Indonesia Dalam Genggaman Neoliberalis

Foto: Ilustrasi

Sejumlah kalangan mengkhawatirkan kabinet pemerintahan Jokowi mendatang bakal tersandera dengan masuknya para pentolan neoliberalisme seperti Sri Mulyani dan Chatib Basri maupun mereka yang menjadi antek asing. Jika sampai itu terjadi,  Jokowi telah melakukan kebohongan publik saat debat kampanye bahwa mereka mengusung ekonomi kerakyatan.

"Pernyataan Ketua Fraksi PDIP DPR Puan Maharani yang memastikan Sri Mulyani bakal masuk sebagai menteri Jokowi merupakan bukti bahwa jargon ekonomi kerakyatan yang diusung Jokowi sebuah kebohongan besar. Kebangkrutan ekonomi Indonesia sejak masa Orde Baru akibat permainan para neolib melalui IMF yang melakukan intervensi dan melakukan tekanan terhadap perekonomian nasional," kata pengamat politik, Rusmin Effendy, beberapa saat lalu (Selasa, 21/10).

Menurut Rusmin, selain nama-nama tersebut ada pula nama seperti Kuntoro Mangunsubroto, Luhut Panjaitan, Raden Priyono, Ari Soemarno dan Rini Soewandi yang juga dipastikan bakal masuk kabinet. Padahal, kelima orang tersebut terindiksi pelbagai kasus korupsi di masanya yang sampai sekarang tidak pernah tersentuh hukum.

Dia menjelaskan, masuknya Sri Mulyani, Kuntoro Mangunsubroto, Raden Priyono, Ari Soemarno dan Rini Soewandi bakal menjadi bumerang bagi pemerintahan Jokowi kedepan karena track record mereka yang sudah memporak porandakan perekonomian nasional. Persoalannya, kenapa KPK seolah-olah tidak berdaya dan letoy dalam menangani kasus ini.

"Kepergian Sri Mulyani saat menjabat sebagai Menkeu yang terlibat perampokan uang Century gate merupakan skenario yang diciptakan SBY saat itu guna menghindari persoalan hukum.  Sri Mulyani seolah-olah di skenariokan bakal menjadi direktur bank dunia, padahal hal itu tidak ada apa-apanya. Kok orang seperti itu mau dipakai lagi menjadi menteri. Memangnya bangsa ini kekurangan orang pintar sekaliber Sri Mulyani apa," tegas dia. (rmol/fs/PO)