Ini Tiga Langkah Taktis Gerakan Nasional Tanggap Asap (#GentaPKS)

JAKARTA (23/10) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meluncurkan Gerakan Nasional Tanggap Asap (#GentaPKS) demi membantu menanggulangi dampak bencana asap di Indonesia, di kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (23/10/2015).
Ketua #GentaPKS Fahmi Alaydrus mengatakan peluncuran #GentaPKS adalah penegasan dari bentuk kepedulian PKS terhadap bencana asap yang sudah berlangsung.
Fahmi menyebut ada tiga prioritas utama #GentaPKS saat ini. Pertama adalah gerakan penyelamatan jiwa manusia. "Ini harus dilakukan mengingat kondisi sudah sangat kritis," ujar Fahmi.
Proses penyelamatan jiwa dilakukan dengan penyediaan ruangan penyelamatan darurat. PKS di beberapa wilayah yang terpapar asap ini sudah membuka ruangan khusus kedap asap untuk menampung warga. Fasilitas berupa pendingin ruangan dan obat-obatan disediakan dalam ruangan penampungan. "Sasarannya semua warga bukan hanya warga resiko tinggi saja," terang dia.
Selanjutnya bagi warga resiko tinggi seperti anak-anak, wanita hamil, dan berkebutuhan khusus #GentaPKS akan melakukan evakuasi. "Karena laporan dari daerah meski warga tinggal di rumah yang kedap asap tetap terpapar," jelas Fahmi. Maka evakuasi menjadi pilihan satu-satunya demi menyelamatkan warga.
Fahmi menyebut PKS di beberapa wilayah sudah melakukan evakuasi seperti dari Palangkaraya ke Banjarmasin, dari Pekanbaru ke Padang.
Fahmi menjelaskan ada tiga fokus #GentaPKS. Pertama, penyelamatan jiwa manusia. Ia menyebut evakuasi warga harus segera dilakukan. Baik berupa penyediaan ruangan kedap asap atau evakuasi warga ke daerah lain yang tidak terpapar kabut asap.
Kedua, lanjut Fahmi, mobilisasi gerakan doa dan shalat Istisqa (shalat meminta hujan). "Kita semua harus meyakini bahwa ujian asap ini dari Allah SWT, begitu pula kita mohon pertolongan kepada-Nya. Teruslah berdoa, jangan berhenti," ujar Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPP PKS ini.
Fahmi menambahkan yang ketiga, aksi prioritas pendukung berupa penggalangan dana dan pemenuhan kebutuhan primer para korban asap. Diantaranya makanan, pakaian, serta obat-obatan.
"Aksi prioritas pendukung ini juga berupa mobilisasi pemadaman titik api sedapat mungkin, sesuai kemampuan kita. Oleh karena kita tidak bisa terus menunggu pemerintah bergerak cepat. Semoga #GentaPKS mendapatkan respons positif hingga meningkatkan empati masyarakat untuk melakukan aksi nyata bantu korban bencana asap," tutupnya.
Sumber : pks.or.id

Read More

PKS Luncurkan Gerakan Nasional Tanggap Asap #GentaPKS

JAKARTA (23/10) – Bencana asap yang melanda sejumlah wilayah di Tanah Air dalam enam bulan terakhir semakin mengkhawatirkan. Polusi asap telah menyebabkan korban jiwa berjatuhan.
Menanggapi situasi bencana yang makin kritis, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mengatakaan partainya mencanangkan Gerakan Nasional Tanggap Asap (#GentaPKS).

Peresmian ini dilakukan langsung oleh Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman didampingi Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini serta Ketua #GentaPKS Fahmi Alaydrus.
"Persoalan asap semakin mengkhawatirkan dengan titik api yang meluas. PKS, dalam usaha berkhidmat untuk rakyat, terpanggil mengatasi persoalan asap ini melalui #GentaPKS," kata Sohibul Iman dalam konferensi pers di kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (23/10/2015).

Legislator yang akrab disapa Kang Iman ini menjelaskan #GentaPKS bukan upaya pertama yang dilakukan PKS dalam membantu mengatasi dampak bencana asap.
"Kader-kader PKS di daerah, terutama di lokasi bencana, telah melakukan beragam aksi guna meringankan beban masyarakat yang terpapar asap. Mulai dari pembagian masker, upaya pemadaman sumber api sampai evakuasi warga sehingga #GentaPKS bukan aksi pertama yang telah kami lakukan," jelasnya.
Mantan wakil ketua DPR RI itu berharap #GentaPKS dapat menjadi pemicu agar penanganan masalah asap lebih terkoordinasi, baik pemerintah pusat maupun daerah.
"Selain itu, semoga #GentaPKS dapat lebih menggemakan upaya kontribusi dari kalangan masyarakat, untuk bersama-sama kita ringankan beban Saudara-Saudara di lokasi bencana," papar dia.
Sumber : pks.or.id

Read More

Kader PKS se-Kalbar Siap Siaga Bencana Asap

PONTIANAK (22/10) – Ketua DPW PKS Kalimantan Barat (Kalbar) Arif Joni Prasetyo menginstruksikan seluruh kader dan jajaran struktur PKS se-Kalbar untuk ikut aktif membantu warga yang menjadi korban bencana asap.
“Segenap kader serta seluruh jajaran struktur hingga tingkat desa/kelurahan se-Kalimantan Barat harus ikut aktif membantu warga yang terkena dampak asap,” kata Arif di Pontianak, Kamis (22/10).
Arif menambahkan seluruh kader PKS juga harus sigap melihat kondisi. Apabila ada warga yang sakit, segera mengevakuasinya ke rumah sakit terdekat.
Bila mengetahui lahan terbakar, Arif meminta para kader untuk mengajak partisipasi instansi lain dan warga sekitar memadamkannya.
“Jika ada warga yang sakit dapat dibantu mengevakuasinya ke rumah sakit terdekat. Jika ada lahan terbakar bisa mengajak instansi lain dan masyarakat sekitar, untuk bersama-sama memadamkan api,” ujarnya.
Sampai saat ini, ungkap Arif, kader PKS Kalbar telah melakukan berbagai aksi tanggap bencana asap. Diantaranya pembagian masker kepada masyarakat serta pemadaman sumber api oleh Tim Pemadam Kebakaran (Damkar) Pandu Siaga Kalbar.
“Kader-kader di DPC (tingkat kecamatan) telah banyak membagikan masker kepada masyarakat. Sedangkan Tim Damkar Pandu Siaga, Insya Allah rutin dan siap melakukan tanggap bencana bersama Polda Kalbar,” ungkap Arif.
Arif pun mendesak aparat terkait lebih tegas menindak oknum atau perusahaan yang membakar lahan dengan sengaja. “Aparat harus bersikap lebih tegas. Segera tindak oknum atau perusahaan yang sengaja membakar lahan,” tegasnya.
Sejak September 2015 kabut asap mulai mengganggu aktivitas warga Kalimantan Barat. Kabut asap sempat menghilang pada pekan kedua Oktober karena hujan cukup lebat mengguyur Pontianak dan sekitarnya pada Sabtu (10/10) dan Ahad (11/10).
Namun, sejak Selasa (20/10) hingga hari ini kabut asap yang menyelimuti Kalbar kembali pekat.
Keterangan Foto: Tim Damkar Pandu Siaga PKS Kalimantan Barat mengikuti apel siaga bersama Kapolda Kalbar dalam tanggap bencana asap di Kota Pontianak, Kamis (22/10).
Sumber : pks.or.id

Read More

Ada Tugas Besar di Balik Pernikahan

KUALA LUMPUR (23/10) – Di dalam konteks aktivis dakwah, ada tugas besar di balik pernikahan. Bagi seorang kader, menikah harus memiliki visi besar yaitu meneruskan risalah Rasulullah SAW.
Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BidpuanKK) DPP PKS Wirianingsih menyampaikan hal ini dalam Seminar Penguatan Keluarga Kader, yang diselenggarakan oleh PIP Malaysia di Kuala Lumpur, Ahad (18/10).
“Bagi seorang kader, menikah bukan sekedar menikah. Punya anak bukan sekedar punya anak. Visi membangun keluarga mestilah sampai ke surga. Apakah keluarga saya membawa saya ke surga, atau menjerumuskan ke neraka?” kata Wirianingsih.
Wirianingsih yang akrab disapa Bu Wiwi itu juga menjelaskan bahwa orang tua perlu mengevaluasi perjalanan keluarganya. Ia memberi contoh, ketika anak berusia enam tahun, namun belum tahu 25 Nabi, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, dan belum hafal juz ‘amma. “Maka, harus ada yang diperbaiki,” ujarnya.
Di dalam perkembangan anak, lanjut Bu Wiwi, mereka akan menghadapi masalah. Namun, masalah itu justru bisa membuat anak menjadi lebih kuat ketika menghadapi masalah dalam kehidupannya kelak. “Anak akan lebih kuat dan siap untuk bangkit ketika ada ‘pukulan’ kehidupan,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua PIP PKS Malaysia Usman Jakfar mengapresiasi kehadiran para kader yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan. “Alhamdulillah, para peserta antusias menghadiri acara ini,” ujarnya.
Seminar Penguatan Keluarga Kader dihadiri 100 peserta dewasa dan anak-anak kader PIP PKS Malaysia. Acara disiarkan secara live streaming oleh tim media dan memberikan keuntungan bagi kader yang tidak dapat hadir langsung. Salah satu peserta menyatakan bersyukur dapat mengikuti seminar secara online, karena tempat tinggal yang jauh dan tidak memungkinkan hadir pada acara tersebut.
Keterangan Foto: Ketua BidpuanKK DPP PKS Wirianingsih (kanan) saat mengisi Seminar Penguatan Keluarga Kader, yang diselenggarakan oleh PIP Malaysia di Kuala Lumpur, Ahad (18/10). Sumber   : pks.or.id

Read More

Politisi PKS Nilai Pemerintah Jadikan Kabut Asap sebagai Komoditas Politik

JAKARTA (22/10) – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir Djamil meminta Pemerintah untuk tidak ragu dalam menetapkan status bencana atas kabut asap yang melanda sejumlah wilayah beberapa bulan terakhir ini.
"Bencana kabut asap yang terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan dan bahkan meluas ke negara tetangga telah layak ditetapkan sebagai bencana sebagaimana ketentuan UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana," kata Nasir dalam keterangannya, Kamis (21/10/2015).
Hal ini, klaim Nasir, telah sesuai dalam definisi bencana yang dinyatakan pada ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 24 Tahun 2007. Pasal tersebut menyebutkan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
"Persoalan kabut asap telah memenuhi unsur dalam definisi bencana tersebut, sehingga Pemerintah tak perlu banyak alasan untuk menunda penetapan bencana pada kabut asap ini," tegas Nasir.
Meski demikian, dia tak memungkiri adanya kesulitan pemerintah dalam menetapkan status bencana karena belum adanya Peraturan Presiden mengenai penetapan status dan tingkatan bencana sebagaimana mandat Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007.
"Sangat disayangkan jika Pemerintah tak kunjung menyusun peraturan presiden yang merupakan mandat delegasi suatu Undang-Undang yang telah diundangkan sejak 2007," kata Nasir.
Lebih lanjut Nasir menilai lambatnya pembuatan peraturan presiden ini menunjukan sejauhmana komitmen pemerintah selama ini dalam menyikapi bencana.
"Belum adanya peraturan presiden mengenai penetapan status dan tingkatan bencana, tidak lantas membenarkan lambatnya respon Pemerintah dalam menetapkan bencana kabut asap ini, karena hal ini menyangkut nasib penghidupan dan jaminan perlindungan korban terkena dampak langsung yang harus segera mendapatkan penanganan pemerintah sesuai standar bencana," kata Nasir.
Lagipula, menurut Nasir, penetapan status bencana tak akan menghilangkan pertanggungjawaban pidana orang atau badan usaha yang terbukti sebagai penyebab kebakaran lahan dan hutan. Sebab ‎pertanggungjawaban pidana dalam kasus kebakaran lahan dan hutan merupakan bagian yang terpisah dari penetapan bencana.
"Sehingga, setiap orang atau badan usaha yang terbukti penyebab kebakaran hutan dan lahan, tetap wajib bertanggung jawab secara pidana dan bahkan bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," kata Nasir.
Untuk itu, Nasir menyayangkan jika persoalan kabut asap ini justru dijadikan komoditas politik sehingga Pemerintah cenderung mempertimbangkan hitungan politik dalam menetapkan suatu bencana.
"Masyarakat terkena dampak sudah mendesak untuk segera dievakuasi dan diberikan langkah tanggap darurat terutama pada kelompok rentan. Penetapan status bencana jangan dijadikan komoditas politik, karena status bencana dalam hal ini dapat menciptakan kesiapsiagaan masyarakat dan upaya mitigasi dalam mengantisipasi peristiwa kabut asap berikutnya," imbuhnya.sumber  ; pks.or.id

Read More