Surat Edaran Kebencian Jangan Sampai Menutup Hak Menyampaikan Kritik

DEPOK (3/11) – Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman dapat memahami kebijakan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengeluarkan Surat Edaran No SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian tersebut. Namun dia mengingatkan, kebijakan tersebut jangan sampai membungkam kebebasan untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah. 

"Satu hal yang harus digarisbawahi bahwa kebebasan untuk berbicara, memberi kritik dan sebagainya harus benar-benar dijaga," ujar Sohibul Iman dalam konferensi pers di arena Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-4 PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Selasa (3/11/2015).

Sohibul Iman mengatakan, kebebasan berbicara yang cenderung membangkitkan kebencian-kebencian tidak sesuai dengan alam demokrasi. Hanya menurutnya, yang jadi persoalan kemudian adalah bagaimana menentukan ujaran-ujaran yang bernada kebencian dan yang tidak bernada kebencian. 

"Nanti di dalam forum di DPR akan menjadi pembicaraan, kami memiliki sikap seperti apa dalam hal itu. Jangan sampai nanti ada kesan tidak ingin dikritik, kemudian sedikit-sedikit menganggap itu sebagai 'hate speech'," jelas mantan wakil ketua DPR RI ini. 

Menurut Sohibul Iman, kritik yang disampaikan kalau sesuai ukurannya justru sangat menyehatkan bagi pemerintah. Pada akhirnya, nanti publik akan melihat siapa penebar kebencian dan siapa tidak. 

“Kritik itu kalau pas ukurannya, seperti vitamin yang sangat menyehatkan. Kalau ada yang overdosis, sebetulnya itu akan hilang sendirinya. Larut,” imbuh Sohibul Iman.
Keterangan Foto: Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman saat memberikan keterangan pers usai acara pembukaan Mukernas ke-4 PKS yang diselenggarakan di Hotel Bumi Wiyata, Depok (3/11).
Sumber : pks.or.id