Alasan kocok ulang pertama, menurut Denny JA, karena Presiden Joko Widodo ternyata mengabaikan warning Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai figur yang bermasalah. Menteri-menteri yang masuk dalam daftar kuning dan merah KPK akan diproses.
“Sudah luas disiarkan media, aneka nama yang diberi warna merah dan kuning oleh KPK, namun tetap diangkat sebagai menteri,” kata Denny JA.
“Publik bertanya keseriusan Jokowi melibatkan KPK jika rekomendasi KPK itu diabaikan? KPK dipercayai publik akurat dengan rekomendasinya,” sambung polster yang tahun lalu bersama Jokowi mendapatkan Democracy Award dari Kantor Berita Politik RMOL.
Menurut Denny, apabila peringatan KPK benar, lantas ada menteri Jokowi yang menjadi tersangka kasus korupsi, pasti kocok ulang kabinet terjadi. Di sisi lain, Kabinet Kerja akan pula cacat.
Kritik lain datang dari Direktur PolcoMM Institute Heri Budianto, yang mengatakan penyusunan kabinet ditengarai masih tak terlepas dari pengaruh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
"Terutama (untuk penunjukan) Puan (Maharani) dan Rini (Soemarno), membuktikan bahwa Megawati Soekarnoputri masih sangat berpengaruh dalam penyusunan kabinet. Saya melihat ini digaransi Bu Mega," ujar Direktur PolcoMM Institute Heri Budianto, Minggu, 26 Oktober 2014.
Heri juga mengungkapkan kritik terkait penunjukkan Menkumham dari kalangan partai politik penguasa.
"Misalnya penunjukkan Menkumham dari PDI Perjuangan ini kurang tepat, dan sebaiknya profesional yang mengisi posisi ini," ujar Heri Budianto
Pengamat politik UI, Ikhsan Darmawan menegaskan, bahwa nama Rini Marini Soemarno yang selama ini diharap dicoret Jokowi, akan memberatkan langkah Jokowi.
Namun Ikhsan mengungkap, Megawati sudah kadung memberi amanah pada Rini, dan sulit bagi Mega untuk mencabut hal itu.
"Mungkin posisi Rini sudah didorong oleh Megawati," tegas Ikhsan Darmawan, Minggu, 26 Oktober 2014.
Kritik juga datang dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) yang menyayangkan penunjukan mantan KSAD, Jenderal (Purn) TNI Ryamizard Ryacudu sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ryamizard dianggap sebagai salah satu pihak yang ditengarai menolak penghentian operasi militer di Aceh.
"Itu (di kabinet Jokowi) yang bermasalah itu Ryamizard Ryacudu, karena dia adalah KSAD ketika darurat militer diberlakukan di Aceh. Dia itu yang harus dimintai pertanggungjawabannya," kata Koordinator KontraS, Haris Azhar, Minggu malam, 26 Oktober 2014.
Belum lagi lanjut Haris, kasus pembunuhan Dortheys Hiyo Eluay di Papua, Ryamizard merupakan orang yang bertolak belakang dengan penegakan HAM karena menyebut pembunuhnya adalah pahlawan.
Haris pun mengaku heran mengapa nama-nama bermasalah ini bisa masuk dalam susunan kabinet yang dibentuk Jokowi.
Dia menengarai semua itu karena ada campur tangan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
"Di sini karena Megawati, ini kabinet kan titipan orang saja," kata Haris.
Kritik keras juga datang dari Riza Damanik untuk Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, dan dari para jurnalis untuk Menteri Perhubungan Ignasius Jonan yang diduga pernah melakukan pelecehan seksual kepada seorang jurnalis.
Nampaknya, benar seperti kata Uni Lubis di laman pribadinya, 25 Oktober 2014 lalu, Kabinet ini adalah kabinet kompromistis. (fs)
Indonesia Time
0 comments:
Post a Comment