agar dirinya bisa amanah dalam mengawal kepentingan masyarakat di parlemen kabupaten, yang terkenal akan objek wisata - Danau Sentani - hingga ke mancanegara tersebut.

Sumber: Humas Jayapura/kabarpks.com

Read More

Serunya ‘SenSaSi’ Keluarga Muslim Indonesia di Western Australia

Acara SenSaSi (Sentuhan Nuansa Islami) yang dilaksanakan oleh Cahaya Hati Foundation, sebuah yayasan milik komunitas muslim Indonesia di Kota Perth, Western Australia. (Nurul)

dakwatuna.com – Perth, Australia.  Hidup di luar negeri yang lekat dengan nilai-nilai materialisme dan hedonisme menjadi salah satu sebab hilangnya nilai-nilai keislaman dalam keluarga-keluarga  Muslim di luar negeri yang mayoritas penduduknya non Muslim. Komunitas Muslim harus mencari cara agar keluarganya bisa menerapkan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam.
Salah satu cara yang unik yang dilaksanakan oleh keluarga-keluarga muslim Indonesia di Western Australia adalah dengan mengikuti acara SenSaSi (Sentuhan Nuansa Islami) yang dilaksanakan oleh Cahaya Hati Foundation, sebuah yayasan milik komunitas muslim Indonesia di Kota Perth, Western Australia.
Dengan spirit Build Islamic Family in A Fun Activity,  acara SenSaSi dilaksanakan pada hari Jumat-Ahad, 17-19 October 2014 di Kookaburra Dormitories yang terletak di luar Kota Perth.
Ferry Fibriadi, Presiden Cahaya Hati Foundation mengemukakan bahwa acara SenSaSi ini merupakan acara tahunan dari yayasan yang dipimpinnya.
Kegiatan SenSaSi kali ini terdiri dari beragam acara antara lain Islamic Lecture; Youth Islamic Workshop; Parenting Workshop; Qiyamullail & Muhasabah; serta Family Fun Games.

Islamic Lecture pada kegiatan SenSaSi tahun ini disampaikan oleh Syaikh Yahya Ibrahim yang merupakan Islamic Scholar yang banyak memberikan ceramah-ceramah keislaman di berbagai negara. Syaikh Ibrahim yang kelahiran Canada dan memilih menjadi warga negara Australia ini membawakan tema “hak dan kewajiban anggota keluarga dalam Islam”.
Youth Islamic Workshop bertemakan “Building Muslim Characters” disampaikan oleh Brother Wahaj Tarin yang merupakan Imam yang membidangi masalah anak-anak dan remaja di Western Australia. Acara ini diikuti oleh peserta anak-anak dan remaja, mereka sangat antusias dan happy dengan pemaparan yang disampaikan oleh Syaikh Tarin.
Untuk acara Parenting Workshop, panitia SenSaSi tahun ini menghadirkan Ustadzah Fifi Proklamasi Jubilea, yang merupakan Direktur Jakarta Islamic School yang juga pemerhati dan penulis masalah-masalah keluarga di Indonesia. Mom Fifi, demikian panggilan akrabnya, menyampaikan materi tentang teman sejati.
Selama kegiatan SenSaSi ini juga dilaksanakan Qiyamullail (sholat tahajjud) berjamaah dan Muhasabah (evaluasi diri). Kegiatan ini dimaksudkan untuk membiasakan kegiatan Qiyamullail berjamaah dan Muhasabah di level keluarga karena diyakini bahwa Qiyamullail berjamaah akan mampu menumbuhkan kedekatan hati diantara anggota keluarga.
Acara yang paling seru yaitu Family Fun Games yang terdiri dari permainan untuk orang tua dan anak-anak seperti lomba bakiak, balap karung, tarik tambang, raft making dan rafting. Semua games yang dilombakan bertujuan untuk membangun team work yang solid baik di level keluarga maupun dalam kelompok.
Kegiatan SenSaSi yang berlangsung tiga hari tersebut sangat berkesan bagi semua peserta dan mereka bertekad untuk mengikutinya lagi tahun depan.  (NH/sbb/dakwatuna)

Read More

Gubsu dan Istri Sutias, Terima Penghargaan dari Menkes

PKS BANGILAN, MEDAN - Gubernur Sumatera Utara  Gatot Pujo Nugroho, bersama ketua TP PKK  Sutias Handayani Gatot Pujo Nugroho direncanakan akan mendapatkan penghargaan Manggala Karya Bakti Husada (MKBH) dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Gubsu dan Sutias menerima Tim Seleksi Administrasi Penilai Penghargaan.

Menkes memberikan apresiasi dan penghargaan kepada individu maupun lembaga yang telah secara nyata memberikan dukungan kontribusi dalam bentuk komitmen yang luar biasa serta berjasa dalam pembangunan bidang kesehatan. Penghargaan diberikan kepada perorangan yang akan menerima.

"Sebagai pemimpin daerah saya sangat konsen terhadap kesehatan masyarakat Sumut. Dan ini saya anggap sebagai kewajiban khususnya tujuan saya untuk melihat warga Sumut sehat dan mendapat pelayanan kesehatan yang baik,"kata Gubsu ketika menerima audiensi tim seleksi administrasi penilaian Menkes diantaranya  Embry Netty, Kabiro (Ketua), Kuwat Sri (Sesditjen Bina Gizi KIA), serta Atik dan Ahmad yang keduanya Irjen di ruang kerja kantor Gubsu Lt 10 siang tadi di  Jalan Dipenegoro Medan, kemarin.

Pada kesempatan itu Gubsu mengatakan Pemerintah SUmatera Utara sangat serius meningkatkan pembangunan kesehatan ,sehingga baik Pemprovsu maupun TP PKK Provsu berkerja untuk kesehatan masyarakat bukan dikarenakan adanya penghargaan.

Kendati demikian kedatangan Tim Pusat Pemberian Penghargaan mendapat sambutan sangat baik oleh Gubsu dan Ketua TP PKK Provsu, "Dengan kedatangan tim pusat Menkes ,kami bisa mengetahui sejauh mana dan apa kekurangan untuk pembangunan kesehatan di Sumut,"papar Gubsu yang mencanangkan Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) untuk semua masyarakat Sumut.

Adapun dukungan Gubernur dalam pembangunan kesehatan diantaranya regulasi dan kebijakan (Perda/Pergub/Surat Edaran, Surat Keputusan) terdiri dari Kesepakatan bersama antara Provsu dengan Polda Sumut No 415.4/2180/2014 dan 01/III/2014 tentang kerjasama dengan penanganan medis terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu yang menjadi tahanan kepolisian daerah.

Selain itu keputusan Gubsu no 188.44/365/KPTS/2014 tentang penetapan RSU Haji Medan Provsu sebagai badan Layanan Umum Daerah

Begitu juga dengan TP PKK, Sutias mengatakan melalui gerakan Posyandu pihaknya bisa menjalani kesehatan balita, ibu hamil dan kaum lanjut usia.

Melalui program Bangun Desa Mandiri dan Terpadu agar terciptanya Desa Sehat, "Peran Desa Sehat tidak hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan setempat melainkan masyarakat melalui gerakan PKK," jelas Sutias.

Sementara Ketua Tim Pusat Penilaian dr Embry Netty mengatakan pihaknya melakukan verifikasi data di lapangan selama dua hari. Yang tujuannya dapat melihat langsung kegiatan yang selama ini dilakukan baik oleh Gubsu maupun Ketua TP PKK.

"Secara administrasi penilaian usulan penghargaan Manggala Karya Bakti Husada (MKBH) bagi Gubsu dan mitra bakti Husada (MBH) bagi Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumut telah dinyatakan lulus seleksi Administrasi. Selama dua hari menverifikasi data di seluruh daerah Sumut, kami akan membawa ke Menteri Kesehatan,"ujar Embry yang juga memaparkan tak hanya Sumut yang mendapat penghargaan kesehatan ada dua daerah lainnya yakni Jawa Timur dan Gorontalo. [WOL/PKSSiak]

Read More

"Pesta tak Bisa Jawab Tantangan, Kerja Keras yang Bisa" | By @anismatta

  -PKS Bangilan- Alhamdulillah, rangkaian siklus prosedur demokrasi lima tahunan sudah tuntas..

Sempat ada ketegangan sedikit, itu lumrah.. Itu artinya kita serius dan bersungguh2..

Pak @Prabowo08 dan Pak @hattarajasa sudah menunjukkan kualitas negarawan dgn hadir pd pelantikan Presiden..

Kebesaran jiwa dan kecintaan mereka berdua pd Indonesia mengatasi segalanya..

Kita harus berjalan terus.. Pemerintah harus segera bekerja, DPR mengawasi, dlm dinamika yg sehat..

Kita harus memberi waktu kepada @jokowi_do2 dan @Pak_JK utk bekerja, merealisasikan janji2nya..

Rakyat mengawasi janji2 kampanye, baik presiden maupun anggota DPR.. Kritik konstruktif dibutuhkan dlm semua sistem demokratis..

Pd akhirnya, mengelola pemerintahan itu soal mengelola manusia.. Setiap ide, teori dan agenda akan diuji di lapangan..

Kita akan melihat bagaimana @jokowi_do2 dan @Pak_JK mengeksekusi ide dan agenda, terutama bgmana rakyat merasakan hasilnya..

Kampanye besar2an utk memanipulasi kegagalan pemerintah tdk akan berlangsung lama.. Krn itu kita tunggu kerja nyata..

Bulan madu ada habisnya.. Spt perkawinan, skrg saatnya berumah tangga.. Ada masalah2 kongkrit: bayar listrik, belanja, dll..

PKS akan berpartisipasi aktif dlm tatanan pemerintahan ini melalui kader2 di DPR, DPD dan DPRD..

PKS juga tetap berkontribusi melalui kader2nya yg menjadi gubernur, walikota, dan bupati..

Mari kita syukuri proses yg sudah berjalan lancar ini.. Tapi tak perlu mabuk dlm pesta-pesta..

Besok akan jadi hari baru, dgn tantangan yg baru pula.. Pesta tak bisa menjawab tantangan.. Kerja keras yg bisa..

Semoga Allah selalu meridhoi perjalanan bangsa Indonesia..

Kobarkan semangat Indonesia!!

*pkssiak

Read More

Cerita Petugas Dermaga Dibalik Batalnya Pengumuman Menteri Jokowi di Tanjung Priok

Pembatalan pengumuman kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Terminal III, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (22/10/2014), menyisakan cerita tersendiri.

Panggung megah yang dipersiapkan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II itu pun urung digunakan Jokowi. Bahkan, demi mempersiapkan panggung itu, salah seorang buruh di sana harus lembur.

"Biasanya, saya kerja 12 jam sehari. Itu belum termasuk lembur. Sekarang, mau nggak mau panggung ini harus dibongkar. Pukul 11 malam akan ada kapal yang bersandar," kata Priantoro, seorang buruh di Pelabuhan Tanjung Priok seperti diwartakan Kompas.

Panggung bagi Jokowi itu berada nyaris di bibir dermaga. Panjangnya sekitar 50 meter, sementara tingginya tak sampai 20 sentimeter. Semua permukaannya dilapisi karpet tipis berwarna ungu.

Sepuluh meter dari depan panggung, Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) memasang tali pembatas. Para juru warta, baik cetak, online, maupun televisi diharuskan berdiri di belakang tali tersebut.

Mereka sudah bersiap menyambut Jokowi sejak pukul 15.00 WIB. Awalnya, sang Presiden diagendakan tiba di lokasi tiga jam kemudian. Ia sedianya diharapkan mengumumkan kabinet pada malam ini di Pelabuhan Tanjung Priok. Namun, acara tersebut batal.

Batalnya pengumuman kabinet Jokowi ini bukan hanya mensia-siakan tenaga tapi juga menghamburkan uang ratusan juta rupiah.

 

*piyungan online

Read More

Relawan Jokowi Ancam Membalik Dukungan Jadi Perlawanan

Ekspektasi yang tinggi pada kabinet Jokowi bisa jadi bumerang. Berbeda dengan penyusunan kabinet oleh presiden-presiden sebelumnya, kemenangan Jokowi-JK menyisakan harapan sangat besar agar menteri dalam jajaran kabinet sesuai dengan idaman rakyat.

Menteri-menteri dalam kabinet nanti utamanya harus bersih dari perbuatan tercela, pekerja keras, memihak rakyat, benar-benar profesional, dan bukan politisi busuk.

Hal itu dikatakan Koordinator Forum Relawan Pemenangan Jokowi-JK, Sukmadji Indro Tjahyono, dalam keterangan tertulis kepada wartawan, (21/10), dilansir rmol.

Hal itu memang tugas berat bagi Jokowi-JK, yang dari awal sesumbar untuk membentuk kabinet ahli, kabinet karya, atau zaken kabinet. Padahal kenyataannya pembentukan kabinet yang berlangsung selama ini juga memasukkan tokoh-tokoh partai politik yang mendukung, atau bahkan yang sebelumnya jelas-jelas sebagai "lawan politik" Jokowi-JK.

"Mengharap profesionalisme dari tokoh-tokoh partai politik seperti menegakkan benang basah, karena mereka jelas-jelas akan mengusung misi kepentingan partainya," ujar Indro, sapaan akrabnya.

Belum juga habis kekecewaan tentang gagalnya pembentukan kabinet ahli, Jokowi ternyata juga "ramah" terhadap beberapa orang yang ditengarai sebagai jaringan mafia yang membegal perekonomian negara. Kekecewaan juga bertambah ketika muncul banyak susunan kabinet spekulatif yang memasukkan orang-orang yang dibenci dan menjadi musuh rakyat. Termasuk para selebritas dan orang-orang yang tidak ikut serta berjuang dalam memenangkan Jokowi-JK.

Mungkin saja karena relawan umumnya adalah para loyalis, anomali-anomali dalam penyusunan kabinet tersebut ditolerir terus. Hal ini juga karena menghargai hak prerogatif presiden dalam menyusun kabinet. Namun dia memastikan jika hak prerogatif presiden tersebut menegasikan harapan rakyat, khususnya para relawan yang selama ini dengan jerih payah berjuang memenangkan Jokowi-JK, maka kabinet yang disusun oleh presiden sangat berpotensi menjadi anti klimak bagi hubungan presiden dengan para relawan.

"Ibaratnya mengubah euforia menjadi satu tragedi. Sikap relawan bisa saja berbalik menjadi pihak yang tidak lagi suportif terhadap pemerintahan saat ini," lanjut Indro.

"Barangkali para relawan tidak akan memberi reaksi yang bersifat frontal begitu kabinet diumumkan. Tetapi setelah 100 hari kerja, keadaan bisa saja berbalik 180 derajat,' tegas koordinator People Power Front for Democracy itu. [ald/rmol/PO]

Read More

Inilah Calon Menteri Jokowi yang Disinyalir Bermasalah

Tak pelak lagi, rasa ingin tahu publik tentang siapa saja yang bakal menjadi menteri kian menggelegak sejak Senin, 20 Oktober 2014 bersamaan dengan pengambilan sumpah Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7.

Keingintahuan publik tentang siapa saja yang bakal duduk sebagai menteri bisa dipahami. Buat sebagian besar rakyat bawah, bisa jadi hal ini tidak penting betul.

Tapi buat pengusaha, tentu amat berarti. Dan, bagi para aktivis yang sudah berkeringat mengantarkan Jokowi ke Istana, soal ini menjadi lebih penting lagi.

Pasalnya, sekali Jokowi salah menempatkan orang, maka bencana kembali menerjang Indonesia. Ya, para aktivis itu benar-benar cemas, jangan sampai kabinet, khususnya tim ekonomi, bakal diisi figur-figur pengabdi sekaligus pejuang neolib.

Beberapa nama yang mendapat sorotan kencang di antaranya adalah Sri Mulyani Indrawati (SMI) dan Kuntoro Mangkusubroto. Di luar mereka ada sejumlah nama lain yang juga kerap disebut sebagai agen neolib. Mereka di antaranya Darmin Nasution dan Chairul Tanjung.

Awalnya, Jokowi akan mengumumkannya pada Rabu, 22 Oktober 2014. ‘Kepastian’ pengumuman susunan kabinet itu ‘datang’ langsung dari Jokowi. Namun, seperti yang sudah diketahui, Jokowi membatalkan pengumuman tersebut.

Sumber di lingkaran dalam Jokowi mengatakan, Ani, panggilan akrab Sri Mulyani, terlempar keluar dari calon menteri.

Padahal, sesaat setelah Jokowi mengucapkan sumpahnya, Puan Maharani kepada wartawan masih memastikan, bahwa nama SMI masih ada dalam daftar calon menteri. Ani juga menjadi salah satu nama yang disodorkan Jokowi ke KPK dan PPATK untuk ditelusuri integritasnya.

Kalau sumber lingkaran dalam Jokowi itu benar, tentu saja ini menjadi kabar gembira yang amat melegakan para pejuang ekonomi konstitusi.

Maklum, penolakan Ani karena reputasinya sebagai pengabdi dan pejuang neolib termasuk yang paling kencang disuarakan.

Dari dalam juga merembes informasi berharga lain. Darmin Nasution, mantan Gubernur BI dan Dirjen Pajak itu, juga terlempar.

Sekali lagi, jika kabar ini benar, maka lagi-lagi sangat melegakan. Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia (APPI) Sasmito Hadinagoro menyebut Darmin sebagai mafia pajak berkategori big fish.

Darmin dituding terlibat dalam sejumlah kasus pajak. Bahkan Sasmito menilai kasus penggelapan pajak di era Darmin jauh lebih besar dari megaskandal Centurygate yang ‘hanya’ senilai Rp6,7 triliun.

Pajak yang digelapkan di era Darmin kira-kira setara dengan 10x nilai dana talangan yang dikucurkan pada Bank Century. Darmin pernah dilaporkan ke KPK dalam kasus-kasus itu.

Namun di tengah ketidakpastian informasi seperti sekarang, juga berhembus kabar bahwa Kuntoro bakal didapuk sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Nomenklatur kementerian ini, konon, akan diubah. Tapi, yang merisaukan, muncul nama Kuntoro sebagai kandidat kuat.

Bocoran ini benar-benar membuat cemas. Pasalnya, rekam jejak Kuntoro sejauh ini biasa-biasa saja, jauh dari cemerlang. Padahal, karirnya di pemerintahan terbilang panjang dan cukup lengkap. Dia pernah menjadi Dirjen Pertambangan Umum (1993-1997), dua kali Menteri Pertambangan, yaitu pada Kabinet Pembangunan VII (1998) dan di Kabinet Reformasi Pembangunan (1998-1999), Direktur Utama PLN (2000), serta Kepala Badan Pelaksana – Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh- Nias (2005).

Tapi, yang membuat para pejuang ekonomi kerakyatan berbasis konstitusi ini cemas adalah rekam jejak Kuntoro yang sarat dengan perannya sebagai antek kepentingan asing. Sekadar mengingatkan saja, Kuntoro adalah tokoh penting di balik UU No. 22/2001 tentang Migas yang sangat menguntungkan asing dan sangat merugikan Indonesia.

Bukan itu saja, lewat Kuntoro pula USAID masuk, bahkan mengucurkan dolar demi suksesnya pembahasan RUU yang draft-nya mereka buatkan.

Kisah pengkhianatan anak bangsa kepada bangsanya sendiri ini masih dapat ditemukan dalam arsip Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia di Jakarta.

Pada 29 Agustus 2008 Kedubes AS mengeluarkan pernyataan resmi mengenai keterlibatan USAID dalam apa yang disebut sebagai proses reformasi sektor energi.

Lewat dokumen itu sangat jelas peran yang dimainkan Kuntoro pada awal 1999. Saat itu, sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dia minta bantuan USAID mereview sebuah draft RUU Migas.

USAID menyambut positif undangan itu dan selanjutnya bersama pemerintah Indonesia menandatangani Strategic Objective Grant Agreement (SOGA) yang berlaku untuk lima tahun sekaligus mengucurkan bantuan US$20 juta.

Peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP) Gede Sandra menyebut Kuntoro pernah terkena masalah hukum. Saat menjadi Kepala Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh dan Kepulauan Nias, dia diketahui menarik dana APBN sebesar Rp2,21 triliun dengan cacat hukum. Dana itu dikelolanya melalui mekanisme di luar anggaran (off-budget).

Nama lain yang tiba-tiba muncul adalah Chairul Tanjung alias CT. Bos kelompok bisnis CT Corp yang menjadi Menko Perekonomian di ujung pemerintahan SBY.

Munculnya CT sebagai kandidat menteri, disinyalir merupakan hasil kompromi Jokowi-Koalisi Merah Putih (KMP).

Dugaan itu seperti menemukan kebenarannya setelah CT Selasa sore, 21 Oktober 2014 datang ke Istana Merdeka memenuhi panggilan Jokowi. Chairul disebut-sebut akan diplot jadi menteri bidang ekonomi.

Jika kabar ini benar, tentu saja sangat disayangkan. Seharusnya Jokowi tidak buru-buru memilih Chairul sebagai menteri. Menempatkan CT di kabinet justru bakal mengganggu dan membebani pemerintahan. Paling tidak, sebagai pengusaha potensi terjadinya conflict of interest sangat tinggi.

Lagi pula, satu hal yang harus dicatat, selama menjadi Menko Perekonomian di kabinet SBY- Boediono, prestasinya biasa-biasa saja. Dia sepi dari prestasi. Tidak ada kebijakan yang terobosan berarti yang ditelurkannya.

Terlepas dari itu semua, satu hal yang harus dilakukan Jokowi dalam menyusun kabinetnya. Dia harus terus menggenggam kepercayaan rakyat yang begitu besar dengan erat. Apa yang ditunjukkan rakyat sepanjang 20 Oktober 2014 kemarin, adalah bukti nyata besarnya dukungan sekaligus harapan rakyat kepadanya.

Itulah sebabnya dia harus berkoalisi dengan rakyat. Jokowi tidak boleh berkoalisi dengan elit. Caranya, pilihlah orang-orang yang tidak menjadi pelayan kepentingan asing. Menteri-menterinya harus punya kemampuan dalam memahami dan memecahkan masalah.

Jokowi memerlukan menteri-menteri yang telah selesai dengan dirinya sendiri. Dengan demikian, mereka tidak akan menjadikan jabatannya untuk mengamankan kepentingan diri dan para majikannya. (ed/fs)
*Piyungan Online

Read More

Hasil Tes Wawasan Kebangsaan Anak Jokowi di Bawah Standar

Puteri kedua Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu, hari ini mengikuti tes CPNS di Gedung Bakorwil II Surakarta, Kamis, 23 Oktober 2014. Melihat hasil tes CPNS dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT), Kahiyang Ayu hanya mendapatkan nilai 300.

Berdasarkan pantauan VIVAnews, hasil tes CPNS menggunakan CAT sudah bisa dilihat usai tes berakhir. Dari deretan hasil tes CPNS itu, Kahiyang Ayu mendapatkan nilai 300. Kahiyang Ayu yang memiliki nomor peserta 337205600491005 berada di peringkat 105 dari 196 peserta yang mengikuti tes sesi tiga pada hari Kamis ini untuk formasi Pemeriksa Pertama.

Nilai 300 poin itu terdiri dari 50 untuk tes wawasan kebangsaan (TWK), nilai 95 untuk tes inteligensi umum (TIU) dan 155 untuk nilai tes karakteristik pribadi (TKP). Berdasarkan dari ketiga nilai itu, nilai tes wawasan kebangsaan Kahiyang kurang bagus.

Apakah puteri Jokowi ini akan gagal? Menurut Lancer Naibaho, Sekretaris Pelaksana Tes CPNS Pemkot Solo mengungkapkan lolos atas tidak tergantung nilai yang didapat dan juga nilai peserta lainnya.

"Belum tahu lolos atau tidak. Karena juga melihat nilai Kahiyang dan nilai peserta lain. Yang jelas semua yang menentukan adalah Panselnas, " katanya.

Jika merujuk pada aturan Panselnas tentang kelolosan peserta CPNS maka nilai Kahiyang Ayu kurang memenuhi passing grade. Passing grade yang ditetapkan Panselnas adalah 70 poin untuk tes wawasan kebangsaan (TWK), nilai 75 untuk tes intelegensi umum (TIU) dan 126 poin untuk tes karakteristik pribadi (TKP).

Sementara nilai tes wawasan kebangsaan (TWK) yang diperoleh Kahiyang Ayu adalah 50 poin.

*sumber: VIVAnews/PO

Read More