"Sejauh ini sikap pemerintah sudah tepat tidak meminta maaf atas peristiwa tahun 1965. Kita harap ini konsisten sampai kapanpun," ujar Zainuddin di DPR, Jakarta, Rabu (30/9/2015).
Menurut dia memaafkan PKI atas kejahatan hak asasi manusia yang dilakukan terhadap rakyat Indonesia berarti memaklumi kejahatan kemanusiaan. Sebab dalam sejarah, lanjut dia, tercatat PKI melakukan tiga kali upaya pemberontakan yang puncaknya adalah kudeta berdarah tahun 1965.
"Apa yang dilakukan PKI itu memecah bangsa, mengkhianati Pancasila. Saat bangsa ini tengah berjuang mempertahankan kemerdekaan, mereka justru menusuk dari belakang," jelas dia.
Politikus PKS itu menuturkan TAP MPRS No 25 tahun 1966 tentang pelarangan dan pembubaran PKI hingga saat ini masih berlaku. Bahkan pada tahun 1999, diperkuat lagi dengan UU no 27 tahun 1999 tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Dalam UU tersebut, secara tegas dinyatakan larangan menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk yang diancam dengan ancaman pidana.
"Jadi memaafkan PKI berarti menentang Tap MPRS no 25 tahun 1966. Juga memaafkan kejahatan PKI yang atheis berarti mengingkari Pancasila dan UUD NRI 1945 bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang maha Esa. Negara harus hati-hati," imbuh Zainuddin.
Menurut Zainudin, rekonsiliasi terhadap peristiwa tahun 1965 tidak harus dengan mendesak agar negara meminta maaf. Pemerintah dapat memberi perhatian aspek pendidikan, sosial dan kesejahteraan terhadap pihak yang disebut keluarga eks PKI, sebagaimana dengan warga negara lainnya.
"Peristiwa HAM ini mereka PKI yang mulai. Seharusnya mereka yang terlebih dahulu minta maaf kepada bangsa ini. Bukan sebaliknya," beber Zainuddin.
Pemerintah telah menepis wacana meminta maaf kepada keluarga eks PKI atas peristiwa tahun 1965. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan hingga kini belum pernah ada pembahasan soal rencana permintaan maaf itu.
Sumber berita : TRIBUNNEWS.COM
Sumber foto : aktual.com
Menurut dia memaafkan PKI atas kejahatan hak asasi manusia yang dilakukan terhadap rakyat Indonesia berarti memaklumi kejahatan kemanusiaan. Sebab dalam sejarah, lanjut dia, tercatat PKI melakukan tiga kali upaya pemberontakan yang puncaknya adalah kudeta berdarah tahun 1965.
"Apa yang dilakukan PKI itu memecah bangsa, mengkhianati Pancasila. Saat bangsa ini tengah berjuang mempertahankan kemerdekaan, mereka justru menusuk dari belakang," jelas dia.
Politikus PKS itu menuturkan TAP MPRS No 25 tahun 1966 tentang pelarangan dan pembubaran PKI hingga saat ini masih berlaku. Bahkan pada tahun 1999, diperkuat lagi dengan UU no 27 tahun 1999 tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Dalam UU tersebut, secara tegas dinyatakan larangan menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk yang diancam dengan ancaman pidana.
"Jadi memaafkan PKI berarti menentang Tap MPRS no 25 tahun 1966. Juga memaafkan kejahatan PKI yang atheis berarti mengingkari Pancasila dan UUD NRI 1945 bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang maha Esa. Negara harus hati-hati," imbuh Zainuddin.
Menurut Zainudin, rekonsiliasi terhadap peristiwa tahun 1965 tidak harus dengan mendesak agar negara meminta maaf. Pemerintah dapat memberi perhatian aspek pendidikan, sosial dan kesejahteraan terhadap pihak yang disebut keluarga eks PKI, sebagaimana dengan warga negara lainnya.
"Peristiwa HAM ini mereka PKI yang mulai. Seharusnya mereka yang terlebih dahulu minta maaf kepada bangsa ini. Bukan sebaliknya," beber Zainuddin.
Pemerintah telah menepis wacana meminta maaf kepada keluarga eks PKI atas peristiwa tahun 1965. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan hingga kini belum pernah ada pembahasan soal rencana permintaan maaf itu.
Sumber berita : TRIBUNNEWS.COM
Sumber foto : aktual.com
Indonesia Time
0 comments:
Post a Comment