Hura-Hura Itu Dinamakan Pesta Rakyat Agar Sumber Dananya Tak Diaudit

Perayaan kirab budaya yang diselenggarakan di Monumen Nasional (Monas) bukanlah bagian dari pesta rakyat, melainkan pesta Jokowi.

Pemberian nama Pesta Rakyat yang kemudian diganti menjadi Pesta Syukuran Rakyat itu disengaja agar sumber anggaran menjadi tertutup.

Demikian diungkapkan peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi.

"Mana ada rakyat yang nyumbang? Makan aja susah. Supaya tidak ada yang masuk dan tidak ada yang audit, makanya dinamai Pesta Rakyat," ujar Uchok.

Ia mengatakan, jumlah dan sumber anggaran pelantikan Jokowi-JK tidak ada publikasi yang jelas. Menurut Uchok, walaupun Ketua MPR Zulkifli Hasan sempat mengatakan biaya anggaran pelantikan Jokowi-JK sebesar Rp 1 miliar, tidak adanya perincian yang jelas membuat sumber anggran menjadi tertutup.

"Anggarannya gak jelas. Tidak ada publikasi anggaran pelantikan meskipun angka-angka itu muncul, misalnya dengan penyebutan satu miliar. Tidak ada kejelasan seperti ini membuat pelantikan tertutup anggarannya," kata Uchok. (fs/PO)