PKS Dorong Pemerintah Turunkan Harga BBM Premium

JAKARTA, Inflasi perekonomian nasional saat ini cukup tinggi akibat pelambatan ekonomi global yang sedang berlangsung. Untuk menguatkan daya beli masyarakat di tengah situasi ekonomi demikian, kebijakan menurunkan harga BBM premium perlu dipertimbangkan pemerintah. baru-baru ini dalam siaran persnya yang sampai ke redaksi Berita Sore,Kata Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi, Industri, Teknologi dan Lingkungan Hidup (Ekuintek dan LH) Memed Sosiawan dalam siaran persnya yang diterima Berita Senin (28/9). Dikatakannya, opsi menurunkan harga BBM premium bisa jadi opsi paling bijak. “Di Munas PKS kemarin Presiden PKS telah menyerukan agar pemerintah memprioritaskan kebijakan penguatan daya beli masyarakat yang akhir-akhir ini terus menurun.
Mempertimbangkan harga minyak internasional yang jatuh dan inflasi nasional yang cukup tinggi, opsi menurunkan harga BBM premium bisa jadi opsi,” ujar Memed di Kantor DPP PKS, MD Building, Jl TB Simatupang.
Memed mengatakan, dalam Munas kemarin Presiden PKS sempat menawarkan kebijakan cash transfer untuk melindungi daya beli masyarakat yang tergerus. Dia menambahkan, cara lain untuk meningkatkan daya beli rakyat selain dengan cash transfer adalah dengan menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium. “Ini cara paling cepat dan cukup efektif mengurangi beban masyarakat. Itu usulan yang bagus. Tapi sepertinya tidak mudah karena ada hambatan likuiditas yang dialami pemerintah saat ini," imbuh Memed.
Dia juga mengatakan, penguatan daya beli masyarakat sangat krusial karena berdasarkan rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Maret 2015, terjadi kenaikan angka kemiskinan, yaitu sebanyak 860.000 masyarakat miskin. “Jumlah orang miskin meningkat signifikan. Ini sudah lampu kuning mendekati lampu merah, harus ada respon cepat!” tegasnya.
Studi LPEM FEUI menyebutkan, setiap penurunan harga BBM premium 5 persen atau Rp400 per liter diperkirakan akan menyelamatkan 165 ribu rakyat miskin. “Dengan merujuk studi tersebut, kalau pemerintah turunkan sebesar Rp2.000 per liter saja, akan membantu mengurangi angka kemiskinan sekitar 825 ribu jiwa. Ini opsi yang perlu dicoba,” ujar politisi PKS asal Jawa Timur ini.
Hingga 31 Agustus 2015, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp598,270 triliun. Dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2015 sebesar Rp1.294,258 triliun, realisasi penerimaan pajak tersebut mencapai 46,22 persen. Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2014, realisasi penerimaan pajak di tahun 2015 ini mengalami penurunan sebesar minus 1,07 persen, dari target penerimaan sebesar Rp604.712,33 triliun. Realisasi penerimaannya pun sebesar Rp598.270,63 triliun. (rel/lin)

Sumber berita : beritasore.com
Sumber foto   : id.wikipedia.org

Read More

Pasal Homoseksual Juga Harus Berlaku Bagi Orang Dewasa

Jakarta (30/9) - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Nasir Djamil akan mendorong Pasal 495 yang mengatur pidana homoseksual tidak hanya berlaku bagi yang di bawah 18 tahun saja, melainkan juga terhadap orang dewasa.
"Homoseksual merupakan tindakan yang menyimpang dan keji serta tidak sesuai dengan agama dan kebudayaan Indonesia," kata Nasir Djamil di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/9).
Hal itu disampaikan Nasir karena keprihatinannya terhadap pernyataan penyusun Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Prof Muladi yang mengatakan, bahwa RKUHP Pasal Homoseksual sama persis dengan KUHP yang berlaku saat ini. Menurut Muladi, pasal ini dipertahankan karena untuk menghormati hak asasi manusia (HAM) internasional.
"Jadi pencabulan berupa homoseksual yang dipidana hanya terhadap anak (child abuse), bukan terhadap orang dewasa," kata Muladi saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR dengan pakar mengenai RKUHP, Selasa (29/9) kemarin. Muladi menambahkan, jika DPR ingin mempidanakan homoseksual bagi orang dewasa maka disilahkan.
"Dengan hanya mencantumkan ancaman bagi yang berumur di bawah 18 tahun, apakah bagi yang berumur 18 tahun keatas yang melakukan homoseksual tidak dipidana? Dan Apakah dengan demikian kita akan melegalisasi dengan tidak mempidanakan pasangan homoseksual yang sudah dewasa?" ujar Nasir.
Berikut ini isi Pasal 495 RKUHP:
(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
(2) Dipidana dengan pidana yang sama ditambah dengan sepertiga jika perbuatan cabul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara seks oral atau seks anal atau semua bentuk pertemuan organ non-kelamin dengan alat kelamin yang dilakukan secara homoseksual.
Keterangan Foto: Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Nasir Djamil.
Sumber : pks.or.id

Read More

Kabut Asap Mengkhawatirkan, Kepanduan PKS Padamkan Titik Kebakaran di Kalimantan

             

PALANGKA RAYA (30/9) – Regu Kepanduan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Palangka Raya memadamkan api di sejumlah titik kebakaran yang menjadi penyebab kabut asap tebal di wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng).
“Berdasarkan instruksi dari Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Kalteng, rekan-rekan Regu Kepanduan turun langsung ke sejumlah titik api pada Selasa (29/9) malam, termasuk di lingkar luar Kota Palangka Raya,” kata Sekretaris Umum (Sekum) DPW PKS Kalteng, Heru Hidayat saat dihubungi via telepon, Rabu (30/9).
Heru menjelaskan kondisi kabut asap di wilayah Kalimantan sudah sangat mengkhawatirkan. Regu Kepanduan menemukan titik api tidak hanya berasal dari permukaan, tetapi juga dari dalam lahan gambut. Sehingga lahan gambut menjadi bara sekam yang sewaktu-waktu bisa menyala ke permukaan.
“Posisi kebakaran tidak hanya di permukaan, tetapi juga di dalam tanah gambut. Oleh karena itu, upaya pemadaman yang kami lakukan tidak sekedar menyiram dengan air, tetapi juga memastikan api padam di dalam tanah,” jelasnya.
Kendala yang dihadapi, lanjut Heru, titik api di lahan gambut jauh dari sumber air. Kondisi ini memaksa Regu Kepanduan memasok air dari area terdekat untuk dibawa ke titik kebakaran.
“Kami memerlukan sumber air yang sangat banyak karena titik api berada di kedalaman 0,5 meter hingga 1,5 meter. Suplai air pun semakin terbatas apabila tim masuk ke area lahan atau hutan yang berada di pedalaman. Oleh karena itu, kami membawa air atau membuat sumur air di lokasi terdekat untuk memudahkan pemadaman,” papar Heru.
Heru mengungkapkan saat ini wilayah Kalimantan Tengah masih diselimuti kabut asap tebal. Di beberapa tempat titik api juga masih sulit dipadamkan. Ia mengimbau kepada semua pihak untuk bersama-sama bekerja keras memadamkan bencana berskala nasional tersebut.
“Semua pihak harus terlibat dalam penyelesaian kabut asap ini. Pemerintah perlu menginformasikan kepada masyarakat dimana saja titik api berada. Sehingga, masyarakat pun ikut membantu memadamkan titik kebakaran di lingkungan terdekatnya,” ujarnya.
Selain itu, tambah Heru, Pemerintah perlu membangun pusat pengendali bencana di wilayah Kalimantan, Sumatera, atau daerah rawan kebakaran hutan lainnya. Oleh karena, bencana kabut asap ini terus berulang setiap tahun.
“Pemerintah perlu membangun pusat pengendali bencana seperti di Jawa Tengah. Selain dapat memetakan dan mengintegrasikan pemadaman di berbagai titik api, pusat pengendali juga mendorong keterlibatan semua unsur, serta menindak tegas pelaku kebakaran,” pungkas Heru.
Keterangan Foto: Regu Kepanduan PKS Palangka Raya memadamkan api di sejumlah titik kebakaran yang menjadi penyebab kabut asap tebal di wilayah Kalimantan Tengah, Selasa (29/9) malam. Ketua DPW PKS Kalteng Asnawi dan Sekum Heru Hidayat langsung memimpin aksi pemadaman.
Sumber : pks.or.id

Read More

Mendesak, RUU Penyandang Disabilitas Perlu Segera Disahkan

Jakarta (29/9) – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohd Iqbal Ramzi mengatakan, untuk menjamin pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyandang Disabilitas yang sedang dibahas di DPR penting untuk segera diselesaikan.
Iqbal menjelaskan, bahwa semangat penyusunan RUU Penyandang disabilitas berbeda dengan Undang-Undang (UU) No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. “UU No. 4 Tahun 1997 disusun berdasar pada charity based, sementara RUU Penyandang Disabilitas lebih berdasar pada pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas,” kata Iqbal di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9).
Menurutnya, negara harus hadir secara maksimal dalam upaya memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Sebagai wujud kehadiran negara, lanjut Iqbal, maka perlu dibentuk sebuah badan atau komisi nasional bagi penyandang disabilitas.
“Di samping itu, negara juga perlu menyediakan fasilitator untuk penyandang disabilitas dalam menghadapi kasus hukum, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku,” ujar legislator dari daerah pemilihan Sumatera Selatan II itu.
Iqbal mengemukakan, dalam RUU Penyandang disabilitas juga terdapat kewajiban Pemerintah maupun swasta untuk memberikan akomodasi yang layak (reasonable accomodation) kepada penyandang disabilitas pada berbagai fasilitas publik, pendidikan, kesehatan, pengadilandan fasilitas lainnya.
Selain itu, ungkap Iqbal, sebagai wujud pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, Pemerintah diharapkan memberikan konsesi berupa potongan harga kepada penyandang disabilitas.
“Misalnya untuk transportasi, rekreasi, tagihan listrik, pajak kendaraan, parker, dan lain-lain. Di sisi lain, Pemerintah pun memberikan insentif bagi pihak swasta yang memberikan keringanan bagi penyandang disabilitas berupa keringanan pajak,” papar Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Penyandang Disabilitas itu.
Lebih jauh Iqbal menjelaskan, RUU Penyandang Disabilitas juga merupakan wujud tindak lanjut dari komitmen negara Indonesia dalam merealisasikan resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Nomor A/61/106 mengenai Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas yang sebelumnya telah mengundangkan hasil konvensi dalam UU No 19 tahun 2011.
Keterangan Foto: Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Mohd Iqbal Ramzi (tengah).

Sumber : pks.or.id

Read More

2016, Anggaran Infrastruktur dan Perhubungan Turun

JAKARTA (29/9) – Anggaran infrastruktur dan transportasi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun 2015. Anggaran di tiga kementerian yang menjadi mitra kerja Komisi V rata-rata mengalami penurunan sebesar 12-13% dibandingkan tahun lalu.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Yudi Widiana Adia memaparkan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat alokasi sebesar Rp103,812 triliun dalam RAPBN 2016.
“Jumlah tersebut turun 12% dibandingkan tahun 2015 dimana Kementerian PUPR mendapatkan alokasi sebesar Rp116,837 triliun,” kata Yudi, dalam raker Komisi V DPR RI dengan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi serta BMKG, BPLS, Basarnas dan BPWS, Selasa (29/9).
Yudi menambahkan, penurunan alokasi anggaran untuk Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam RAPBN 2016 sebesar 13% dibandingkan APBN 2015. Jika tahun 2015 lalu, Kemenhub mendapat alokasi sebesar Rp64,954 triliun, dalam RAPBN 2016 alokasi anggaran untuk Kemenhub yang disepakati hanya sebesar Rp50,160 triliun. Sedangkan alokasi anggaran untuk Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi mengalami penurun 12,4% dari Rp9,027 triliun dalam APBN 2015 menjadi Rp7,269 triliun.
“Dibandingkan tahun 2015, alokasi anggaran Kementerian PUPR, Kemenhub dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk RAPBN 2016 penurunannya lumayan signifikan. Tapi, kami berharap penurunan ini tidak mematahkan semangat kementerian untuk meningkatkan penyerapan dan bisa menjadi stimulus ekonomi dan membuat negara kita tahan dari krisis,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) asal dapil Kota dan Kabupaten Sukabumi itu.
Dengan fiskal yang terbatas untuk membiayai pembangunan infrastruktur, Yudi meminta pemerintah  mendorong keterlibatan pihak swasta dalam penyediaan infrastruktur dalam skema Public Private Partnership (PPP). Skema ini akan menambal kekurangan biaya investasi infrastruktur akibat minimnya anggaran pemerintah.
Yudi mengemukakan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, total kebutuhan anggaran infrastruktur selama lima tahun senilai Rp5.519 triliun. Dari total kebutuhan tersebut, total anggaran yang bisa dipenuhi oleh pemerintah hanya mencapai Rp1.400 triliun atau 29% dari total kebutuhan anggaran yang diperlukan. “Karena itu, salah satu cara yang bisa ditempuh pemerintah adalah menggandeng swasta dalam menggenjot proyek infrastruktur hingga tahun 2019,” terang Yudi.
Meski mendorong pemerintah untuk meningkatkan skema PPP, Komisi V, lanjut Yudi, juga mengingatkan pemerintah untuk berkoordinasi dengan DPR terkait dengan kebijakan pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran di luar APBN.
“Kebijakan infrastruktur di luar anggaran APBN, harus tetap didukung. Dan perlu ada komunikasi dengan Komisi V. Seperti jalan tol untuk PUPR, rencana kereta cepat di Kementerian Perhubungan. Semua ini harus dibicarakan bersama. Jangan seperti sekarang kami justru tahu dari media dan tidak pernah sama sekali disinggung dalam rapat-rapat,” pungkas Yudi.

Sumber : pks.or.id

Read More

PKS: Kenapa yang Dimasukkan Kretek, Bukan Wayang atau Batik?

KOMPAS.com/DANI PRABOWO Presiden PKS Sohibul Iman
Anggota Komisi X DPR Sohibul Iman mengatakan, penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Kebudayaan idealnya hanya mengatur hal yang sifatnya pokok, bukan spesifik. Ia pun mengaku kaget saat kretek menjadi salah satu pasal yang tercantum di dalam RUU Kebudayaan.
"Kalau dari sisi hakekat UU, UU itu mengatur hal pokok bukan mengatur hal spesifik seperti itu," kata Sohibul saat dihubungi, Senin (28/9/2015).
Ia menuturkan, hingga proses penyusunan RUU Kebudayaan rampung di Komisi X, tidak pernah muncul kretek di dalam pembahasan tersebut. Namun, setelah Panja Kebudayaan menggelar harmonisasi dengan Badan Legislasi DPR, kretek masuk menjadi salah satu ayat di dalam pasal RUU Kebudayaan.
"Saya lupa kapan pastinya pembahasan dengan Baleg itu, tapi kalau tidak salah sekitar dua minggu lalu saat pasal ini mulai ramai," ujar Presiden PKS itu.
Lebih jauh, ia mengatakan, Komisi X sejak awal tak ingin secara spesifik membahas mengenai warisan kebudayaan. Sebab, terlalu banyak warisan kebudayaan yang dimiliki daerah-daerah di Tanah Air. Kalau pun seluruh warisan kebudayaan itu dimasukkan ke dalam RUU, maka lebih tepat jika itu disebut daftar kebudayaan, bukan RUU Kebudayaan.
"Jadi secara tinjauan UU itu menjadi problem, kenapa itu dimasukkan. Pertanyaan selanjutnya kenapa tidak dibuat UU khusus, yaitu UU Kretek? Kenapa yang dimasukkan kretek, kenapa enggak wayang, kenapa enggak batik?" ucapnya.
Pasal kretek masuk ke dalam Pasal 37 RUU Kebudayaan. Di dalam pasal itu disebutkan, kretek tradisional merupakan sejarah dan warisan kebudayaan yang harus dihargai, diakui serta dilindungi pemerintah dan pemerintah daerah.
Sementara, Pasal 49 menyebutkan perlindungan terhadap kretek tradisional dapat diwujudkan dengan inventarisasi dan dokumentasi; fasilitasi pengembangan kretek tradisional; sosialisasi, publikasi dan promisi kretek tradisional; festival kretek tradisional; dan perlindungan kretek tradisional.

Sumber : KOMPAS.com

Read More

PKS: Usul Menko Darmin Bisa Melanggar UUD 1945

ISKAN QOLBA LUBIS

Usul  Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution untuk mencabut pengawasan ekspor dan impor minyak dan gas (migas) dalam paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah bertentangan dengan konstitusi.

Pasal 33 UUD/1945 ayat (2) disebutkan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sedangkan ayat (3) menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam  yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

"Hal ini (usul Menko Darmin) bertentangan dengan konstitusi. Negara tidak boleh lepas tangan,” kata anggota Komisi Energi DPR RI, Iskan Qolba Lubis dalam siaran persnya, Senin (28/9).

Politikus PKS dari daerah pemilihan Sumatera Utara (Sumut) II ini menegaskan bahwa migas harus dikelola oleh negara. Ekspor-impornyapun harus berada di bawah pengawasan pemerintah.

"Migas ini menyangkut hajat hidup orang banyak, harus dikelola negara. Kedaulatan energi adalah amanat UUD 1945," kata Iskan.

Sebagaimana diketahui, pemerintah akan memangkas sejumlah kewajiban bagi eksportir dan importir sebagai bagian dari upaya deregulasi yang masuk dalam paket kebijakan ekonomi tahap pertama Presiden Joko Widodo.

Darmin menuturkan aturan yang dipangkas antara lain hambatan pemeriksaan bahan baku fisik dalam proses ekspor-impor. Pemerintah nantinya akan mengeluarkan 17 peraturan pemerintah, 11 peraturan presiden, 2 instruksi presiden, 96 peraturan menteri, dan 8 peraturan lainnya, terutama dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). [zul] 

Sumber : RMOL

Read More

Aher Nyatakan Belasungkawa Korban Mina Asal Jabar

BANDUNG (27/9) – Gubernur sekaligus Amirul Hajj Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan (Aher) menyatakan belasungkawa atas korban meninggal musibah Mina asal Jabar.
"Atas nama Pemprov Jabar kami berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga mereka tercatat sebagai syuhada di hadapan Allah SWT. Kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi kesabaran untuk menerima musibah ini," katanya dalam surel kepada Humas Pemprov Jawa Barat dari Pondokan Al-Isla, Aziziyah, Mekkah, Ahad (27/9) pagi.
Selain berduka cita, Aher juga berharap pihak berwenang, terutama Kerajaan Saudi Arabia dan Kepala Daerah Kerja (Daker) Mekkah, untuk segera menginvestigasi dan menemukan jamaah lain yang belum ditemukan.
"Agar segera membuahkan hasil, agar ada kejelasan yang membuat semua pihak bisa tahu terkait sanak saudaranya yang masih belum diketahui kepastiannya," sambungnya.
Sebelumnya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjar Dadang Romansyah akhir pekan lalu mengatakan, empat warga Banjar menjadi korban yakni Atang Gumawang (41) dan istri, Ima Rismawati, serta Dikdik Muhammad Tasdik (36) dan istri, Ira Kusmira. Keempatnya satu keluarga asal Cikabuyutan Barat, Kec. Pataruman, Kota Banjar.
Sementara Kepala Dakker Mekkah Arsyad Hidayat pada Ahad (27/9) dinihari mengumumkan total 19 WNI meninggal dunia dalam musibah Mina. Sejumlah nama dan asal kloter kemungkinan besar dari Jawa Barat seperti Eti Kusmiati, Koko Koswara, dan Dadang Barmara Memet yang berasal dari Kloter Jakarta-Bekasi (JKS) 61. Namun konfirmasi dari keluarga belum diperoleh.
Gubernur Jabar sendiri pada Jumat (25/9) lalu sudah mendatangi Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin ketika terjadi simpang siur nama jamaah haji Jabar yang jadi korban musibah di Mina, Kamis (24/9). Selain menanyakan perihal kepastian warganya, Aher kala itu meminta warga Jabar tetap tenang seraya meminta bersabar menunggu informasi resmi dari pihak terkait.
Menurut Aher, sekalipun bencana ini beruntun setelah insiden crane beberapa waktu lalu, pada prinsipnya kita tidak mengubah apa yang sudah terjadi dan harus ridho dan sabar atas ketetapan-Nya. Juga, tidak bisa memastikan apa yang terjadi di masa depan, sehingga tidak harus berkubang dengan aneka penyesalan, apalagi kekhawatiran berlebih ke depan dalam melaksanakan ibadah haji.
"Di sisi lain, mari kita dorong bersama kepada pemerintah Kerajaan Saudi Arabaia untuk melakukan perbaikan demi kenyamanan jamaah ke depan," katanya seraya menambahkan, pihaknya tetap berterima kasih terhadap pelayanan yang baik dari Kerajaan selama ini.
Aher mengaku setiap hari banyak jamaah Jabar yang mengabarkan infomasi terkait belum kembalinya sejumlah orang dengan mendatangi langsung pondokan Gubernur Jabar di Al-Isla tersebut.
Akan tetapi, keterbatasan mobilitas dan legalitas operasional yang sepenuhnya di tangan Kepala Daker Mekkah, membuat pihaknya sebatas menunggu kepastian informasi valid dari Kepala Daker Mekkah.
Bahkan, ketika peristiwa Mina terjadi, seluruh jemaah (termasuk rombongan Gubernur) yang sudah ada di maktab diisolasi otoritas setempat guna menghindari kejadian tidak diinginkan yang lebih besar.
"Kondisi cuaca juga esktrem, ketika siang hari suhu bisa sampai 50 derajat celcius. Karena itulah, sekalipun kami sudah mendatangi langsung Menteri Agama, namun penanganan sepenuhnya berada di tangan Daker," pungkasnya.
Keterangan Foto: Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (koko hijau) saat mengunjungi para korban jatuhnya crane beberapa hari lalu.

Sumber : http://www.pks.or.id

Read More

Prolegnas 2015; Politikus PKS Tolak Kretek Masuk RUU Kebudayaan

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari menolak masuknya rokok ke dalam aturan resmi perundang-undangan Indonesia. Faktanya, menurut Almasyhari, lewat konsep kretek, substansi rokok sudah muncul dalam naskah RUU Kebudayaan yang sedang dibahas DPR.

“Meski tradisi Indonesia, kretek seharusnya tidak masuk dalam RUU Kebudayaan. Sebab kretek dapat mengakibatkan dampak negatif bagi generasi bangsa,” kata Abdul Kharis Almasyhari, dalam rilisnya di Jakarta, Jumat (25/9).

Menurut politikus PKS ini, masyarakat harus berperan aktif dalam mengkritisi setiap kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah maupun DPR. Karena itu, dia mengajak masyarakat untuk mengkaji dan memperdalam dampak yang mungkin terjadi bila pasal tentang kretek dicantumkan dalam RUU Kebudayaan.

“Jelas, kalau seperti itu akan berbahaya. Nanti juga bisa ada yang meminta ganja dan tuak dimasukkan dalam RUU Kebudayaan dengan alasan warisan tradisi," ujar anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Tengah V ini.

Dia mengakui, kretek merupakan salah satu tradisi karena hanya ada di Indonesia. Campuran tembakau dan beberapa herbal seperti cengkeh yang dibakar dan dihisap sebagai rokok memang merupakan peninggalan tradisi bangsa.

“Di beberapa bagian masyarakat Indonesia, penggunaan ganja dan tuak juga bagian dari tradisi. Ada masyarakat yang menggunakan daun ganja sebagai bumbu masakan dan ada pula yang meminum tuak,” ungkapnya.

Tradisi yang membawa dampak negatif bagi generasi bangsa lanjutnya, tidak perlu dipertahankan.

“Kita tidak ingin pelajar sebagai generasi penerus bangsa rusak akibat kebiasaan merokok,” tegasnya.

Apalagi, berdasarkan data survei tembakau remaja global (GYTS) 2014, yang dilakukan pada pelajar SMP usia 13 hingga 15 tahun, yang menemukan 18,3 persen pelajar Indonesia sudah memiliki kebiasaan merokok.

Ia meminta agar pemerintah dan DPR mendorong dan melindungi tradisi-tradisi nasional yang membawa dampak positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. “Bukan yang memberikan dampak negatif,” katanya.(fas/jpnn)

Sumber : jpnn.com

Read More

Miras Dipermudah; PKS Khawatir Penjualan Miras di Daerah Makin Marak

Petugas satpol PP memusnahkan ribuan botol minuman keras (miras) di Silang Monas, Jakarta, Selasa (7/7). (Republika/Yasin Habibi)

JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jazuli Juwaini, menyayangkan adanya pelonggaran penjualan minuman keras yang dilakukan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Kemendag memberi keleluasaan daerah untuk menetapkan lokasi penjualan miras.

Hal ini merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi pemerintah mengatasi krisis. Ketentuan soal penjualan bir masuk dalam relaksasi atau deregulasi dalam paket ekonomi tersebut.

"Padahal, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015 mengatur peredaran penjualan minuman beralkohol golongan A, seperti larangan penjualan di minimarket-minimarket. Aturan ini pun masih longgar karena penjualan di supermarket dan hotel-hotel berbintang tetap diperbolehkan," kata Jazuli, Selasa (22/9).

Dengan adanya pelonggaran dan deregulasi, ujar dia, dikhawatirkan penjualan miras di daerah-daerah semakin longgar dan marak. "Jangan sampai karena daerah diberi keleluasaan menetapkan lokasi penjualan minuman beralkohol lalu menjadi lebih mudah diperoleh."

Dikhawatirkan, kata Jazuli, miras dijual lebih bebas di daerah dengan karakteristik tertentu. "Jangan sampai hal ini terjadi."

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID

Read More

Penghimpunan Dana Galibu PKS Capai Rp 1,3 M

JAKARTA (17/9) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sukses menggelar Musyawarah Nasional (Munas) ke-4 di Depok, Jawa Barat. Hajatan akbar lima tahunan itu didanai dari kantong kader PKS dan masyarakat simpatisan (sunduquna juyubuna).
Bendahara Panitia Penyelenggara Munas ke-4 PKS, Unggul Wibawa mengungkapkan, hingga Selasa (15/9), dana yang terhimpun melalui Gerakan Lima Puluh Ribu Rupiah (Galibu) dari kader dan masyarakat seluruh Indonesia untuk suksesi Munas PKS mencapai lebih dari Rp 1 miliar.
“Alhamdulillah, hasil pengumpulan Galibu per hari ini Selasa, 15 September 2015 sebesar Rp 1,3 miliar," kata Unggul di Kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta, Kamis (17/9).
Unggul menambahkan, kader PKS dan masyarakat Indonesia masih bisa berpartisipasi dalam Galibu hingga akhir September 2015, meskipun hajatan Munas telah selesai digelar. Selanjutnya, PKS akan menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) pada November 2015 mendatang untuk merumuskan program kerja selama lima tahun ke depan.
Gerakan Lima Puluh Ribu Rupiah (Galibu) merupakan imbauan Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman kepada seluruh kader PKS dan simpatisan untuk berpartisipasi menyukseskan Munas ke-4 PKS yang digelar secara sederhana sejak 12 hingga 15 September 2015 di Hotel Bumi Wiyata Depok, Jawa Barat.
Acara yang dihelat selama 5 hari itu juga dimeriahkan dengan Kegiatan Rakyat di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata (Buperta) Cibubur, Jakarta Timur. Sekitar 10.000 kader dan simpatisan tumpah ruah dalam acara itu. 
Keterangan Foto: Suasana pelantikan pengurus pusat dalam Munas ke-4 PKS di Hotel Bumi Wiyata Depok, Jawa Barat, Senin (14/9).

Sumber : pks.or.id

Read More

Faktor ′Trust′ Tentukan Pergerakan Kurs Rupiah terhadap Dollar

Jakarta (17/9) - Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menyampaikan ada faktor di luar fundamental ekonomi yang memengaruhi pergerakan kurs rupiah terhadap dolar. Faktor tersebut adalah persoalan persepsi, yaitu variabel kepercayaan yang menentukan kuat atau tidaknya suatu currency terhadap valuta asing.
"Yang terpenting dari persepsi tersebut adalah faktor trust (kepercayaan), yaitu seberapa besar para pelaku swasta (state bank stake holders) percaya kepada seorang presiden," tutur Ecky dalam Focus Group Discussion (FGD) "Penyebab dan Dampak Pelemahan Rupiah terhadap Perekonomian Indonesia" yang diselenggarakan oleh Fraksi PKS DPR RI, di Kompleks, Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9).
Ecky membandingkan situasi ekonomi saat ini dengan pemerintahan era Presiden Habibie. Menurut Ecky, Habibie mampu menurunkan kurs rupiah dari level Rp. 17.000 hingga mencapai sekitar Rp. 6.000 hanya dalam hitungan bulan.
"Pertanyannya, apakah mungkin hanya karena faktor fundamental ekonomi saat itu, tiba-tiba current account-nya menjadi positif dan cadangan devisa menjadi bertambah, kalau bukan karena faktor trust terhadap seorang presiden," jelas Politisi PKS dari daerah pemilihan Jawa Barat III yang meliputi Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor tersebut.
Menurut Ecky, persoalan trust harus ditemukan kembali oleh pemerintah setelah 8 bulan memimpin, "Ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah membangun kepercayaan masyarakat, termasuk terhadap kebijakan-kebijakannya," jelas alumnus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Indonesia ini.
Pada kesempatan yang sama, pengusaha Sandiaga Uno yang juga menjadi pembicara dalam FGD menambahkan tingkat kepercayaan yang menurun berdampak signifikan terhadap para pelaku usaha. Menurutnya, saat ini adalah era dimana terjadi downward spiral (menurun).
"Kalau pengusaha sedang labil, dia tidak akan melakukan investasi, sehingga mengakibatkan kinerjanya pun ikut menurun," tutur pemilik PT Saritoga Investama Persada tersebut. 
Mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) tersebut berharap pemerintahan saat ini tidak alergi terhadap kebijakan sebelumnya yang cukup berhasil meredam krisis ekonomi.
"Di tahun 2008-2009, saya ingat Kredit Usaha Rakyat (KUR) diluncurkan. Banyak yang mengkritisi, tapi pengalaman saya menunjukkan, KUR sangat membantu para UMKM, khususnya ekonomi di akar rumput," harap Sandiaga.
FGD yang diselenggarakan oleh Kluster Industri dan Perbankan (Inbang) Fraksi PKS DPR RI ini, turut pula menghadirkan Enny Sri Hartanti (Direktur INDEF) dan Leonard Tampubolon (BAPPENAS). FGD seperti ini adalah kali keenam yang diselenggarakan oleh Fraksi PKS dalam rangka menjawab persoalan bangsa berfokus pada isu-isu strategis.
Keterangan Foto: Para pembicara dalam Focus Group Discussion (FGD) "Penyebab dan Dampak Pelemahan Rupiah terhadap Perekonomian Indonesia" yang diselenggarakan oleh Fraksi PKS DPR RI, di Kompleks, Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9).

Sumber : pks.or.id

Read More

Fenomena dan Prospek PKS

Setelah melakukan pergantian pengurus yang terkesan mendadak belum lama ini, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar musyawarah nasional (munas) di Jakarta.

Ada dua hal yang menarik ketika kita mencermati "partai dakwah" ini. Pertama, fenomena pergantian kepengurusan. Kedua, bagaimana partai ini menata diri menghadapi hari depannya sebagai partai kader. Terkait dengan pergantian kepengurusan, tampaknya ada pesan penting di dalamnya, bahwa sirkulasi elite merupakan keniscayaan yang tak terelakkan. PKS menunjukkan, bahkan posisi Ketua Majelis Syuro partai yang dipegang oleh sosok historis KH Hilmi Aminuddin pun bisa diganti oleh yang lain. Jadi, ada pesan depersonalisasi, kalau bukan demitologisasi, partai.

Pergantian pengurus juga menarik karena PKS melanjutkan tradisinya menghadirkan sosok baru sebagai presiden partai. Ia tampak ingin menunjukkan bahwa siapa pun kader bisa menduduki jabatan itu sebagai amanah yang harus dijalankan. Kini, PKS berada di bawah kepemimpinan Sohibul Imam sebagai presiden dan Salim Sagaf Aljufrie sebagai Ketua Majelis Syuro untuk periode 2015-2020.

Sohibul diharapkan bisa memberi warna baru dalam partainya. Ini dikaitkan dengan latar belakang pendidikannya dan pengalaman politiknya di parlemen. Sedangkan Salim Sagaf punya pengalaman langsung berkiprah sebagai politikus hingga puncak kariernya menjadi salah satu menteri.

Selanjutnya, dari segi penataan internal organisasi, PKS terlihat berupaya memperkuat kelembagaan partainya. Terjadinya pergantian pengurus yang rapi dan tanpa gejolak, bagaimanapun menunjukkan adanya sistem yang berjalan baik, terlepas dari kritik soal adanya ketertutupan. Paling tidak, PKS punya modal soliditas. Partai ini belajar dari pengalaman dinamika konflik internal sebelumnya, juga dalam hal diterpa kasus besar yang mendera Presiden PKS sebelumnya, Luthfi Hasan Ishaaq.

Soliditas partai tampaknya juga hadir dari keprihatinan bersama para kader dan keberhasilan motivasi Anies Matta, yang boleh dikatakan telah berhasil menyelamatkan PKS dari ujian elektoral. Dalam Pemilu 2014, PKS dan sejumlah partai Islam diperkirakan oleh banyak lembaga survei jeblok, kalau bukan kolaps dalam perolehan suara. Tapi kenyataannya tidak demikian. Dalam Pemilu 2009, PKS meraup dukungan 8,204,946 suara (7,88 persen), dan pada 2014 dukungan suara naik menjadi 8,480,204, kendatipun secara persentase 6,79 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa PKS didukung oleh massa pemilih yang juga solid.

Munas kali ini merupakan momentum bagi PKS untuk menata perkaderannya, tidak hanya untuk kepentingan internal, tapi juga untuk pengembangan partai. Kepentingan internal jelas, bahwa PKS sebagai partai kader dituntut untuk senantiasa merawat basis perkaderannya untuk tetap percaya dan bekerja. Tapi itu saja belum cukup, karena manakala dikaitkan dengan target perolehan suara di atas 10 persen pada Pemilu 2019, PKS harus mengembangkan diri bergerak keluar. Maka para kader tentu akan lebih baik bilamana diarahkan sebagai duta-duta partai yang efektif dan percaya diri.

Kalau itu yang akan ditempuh, PKS tidak lagi membutuhkan pencitraan artifisial, melainkan suatu langkah kolektif dan intensif yang dilakukan semua kader, bahwa mereka punya konsep dan program yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia yang majemuk. PKS ditantang untuk menunjukkan kembali kepada publik luas bahwa jargon politiknya sebagai partai dakwah yang bersih dan profesional bisa dihadirkan kembali sebagai roh penggerak perjuangan partai ini.

Secara politik, PKS sesungguhnya sudah punya modal baik di pusat maupun-kendatipun tidak merata benar-di daerah-daerah. Dari sini, peta politik PKS, khususnya secara electoral, sudah terbentuk sedemikian rupa. Pilkada serentak 2015, karena itu, menjadi ujian yang penting bagi PKS untuk mempertahankan atau bahkan memperluas peta politiknya di daerah-daerah. Peluang untuk yang terakhir ini cukup tinggi.

Sedangkan secara elektoral dalam Pemilu 2019, PKS juga punya peluang untuk meningkatkan dukungan suara dan kursi, apabila kader-kadernya memang siap bersaing. Perkembangan eksternal partai-partai Islam, khususnya, juga akan mempengaruhi prospek elektoral PKS. Saat ini, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai partai Islam yang "paling senior" tengah terlanda perpecahan, dan apabila jalan keluarnya tidak mulus, konstituennya bisa jadi akan lebih memilih partai Islam yang dinilai lebih mapan dan solid. Dalam hal ini, PKS bisa menjadi alternatif utamanya.

Soliditas PKS tampaknya akan dilengkapi dengan pilihan politiknya yang konsisten dalam konstelasi politik nasional. Para elite PKS telah menegaskan bahwa partainya tetap berada di Koalisi Merah Putih sebagai kekuatan politik di luar pemerintahan, sebagai dalam istilah Sohibul Imam "oposisi loyal". Konsistensi ini penting, dan publik tetap akan melihat sejauh mana PKS memperlihatkan wajahnya di parlemen sebagai kekuatan kritis. Dari sini, prospek PKS untuk diapresiasi positif oleh masyarakat sangat terbuka.*

*M. Alfan Alfian, Dosen Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional, Jakarta

Sumber : tempo.co

Read More

Demokrasi ala PKS

 

Beberapa bulan terakhir, isu pertikaian politik di tingkat elite KMP vs KIH mewarnai perjalanan bangsa ini. Bahkan pertikaian itu telah merambah masuk ke pertikaian elite parpol yang berdampak pada disharmonisasi, perpecahan, keretakan yang melahirkan parpol baru atau parpol dengan dua kubu.

Di tengah isu perpecahan, konflik dan perseteruan itu, PKS tampil dengan gaya demokrasinya. Berita tentang terpilihnya Presiden baru PKS membuat ‘geger; dunia politik Indonesia. Kader pun banyak yang hiruk pikuk melakukan tabayyun (konfirmasi) akan kebenaran berita yang mengalir dari berbagai media. Cukup terasa kegaduhannya. Inilah bagian pembelajaran politik di PKS.
Ini pula bagian dari hasil yang disebutkan Anis Matta bahwa untuk membangun basis ruhiyah yang kuat adalah perspektif keimanan terhadap semua peristiwa yang kita hadapi. Ketika memasuki wilayah penyikapan, maka peristiwa itu berhubungan dengan setiap kader dalam sisi spiritualnya. Sahabat-sahabat mediapun tak luput dari rasa penasaran. Mulai dari akademisi, mahasiswa sampai ibu rumah tangga ikut menanggapi proses suksesi di PKS.
Gemas bercampur kagum mereka komentar : "bagaimana PKS ini, masa' tiba-tiba Presiden barunya sudah terpilih?"
"Tidak seru nih PKS, tidak ada dinamika pemilihan Presidennya".
"Apa pemilihannya sudah sesuai AD/ART PKS ? Kenapa tidak ada ribut-ributnya ?"
Ada lagi yang lebih dramatis pertanyaannya. "Apa Ibu bisa menerima Presiden baru ini ?"
"Bagaimana dengan Pak Anis ? Apa kinerjanya buruk sehingga harus diganti ?"
Pertanyaan itu begitu bertubi-tubi dari berbagai kalangan. Sebagai kader yang merepresentasikan PKS di publik, penulis harus mampu menjawab dengan bijak, berusaha memuaskan hasrat demokrasi mereka. Penulis adalah kader PKS yang sudah membersamai 5 Presiden terdahulu. Nur Mahmudi Ismail, Hidayat Nurwahid, Tifatul Sembiring, Luthfi Hasan Ishaq, Anis Matta, mekanisme pemilihannya sejak presiden pertama hingga sekarang tidak ada perubahan.
Mekanisme pemilihan PKS punya lembaga tertinggi yang bernama Majelis Syuro (MS). Majelis Syuro ini beranggotakan 99 orang, perwakilan dari semua daerah di Indonesia yang dipilih secara demokratis melalui pemilihan raya yang diselenggarakan oleh masing-masing DPW. Sebanyak 60 orang anggota Majelis Syuro dipilih melalui pemilihan raya, 39 dipilih oleh anggota Majelis Syuro sendiri. Ini biasanya diisi oleh orang-orang yang professional, expert di bidang tertentu.
Ketua Majelis Syuro memimpin pelantikan anggota Majelis Syuro PKS yang baru, periode tahun 2015-2020. Lalu dilanjutkan dengan persetujuan agenda dan pembahasan tatatertib pemilihan Ketua Majelis Syuro PKS periode 2015-2020.
Acara sidang pemilihan ketua Majelis Syuro diawali dengan pembacaan pasal AD/ART PKS, syarat-syarat dan tata cara pemilihan ketua MS. Sidang pemilihan dipimpin oleh bukan calon ketua, anggota Majelis Syuro tertua dan termuda. Dari penjaringan calon ketua Majelis Syuro, masing-masing anggota menuliskan tiga nama calon. Dari proses ini maka diperoleh tiga nama dengan skor tertinggi yaitu Dr Salim Segaff Aldjufrie, Dr Hidayat Nurwahid dan Ustadz Hilmi Aminuddin.
Ada klausul untuk mengadakan musyawarah mufakat. Maka mereka bertiga bermufakat untuk mengangkat Dr Salim Segaf Al Djufri sebagai ketua MS, Dr. Hidayat Nur Wahid sebagai wakil ketua MS. Agenda berikutnya adalah pemilihan kelengkapan pimpinan pusat : 1. Presiden Partai (Ketua DPP). 2. Ketua MajelisPertimbangan Pusat (MPP) 3. Ketua Dewan Syariah Pusat(DSP). 4. Sekretaris Jenderal 5. Bendahara Umum dan 6.Sekretaris Majelis Syuro.
Menurut AD/ART, ketua Majelis Syuro adalah sebagai formatur tunggal mengajukan nama-nama untuk dibahas dan disetujui oleh sidang Majelis Syuro. Pemilihan dilakukan secara musyawarah. Ketua Majelis Syuro mengajukan nama calon presiden dengan muwashofat ( kriteria ) yang sudah disepakati.
Anggota Majelis Syuro memberikan opini, sampai semua merasa yakin bahwa inilah yang terbaik untuk PKS. Musyawarah dilakukan secara hikmad, tenang dan tawadhu. Suasananya tergambarkan dalam kultwit @tifsembiring
“Saya sudah tiga periode menghadiri sidang MS, namun sidang kali ini terasa sangat luar biasa, khudhu', khusyu' dan penuh ikatan ukhuwwah...”
Namun itulah yang saya rasakan, khidmat, kadang kami menangis bersama, kadang tertawa. Ada sedikit ketegangan-ketegangan, tapi tidak sampai gebrak meja dan akhirnya majelis tersebut memutuskan:
Presiden Partai: Dr. Muhammad Sohibul Iman, Ketua MPP: Suharna Surapranata Msc., Ketua DSP : Dr. Surahman Hidayat, Sekjen: Taufiq Ridho, Bendahara umum: Drs. Mahfudz Abdurrahman dan Sekretaris Majelis Syuro: Untung Wahono Msc.
Tentang Demokrasi
Dalam tulisan-tulisannya, Anis Matta dikenal sebagai penulis Islam yang moderat, dengan kosa kata yang bersahaja, kalimat yang sistematik, mampu menundukkan pikiran pembacanya.
Dalam sebuah tulisannya, Anis Matta menuliskan bahwa PKS pasti membutuhkan narrative intelligence yang lebih besar untuk membangun kemampuan persuasi yang mantap agar dapat memasuki ruang hati dan akal masyarakat Indonesia dan meyakinkan mereka bahwa di atas tanah Islam dan demokrasi, kita bisa bangun mesjid, gereja, klenteng, pura, wihara, dan istana serta pasar sekaligus.
"Demokrasi sebagai sistem nilai kita terapkan. Ada Majelis Syuro, ada tanfizhi dan ada dewan syariah. Proses rekruitmen kepemimpinan dalam sistem demokrasi ini melalui pemilihan umum dan peserta utama dalam pemilu. (*)
Oleh;
Sri Rahmi
Pengurus DPW PKS Sulsel

Sumber foto :  islamedia.co
Sumber tulisan : tribunnews.com

Read More

Sekjen PKS Sebut Dua Alasan Memilih Jadi Oposisi

Browser anda tidak mendukung iFrame

Para Petinggi Koalisi Merah Putih (KMP) memberikan keterangan pada wartawan, usai melakukan pertemuan terkait berpindahnya dukungan PAN kepada Pemerintahan Joko Widodo, Jakarta, Kamis, 3 September 2015. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).

Jakarta, CNN Indonesia -- PKS menyatakan sikap politiknya melalui Munas di Depok yakni tetap menjadi partai oposisi yang loyal. Oposisi berarti berada di luar pemerintahan dan loyal adalah setia pada kepentingan bangsa.

Sekjen PKS Taufk Ridlo saat berbincang dengan CNN Indonesia, Selasa (15/9) menyatakan ada dua alasan mengapa PKS tetap menjadi partai oposisi.

Alasan pertama, Taufik menyebutkan PKS ingin menyontohkan penghormatan atas fatsun atau etika politik. Dia menyebutkan, pembentukan Koalisi Merah Putih (KMP) yang terdiri dari partai-partai di luar pemerintah atau oposisi adalah melalui kesepakatan bersama.

Ada sebuah tanda tangan perwakilan para partai yang sepakat untuk membentuk koalisi. “Kan ada kesepakan bersamanya. Kita harus menghormati etika politik,” katanya.

Sebelumnya, PAN yang tergabung dalam KMP menyatakan bergabung dengan pemerintah. Pengumuman itu membuat PAN dimintai penjelasan oleh anggota KMP lainnya seperti Gerindra, Golkar kubu Munas Bali, dan PKS.

Permintaan penjelasan itu dilakukan di Wisma Bakrie. Usai pertemuan itu, anggota KMP menyatakan bisa menerima penjelasan dari PAN. Sementara PAN menyatakan mereka bergabung dengan pemerintah tetapi tidak keluar dari KMP.

Alasan kedua, Taufik menilai menjadi oposisi tetap relevan dalam kondisi politik dan pemerintahan Indonesia saat ini. Taufik menyatakan, menjadi oposisi berarti menjadi penyimbang terhadap pemerintah. PKS, sebutnya akan lebih jernih dalam melihat persoalan atau isu dalam posisi seperti ini.

Menjadi oposisi di sistem pemerintah presidensiil seperti Indonesia, tutur Taufik tidak perlu ditakuti. Pasalnya presiden tidak bisa dijatuhkan oleh parlemen.

Ini berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer di mana jika parlemen sudah mengeluarkan mosi tidak percaya, maka pemerintah atau presiden bisa dijatuhkan.

Secara praktik politik keseharian di DPR, Taufik menyebut tidak akan ada perbedaan yang signifikan dari sebelumnya. PKS dan KMP sebutnya akan mendukung kebijakan pemerintahan Jokowi jika itu baik dan akan mengkritik jika itu dinilai tidak baik bagi rakyat sebagaimana yang dilakukan sebelumnya.

Taufik malah menyebut, hampir dalam segala persoalan, PKS dan KMP mendukung Jokowi. Dia menyebut mulai soal pergantian Kapolri, Kepala BIN, Panglima TNI dan beberapa isu lainnya.

Meski demikian, Taufik menyebut politik adalah ketidakpastian (uncertainty). Sikap politik PKS ini disebutnya merupakan keputusan Majelis Syuro PKS. Jika PKS ingin melakukan perubahan atas sikap politiknya ini, maka tidak bisa diputuskan oleh salah satu pihak, atau satu orang saja. Keputusan itu harus dibuat oleh majelis syuro.

Sumber : CNN Indonesia

Read More

Tiga Solusi PKS Atasi Krisis Ekonomi Indonesia

Presiden PKS, Sohibul Iman

DEPOK -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman mengatakan, Indonesia menghadapi hari-hari depan yang cukup berat. Krisis ekonomi yang menerpa bangsa ini membuat kehidupan rakyat semakin tertekan.

“Menghadapi situasi terkini dan tantangan ke depan, PKS mendorong pemerintah dan segenap komponen bangsa untuk segera menyelamatkan daya beli rakyat, khususnya masyarakat miskin,” ujar Sohibul dalam jumpa pers usai penutupan Musyawarah Nasional (Munas) ke-4 PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Selasa (15/9).

Sohibul melanjutkan, salah satu solusi penyelamatan daya beli rakyat di tengah situasi krisis saat ini adalah melalui kebijakan afirmatif jangka pendek. Bisa dilakukan dengan cash transfer, pembangunan infrastruktur dasar masyarakat skala kecil, dan pemberian insentif bagi perusahaan padat karya yang tidak melakukan PHK.

“PKS memandang penting bagi pemerintah untuk melakukan kebijakan jangka pendek yang memberi sinyal kredibel ke pasar untuk penguatan nilai tukar rupiah,” imbuh doktor lulusan Jepang ini.

Langkahnya, kata Sohibul, dengan mempercepat penyerapan anggaran pembangunan, termasuk anggaran di daerah. Selain itu, repatriasi valas hasil ekspor, diversifikasi pasar ekspor baru yang termasuk pembiayaan eksportir yang selama ini belum tersentuh, dan koordinasi BUMN untuk mempengaruhi pasar valas.

"Tidak seperti sekarang yang bergantung kepada negara seperti Cina dan Eropa. Kita juga harus serius membuka pasar ekspor baru, seperti negara-negara di Timur Tengah, Afrika, dan sebagainya," katanya. “Jika tidak diantisipasi lebih baik, di masa-masa mendatang bangsa kita akan menghadapi krisis lebih berat dari krisis nilai tukar. Para ahli menyebutnya triple crisis, yaitu food, energy and water.”

Untuk jangka menengah, Sohibul Iman menambahkan, PKS minta pemerintah bersama dengan DPR serius membahas Undang-Undang Jaring Pengaman Sosial Keuangan (UU JPSK). Hal ini, menurut Sohibul, diperlukan untuk memperkuat protokol ekonomi saat Indonesia mengalami krisis finansial.

"Kita tidak ingin kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) seperti waktu lalu terulang kembali," jelasnya.

Sementara untuk jangka panjang, mantan Wakil Ketua DPR ini meminta pemerintah memperkuat rantai industri Indonesia. Sebab, Sohibul menilai rantai nilai saat ini masih banyak yang bolong.

"Sehingga, pemerintah harus serius untuk membenahi sektor industri Indonesia agar tidak terus berfokus pada impor, khususnya impor kebutuhan keseharian masyarakat," pungkasnya.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID

Read More

PKS Semakin Meng-Indonesia

Partai Keadilan dan Sejahtera (PKS).

JAKARTA -- Pengamat Politik LIPI, Siti Zuhro menilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) semakin dewasa dan meng-Indonesiaan. Hal ini tampak dari momen musyawarah nasional ke-4 yang diselenggarakan partai berlambang padi dan bulan sabit tersebut.

"Ya dari Bahasa-bahasa politik ke publik. Ditambah juga dengan atributisasi Munas menunjukkan hal demikian (meng-Indonesia)," ujarnya saat ditemui di Gedung LIPI, Selasa (15/9).

Dia mencontohkan, jika dulu PKS identik denga isu Timur Tengah dan Palestina. Sekarang sudah seimbang. Selain isu Timur Tengah, isu kebangsaan juga mendapat respon yang besar dari PKS.

Dia berpendapat hal ini tentunya berkorelasi positif bagi PKS ke depan. Sebab, dalam konteks Indonesia yang plural, menjadi partai yang terlampau kanan akan sulit untuk memenangkan suara di masyarakat.

"Logikanya partai itu bukan masjid yang hanya menampung orang Islam saja. Mau tak mau PKS memang mesti bergandeng tangan dengan elemen lain dalam konteks kebangsaan," jelasnya.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID

Read More

Salim Segaf: Akhir Munas Awal Kerja Keras

DEPOK (15/9) - Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Al Jufri menutup acara Musyawarah Nasional (Munas) ke-4 yang berlangsung di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Selasa (15/9).

Dalam kesempatan tersebut Salim menyampaikan rasa syukurnya kepada Allah SWT atas lancarnya estafet dakwah dari satu tokoh ke tokoh lainnya dalam kepengurusan PKS.

"Semuanya smooth, lancar. Karena kekuatan kita adalah kebersamaan, bersama dengan masyarakat tentunya," tutur Salim yang langsung disambut takbir dari ribuan peserta Munas.

Selain itu, Salim menyampaikan setelah Munas, kader mesti lebih banyak melakukan kerja-kerja yang riil di masyarakat, sesuai dengan tagline "Berkhidmat untuk Rakyat".

Salim Segaf Al Jufri menegaskan berakhirnya Munas menandakan kerja keras kader PKS di seluruh Indonesia maupun luar negeri segera dimulai.

"Ini (Munas) bukan akhir kerja keras kita. Besok atau lusa kita akan merumuskan Amanat Munas menjadi program-program kita, apakah jangka pendek, menengah, atau jangka panjang," kata Salim.

Menteri Sosial RI periode 2009-2014 itu mengingatkan para kader jika kewajiban-kewajiban yang diemban jauh lebih banyak daripada waktu yang dimiliki.

"Persoalan yang dihadapi umat ini begitu berat, dan sedikit sekali dari mereka yang Allah SWT tugaskan untuk memikul beban dakwah ini, menjadi dai merupakan kenikmatan yang luar biasa. Sungguh beruntung mereka yang bergabung di jalan Rasulullah SAW," pesannya.

Kekuatan perjuangan kader-kader PKS, tambah Salim, terdapat dalam kekuatan rakyat. Mantan duta besar Indonesia untuk Arab Saudi itu mengimbau seluruh kader untuk selalu meniatkan setiap perjuangan karena Allah SWT.

"Sampaikanlah salam, kedamaian untuk semua orang. Tahajudlah di malam hari, dan berilah makan untuk orang miskin," lirih Salim dengan gaya khas lembutnya.

Salim mengingatkan kembali seluruh kader PKS yang menjadi tokoh publik, untuk senantiasa berikrar di jalan Allah. Bekerja dengan profesional dan penuh amanah, menurut Salim, itulah yang diharapkan masyarakat dari PKS

"Godaan kekayaan dan jabatan bisa membayangi siapa saja yang menjadi tokoh publik. Kuncinya adalah ingat selalu dengan kematian," pesan Salim.

Terakhir, Salim berpesan jika PKS konsisten melayani masyarakat, akan banyak keajaiban yang terjadi di 2019."Bangun kebersamaan dengan saling mencintai satu sama lain, bersama dengan masyarakat. Insya Allah, di 2019 akan banyak keajaiban yang akan terjadi!" teriak Salim menyemangati hadirin sembari menutup pidatonya.

Sumber : http://pks.id

Read More

Kupas Tuntas PKS Grand New Spirit

By: Nandang Burhanudin
****

Sebagai orang yang ada di luar. Saya tentu tak lebih tahu daripada yang di dalam. Layaknya otaknya seorang insinyur sebuah kendaraan. Tentu ia lebih memahami karakter mesin dan torsi kendaraan uang ia rekayasa, daripada seorang sales yang hanya mendapatkan intensitas product knowledge 1 atau 2 bulan sahaja.
Bagi saya. PKS di era Kang Shohibul Umam, PhD, mirip dengan kelahiran Grand New Avanza. Tentu mengalami perubahan signifikan di bagian interior, eksterior, maupun mesin pacu kendaraan partai.
Mesin
PKS Grand New spirit menyuguhkan mesin dengan teknologi Dual VVT-i kapasitas mesin nano namun bertenaga turbo. Mesin dual VVT-i yang dimaksud adalah: IZZAH dan KIFAYAH. Dengan IZZAH, PKS melalui Ketua Majelis Syuro Habieb Salim Segaff AlJufri menegaskan: "Buat apa menang, namun ruhiyah meradang". Sedangkan KIFAYAH, artinya cukup ditegaskan Presiden PKS dengan simbol GALIBU, gerakan lima puluh ribu. Seakan menebar sinyal, PKS tidak akan terjebak lagi dengan dana-dana siluman dan sejenisnya.
Mesin baru PKS ini, dipastikan sanggup melontarkan tenaga 96,5 Ps pada rpm Pemilu 2019 dan menyertakan torsi 12 kgm dalam pengokohan peran kadernya di masyarakat, yang berlaku sama baik transmisi manual maupun otomatis, di pedesaan maupun perkotaan, di kalangan terdidik ataupun tidak. Tidak ada masalah lagi dengan kader struktural ataupun non struktural, kader pejabat ataupun kader merakyat.
Teknologi Dual VVT-i ini memungkinkan tenaga yang tersalur menjadi lebih besar dibandingkan mesin terdahulu serta efisiensi bahan bakar yang semakin meningkat. Selain itu, engine vibration juga semakin minim, sehingga kenyamanan semakin baik di kabin jamaah saat berkendara menghadapi rute perjuangan yang makin berat di kemudian hari.
Interior
Desain interior PKS Grand New spirit kini didesain lapang dengan pengaturan ruang yang pas. Virus-virus yang dianggap biang sesak nafas diminimalisir. Jika di era Presiden Anis Matta, isu poligami dan jam rolex 70 jutanya kerap dijadikan pemantik tuduhan. Maka di era Kang Shohibul Iman, interior PKS dihias sosok-sosok dengan meter cluster dan konfigurasi kabin yang 50:50 sehingga memberikan kenyamanan bagi kader dan simpatisan dari seluruh segmen.
50:50 maksudnya. Pengurus inti PKS, dari Kerua MS, Ketua MPP, Presiden PKS, Sekjen bukan pelaku poligami dan tidak "gebyar" dengan kekayaan. Namun demikian, beberapa pengurus yang berpoligami dan highclass tetap masuk. Sebab memang, sepatutnya masalah poligami dan kekayaan tidak untuk dipamerkan.
Untuk keamanan, kini PKS Grand New spirit memiliki seatbelt ruhiyah serta pengait ISOFIX pada bangku untuk membawa bangku kader-kader rekrutan baru agar lebih aman. Dalam arti, kemungkinan besar, PKS New Grand Spirit akan memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi kader untuk lebih berperan aktif di ormas, LSM, dan organisasi apapun yang positif.
Mungkin yang masih ditunggu dari PKS Grand New Spirit uni adalah Audio system-nya. Jika dahulu menggunakan audio control terpusat, dimana hanya penumpang tertentu yang paham password dan earphone diberikan pada kalangan khusus. Akankah PKS New Grand Spirit hadir dengan audio system baru semisal 2 DIN CD USB AUX + Bluetooth. Dimana pejabat tinggi PKS memiliki daya serap dan jejaring untuk menghimpun aspirasi dan inspirasi bawah. Tidak lagi menganggap kritikan konstruktif sebagai cacian. Kita tunggu.
Satu hal yang pasti. Di setiap episode, PKS selalu memiliki endurance qiyadah dan kader yang tahan banting dan daya denyut luar biasa. Likulli marhalatin rijaaluha. Tinggal marketing, performa komunikasi, dan sales-sales di bawah mampukah membuat PKS makin diterima konsumen?

Sumber : facebook.com

Read More

Tak Masuk Daftar Kepengurusan PKS, Apa Posisi Baru Fahri Hamzah?

KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah, saat menghadiri Musyawarah Nasional ke-4 PKS di Hotel Bumi Wiyata Depok, Jawa Barat, Senin (14/9/2015).

DEPOK — Nama politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah tidak diumumkan dalam daftar kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PKS untuk periode 2015-2020. PKS mengumumkan susunan kepengurusan baru dalam Musyawarah Nasional ke-4 PKS, Senin (14/9/2015).

Meski demikian, Fahri disebut menjadi salah satu Majelis Pertimbangan Partai.

"Saya ada di mana-mana. Saya yakin mantaplah pada struktur pelaksana dari pengurus baru. PKS melakukan transformasi organisasi sempurna. Ketika banyak yang gagal, transformasi PKS terjadi sangat baik," ujar Fahri saat ditemui dalam Musyawarah Nasional ke-4 PKS di Hotel Bumi Wiyata Depok, Jawa Barat, Senin.

Menurut mantan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS itu, partainya saat ini tidak lagi mengalami permasalahan komunikasi karena birokrasi dibuat lebih longgar dan egaliter. Selain itu, dengan banyaknya kader muda yang masuk dalam struktur DPP PKS, hal itu dinilai memudahkan partai memperoleh target pencapaian.

Fahri membantah adanya upaya membersihkan orang-orang dekat mantan Presiden PKS Anis Matta dalam perubahan pengurus partai tersebut. Bahkan, Anis Matta sendiri ditunjuk menjadi Ketua Bidang Kerja Sama Internasional DPP PKS.

Sementara itu, Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan bahwa saat ini Fahri masih berada dalam struktur DPP partai. Ia ditunjuk sebagai Majelis Pertimbangan Partai (MPP PKS). Sohibul membantah adanya isu mengenai perbedaan faksi-faksi di antara kader PKS.

Sumber : KOMPAS.com

Read More

PKS Tegaskan Sebagai Partai Oposisi Loyal

DEPOK (14/9) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan posisi politik sebagai oposisi loyal. Sikap politik ini akan tetap selama lima tahun ke depan.

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman mengatakan, oposisi dimaksud PKS tetap akan berada di luar pemerintahan. Namun tetap kritis dan positif terhadap kebijakan pemerintah.

"Pertama, kita harus berpikir bahwa di dalam atau di luar pemerintahan adalah hal yang sama. Oposisi yang loyal. Maksudnya, PKS akan tetap loyal kepada kepentingan bangsa, kalau KIH bagus programnya, kita dukung," jelas Sohibul dalam konferensi pers di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Senin (14/9)

Mantan Wakil Ketua DPR RI ini juga mengatakan eksistensi Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) masih diperlukan. "Namun perlu juga diingat bahwa koalisi tersebut harus didasarkan pada agenda reformasi struktural, harus pada agenda yang berpihak kepada masyarakat," tambahnya.

Sohibul Iman berharap semua pengurus PKS, baik di pusat hingga level daerah, membuka kembali AD/ART partai. "Yaitu terkait slogan Bersih, Persih Peduli Profesional (BPP). Karena BTP itu ciri partai. Visi partai dakwah yang punya prinsip nilai yang disesuaikan dengan kondisi zaman," tutup Sohibul.
Foto: Wicakz Relawan PKS Foto

Sumber :pks.or.id

Read More

Jimly: PKS Partai yang Kompak

DEPOK (14/9) – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai yang kompak. Demikian disampaikan Jimly di arena Munas ke-4 PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Senin (14/9).

“(PKS-red) partai yang kompak, pelembagaannya bisa dijadikan salah satu contoh untuk partai-partai yang tidak punya tokoh. Mereka punya basis ideologi yang kuat,” kata Jimly.

Jimly  juga menyorot kesuksesan PKS sebagai partai yang mengusung ideologi Islam. “Ini satu contoh partai yang baik. Mereka berhasil menggabungkan keislaman, Pancasila, dan keindonesiaan,” ujarnya.

Mantan ketua mahkamah kontitusi (MK) ini juga mengapresiasi sikap politik PKS yang konsisten di koalisi merah putih (KMP). Ia menilai apa yang sudah dilakukan PKS baik bagi demokrasi di Indonesia.

"Di tengah dinamika politik nasional, partai ini berani menegaskan posisi politiknya dan itu sehat untuk demokrasi kita. Daripada partai politik itu berlomba masuk ke dalam kekuasaan, itu tidak sehat,” sebut Jimly.

Jimly berharap PKS di dalam kepengurusannya yang baru, dapat lebih terkonsolidasi dan mampu belajar dari pengalaman."Misalnya slogan Bersih, Peduli, dan Profesional yang ada di dalam AD/ART PKS, itu tiga kata kunci untuk menjadikan partai ini menjadi partai yang terpercaya," tutur Jimly.

Jimly juga yakin optimisme Presiden PKS Sohibul Iman untuk menjadikan partai dakwah ini mendapatkan perolehan suara lebih dari 10 persen adalah sebuah keniscayaan. "Saya rasa optimisme presiden PKS itu masuk akal, karena selama tiga periode ini, PKS memperoleh suara sekitar 9 persen, maka di atas 10 persen itu realistis."
Foto: Istimewa
Sumber : pks.or.id

Read More

Inilah Susunan Pengurus Pusat PKS 2015-2020

DEPOK (14/9) - Pelantikan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masa khidmat 2015-2020 dilangsungkan pada pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) ke-4 PKS di Hotel Bumi Wiyata Depok, Jawa Barat, Senin (14/9).
Ketua Majelis Syuro (MS) PKS Salim Segaf Al Jufri memimpin pembacaan sumpah pengurus pusat PKS dan diikuti oleh seluruh jajarannya.
"Kami, pengurus pusat PKS bersumpah menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya dengan menegakkan perintah Allah SWT dan menjalankan suunah Rasulullah SAW," tegas Salim mengawali pembacaan sumpah.
Susunan pengurus DPTP PKS, yang terdiri dari Majelis Pertimbangan Pusat (MPP), Dewan Syariah Pusat (DSP), serta Dewan Pengurus Pusat (DPP), dibacakan oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PKS, Mardani Ali Sera.
"Bismillahirohmanirrohiim, Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Surat Keputusan Nomor 5/SKEP/MSPKS/XI/1436H tentang Penetapan Struktur Tingkat Pusat Partai Keadilan Sejahtera menetapkan nama-nama berikut sebagai pengurus pusat," kata Mardani memulai pembacaan pengumuman.
Berikut ini susunan Pengurus Tingkat Pusat Partai Keadilan Sejahtera Masa Khidmad 2015-2020:

Ketua Majelis Syuro                        : Dr Salim Segaf Al Jufri
Wakil Ketua Majelis Syuro              : Dr Hidayat Nur Wahid
Sekretaris Majelis Syuro                  : Ir. H. Untung Wahono, M.Si
Ketua Majelis Pertimbangan Pusat  : Suharna Surapranata, MT
Ketua Dewan Syariah                      : Dr KH Surahman Hidayat
Presiden                                           : M Sohibul Iman, PhD
Sekretaris Jenderal                           : Dipl.Ing. Taufik Ridlo, Lc
Wakil Sekretaris Jenderal                : Dr Mardani Ali Sera
Bendahara Umum                            : Mahfudz Abdurrahman, S.Sos
Wakil Bendahara Umum                 : Dr Abdul Kharis Al Masyhari
Ketua Bidang Kerjasama Internasional         : Anis Matta, Lc
Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi    : H Abdul Muiz Saadih, MA
Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri : Dr Taufik Ramlan Wijaya
Ketua Badan Perencanaan                              : KH Bukhori Yusuf, Lc, MA
Ketua Badan Pembinaan Kepemimpinan Daerah   : H Ahmad Heryawan, Lc, M.Si
Ketua Bidang Wilayah Dakwah Sumatera Bagian Utara    : Dr Hermanto
Ketua Bidang Wilayah Dakwah Sumatera Bagian Selatan : Drs.H. Gufron Azis Fuadi
Ketua Bidang Wilayah Dakwah Banjabar        : Tate Qomarudin, Lc
Ketua Bidang Wilayah Dakwah Jatijaya          : Ir.H Sigit Sosiantomo
Ketua Bidang Wilayah Dakwah Bali Nu Sra    : Sugeng Susilo
Ketua Bidang Wilayah Dakwah Kalimantan    : Hb Aboe Bakar Al-Habsi, SE
Ketua Bidang Wilayah Dakwah Sulawesi        : Cahyadi Takariawan
Ketua Bidang Wilayah Dakwah Intim              : Dr.H Muhammad Kasuba, MA
Ketua Bidang Kaderisasi                                   : Amang Syafruddin, Lc
Ketua Bidang Kepemudaan                               : Mustafa Kamal, SS
Ketua Bidang Kepanduan dan Olahraga            : Asep Saefullah Danu
Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga : Dra Wirianingsih, Msi
Ketua Bidang Seni dan Budaya                                 : Muhammad Ridwan
Ketua Bidang Pemberdayaan SDM dan Lembaga Profesi : Drs H Musholli
Ketua Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi Kader : Deni Tresnahadi
Ketua Bidang Pembangunan Keumatan dan Dakwah  : Hilman Rosyad, Lc
Ketua Bidang Polhukam                        : Drs H Almuzammil Yusuf, M.Si
Ketua Bidang Kesra                               : Dr Fahmy Alaydroes, MM, MED
Ketua Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Teknologi dan Lingkungan Hidup : Ir Memed Sosiawan, ME
Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Petani dan Nelayan : Ledia Hanifah Amalia, Ssi, MPSiT
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada        : Drs Khoirul Anwar, Apt
Ketua Bidang Hubungan Masyarakat                        : Dedi Supriyadi, S.Ikom

Sumber : pks.or.id

Read More

Sikap PKS Soal Pilkada Surabaya Diputuskan Usai Musda

SURABAYA -- DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Surabaya akan memutuskan sikap terhadap Pilkada Surabaya 2015, setelah Ketua DPD PKS setempat terpilih usai musyawarah daerah (Musda) yang akan digelar pada November 2015.

"Sikap PKS untuk Pilkada Surabaya, sesuai arahan DPW PKS Jatim masih bersifat netral atau belum menentukan sikap," kata Sekretaris DPD PKS Surabaya Achmad Zakaria di sela-sela teleconference (wawancara langsung) dengan Presiden PKS yang baru, bersama 15 daerah se-Indonesia di kantor DPD PKS Surabaya, Ahad (13/9).

Menurutnya, hingga saat ini posisi PKS Surabaya masih netral tidak mendukung pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya yang diusung PDIP maupun Demokrat dan PAN.

Bahkan, lanjut dia, bisa saja sikap PKS yang saat ini netral nantinya akan menjadi tidak mengakui hasil Pilkada Surabaya 2015 karena adanya sejumlah pelanggaran hukum yang dilakukan KPU Surabaya.

"Bahwa Surat Edaran KPU 449 yang menjadi dasar KPU membuka pendaftaran pasangan calon tahap 3 dan 4 rawan digugat karena pijakan hukumnya lemah. Teknis komunikasi kepada kader dan simpatisan akan dirumuskan setelah melihat dinamika politik terakhir, termasuk menunggu hasil musda mendatang," jelasnya.

Anggota Komisi B DPRD Surabaya ini mengatakan di sela-sela hiruk-pikuk pilkada serentak tahun 2015, PKS memiliki hajat konsolidasi Nasional berupa Musyawarah Nasional (Munas) di Depok, pada 14-15 September, Musyawarah Wilayah (Muswil) PKS Jatim pada Oktober 2015 dan Musyawarah Daerah (Musda) PKS Surabaya pada November 2015.

"PKS Surabaya melaunching Munas-Muswil-Musda PKS di Surabaya. Tujuannya memberikan informasi kepada kader, simpatisan dan masyarakat bahwa PKS akan melakukan pergantian pengurus mulai pusat, wilayah sampai daerah dalam dua bulan kedepan.

PKS Surabaya menggelar kegiatan bakti sosial, pemeriksaan kesehatan, santunan dan bazar sembako murah bersama 300 ibu-ibu relawan dan warga Surabaya. "Munas-muswil-musda akan menentukan siapa jajaran pengurus DPP, DPW dan DPD lima tahun kedepan," katanya.

Untuk DPP PKS, kata dia, Presiden Partai yang baru akan dilantik pada munas mendatang yakni Shohibul Iman, dengan Salim Segaf Al Jufri dan Hidayat Nurwahid masing-masing sebagai ketua dan wakil ketua Majelis Syuro. Sedangkan pergantian Pengurus DPW dan DPD pada muswil dan musda mendatang.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID

Read More

PKS Ajak Masyarakat Doakan Korban Musibah di Masjidil Haram

Republika/Musiron

Salim Segaf Al-Jufri

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan bela sungkawa atas musibah robohnya crane di Masjidil Haram, Makkah, pada Jumat (11/9) lalu, yang menimbulkan ratusan korban jiwa termasuk jamaah calon haji asal Indonesia.

"Kami semua berbela sungkawa atas musibah jatuhnya crane yang menimpa jamaah kita," ujar Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al Jufri, Ahad (13/9).

Salim mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mendoakan calon jamaah haji yang sedang menjalankan ibadah haji di Makkah dan Madina, khususnya untuk mereka yang menjadi korban dalam musibah itu. Ia berdoa agar seluruh korban yang meninggal dunia mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT.

"Insya Allah, apalagi peristiwa ini  terjadi di hari Jumat. Saat tertimpa crane, mereka beribadah pada Allah, semoga mereka dapat tempat terbaik di sisi Allah SWT," katanya.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID

Read More

Senyum Petani Tomat di Kegiatan Rakyat PKS

Petani tomat menjual hasil panen tomatnya dalam Kegiatan Rakyat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Buperta, Cibubur, Sabtu (13/9).

CIBUBUR -- Selain menyediakan stan makanan, minuman, serta pakaian, Kegiatan Rakyat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang digelar di Buperta, Cibubur, Sabtu (13/9) pun turut diramaikan dengan Kampanye #SavePetaniTomat dari Dewan Pengurus Daerah (DPD) Jakarta Selatan. Tak tanggung-tanggung kampanye ini mengundang langsung petani dari Purbalingga.

Muhammad Gusyam, salah satu petani yang bergabung dalam #SavePetaniTomat PKS, mengaku sangat senang dengan diberinya ruang oleh PKS untuk bisa berjualan tomat.

“Saya senang sekali diberi kesempatan lagi oleh PKS untuk berjualan tomat, karena sebelumnya PKS juga sudah mengadakan kampanye #SavePetaniTomat ketika harga tomat masih Rp 2.500 untuk dijual dengan harga Rp 5.000 sehingga Alhamdulillah harga tomat sekarang bisa normal kembali,” tutur petani asal Purbalingga tersebut.

Untuk Kegiatan Rakyat dalam rangka Musyawarah Nasional (Munas) ke-4 PKS kali ini, Gusyam mengaku sengaja memberikan harga spesial untuk para masyarakat yang hadir.

“Sekarang di pasaran tomat dijual dengan harga Rp 8.000, spesial untuk Munas PKS saya jual dengan harga Rp 5.000, Alhamdulillah yang beli banyak,” lanjut Gusyam yang membawa 4,5 ton tomat untuk dijual hari ini.

Masyarakat yang datang pun turut senang dengan adanya kampanye #SavePetaniTomat ini seperti Yosep dari Cimanggis yang turut membeli tomat.

“Iya saya beli tomatnya soalnya kampanyenya menarik, harganya juga jadi lebih murah, kualitasnya pun bagus-bagus, merah dan segar,” pungkas Yosep dalam rilis yang diterima Republika.co.id.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID

Read More

Menganggap Proses Amburadul, PKS Abstain di Pilkada Surabaya

Foto Hammy Wahyunianto Ketua DPW PKS Jawa Timur (gogle)
Surabaya: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak akan berpartisipasi alias abstain di pilkada Surabaya. Tak hanya itu, partai yang dinahkodai Sohibul Iman itu juga menyatakan tidak akan mengarahkan konstituen dan simpatisan PKS untuk mendukung dan memilih pasangan calon Tri Rismaharini-Wisnu Sakti Buana maupun Rasiyo-Lucy Kurniasari.

"Yang jelas, pengurus dan kader PKS Surabaya akan memilih abstain. Kami juga tidak akan mengerahkan massa dan simpatisan untuk mendukung siapa pun," tegas Ketua DPW PKS Jawa Timur (Jatim), Hammy Wahyunianto, dihubungi di Surabaya, Kamis (10/9/2015).

Alasannya, PKS menyebut proses penyelenggaraan pilkada Surabaya amburadul dan tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Bahkan, kata Hamy, terkesan dipaksakan.

Hammy mengklaim sebanyak 70 ribu kader, simpatisan, dan relawan PKS Surabaya tidak akan dikerahkan untuk mendukung kedua pasangan itu. "Namun, kalau masih ada yang mau pilih salah satu calon, itu hak mereka," kata pria yang juga menjabat wakil ketua Komisi D DPRD Jatim itu.

Hammy melihat pilkada Surabaya rentan gugatan. "Siapa pun yang menjadi pemenang pasti rawan digugat. Apalagi jika pasangan Rasiyo-Lucy yang menang, tentu PDIP tak akan tinggal diam untuk mempermasalahkan proses pencalonan yang dinilai melanggar aturan perundang-undangan," katanya.

Hammy berkeyakinan sikap yang diambil PKS akan diikuti parpol yang tergabung dalam Koalisi Majapahit yang sejak awal mempersoalkan proses penyelenggaraan pilkada Surabaya.
UWA

Sumber :  Metrotvnews.com

Read More

PKS: Ridwan Kamil Miliki Tingkat Elektabilitas Lebih Tinggi dari Ahok

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.

JAKARTA -- Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Slamet Nurdin mengatakan Wali Kota  Bandung, Ridwan Kamil memiliki tingkat elektabilitas yang lebih tinggi dibanding Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Menurutnya Ridwan atau biasa dipanggil Emil punya kesempatan untuk masuk bursa Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.
"Ridwan Kamil lebih populer daripada Ahok (Basuki). Dia (Emil) lebih terasa kinerjanya ketimbang Ahok waktu di Belitung," katanya saat dihubungi (10/9).
Slamet juga menilai, sosok Emil cocok memimpin Jakarta. Sebab, Bandung yang saat ini dipimpin Emil sama seperti Jakarta sebagai kota metropolis. Bandung layaknya Jakarta versi mini.
Oleh karenanya, ujar dia Jakarta butuh pemimpin yang bisa diterima berbagai pihak dan dapat menerima perbedaan. Selain itu kinerjanya sudah terbukti bagus.
Ia juga secara pribadi mengenal Emil, sebagai pejabat publik yang punya kinerja bagus. Banyak  perubahan di Bandung atas prestasinya.
"Ridwan Kamil layak untuk tampil cocok untuk anak muda karena kreatif, welcome  kompetensi dan performancenya bagus di Bandung. Dia kaya Jokowi waktu di Solo," ujarnya.
Meski demikian, Slamet mengungkapkan, PKS belum merilis resmi bursa calon jagoannya. Sebab, PKS masih tersandung kepengurusan PKS Jakarta yang belum rampung.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID

Read More

Politikus PKS Minta Pemerintah Jamin Keamanan Idul Adha di Tolikara

Jakarta: Politikus Partai Keadilan Sejahtera Abdul Fikri Faqih menilai pemerintah berkewajiban menjamin keamanan dan kedaulatan negara di Tolikara, Papua, menjelang Hari Raya Idul Adha. Dia tak ingin konflik yang sempat terjadi di sana terulang kembali.

“Saatnya negara hadir, untuk menjaga tegaknya konstitusi di bumi pertiwi, bahwa negara menjamin kemerdekaan warganya untuk menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya,” tegas Abdul Fikri dalam siaran pers yang diterima Metrotvnews.com, Rabu (9/9/2015) kemarin.

Hal itu, kata dia, disampaikan dalam rangka mendukung pernyataan pemerintah yang akan menjamin keamanan warga dalam merayakan Idul Adha di Tolikara pada 24 September mendatang. “Konstitusi UUD 1945 jelas mengatur tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 28) dan Kebebasan beragama (Pasal 29), penodaan terhadap konstitusi berarti menginjak kedaulatan negara,” terang Anggota Komisi VIII DPR RI.

Siapapun yang mengaku sebagai warga negara Indonesia, lanjut Fikri, harus tunduk pada konstitusi RI. Dia juga menyatakan, ancaman suatu kelompok terhadap kelompok lain yang hendak menjalankan ibadah keagamaan merupakan satu bentuk perbuatan melawan konstitusi.

“Di sinilah peran penegak hukum dan aparat negara. Mereka harus mengembankan wibawa negara dan menciptakan ketertiban umum," tegas dia.

Fikri meminta, pemerintah harus dapat mengantisipasi hal ini dengan serius. “Pemerintah jangan sampai kecolongan lagi seperti insiden saat Idul Fitri lalu. Tindakan tegas perlu ditujukan bagi pihak-pihak yang mengancam ketertiban,” ungkap dia.

Dia menilai proses hukum yang dikenakan kepada pelaku kerusuhan saat Idul Fitri di Tolikara harus terus dilanjutkan hingga ke otak pelaku dibalik aksi massa tersebut.  “Ini untuk menjamin kepastian hukum di masyarakat, serta untuk mencegah aksi balas dendam yang tak berkesudahan,” ujar Abdul.

Namun, Fikri menduga ancaman terhadap kedamaian di Tolikara tak semuanya soal gesekan berunsur agama. “Muslim Tolikara sudah lama hidup rukun berdampingan dengan warga Kristen setempat, tapi kesenjangan ekonomi dan sosial tampaknya menjadi pemicu kerenggangan hubungan itu,” kata dia.
OGI
Sumber : metrotvnews.com

Read More

Munas ke-4, Teguhkan Posisi PKS sebagai Partai Berasas Islam

Ketum Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Sohibul Iman.

JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus mematangkan gelaran Musyawarah Nasional ke-4 yang akan dilaksanakan di Depok, 12-15 September 2015. Sejumlah amanat partai dan rekomendasi juga akan dihasilkan mengiringi pelantikan pengurus baru PKS periode 2015-2020.

Ketua Panitia Pengarah Musyawarah Nasional ke-4 PKS Suswono mengatakan, persiapan teknis sudah mencapai 80 persen. "Lokasi Munas, akomodasi peserta, acara pendukung dan agenda-agenda persidangan relatif tidak ada kendala," ujarnya, Rabu, (9/9).

Munas PKS ke-4 kali ini, kata dia, meneguhkan posisi PKS sebagai partai berasas Islam yang siap memberikan warna kepemimpinan politik yang berorientasi pada pelayanan kepada rakyat. "Dengan 'Tema Berkhidmat untuk Rakyat' akan menjadi semangat untuk dibawa seluruh peserta, baik di pengurus pusat maupun pengurus wilayah."

Peserta, terang Suswono, akan  membawa pulang hasil munas di antaranya target membangun reputasi partai yang bersih, peduli, dan profesional. "Ciri bersih, peduli, dan profesional adalah semangat kader untuk berkhidmat," terangnya. Munas tersebut akan ditopang pendanaannya dari kader sendiri melalui gerakan lima puluh ribu atau Galibu.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID

Read More

PKS Peringatkan Ahok Tak Terlalu Jauh Urus Ibadah Kurban

JAKARTA (8/9) – Aturan yang dibuat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok jelang hari raya Idul Adha, pada Instruksi Gubernur Nomor 168 Tahun 2015 tentang Pengendalian, Penampungan, dan Pemotongan Hewan, menuai protes kalangan dewan, salah satunya Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta yang membidangi Perekonomian Nasrullah, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih Jakarta Pusat, Selasa (8/9).
Menurut Haji Nas demikian dirinya akrab disapa, Gubernur tidak perlu mengatur orang beribadah terlalu jauh, karena kurban ini sudah masuk wilayah ibadah, kalau Gubernur sudah mengatur-atur masalah ibadah ini akan terjadi konflik. Karena orang ibadah itu dimana saja dan kapan saja, yang penting baik lokasinya, kemudian dibersihkan, tempatnya mencukupi, tidak mengganggu warga lainnya, silahkan saja, tidak perlu ada larangan.
“Dalam Islam, masuk kamar mandi saja kita diajarkan untuk beribadah dengan berdoa, ini orang mau sembelih hewan kurban di rumahnya, di masjidnya, kenapa nggak boleh, ini aturan dari mana?” tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari daerah pemilihan Jakarta Barat.
Berikutnya masih menurut Haji Nas, tidak mungkin PT Dharma Jaya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk menyembelih kurban di tempat tersebut. Perlu mekanisme yang jelas, mulai dari tukang potongnya, sampai pola penyalurannya, ini semua perlu diatur dengan baik, “Kalau kurban yang disembelih dianggap kotor, toh pada akhirnya warga juga dapat membersihkan lokasi tersebut. Ini ada motif apa, tiba-tiba diberikan ke PT Dharma Jaya?,” ungkap pria yang juga Bendahara Umum Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta.
Kalau saat ini ibadah saja sudah mulai dilarang, ini akan merugikan Ahok sendiri, apalagi dirinya akan mencalonkan lagi menjadi Gubernur DKI.
“Aturan dan kebijakan yang tidak benar serta membuat keresahan di masyarakat jangan dikeluarkan. Saya di DPRD akan siap tempur kalau masalah ibadah sudah diganggu, oleh siapapun pemimpinnya,” ujarnya.
Kemudian terkait dengan pedagang hewan kurban, Haji Nas memandang, hal ini akan berdampak meningkatnya kondisi sosial ekonomi yang sedang lesu, karena banyak pedagang yang mungkin saja dapat menghidupkan keluarganya saat Idul Adha, mulai dari memelihara sampai menjual hewan ternak. Selain itu juga, hubungan sosial terbangun hubungan antar warga, saat pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, saling memberi hewan kurban kepada tetangga dan kerabat.
“Untuk itu Gubernur Ahok, jangan terlalu jauh mengatur-atur terkait ibadah kurban ini, selama pelaksanaan kurban nanti, teratur, bersih, dan dirapihkan kembali, serta tidak mengganggu masyarakat, kenapa tidak kita berikan jalan masyarakat yang akan berdagang dan menyembelih hewan kurbannya,” pungkas Haji Nas.

Sumber :  pks.or.id

Read More

Presiden PKS Serukan Gerakan Lima Puluh Ribu untuk Sukseskan Munas

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Sohibul Iman.

 

 JAKARTA -- Musyawarah Nasional (Munas) ke-4 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan digelar secara sederhana pada 12-15 September 2015 mendatang. Untuk kesuksesan acara tersebut, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman mengimbau seluruh kader partainya untuk ikut berpartisipasi melalui ‘Gerakan Lima Puluh Ribu’.

"Dari dulu kami mempunyai semangat kebersamaan melalui sunduquna juyubuna (dana dari kantong sendiri). Untuk itu, kami mengimbau kepada antum semua, mari kita sama-sama sukseskan Munas ini dengan ikut berpartisipasi dan berkontribusi melalui Gerakan Lima Puluh Ribu. Tidak berarti kita terpaku pada angka itu, tapi silakan antum memberikan kontribusi pada pelaksanaan Munas kali ini," ujar Sohibul dalam siaran persnya, Senin (7/9).
Munas PKS kali ini akan dihadiri sekitar 1.200 peserta dari seluruh wilayah di Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ini membutuhkan dukungan beragam sumber daya dari kader dan keluarga besar PKS.
Dalam konteks kepemimpinan, lanjut Sohibul, munas dilaksanakan untuk menghasilkan program kerja untuk lima tahun akan datang. Oleh karena itu, sangat diperlukan kontribusi dan dukungan dari seluruh kader dan keluarga besar PKS se-Tanah Air. "Ini adalah hajatan kita bersama, dari kita untuk kita makanya silakan berkontribusi bagi terlaksananya munas ini dengan sebaik-baiknya."
Setiap dana yang masuk untuk kesuksesan Munas PKS akan dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku baik internal maupun publik. Munas ke-4 PKS akan dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama, rapat Majelis Syuro pada tanggal 12-13 September 2015 di Kantor DPP PKS, Jakarta. Tahapan kedua, Musyawarah Nasional pada 14-15 September 2015 di Hotel Bumi Wiyata, Kota Depok, Jawa Barat.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID

Read More

Sohibul Iman, PKS dan JIL (1)

Sohibul Iman

Oleh: Ubedilah Badrun

(Pengamat Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta)

Terpilihnya Mohamad Sohibul Iman menjadi Presiden PKS pada awal Agustus lalu sempat menghentakkan Jaringan Islam Liberal (JIL). Dengan cepat Ulil Abshor Abdala, sang pentolan JIL, merespon melalui media sosial Twitter. Selain mengucapkan selamat, ia juga berharap agar PKS di bawah kepemimpinan Sohibul Iman aka semakin menjadi partai terbuka.

Ulil juga sedikit menganalisis dengan kesimpulan PKS telah mengalami liberalisasi internal. Ia hanya menyebut ciri-ciri perubahan simbolik pada aktivis PKS. Diantaranya seperti elite-elite PKS yang sudah jarang berjenggot dan jarang bercelana cingkrang. Rasanya ini sebuah kesimpulan yang simplifikatif.

Latar belakang Sohibul Iman sebagai mantan Rektor Universitas Paramadina juga sempat dikaitkan oleh media JIL (Islamlib.com). Fakta tersebut dinilai sebagai indirect influence secara kultural dari gerakan JIL yang mengusung cara pandang baru dalam memahami Islam. Terpilihnya Sohibul Iman memang direspon positif oleh berbagai kalangan termasuk JIL. Tentunya hal ini tidak serta merta mengaitkan Kang Iman beraliran Islam liberal.

Penulis mencermati respon positif publik terhadap sosok Sohihul Iman lebih karena performa yang sederhana, intelek, santun, dan memiliki jaringan yang luas. Sebuah berkah tersendiri untuk partai yang berlimpah kaum intelektual.

Tulisan ini tidak hendak membantah atau mendangkalkan kesimpulan JIL tentang sosok Sohibul Iman (Kang Iman) karena memang pandangan Ulil dan JIL kurang utuh, bahkan cenderung simplifikasi simbolik. Melalui tulisan ini, penulis mencoba mengurai arah pemikiran Kang Iman dari gagasan gagasannya atau ide-idenya yang terpublikasi di banyak media.

Dengan cara itu penulis meyakini ada semacam otentisitas karena dari gagasan yang terungkap kita bisa lebih mengenali sang tokoh secara lebih otentik.

Tiga Pemikiran Kang Iman

Belum genap sebulan sebagai Presiden PKS, penulis mengamati ada tiga pemikiran penting Kang Iman yang terlontar ke publik. Penulis menyebutnya pemikiran negarawan. Habitus pemikiran negarawan Kang Iman berbasis pada pemikiran Islam otentik dan kerangka kenegaraan yang progresif (maju). Tiga pemikiran Kang Iman tersebut penulis urai di bawah ini.

Pertama, pemikiran untuk mengokohkan nilai dan prinsip partai (purifikasi). Pengokohan nilai dan prinsip Islam dalam berpartai ini dalam khazanah pemikiran Islam sering disebut Purifikasi Islam atau pemurnian Islam dalam konteks berpolitik. Menariknya, pemikiran Kang Iman tentang Purifikasi ini dikontekstualisasikan dalam kehidupan kenegaraan.

Dalam analisis media yang penulis lakukan ditemukan pemikiran purifikasi ini bahwa posisioning PKS tetap sebagai partai dakwah dan partai kader. Dengan posisi itu diharapkan PKS mampu berkontribusi secara optimal untuk masyarakat dan bangsa.

Kalimat ini menempatkan spirit Islam politik (partai kader dan partai dakwah) yang tidak ditinggalkan sekaligus dibingkai dengan tujuan memberi kontribusi untuk bangsa. Ini juga menunjukkan ada orientasi untuk kemajuan bangsa. (Kompas.com/11/8/2015).

Kedua, pemikiran tentang pentingnya kebersamaan (menghargai pluralitas). Kang Iman meyakini sebuah partai atau sebuah bangsa isinya beragam manusia. Ini adalah realitas yang tidak bisa dihindari. Kematangan berfikir Kang Iman yang menghargai keragaman patut diapresiasi. Dalam khazanah pemikiran Islam kontemporer ini sering disebut pemikiran pluralisme. Kang Iman tentu bukan penganut pluralisme tetapi ia adalah intelektual muslim yang menghargai pluralitas.

Temuan penulis menunjukan cara pandang Kang Iman tentang keberagaman seperti pada pernyataan Kang Iman berikut ini: "Islam mengajarkan menghargai keragaman. Kalau karena mengamalkan spirit keberagaman lalu saya disebut pluralis, maka saya adalah seorang pluralis berkarakter, bukan pluralis pragmatis" (wawancara penulis, 3/9/15).

Sumber : republika.co.id

Read More