Silaturrahim di Kantor PKS Tegaskan KMP Solid

JAKARTA (3/9) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyelenggarakan Silaturrahim Koalisi Merah Putih (KMP) di Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS, MD Building, Jakarta, Kamis (3/9). Acara itu bertujuan untuk memperkenalkan jajaran kepemimpinan PKS yang baru dengan KMP.
“Acara ini telah direncanakan jauh-jauh hari, merupakan silaturrahim antara pengurus baru PKS dengan pimpinan Koalisi Merah Putih,” kata Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, usai agenda makan malam bersama dalam silaturrahim.
Pada kesempatan itu, Sohibul Iman menegaskan bahwa PKS tetap di KMP. Kehadiran para pimpinan KMP serta kehangatan yang berlangsung dalam silaturrahim menunjukkan KMP tetap solid.
“Terima kasih KMP atas kerja sama dan kesolidannya selama ini. Kami tegaskan PKS tetap di KMP. Mari bersama, kita berkontribusi melalui transformasi struktural untuk membangun Indonesia yang gemah ripah loh jinawi,” ujar Sohibul Iman.
Turut hadir Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS serta pimpinan KMP. Di antara DPTP tampak hadir Ketua Majelis Syuro (MS) Dr Salim Segaf Al Jufri, Wakil Ketua (MS) Hidayat Nur Wahid, Sekretaris MS Untung Wahono, Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Suharna Surapranata, Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP) Surahman Hidayat, Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Taufik Ridlo, KH Hilmi Aminuddin, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, Ketua Bidang Kerjasama Internasional DPP PKS Anis Matta, dan Ketua Musyawarah Nasional (Munas) ke-4 PKS Dr Suswono.
Selain itu, dari petinggi KMP hadir Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, serta Sekjen Partai Gerindra Idrus Marham.

Sumber : pks.or.id

Read More

RUU PIHU Hadirkan Regulasi yang Lebih Komprehensif dan Profesional

JAKARTA (3/9) – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa mengatakan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (RUU PIHU) adalah salah satu upaya untuk menghadirkan regulasi yang lebih komprehensif dan profesional dibandingkan dengan yang sudah ada saat ini.
Hal tersebut dikarenakan, menurut Ledia, UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (UU PKH) saat ini dinilai hanya bersifat parsial dan belum ideal untuk menjadi payung hukum pengelolaan ibadah haji.
"UU PKH yang ada saat ini, secara struktur berpikir, tidak komprehensif dan sebatas parsial mengatur ibadah haji. Sehingga, menyebabkan kita harus melakukan reformasi terhadap cara berpikir dan mencari bentuk ideal lebih tajam," tutur Ledia seraya membuka acara Focus Group Discussion (FGD) RUU PIHU di Ruang Rapat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Rabu (2/9).
Selain itu, dengan hadirnya RUU PIHU ini diharapkan ibadah haji lebih ditekankan kepada negara untuk mengelola bukan swasta. "Oleh karenanya, kita sedang mencari format sebaik-baiknya. Tidak dalam konteks siapa mengelola apa, tetapi yang paling baik untuk umat agar tidak membebani jamaah haji dan negara," jelas Ledia.
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini yang turut hadir dalam acara ini menegaskan acara FGD RUU PIHU adalah bagian dari concern terhadap persoalan keumatan. "Oleh karena, arahan regulasi Fraksi PKS ke depan berkaitan pada 3 (tiga) hal, yaitu Keumatan, Kerakyatan, dan Nasionalisme Kebangsaan. Nah, RUU PIHU ini bagian dari persoalan Keumatan," tegas Politisi PKS dari daerah pemilihan Banten III ini.
Acara ini turut mengundang beberapa narasumber seperti Dian Simatupang (Pakar Hukum Universitas Indonesia), Mohammad Iqbal Romzy (Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS), dan Anggito Abimanyu (Mantan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh) yang secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Fraksi PKS atas terselenggaranya acara ini.
"Saya apresiasi karena PKS konsisten. Oleh karena semenjak saya di Dirjen Haji sampai sekarang, PKS selalu melakukan kajian ilmiah yang dapat dirumuskan. PKS selama ini saya lihat menjadi terdepan dalam melakukan perubahan untuk Republik Indonesia," tutup Anggito.
Sumber : pks.or.id

Read More

Politikus PKS: Isu Pencopotan untuk Sudutkan Budi Waseso

JAKARTA -- Komisi III DPR menilai Budi Waseso masih pantas untuk mengemban jabatan sebagai kepala Bareskrim. Anggota Komisi III DPR Muhammad Nasir Jamil mengatakan, posisi jabatan Kepolisian tidak ditentukan perorangan, melainkan melalui sistem. Karena itu, penggantian kepala Bareskrim wajib dilakukan melalui sidang Wanjakti.

"Menurut saya Budi Waseso masih pantas menjabat sebagai Kabareskrim, karena sejauh ini tidak ada masalah yang disebabkan olehnya," ujar politikus PKS tersebut kepada ROL, Rabu (2/9).
Menurut dia, selama kepala Bareskrim bertindak objektif, adil, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum maka Budi Waseso harus terus bertindak. Meski demikian, perlu ada kebijaksanaan dalam bertindak. Kepala Bareskrim, kata dia, perlu melihat situasi dan kondisi saat bekerja.

Nasir menyatakan, isu yang menyeruak terkait pencopotan kepala Bareskrim hanya untuk menyudutkan Budi Waseso. Dia menilai, tidak mungkin Kabareskrim Komjen Budi Waseso bekerja di luar kendali dan tidak terkoordinasi dengan pemimpin Mabes Polri.
Foto : Kepala Bareskrim Komjen Budi Waseso/Republika/Edwin Dwi Putranto
Sumber : republika.co.id 

Read More

PKS Apresiasi SPBP yang Fokus Kawal RUU Sistem Perbukuan

JAKARTA (30/8) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan apresiasi kepada Serikat Pekerja Balai Pustaka (SPBP) karena dinilai telah ikut berperan dalam proses perumusan Rancangan Undang-Undang Sistem Perbukuan (RUU Sisbuk).

"Saya berikan apresiasi kepada SPBP karena telah concern mengawal RUU Sistem Perbukuan, padahal semestinya langkah tersebut dapat dilakukan oleh jajaran direksi Balai Pustaka," jelas Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Nur Hasan Zaidi di Jakarta,  Minggu (30/8).

Ketua SPBP Ahmad Baihaqi menyampaikan agar RUU Sisbuk diharapkan lebih memprioritaskan penerbit, percetakan, dan distributor plat merah untuk menyediakan buku-buku pendidikan yang berguna untuk pemersatu bangsa, terlebih untuk para disabilitas.

Menanggapi hal tersebut, politisi dari daerah pemilihan Jawa Barat IX ini berkomitmen untuk mendukung keberadaan penerbit Balai Pustaka dan akan membahas lebih lanjut bersama dengan Anggota Fraksi PKS lainnya di Komisi X.

"Kami berharap SPBP ikut mengawal terus pembahasan RUU Sistem Perbukuan Nasional ini. Saya mendukung Balai Pustaka, namun juga harus diiringi dengan peningkatan kapasitas dan profesionalitas agar bisa bersaing dengan penerbit-penerbit swasta," jelas Nur Hasan.

Sebagaimana diketahui, RUU Sisbuk saat ini telah menjadi prioritas program legislasi nasional (Prolegnas) 2015. Bersama dengan PDIP, PPP, PKB, dan unsur dari masyarakat, PKS juga turut serta sebagai fraksi pengusul RUU ini.

Sumber : pks.or.id

Read More

Tenaga Ahli Harmonisasikan 5 RUU Inisiatif Fraksi PKS

Jakarta (1/9) - Tenaga Ahli Fraksi (TAF) PKS DPR RI melakukan rapat internal untuk harmonisasi RUU yang diinisiasikan oleh Fraksi PKS. Hasil rapat menyetujui bahwa dalam masa sidang I Agustus-Oktober 2015, Fraksi PKS akan fokus menyelesaikan 5 RUU.
"Kelima RUU tersebut adalah Perkoperasian, Kewirausahaan Nasional, Sistem Transportasi Nasional, Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan Keamanan Dunia Maya," tutur Wakil Kepala Staf Tenaga Ahli Fraksi (TAF), Haryo Setyoko yang memimpin rapat di Ruang Pleno DPR RI, Jakarta, Selasa (1/8).
Haryo mengatakan rapat TAF ini sekaligus mempertegas dan mengevaluasi beberapa persoalan legal drafting. Hal itu dikarenakan banyak pihak yang terlibat dalam perumusan undang-undang.
“Selain itu, kapasitas individual anggota legislatif (aleg) diyakini masih perlu penguatan untuk memahami content isu dan kajian yang dibahas dalam perumusan undang-undang, terutama persoalan strategis,” jelasnya.
Untuk lebih menajamkan kembali persoalan legal drafting, ujar Haryo, Tenaga Ahli Fraksi PKS berkomitmen melakukan rapat minimal sekali dalam dua pekan.
“Selain karena tuntutan profesi, hal ini dilakukan untuk menjawab persoalan-persoalan keumatan sebagai bagian dari perbaikan bangsa dan negara,” pungkasnya.
Selain Haryo Setyoko, rapat turut dihadiri oleh beberapa koordinator, seperti Handoyo Prihartanto (Bidang Legislatif), Agus Widiarto (Koordinator Kluster Kesra), Suhud Aliyudin (Koordinator Kluster Polhukam), dan Andi Asfar (Koordinator Kluster Inbang).
Keterangan Foto: Suasana persiapan Rapat Internal Tenaga Ahli Fraksi (TAF) di Ruang Pleno DPR RI, Jakarta, Selasa (1/8).

Sumber : pks.or.id

Read More

Pengamat Politik: PKS Harus Jadi Rumah untuk Rakyat

JAKARTA (2/9) – Suatu partai bisa menjadi besar saat ia berhasil menjadi representasi masyarakat luas. Begitu pula PKS harus bisa menjadi rumah yang nyaman bagi masyarakat, dengan menunjukkan empati dan membela rakyat yang sedang didera kesulitan-kesulitan.
“Jadi ketika sebagian masyarakat merasakan ketidakpuasannya, disitu seharusnya PKS hadir dengan empati. Bahwa PKS adalah suatu organisasi politik yang bisa merepresentasikan kesulitan mereka,” kata Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro saat dihubungi via telepon, Rabu (2/9).
Siti Zuhro mengatakan Musyawarah Nasional (Munas) merupakan kesempatan penting bagi PKS untuk memeriksa kembali semua visi, misi, dan platform yang sudah menjadi landasan partai. Konteks ini perlu dipahami kembali agar program yang dirancang lima tahun ke depan tepat sasaran.
“PKS perlu memperkirakan secara akurat berbagai fenomena yang akan terjadi lima tahun mendatang. Dipetakan apa yang akan berubah dan apa yang berkesinambungan. Tentunya, hal ini harus merujuk kembali dimana basis politik utama PKS,” ujar Siti Zuhro.
Sementara, Pakar Komunikasi Politik Tjipta Lesmana berharap Munas ke-4 PKS dapat berjalan lancar dan menunjukkan persatuan kepada rakyat Indonesia.
“Sukses bagi Munas PKS, jangan seperti partai lain, kalau Munas, kalau kongres selalu ribut-ribut. Semoga Munas PKS lancar dan menunjukkan persatuan kepada rakyat Indonesia,” pesan Tjipta Lesmana.
PKS akan menggelar Munas ke-4 di Depok, Jawa Barat pada 14-15 September 2015. Selain pengukuhan struktur DPP PKS masa bakti 2015-2020, PKS akan menyampaikan pandangan politik terkait kondisi kekinian di Indonesia.
Keterangan Foto: Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro.
 Sumber : http://www.pks.or.id

Read More