Diprotes DPR soal PPP, Menkumham Mengaku Jalankan Perintah Jokowi

Anggota DPR RI Khatibul Umam Wiranu menilai Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly melabrak Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik terkait konflik internal di Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengaku telah telah menyelesaikan kisruh PPP menurut ketentuan yang berlaku.

"Saya tidak mau menimbulkan banyak masalah. Kita selesaikan sepanjang sudah ketentuannya begitu," kata Yasonna usai menghadiri perayaan HUT 50 Golkar di Kemayoran Jakarta Pusat, Selasa (28/10) malam, dilansir RoL.

Politisi PDIP ini mengatakan langkahnya mengesahkan kepengurusan PPP kubu Romahurmuziy sebagai upaya menjalankan amanat Presiden Jokowi yang memintanya segera menyelesaikan masalah kepengurusan PPP agar tidak memperkeruh keadaan.

Sementara itu, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf menyayangkan keputusan Yasonna Hamonangan Laoly yang mengeluarkan SK Pengesahan Kepengurusan DPP PPP baru hanya satu hari setelah dirinya dilantik. Menurutnya, Menkumham ceroboh dan telah melanggar UU No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan UU No.2 Tahun 2011 Tentang Perubahan UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

"Sangat disayangkan. Menkumham lakukan intervensi dan berpihak pada salah satu kubu PPP yang sedang bertikai. Perbuatannya melanggar UU Partai Politik Pasal 24, 32, dan 33. Saya mohon maaf harus mengatakan bahwa ini adalah catatan buruk pertama Menkumham."Jelas mantan Wakil Ketua Komisi lll DPR RI ini dalam keterangan persnya 28/10/2014.

Dalam Pasal 24, kata Muzzammil, disebutkan jika ada perselisihan internal partai politik maka pengesahan perubahan kepengurusan partai belum dapat dilakukan oleh Menkumham sampai perselisihan selesai.

Sedangkan dalam Pasal 32 dan 33 UU Partai Politik, menurut Muzzammil, perselisihan internal Partai diselesaikan oleh Mahkamah Partai atau sejenisnya.

"Mahkamah Partai ini sifatnya resmi dan mengikat bagi semua partai. Harus ada dalam AD/ART karena diatur dalam UU Parpol. Jika salah satu kubu di partai politik yang bertikai tidak puas dengan putusan Mahkamah Partai dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri sampai MA." Ungkap politisi asal Lampung ini.

Jadi, tegas Muzzammil, tidak boleh ada intervensi Pemerintah dalam hal ini Menkumham dalam urusan konflik internal Partai Politik.
*piyungaonline

Read More

Dianggap Otoriter, Masyarakat Minta Pem-Bully Jokowi Dibebaskan

Pembantu tukang sate berinisial MA ditangkap penyidik Bareskrim Polri, karena diduga menghina presiden Jokowi melalui akun facebook.

“Sudah dari kamis pekan kemarin ditangkap,” ujar pengacara MA, Irfan Fahmi, saat dihubungi, Selasa (28/10). “Dia diduga menghina presiden Jokowi,” papar Fahmi. (Baca: Bully Jokowi di Facebook, Warga Ciracas Ditangkap Polisi)

Hanya saja penangkapan pembantu tukang sate ini memicu gerakan pembebasannya. Dengan tagar #SaveTukangSate.

Seperti akun @prijantorabbani, "demi solidaritas n kebebasan berpendapat ayo dukung pembebasan Tukang Sate #SaveTukangSate. Begitu juga dengan @manawa_manawa, #SaveTukangSate lawan rezim otoriter.

"Loh, kok, belum apa-apa sudah mau ikut-ikutan gaya orba?" cuit akun @kang_aden.

@DesiMezia malah menyatakan "pendukung pd kecele..Siapa sebenarnya yang ORBA" #SaveTukangSate. Begitu juga dengan @monethamrin, "pak @jokowi_do2 sdh banyak hastag #ShameOnYouJokowi di twitter tuh, tolong jangan ditangkap ya. #SaveTukangSate.

Politikus Ikhsan Modjo, melalui akun @IkhsanModjo mengatakan "Orang yang berpakaian sipil tangkap tukang sate. Jokowi punya "front pembela Jokowi".

@monethamrin menulis "Pak @jokowi_do2 mau mengingatkan pak, pasal penghinaan kepala negara sdh dicabut MK. #SaveTukangSate #ShameOnYouJokowi".

Akun @Bemz_Q ikut mencuit, "Cuma lulusan SMP, dan tukang sate (kalau infonya benar) yang mem-bully Jokowi, kenapa tidak dilakukan pendekatan baik-baik saja dulu?" ujar akun itu.

(ROL/twitter/PO)

Read More

Buruh Tusuk Sate Ditangkap, Era Paranoid Dimulai!

Mabes Polri menangkap seorang buruh tusuk sate, MA lantaran mem-bully Presiden Joko Widodo di Facebook. Bagi politikus Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, penangkapan itu salah satu bukti Jokowi bekerja cepat.

"Buruh tusuk sate dibui, pemerintah kerja cepat. Era paranoid, antikritik di mulai," kata dia seperti dilansir Okezone, Rabu (29/10/2014).

Namun, dia berharap Presiden Joko Widodo mampu menjelaskan masalah itu ke publik. Dia menuding Jokowi mulai menunjukan kediktatorannya, dengan merasa jumawa tidak membolehkan Presiden dikritik.

Politikus asal Sumatera Utara itu mengingatkan, jika buruh tusuk sate tersebut tidak dibebaskan, tentu akan menjadi preseden buruk bagi pemerintahan Jokowi.

"Saya harus ingatkan Presiden. Ini masalah serius. Luar negeri dan publik bisa merasa demokrasi terancam," tukasnya.

Kuasa hukum MA, Irfan Fahmi mengatakan, MA ditangkap di kediamannya pada Kamis 23 Oktober 2014 oleh empat penyidik Mabes Polri, dan langsung dilakukan penahanan di Bareskrim Mabes Polri dalam waktu 1x24 jam.

MA dikatakan Irfan, ditetapakan tersangka dengan Pasal berlapis yaitu Pasal 310 dan 311 KUHP, Pasal 156 dan 157 KUHP, Pasal 27, 45, 32, 35, 36, 52 UU ITE. (pm)


*piyunganonline

Read More

Belum Apa-apa Menkumham dari PDIP ini Langgar UU Partai Politik

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf menyayangkan keputusan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly yang mengeluarkan SK Pengesahan Kepengurusan DPP PPP baru hanya satu hari setelah dirinya dilantik. Menurutnya, Menkumham ceroboh dan telah melanggar UU No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan UU No.2 Tahun 2011 Tentang Perubahan UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

"Sangat disayangkan. Menkumham lakukan intervensi dan berpihak pada salah satu kubu PPP yang sedang bertikai. Perbuatannya melanggar UU Partai Politik Pasal 24, 32, dan 33. Saya mohon maaf harus mengatakan bahwa ini adalah catatan buruk pertama Menkumham."Jelas mantan Wakil Ketua Komisi lll DPR RI ini dalam keterangan persnya 28/10/2014.

Dalam Pasal 24, kata Muzzammil, disebutkan jika ada perselisihan internal partai politik maka pengesahan perubahan kepengurusan partai belum dapat dilakukan oleh Menkumham sampai perselisihan selesai.

Sedangkan dalam Pasal 32 dan 33 UU Partai Politik, menurut Muzzammil, perselisihan internal Partai diselesaikan oleh Mahkamah Partai atau sejenisnya.

"Mahkamah Partai ini sifatnya resmi dan mengikat bagi semua partai. Harus ada dalam AD/ART karena diatur dalam UU Parpol. Jika salah satu kubu di partai politik yang bertikai tidak puas dengan putusan Mahkamah Partai dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri sampai MA." Ungkap politisi asal Lampung ini.

Jadi, tegas Muzzammil, tidak boleh ada intervensi Pemerintah dalam hal ini Menkumham dalam urusan konflik internal Partai Politik.

"Jadi SK Menkumham ini blunder dan Pimpinan DPR tidak bisa menjadikan SK yang baru ini sebagai dasar dalam pengambilan keputusan di DPR." ujarnya.

Muzzammil menyarankan agar Menkumham yang berasal dari Politisi PDIP ini mempelajari risalah sidang pembahasan UU Partai Politik.

"Saya waktu itu ikut sebagai anggota Panja UU Partai Politik. Sejarah munculnya Mahkamah Partai adalah belajar dari konflik PKB Gus Dur dan  Cak Imin. Waktu itu kita bersepakat yang boleh menyelesaikan konflik hanya internal partai. Pemerintah tidak boleh intervensi. " Paparnya.

Sedangkan penentu akhir, terang Muzzammil, adalah pengadilan yang keputusannya harus merujuk dan memperkuat kewenangan Mahkamah Partai sesuai dengan UU.

“Jadi bukan kewenangan Menkumham untuk tentukan kepengurusan yang sah suatu kepengurusan dalam konflik internal partai politik.” Terangnya.

Menurut Muzzammil, SK Menkumham syarat muatan politik dan tidak profesional dalam menjalankan amanah UU.

“SK itu menunjukkan beliau belum pelajari secara mendalam UU Parpol dan 8 Putusan Mahkamah PPP dalam menyelesaikan konflik internalnya. Saya harap Pak Laoly dapat menjaga kredibilitas dan kepercayaan yang telah diberikan Pak Jokowi." Harapnya.

Berikut ini adalah bunyi Pasal 32 dan 33 UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik :

Pasal 32

(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
(4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
(5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Pasal 33

(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.
(2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
(3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung

*piyunganonline

Read More

Wajah Cermin Keluhuran Budi

(Foto : ilustrasi)

ADA kisah menarik yang banyak dikomentari para ulama tentang masuk Islamnya Abdullah Ibn Salam. Beliau ditanya alasannya memeluk Islam, jawabannya adalah: “Saya merenungkan wajah Nabi alayhissalaam, maka saya yakin bahwa wajah Beliau bukanlah wajah pembohong.”
Banyak ulama yang berkomentar begini: "seringkali keluhuran dan ketulusan budi seseorang itu bisa dilihat dari wajahnya." Bukan masalah ganteng, cantik atau jeleknya, tapi memang wajah orang yang ahli ibadah, ahli wudlu', ahli al-qur'an memberikan kesejukan dan keteduhan melalui wajahnya yang mendamaikan hati orang yang melihatnya.
Jadikanlah wajah kita menjadi wajah damai penuh senyum yang melihat semua manusia sebagai hamba tuhan yang perlu dicintai dan disayangi, jangan tampilkan wajah kita bagai wajah harimau yang menakutkan karena menganggap semua yang berbeda adalah musuh yang harus dihabisi.
Ada sentuhan ruhani yang tidak dimiliki oleh orang fasiq (pelaku kemaksiatan dan kemungkaran), munafiq (bermuka dua alias oportunis sejati) dan musyrik (menyekutukan Allah). Mukmin sejati sungguh memang berbeda: tatapannya, kata-katanya dan perilakunya senantiasa mendamaikan, menyejukkan dan menyelamatkan.
Bapak Presiden RI telah memperkenalkan wajah-wajah menteri terpilih di kabinetnya. Semoga wajah-wajah mereka adalah wajah damai yang mendamaikan. Saya tidak tahu banyak tentang mereka, tapi sebagai rakyat tetap berharap yang terbaik. Kita tunggu wujud kerja Kabinet Kerja ini.
Tersenyum saya membaca parodi seorang netter: "Kerja, kerja, kerja. Terus gajiannya kapan?" Semoga tidak ada keluhan dari para pekerja dalam semua bidangnya yang beragam. Salam, AIM@Surabaya. [inilah.com]

Read More

Aa Gym: Semoga Bu Susi Berhenti Merokok dan Pakai Jilbab

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

JAKARTA  --  Sikap Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang merokok di depan umum menjadi pembicaraan masyarakat luas. Aa Gym pun ikut angkat bicara soal menteri asal Pangandaran tersebut.
"Guru-guru akan susah. Nanti kalau guru nanya ke muridnya, 'Kenapa kalian merokok?' 'Kan Bu Menteri Merokok, Bu'," kata Aa Gym, Senin (27/10).
Aa Gym mendesak Susi bisa memberikan contoh yang baik. "Mudah mudahan berhenti merokok, pakai jilbab juga. Kita mah doakan yang baik baik saja," ucapnya saat memberikan tausiah di Masjid Bank Indonesia Jakarta.
Aa Gym secara khusus juga menyatakan bahwa pemimpin adalah panutan bagi rakyatnya. Sebelumnya, Susi sempat banyak dibahas di dunia maya terkait aksi nyentriknya.
Bahkan, dia tidak segan langsung merokok di kompleks Istana Kepresidenan, ketika baru saja usai pengenalan nama 34 menteri oleh Jokowi. “Setop dong, biar aku bisa selesaikan rokok ini sampai habis,” ujar presiden direktur PT ASI Pudjiastuti Marine Product tersebut kepada wartawan, Ahad (26/10). (REPUBLIKA.CO.ID)

Read More

Muhammadiyah Bersyukur Tidak Masuk Kabinet Kebohongan

Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Beni Pramula

KETUA Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Beni Pramula mengatakan, bahwa pihaknya tidak masalah jika tidak ada kader Muhammadiyah yang menjadi menteri di Kabinet Kerja. "Kami tidak gila jabatan, malah bersyukur tidak masuk di Kabinet Kerja yang penuh kebohongan," ujar Beni di Jakarta, Senin (27/10/2014), dilansir Pelita Online.

Menurutnya, meski tidak ada di dalam pemerintahan, Muhammadiyah sudah terbiasa bekerja. Apalagi Presiden Jokowi berbohong dengan janjinya akan melakukan perampingan kementerian. Hal ini terlihat dalam Kabinet Kerja terdapat 34 kementerian jumlahnya sama dengan era presiden SBY. Ternyata, menurutnya, perampingan itu hanya wacana yang tidak ada realisasinya.(Saat kampanye Pilpres Jokowi berjanji akan buat kabinet ramping sekitar 24 menteri).

Selain itu, ia juga menegaskan, Muhammadiyah pasti menolak jika pemerintahan Jokowi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). "Beredar kabar Jokowi akan menaikkan harga BBM sebesar Rp3.000 per liter. Alhasil, harga premium menjadi Rp9,500 per liter," ungkapnya.
*piyunganonline

Read More

Tak Ada Representasi Muhammadiyah, Bukti Jokowi Tak Sensitif

Presiden Joko Widodo disayangkan tidak mengangkat kader Muhammadiyah menjadi menteri. Sehingga tidak ada perwakilan organisasi keagamaan tersebut dalam pemerintahannya. Hal ini menunjukkan Jokowi tidak sensitif.

"Tak ada representasi Muhammadiyah, ini serius, Jokowi/PDIP tdk sensitif," ujar pengamat politik, Philips J. Vermonte, seperti dikutip dari akun Twitternya, @pjvermonte sesaat lalu (Selasa, 28/10).

Padahal, kata dia, tokoh-tokoh Muhammadiyah all out membantu Jokowi saat pemilihan presiden kemarin.

"Bahkan pasang badan melawan kampanye hitam thd Jkw, misalnya Buya Syafii Maarif di Sumbar dan tempat2 lain," cuitnya.

"Ditengah banyaknya anggota muhammadiyah yg dukung Prabowo, situasi ini bisa jadi rumit buat Jokowi ke depan," demikian peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) ini menambahkan. (pm)
*piyunganonline

Read More

Kecewa dengan Jokowi, Ratusan Pemuda Maluku Nyatakan Keluar dari NKRI

Ketua Umum DPD KNPI Maluku, Bisri Latuconsina saat jumpa pers di Gedung KNPI Maluku di Ambon. (foto: malukunews.co)

Ambon - Ratusan pemuda Maluku melakukan aksi demo menyatakan sikap keluar dari NKRI dan menyatakan Maluku merdeka. Demo itu dipimpin Ketua KNPI Maluku, Bisri Latuconsina, Senin (27/10).

Aksi tersebut dilakukan di Bundaran Gon Perdamaian Ambon hingga ke kantor gubernur Maluku. Mereka protes dengan kebijakan Presiden Joko Widodo karena tidak menunjuk menteri asal Maluku.

Penyataan merdeka ini dilakukan bersama BEM Mahasiswa se-provinsi Maluku. Mereka menilai Jokowi melakukan diskriminasi bagi rakyat Maluku dengan tidak diberikannya 1 utusan anak Maluku menjadi menteri dalam kabinet kerja periode 2014-2019.

Ratusan pemuda Maluku ini menilai pemerintah pusat selama ini telah menipu rakyat Maluku dan mengabaikan Maluku sebagai salah satu provinsi dari 8 provinsi yang membentuk NKRI.

"Aceh diberikan menteri, karena mereka minta merdeka, batul kasing? Betul. Papua minta menteri karena mereka minta merdeka. Jangan paksakan kami di Maluku untuk minta merdeka sekarang ini. Tapi kalau memang kita harus merdeka, apakah kalian siap untuk berjuang?," begitu orasi salah satu pendemo.

Editor: Pebriansyah Ariefana

*sumber: http://www.portalkbr.com/berita/nasional/3361390_4202.html
piyunganonline

Read More

Akhirnya JASMEV Kecewa dengan JOKOWI

JASMEV (Jokowi Advance Social Media Volunteer) dikenal sebagai cyber army Jokowi paling militan di dunia maya semenjak Jokowi maju di pilgub DKI Jakarta dan terus berlanjut hingga Pilpres.

Sekarang, pasca diumumkannya susunan Kabinet Kerja, mereka mengungkapkan kekecewaannya pada Jokowi.

Berikut liputan dari TEMPO yang akhir-akhir ini sering memberitakan 'kritik' pada Jokowi.

Relawan Kecewa dengan Susunan Kabinet Jokowi 

JAKARATA - Koordinator Jokowi Advance Social Media Volunteer, Kartika Djoemadi, menyatakan kecewa dengan postur kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sebab, susunan kabinet itu dinilai tidak sesuai dengan janji kampanye Jokowi-JK pada pemilihan umum lalu.

"Jokowi pernah mengatakan bahwa kabinetnya akan ramping. Namun kenyataannya tidak juga," kata Kartika ketika dihubungi Tempo, Senin, 27 Oktober 2014. Jokowi sempat mengatakan kabinetnya hanya 27 pos kementerian. Namun kini menjadi 34 pos kementerian. (Baca: Daftar Lengkap Menteri Kabinet Kerja Jokowi.)

Relawan, kata Kartika, juga kecewa dengan tidak adanya kementerian yang membidangi ekonomi kreatif. Padahal, saat debat kandidat presiden, Jokowi ingin mengembangkan ekonomi kreatif. "Waktu debat Jokowi sangat peduli, tapi sekarang tidak konkret," ujar Kartika.

Pada debat calon presiden tahap kedua di Hotel Melia, Ahad, 15 Juni 2014, Jokowi mengatakan kondisi ekonomi kreatif masih belum mendapatkan perhatian dari pemerintah. Mantan Wali Kota Solo, Jawa Tengah, itu mengambil contoh bidang musik, seni, video, desain, dan animasi.

Bahkan ide Jokowi diapresiasi saingannya saat itu, Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto. Menurut Prabowo, ekonomi kreatif Indonesia harus bersaing dengan negara lain. Prabowo percaya Indonesia memiliki potensi besar pada ekonomi kreatif. (Baca juga: Menteri Jokowi Tak Sepenuhnya Bersih.)

Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2014/10/27/078617349/Relawan-Kecewa-dengan-Susunan-Kabinet-Jokowi

Read More

Sri Waljiyati, Mualaf yang Dipenjara Karena Keislamannya | Butuh Bantuan

Kehidupan keluarga Jusper Simamora lebih dari kecukupan, pekerjaan yang sudah mapan membuat keluarga ini bisa menikmati indahnya dunia. Kehidupan sosial pun terangkat karena sepasang suami istri dengan 2 anak tersebut menjadi Majelis Gereja selama 15 tahun di Pekanbaru. Namun, indahnya dunia mulai dirasakan berkurang seiring dengan penyakit yang diderita oleh sang suami. Berawal dari Hepatitis kemudian lever dan akhirnya kanker hati mulai menggerogoti.

Sejak saat itu satu persatu harta yang dimilikinya mulai dijual. Mulai dari motor, mobil kemudian merembet pada isi rumah, hingga akhirnya rumah di Pekanbaru pun terjual untuk biaya pengobatan di RS Panti Rapih Yogyakarta. Pun demikian, harta yang dimiliki tidak cukup utuk membiayai rumah sakit. Hutang pun tak terhindarkan, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Kian hari hutang makin menumpuk, sudah tidak ada lagi harta yang bisa digunakan sebagai agunan, kecuali asuransi yang bisa dijadikan pegangan untuk mengembalikan hutangnya.

Hampir putus asa dengan kondisi sakitnya dan semakin menggunungnya hutang pada beberapa pihak, memaksa keluarga ini untuk menempuh jalur yang tidak benar. Sang suami memerintahkan kepada isterinya untuk membuat Surat Kematian, agar nantinya dengan Surat Kematian tersebut bisa digunakan untuk klaim ke pihak asuransi.

Jalan pintas tersebut akhirnya ditempuh, bermodal Surat Kematian yang diterbitkan oleh pihak Kepala Desa akhirnya Yustina yang tak lain adalah isteri dari Jusper memberanikan diri ke asuransi B*****. Pihak asuransi pun segera menindaklanjuti surat kematian tersebut, hingga akhirnya pihak ausransi di Pekanbaru memutuskan tidak bisa mencairkan asuransi tersebut karena setelah dicek kebenarannya, si suami masih dirawat di rumah sakit. Hingga akhirnya Jusper mati dalam kondisi kristen dan klaim asuransi belum cair.

Sepeninggal suaminya pada 14 April 2014, Yustina mulai mengingat kembali masa mudanya 20 tahun silam. Masa dimana Yustina masih biasa sholat maghrib di surau bersama teman-teman sebayanya. Namun masa muda yang berada di jalan lurus tersebut akhirnya harus dia akhiri ketika harus mengenal sosok Jusper muda yang beragama kristen. Sejak saat itulah Sri Waljiyati berubah nama dengan nama baptis menjadi Yustina dan mengikuti jalan bengkok yang dianut Jusper.

Ramadhan 2014 menjadi masa perenungan bagi Yustina untuk bisa lebih mendekat kepada sang Maha Pencipta, masa 20 tahun adalah masa-masa di mana hatinya merasa gersang meskipun harta cukup berlimpah. Hingga akhirnya hidayah Allah turun tepat pada hari raya Idul Fitri 2014 lalu Yustina dan kedua anaknya mengucapkan kalimat syahadat di depan jamaah masjid di bilangan Yogyakarta.

Namun cobaan yang harus dialami oleh Sri Waljiyati tidak berhenti sampai disini. Pihak keluarga Jusper tidak terima dengan keputusan yang diambil oleh Sri Waljiyati dan kedua buah hatinya dengan kembali memeluk agama tauhid. Adik Jusper mencari celah untuk bisa memenjarakan kakak iparnya tersebut. Surat kematian yang pernah dibuat oleh keluarga tersebut dijadikan adik Jusper untuk memidanakan Sri Waljiyati.

Pihak pelapor –Lamaasi Saut Simamora—yang merupakan adik suami tersangka mengajak berdamai. Namun ajakan damai tersebut bukan tanpa syarat. Sri Waljiyati dipaksa berdamai dengan syarat harus menyerahkan hak asuh anaknya –yang sudah bersyahadat (masuk Islam) bersama ibunya tersebut- diberikan kepada keluarga suaminya yang beragama nasrani.

Penegakan hukum dengan dakwaan berlapis dugaan memberikan keterangan palsu ke dalam akta otentik berupa Surat Kematian dan atau menggunakan surat palsu yang dapat merugikan pihak lain terasa janggal sebab dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan. Pihak asuransi tidak dirugikan karena Surat Kematian tersebut sebelum menyebabkan kerugian telah diambil oleh Kepala Desa, dan Kepala Desa telah menyatakan Surat Kematian tersebut dicabut dan tidak berlaku lagi.

Belakangan diketahui motif pelaporan kasus yang semestinya tidak memenuhi unsur pidana yang dituduhkan tersebut dan yang berujung pada penahanan Sri Waljiyati adalah hanya sebagai bargaining. Hal ini terungkap ketika Pengacara Pelapor bernegosiasi dengan Pengacara Sri Waljiyati. Pengacara Pelapor menyampaikan pesan Pelapor bahwa dia akan mencabut Laporan Polisi dan berarti perkara yang dituduhkan dengan sendirinya akan berhenti jika Sri Waljiyati mau menyerahkan kedua buah hatinya kepada keluarga besar Pelapor. Namun Sri Waljiyati dan kedua anaknya tidak mau memenuhi permintaan Pelapor. Sebab, jika memenuhi maka berarti akan menyerahkan perwalian kedua anaknya kepada keluarga Nasrani dan sangat mungkin akan ada pemaksaan secara sistematis agar kedua anak tersebut menganut agama Nasrani.

Sri Waljiyati dan kedua anaknya memilih jalan hidayah meski sang ibu harus mendekam di penjara dan sang anak harus hidup sederhana bersama pamannya yang muslim.

Sudah 6 pekan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sri Waljiyati mengisi waktunya untuk mendekatkan diri kepada sang Kholiq, puasa senin kamis senantiasa dilazimi, sedangkan di sepertiga malam digunakan untuk qiyamul lail. Untuk buka puasa Sri menunggu jatah kiriman dari sepupunya yang hanya seorang karyawan di barbershop, sedangkan untuk sahurnya Sri Waljiyati minum air putih dan sisa makanan sore hari sebelumnya. Snack yang disediakan oleh lapas yang berupa singkong rebus diambil oleh Sri Waljiyati yang selanjutnya diiris kecil-kecil dengan menggunakan sendok plastik, kemudian dijemur.

Ketika sepupunya mengantar makanan singkong yang sudah kering tersebut dibawa pulang sang sepupu untuk digoreng dan selanjutnya dibawa lagi ke Lapas digunakan untuk cadangan snack.

Dzaki (nama hijrah dari Andreu Eros Perikes) anak kedua Sri Waljiyati yang masih duduk dibangku kelas 2 SD ikut beserta rombongan kami menjenguk ibundanya asik makan snack singkong yang dibawa untuk ibundanya (sang kakak tidak ikut karena sedang sekolah, di bangku sekolah yakni kelas 2 SMP). Hati kami benar-benar terenyuh saat itu, anak sekecil itu sudah harus menghadapi hal yang sulit.

Untuk biaya sekolah kedua anaknya belum terbayar sejak suami Sri masuk ke Rumah Sakit. Untuk makan sehari-hari sepupu Sri lah yang menyokong, jatah makan untuk satu hari Rp 6.000,- dengan kondisi suami Sri terbaring di RS. Kondisi ini semakin parah ketika Sri mulai masuk ke lapas, sepupu Sri yang hanya seorang tenaga potong rambut jauh dari kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Sri mulai sadar bahwa yang dialaminya ini adalah teguran dari Allah. Kalau Allah menghendaki dia bebas dari penjara dia akan mengabdi untuk pondok pesantren. Sri berucap, “Hidup saya hanya untuk Allah mas. Selepas saya dari penjara, saya dan anak-anak akan saya ajak untuk hidup di pondok pesantren. Saya sudah pernah merasakan nikmatnya dunia, saatnya saat mengabdikan diri dan keluarga untuk Islam.”

Saat ini Sri sedang membutuhkan dukungan moril, dan tentunya dukungan materi. Selain untuk biaya hidup sehari-hari juga untuk membiayai pendidikan kedua anak Sri yang masih duduk di bangku sekolah. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Ta’ala untuk bisa saling membantu sesama kaum muslimin.

Mari kita doakan ibu Sri tabah menghadapi ujian ini, dukungan moril sangat dibutuhkan keluarga ibu Sri. Dukungan materi akan sangat membantu anak-anak ibu Sri melanjutkan pendidikannya.

Bagi yang mau membantu bisa ke Rekening SolidaritasMuslim: BNI 0351535888, BSM 7054129038 a.n. Muhammad Idris. Konfirmasi: 0812 2718 2211.

Demikian rilis yang diterima Fimadani. (27 Oktober 2014)

*SUMBER : http://news.fimadani.com/read/2014/10/27/sri-waljiyati-mualaf-yang-dipenjara-karena-keislamannya/

Read More

[Kabinet Kerja] Jokowi Lecehkan Rakyat Papua

Presiden Joko Widodo memilih Gurubesar Universitas Cenderawasih, Jayapura, Papua, Yohana Yembise, untuk duduk sebagai Menteri Pemberdayaan Anak dan Perempuan.

Namun bukan mendapat pujian, Jokowi malah mendapat kritik tajam. Jokowi dinilai tidak sensitif terhadap persoalan Papua saat mengangkat menteri yang mewakili aspirasi masyarakat Papua. Yohana dinilai tidak cukup mampu menjadi jembatan dialog antara Jakarta dan Papua.

"Kami anggap ini sama saja Pak Jokowi melecehkan Papua. Terus terang menteri dari Papua yang dia angkat tidak kami kenal. Tidak cukup mengakar di masyarakat Papua. Apalagi kalau bicara soal jembatan aspirasi antra Jakarta dan Papua pasti tidak bisa," kata Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni, Senin, 27 Oktober 2014.

Menurut Tabuni, sosok menteri asal Papua tidak hanya dilihat dari soal kecakapan intelektual dan integritasnya tetapi terutama soal kehadiran dia sebagai bagian dari perjuangan masyarakat Papua dengan pemerintah pusat.

"Papua ini kan masalah yang rumit. Maka butuh sosok yang bisa jadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah di Jakarta. Nah ini yang dilupakan Pak Jokowi. Maka kami anggap ini sama saja melecehkan kami," jelas Tabuni yang adalah juga alumni FISIP UGM Yogyakarta tersebut. (fs)
*piyunganonline

Read More

Doakan Menkominfo yang Baru, Tifatul Tak Lupa Berpantun

Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) RI sore ini menggelar penyerahan memori jabatan dari Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) RI 2009-2014, Tifatul Sembiring ke Menkominfo RI yang baru periode 2014-2019, Rudianto, di Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (27/10) sore.

Tifatul Sembiring dalam sambutannya menyampaikan selamat dan harapannya kepada Menkominfo yang baru dalam  menjalankan tugasnya.

"Sekarang Indonesia sudah ditetapkan oleh Bank Dunia menjadi negara 10 besar ekonomi kekuatan dunia, semoga bapak menteri yang baru bisa mengemban amanah lebih baik di masa mendatang dengan tantangan yang lain," kata kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019 itu.

Dalam kesempatan ini Tifatul menyatakan meminta maaf kepada seluruh pihak dan tamu yang hadir. "Kalau ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga sudah memaafkan jika ada bapak atau ibu yang berbuat salah kepada saya," kata Tifatul disambut tawa.

Seperti biasa, pria yang akrab disapa Tif ini mengakhiri sambutannya dengan pantun: "Jimmi Sondah bernyani sedih, cukup sudah dan terima kasih," tutup Tifatul dengan pantun.

Sementara, Menkominfo yang baru saja dilantik Presiden Joko Widodo pada Senin (27/10) siang tadi, Rudianto mengatakan dirinya siap bekerja keras dalam menjalani amanah yang diberikan kepadanya.

"Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas," ujarnya. (sumber: kabarpks.com/liputan6/piyungaonline)

Read More

KPK : Kabinet Kerja Tidak Benar-benar Bersih

Kabinet Kerja yang dibentuk Presiden Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi dinilai oleh KPK tidak benar-benar bersih.

Hal itu dikatakan Juru Bicara KPK Johan Budi saat dikonfirmasi terkait 34 nama menteri kabinet Kerja Jokowi-JK.

"Orang bisa saja berubah. Sebelumnya tidak pernah ada keterlibatan korupsi, tapi belakangan berubah. Itu bisa saja," kata Johan lewan pesan singkat, Jakarta, Senin (27/10/2014).

KPK mengapresiasi upaya Jokowi melibatkan sejumlah lembaga untuk mengetahui rekam jejak calon menterinya. Namun, hal itu tak akan mempengaruhi KPK untuk memproses hukum jika menteri Jokowi terlibat kasus korupsi.

"Kalau nanti di tengah ada yang korupsi, ya akan ditangkap juga," ujar Johan.

Johan tidak mengetahui nama-nama menteri Jokowi-JK yang diberi tanda merah atau bermasalah. "Data itu yang tahu hanya pimpinan. Saya tidak tahu catatan tersebut," kata Johan.(inilah/fs)
*piyunganonline

Read More

Walau Sudah Jadi Anggota Dewan, Rohaizat Tetap Mengajar di TPA

PKS BANGILAN - Walau sudah menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kota Batam Priode 2014-2019, Rohaizat, ST tidak melupakan aktivitasnya setiap Magrib untuk mengajar di Taman pendidikan Alquran (TPA) yang berada tidak jauh dari rumahnya.

"Kalau saya tidak ke luar kota dan tidak ada angenda di kantor, saya pasti datang ke sini (TPA) untuk mengajar,"katanya sembari menyampaikan, selain menjadi pengajar dia juga merupakan Kepala TPA hingga saat ini.

TPA yang dia bangun bersama dengan sahabatnya Pak Samani sejak 2005 silam, saat ini telah memiliki 103 orang murid yang terbagi menjadi lima kelas. Rohaizat juga menceritakan, bahwa selain anak-anak yang belajar di TPA juga ada sejumlah ibu-ibu.

"Siapa saja dapat berlajar Alquran disini dan tidak dipungut biaya sama sekali. Ada kelas khusus ibu-ibu dan anak-anak. Satu kelas berada di lantai satu dan empat kelas ada di lantai dua. Dan sebagian besar yang belajar disini juga orang-orang yang kurang mampu,"katanya.

Beberapa anak yang belajar di TPA, kata Rohaizat, datang mendaftar dan belajar dengan kesadaraan sendiri tanpa ada dorongan atau paksaan dari orang lain termasuk orang tua.

"Disini ada beberapa anak datang sendiri tanpa disuruh orang tuanya. Dia juga mendaftar sendiri,"katanya.

Dia menceritakan, saat ini TPA dibantu oleh 10 orang relawan untuk mengajar. "Ada Imam Masjid, Ustadz-Ustadz dan Remaja Masjid yang ada di Tanjung Uma,"katanya.

Bersambung ......................

*fpksbatam.org

Read More

PKS: Kontroversi Menteri BUMN Biar Jokowi yang Menerangkan

Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR

Anggota Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, mengaku enggan untuk ikut meramaikan kontroversi dipilihnya nama Rini M Soemarno sebagai Menteri BUMN, oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Hidayat yang juga tengah menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI ini hanya berharap, Rini dapat menujukkan kinerjanya sebagai Menteri BUMN untuk periode masa jabatan 2014-2019 mendatang., sehingga jabatannya tak lagi dipertanyakan.
“Untuk nama Ibu Rini, biar Pak Jokowi saja yang menerangkan. Karena hal itu berkaitan dengan komitmen dari Pak Jokowi sendiri,” kata Hidayat saat ditemui oleh wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/10).
Hidayat juga menolak memberikan penilaian terhadap postur kabinet yang dibentuk Presiden Jokowi secara keseluruhan. Karena menurutnya, komposisi para menteri yang ditunjuk Jokowi belum bisa memperlihatkan kinerjanya.
Dia mengaku hanya bisa mengucapkan syukur atas pengumuman kabinet pemerintahan RI oleh Presiden Jokowi. Menurutnya, Jokowi akhirnya menjawab publik yang sejauh ini bertanya-tanya setelah pengumuman sempat diundur beberapa kali.
“Ya hal ini (pengumuman kabinet Jokowi-JK) perlu disyukuri lah ya. Alhamdulillah nama kabinet sudah diumumkan. Karena mundur beberapa kali. kalau mundur lagi kasihan sama calon menterinya dan masyarakat,” kata dia. [Risman Afrianda/Bus/Skalanews/pkscibitung]

Read More

Jokowi Pilih Susi Sebagai Menteri Karena Balas Budi

Jakarta - Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah Jakarta Pangi Syarwi Chaniago menilai, terpilihnya Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di dalam kabinet kerja, hanya sebagai balas jasa saja.

"Jokowi menunjuk Susi Pudjiastuti, menurut saya bukan alasan atau pertimbangan kapasitas dan kompetensi keahlian, kemungkinan  alasan nomor satu menunjuk Susi Pudjiastuti adalah alasan (sebagai salah satu) donatur Pilpres," kata Pangi dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin (27/10), dilansir Aktual.

Dirinya merasa bingung dengan sikap Jokowi dalam menempatkan orang-orangnya di kabinet. Padahal, kata dia, sejumlah nama yang berkompeten untuk menjalankan sistem pemerintahan tidak diakomodir.

Sebagaimana dilaporkan Tempo, saat kampanye lalu Jokowi kerap menggunakan pesawat Susi Air milik Susi Pudjiastuti. (Baca: Pesawat Carteran Kampanye Jokowi Milik Susi Air)
*piyunganonline

Read More

Pesawat Carteran Kampanye Jokowi Milik Susi Air

Hubungan antara Jokowi dan Susi Pudjiastuti (menteri Kelautan dan Perikanan) ternyata sudah berlangsung lama. Saat pemilu kemarin Jokowi biasa menggunakan pesawat carteran Susi Air milik Susi Pudjiastuti. Kata Wakil Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, pesawat itu merupakan bantuan dari pihak ketiga yang akan dilaporkan sebagai dana kampanye PDIP.

Berikut liputan lengkap dari TEMPO:

Pesawat Carteran Jokowi Milik Susi Air

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan pesawat jet carteran yang ditumpangi Joko Widodo dalam kampanyenya ke Malang pekan lalu merupakan milik maskapai Susi Air.

Pesawat mungil tersebut hanya bisa memuat tujuh penumpang. "Itu pesawat Susi Air dengan kapasitas tujuh tempat duduk," kata Hasto lewat pesan pendek kepada Tempo, Rabu, 2 April 2014. (Baca: Jokowi Pakai Jet, PDIP: Asal Bukan Pesawat Kepresidenan). 

Hasto belum membeberkan ongkos yang harus dirogoh PDIP guna mencarter pesawat itu. Menurut Hasto, pesawat itu merupakan bantuan dari pihak ketiga yang akan dilaporkan sebagai dana kampanye PDIP. Hasto pun tak menyebutkan siapa pihak ketiga yang dia maksud.

"Pesawat itu tak sembarangan. Pemilik pesawat menceritakan bagaimana perjuangannya ekspor ikan, hingga akhirnya bisa membeli pesawat sendiri," kata Hasto. (Baca: Naik Jet Pribadi, Jokowi: Apa Saya Punya Pesawat?).

Pemilik maskapai Susi Air, Susi Pudjiastuti, sebelumnya dikenal sebagai pengusaha hasil laut untuk keperluan ekspor. Dalam beragam kesempatan, Susi sempat bercerita, awalnya dia hanya membeli pesawat untuk keperluan transportasi hasil lautnya ke pintu-pintu ekspor.

Lama-lama pesawat itu dia gunakan untuk membuka jalur penerbangan komersial. Susi Air kini dikenal sebagai maskapai yang lebih berfokus pada penerbangan perintis. Pihak Susi Air belum memberi konfirmasi apakah pesawat yang digunakan Jokowi itu bantuan mereka atau PDIP yang menyewanya.

Ahad, 30 April 2014, calon presiden PDIP sekaligus juru kampanye mereka, Jokowi, diketahui menggunakan pesawat Susi Air dari Kalimantan Selatan ke Malang untuk berkampanye. Hasto mengatakan Jokowi memang harus menggunakan pesawat itu.

Dia menyatakan Jokowi selalu menggunakan pesawat komersial kelas ekonomi jika hendak berkampanye ke daerah. Namun mantan Wali Kota Solo itu dipaksa menumpang penerbangan khusus bila lokasi yang didatangi sulit dijangkau dengan jadwal penerbangan komersial.

Jokowi sudah membantah bahwa pesawat yang ia tumpangi itu merupakan miliknya pribadi Dia mengaku hanya diajak oleh pengurus PDIP untuk naik pesawat itu guna melanjutkan kampanye ke Malang, Jawa Timur.

sumber: http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/04/03/271567585/Pesawat-Carteran-Jokowi-Milik-Susi-Air

Read More

[Kabinet Kerja] Puan Maharani Belum Tahu Tugasnya Sebagai Menko

Puan Maharani mengaku belum tahu tugas yang akan diembannya sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Adapun bidang kementerian yang diberikan oleh Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi kepada Puan dinilai mirip dengan lingkup tugas Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

“Terus terang saya belum terlalu tahu apa penugasan yang akan ditugaskan Pak Presiden,” kata Puan,seusai pengumuman Kabinet Kerja Jokowi-JK, di Istana Kepresidenan, Minggu, 26 Oktober 2014.

Menurut Puan, dia akan mengetahui tugasnya dalam sidang kabinet yang akan diselenggarakan seusai pelantikan menteri pada hari ini, Senin, 27 Oktober 2014.

Terkait dipilihnya ia sebagai menteri, Puan yakin Jokowi sudah mempertimbangkannya secara matang.

Saat ditanya tentang kompetensi yang dimiliki sebagai menteri, Puan berpendapat tidak penting untuk melihat latar belakang pengalaman maupun track record masing-masing menteri. Menurut dia, yang terpenting adalah niat untuk bekerja keras bagi negara.

“Jangan pikir seseorang dari track record hari ini, tetapi kinerja dan apa yang akan saya lakukan ke depan ini,” tambah Puan.

Pengamat politik Yunarto Wijaya menilai, jawaban Puan merupakan tanggapan yang terlalu berhati-hati. Ia menyayangkan pernyataan Puan bahwa latar belakang bukan hal yang penting untuk menjadi menteri.

Sumber: Kompas.com/piyunganonline

Read More

Cuma Dapat 4 Menteri, Internal PDIP Protes Jokowi

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) TB Hasanudin memprotes kabinet kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut dia, proporsi dalam kabinet tersebut tidak proporsional jika dibandingkan dengan perolehan kursi di DPR periode 2014-2019.

Dilansir Kompas, Hasanuddin menjelaskan, PDI-P sebagai partai pemenang Pemilu Legislatif 2014 mendapatkan 109 kursi DPR. Lalu, Partai Kebangkitan Bangsa mendapat 47 kursi, Partai Nasdem mendapatkan 36 kursi, dan terakhir Partai Hanura mendapatkan 16 kursi.

Seharusnya, kata dia, pembagian kursi menteri untuk parpol dilakukan berdasarkan perolehan kursi.

"Sementara kami cuma mendapat empat menteri, Nasdem tiga menteri, PKB (jumlahnya) sama dengan PDI-P. Masa antara 47 (kursi) dengan 109 kursi disamakan?" kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (27/10/2014).

Menurut Ketua DPD PDIP Jawa Barat ini, protes-protes tersebut berdatangan dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Sejak pengumuman kabinet pada Minggu sore hingga siang ini, Hasanuddin mengaku banyak kader yang menghubunginya untuk menyampaikan protes.

"Banyak masukan yang menyatakan tidak puas dengan komposisi itu, mereka maunya proporsional. PDI-P tidak sama dong dengan PKB. Masa PKB empat (kursi) kami juga empat (kursi)," ujarnya.

Berikut adalah nama-nama menteri yang berasal dari kalangan parpol:

1. Menteri Dalam Negeri: Tjahjo Kumolo (PDI-P)
2. Menteri Hukum dan HAM: Yasonna H Laoly (PDI-P)
3. Menteri Koperasi dan UMKM: Anak Agung Gde Ngurah Puspayoga (PDI-P)
4. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Puan Maharani (PDI-P)

5. Menteri Ketenagakerjaan: Hanif Dhakiri (PKB)
6. Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi: M Nasir (PKB)
7. Menteri Pemuda dan Olahraga: Imam Nahrawi (PKB)
8. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Marwan Ja'far (PKB)

9. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya (NasDem)
10. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN: Ferry Mursyidan Baldan (NasDem)
11. Menko Bidang Polhukam: Tedjo Edy Purdijatno (NasDem)

12. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Yuddy Chrisnandi (Hanura)
13. Menteri Perindustrian: M Saleh Husin (Hanura)

14. Menteri Agama: Lukman Hakim Saifuddin (PPP)
*piyunganonline

Read More

[Kabinet Kerja] Sarat Kepentingan Politis, Minim Kapabilitas

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akhirnya terbukti tidak mampu merealisasikan janjinya untuk merampingkan postur kabinet. Dia justru malah menggabungkan beberapa kementerian yang berimplikasi negara harus mengeluarkan anggaran yang besar.

"Janji untuk merampingkan postur kabinet tidak terbukti bahkan menambah satu pos baru Menko Kemaritiman. Perubahan nomenklatur dan penggabungan serta pemisahan kementerian membawa konsekuensi anggaran yang amat besar," katanya pengamat kebijakan publik Univeritas Brawijaya (Unbraw), Khairul Muluk, Minggu malam, 26 Oktober 2014.

Menurutnya, yang dilakukan Jokowi ini cenderung simbolis karena sebenarnya dia bisa melakukan perubahan melalui pendekatan fungsi kementerian.

Selain itu, kata dia, janji profesional sebenarnya juga tidak terpenuhi dalam postur kabinet saat ini, Di dalam beberapa pos terasa benar nuansa politisnya dalam penunjukan menteri.

Lebih lanjut Muluk menambahkan, dalam format kabinet Jokowi juga ada perubahan konvensi yang selama ini Menteri Koordinator pada umumnya adalah mantan menteri karena biasa dianggap sebagai menteri senior yang mengkordinir kerja para menteri dibawahnya.

"Dari empat Menteri Koordinator, hanya satu saja yang pernah menjadi menteri. Kabinet ini benar-benar diisi oleh orang-orang yang benar-benar baru dari kabinet sebelumnya. Kecuali Lukman Hakim Saifuddin, semuanya bukan menteri dalam kabinet sebelumnya. Ini benar-benar mengosongkan orang-orang yang pernah membantu Presiden periode sebelumnya," tutupnya. (fs)
*piyunganonline

Read More

[Kabinet Kerja] KPK : Jokowi Abaikan Rekomendasi, Menteri Segera Kami Tangkap

Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) tetap menempatkan nama Rini Soemarno sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Rini sebagai mantan Ketua Tim Transisi sempat menjadi sorotan serta pro dan kontra terkait rekam jejaknya. Rini juga disinyalir mendapat catatan merah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi dana BLBI.

Namun Rini tetap ditempatkan sebagai menteri diduga sebagai orang dekat Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

"Mungkin posisi Rini sudah didorong oleh Megawati," tegas pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Ikhsan Darmawan, Minggu, 26 Oktober 2014.

Ikhsan menjelaskan posisi Rini bisa menjadi beban bagi Presiden Jokowi. Kasus dugaan korupsi BLB, lanjutnya, akan dimunculkan kembali ke permukaan.

"Karena dugaan dalam kasus BLBI, bisa diangkat lagi kasus BLBI-nya ke permukaan, itu yang bisa membebani Jokowi - JK," tegasnya.

Padahal sebelumnya Ketua KPK Abraham Samad mengingatkan Jokowi-JK untuk tidak menempatkan menteri dengan catatan merah dan kuning.

KPK menegaskan jika sosok tersebut tetap menjabat menteri, maka dalam waktu dekat KPK akan menangkapnya. (fs/piyunganonline)

Read More

Rachmawati : Kabinet Kebohongan Jokowi

Beberapa menteri di kabinet Jokowi-Jusuf Kalla (JK) dinilai tidak mampu bekerja sesuai dengan trisakti presiden pertama, Soekarno.

Penilaian itu disampaikan, Rachmawati Soekarnoputri, kepada wartawan, Jakarta, Minggu, 26 Oktober 2014.

Menurut Rachma, penyusunan kabinet tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan ke depan berpihak pada kebijakan asing.

Rachmawati pun menilai, kabinet kerja Jokowi-JK sebagai Kabinet penuh kebohongan. Pasalnya postur dan komposisi kabinet sama sekali tak menunjukkan keberpihakan pada rakyat.

"Jokowi secara langsung telah mengakui kebohongannya tidak akan bisa mengimplementasikan atau melaksanakan Trisakti nya Bung Karno," katanya.

Rachmawati mengatakan, bekerja untuk para pemodal kapitalis asing  yang akan menguasai ekonomi dan aset negara.

"Bukti bahwa kebijaksanaan kabinet market oriented liberalisme tidak akan berubah," jelasnya.

"Memanipulasi rekomendasi KPK, dengan memasukkan orang-orang catatan merah dan kuning," pungkas putri presiden pertama itu. (fs)
*piyunganonline

Read More

Menag Lukman: Keberadaan Saya di Kabinet Representasi PPP

Politikus Partai Persatuan Pembangunan Lukman Hakim Saifuddin terpilih kembali mengisi jabatan sebagai Menteri Agama dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi-JK periode 2014-2019, setelah sebelumnya pernah menjabat di posisi serupa di era SBY-Boediono.

Lukman berjanji akan menjalankan tugasnya itu dengan optimal dan lebih mementingkan tugas negara dibanding tugas partai.

"Keberadaan saya di kabinet representatif PPP. Itu jelas, harus bisa membatasi diri (urusan partai dan menteri)," ucapnya di halaman Istana Negara, Minggu malam 26 Oktober 2014, dilansir VIVAnews.

Lukman menjelaskan bahwa kepentingan negara merupakan yang menjadi prioritasnya, ketimbang mengurusi partai.

"Bagaimana juga, saya bertugas menjadi menteri. Jadi, bertanggung jawab pada negara dan konstitusional," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PPP versi Muktamar Surabaya, Romahurmuziy, mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi atas masuknya Lukman ke dalam kabinet kerja.

*piyungan online

Read More

"Bu Menteri aja merokok dan bertato..."

Banyak yang mengeluhkan perihal bu Susi yang "hanya" lulusan SMP. Kalo saya pribadi tidak mempermasalahkan itu, selama dia profesional kenapa tidak... Apalagi dengan cerita heroik tentang beliau yang membangun bisnisnya dari nol dan telah membantu banyak nelayan kecil di sekitar Pangandaran (tanah lahir bu Susi -ed).

Pendidikan memang penting, tapi tak harus jadi faktor utama. Meskipun biasanya memang faktor pendidikan berbanding lurus dengan attitude dan karakter positif. Saya dukung anda bu Susi selama anda profesional.

Tapiiiii....mbok ya o toh bu jangan klepas-klepus merokok di hadapan orang banyak. . Merokok itu memang hak asasi jenengan, tapi bisa kan gak usah dipertontonkan di hadapan khalayak umum? Media itu juga ditonton dan dibaca anak-anak kami bu. Jangan memghancurkan pendidikan karakter generasi bangsa dong.

Jenengan sekarang public figur loh, nama jenengan akan dihafalkan oleh anak-anak kami di pelajaran sekolahnya. Jangan sampai yang diingat anak-anak kami saat menyebut menteri kelautan dan perikanan "oooo menteri perempuan yang perokok dan bertato itu ya???", lalu menjadi pembenaran untuk mereka "lah bu menteri aja merokok dengan santainya dan bertato pula kenapa kami tidak boleh?", atau menjadi senjata bagi para perokok berat yang selama ini menjaga diri untuk tidak merokok di tempat-tempat umum "bu menteri aja boleh merokok dengan bebasnya di lingkungan istana yg sakral, kenapa kami tdk boleh merokok disini?"

(Meilia Marissa)
*piyunganonline

Jack Wilshere (pemain bola Arsenal) difoto merokok dikecam sejagat. Dia public figure. Teladan anak-anak. Menteri kita, diwawancarai sambil merokok, dipuja-puja.. (@suryadelalu)

Read More

[Kabinet Kerja] Penuh Kontroversi dan Pesanan

Foto: TribunNews

Ada banyak hal menarik dari komposisi kabinet Jokowi - JK. Pertama, nama kabinet. Jokowi menamakan kabinetnya sebagai "Kabinet Kerja". Ia berharap, usai pelantikan, menteri-menteri ini dapat 'berlari' bersama Jokowi yang memang dikenal gesit.

Kedua, ada delapan menteri perempuan yang dipercaya Jokowi dan JK sebagai pembantunya. Para perempuan yang datang dari berbagai latar belakang ini cukup mencuri perhatian.

Bukan hanya dari sisi jumlah yang menurut seorang aktivis perempuan, merupakan perimbangan yang cukup baik, melainkan dari sisi keberagaman latar belakang, membuat wajah-wajah cantik di kabinet ini menarik untuk diusik.

Ditunjuknya Yohana Yambise selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membuktikan, Papua telah berhasil melahirkan seorang perempuan cerdas, seorang profesor berhati lembut yang dapat berbicara lantang mengenai kaumnya.

Hal menarik lain adalah sosok kontroversial Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan yang berlatar belakang akademik SMP namun sukses sebagai pengusaha perikanan dan transportasi udara.

Khusus untuk Susi, ada banyak catatan kelam yang muncul di ruang publik. Termasuk perilakunya yang oleh sebagian orang dianggap tak mencerminkan sikap seorang menteri perempuan.

Keputusan Presiden Jokowi menunjuk Susi memang merupakan terobosan keberanian tersendiri. Jejak akademik Susi sepertinya tak digubris Jokowi. Semoga saja keputusan ini tak akan disesali Jokowi.

Kabinet Kerja Jokowi dan JK berasal dari enam unsur, yaitu: politisi, praktisi, akademisi, birokrat karir, teknokrat, serta purnawirawan.

Berdasarkan latar belakangnya Sebanyak 41% pos menteri diisi oleh para politisi. Jumlah ini tergolong moderat. Porsi para menteri yang datang dari luar politisi lebih dominan. Persentasenya mencapai 59%.

Dengan komposisi ini Presiden Jokowi seolah ingin menunjukkan kepada publik bahwa dirinya tak sekadar bagi-bagi kursi menteri kepada Parpol yang mendukungnya.

Meski tetap harus diakui ada skema pembagian kursi. Parpol pendukung jelas mendapat jatah kursi. Parpol debutan baru Hanura mendapat 2 kursi dan Nasdem 3 kursi.

Sementara PDI P dan PKB masing-masing mengisi empat pos kementerian. Bagi PKB, jatah kursi menteri kali ini tergolong banyak.

Terpilihnya Puan Maharani sebagai menteri rupanya juga menuai kritik. Putri Megawati ini menduduki posisi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sebuah jabatan yang biasanya diisi menteri senior.

Hal mencolok lain dari Kabinet Kerja ini adalah jumlah unsur militer yang tergolong sedikit. Hanya ada dua menteri yang berstatus purnawirawan, Ryamizard Ryacudu selaku Menhan serta Tedjo Edy Purdjianto yang dipilih sebagai Menko Polhukam.

Dari ke-34 nama yang dipilih, Presiden Jokowi hanya menyisakan satu menteri di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dialah Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang kembali menduduki pos Menteri Agama.

Ada tiga nama dan wajah lawas yang dulu pernah mengisi kabinet di era sebelumnya. Mereka ialah: Khofifah Indar Parawansa, Rini Mariani Soemarno, dan Sofyan Djalil.

Penunjukan Rini sudah diprediksi, pasalnya Rini sudah bekerja keras sebagai ketua Tim Transisi. D luar itu, Rini M. Soemarno juga dikenal sangat dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri.

Ada pula wajah lawas mantan KSAD yang kehadirannya di Kabinet ini disesalkan banyak aktivis HAM. Dialah  Dialah Ryamizard Ryacudu. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Kabinet telah dibentuk. Meski mendapat protes keras dan hantaman kritik dari kanan kiri, Jokowi - JK sudah harus mulai berlari hari ini.

Selamat bekerja, Kabinet Kerja dan Jokowi - JK. Ingat, kami mengawasi kalian.. (fs)
*piyungan online

Read More

[Kabinet Kerja] Baru Semalam Sudah Dihujani Kritik

Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Denny JA, memperkirakan akan ada reshuffle kabinet di tengah jalan. Dengan kata lain, 34 menteri yang baru saja diangkat, tak semuanya akan bertahan.

Alasan kocok ulang pertama, menurut Denny JA, karena Presiden Joko Widodo ternyata mengabaikan warning Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai figur yang bermasalah. Menteri-menteri yang masuk dalam daftar kuning dan merah KPK akan diproses.

“Sudah luas disiarkan media, aneka nama yang diberi warna merah dan kuning oleh KPK, namun tetap diangkat sebagai menteri,” kata Denny JA.

“Publik bertanya keseriusan Jokowi melibatkan KPK jika rekomendasi KPK itu diabaikan? KPK dipercayai publik akurat dengan rekomendasinya,” sambung polster yang tahun lalu bersama Jokowi mendapatkan Democracy Award dari Kantor Berita Politik RMOL.

Menurut Denny, apabila peringatan KPK benar, lantas ada menteri Jokowi yang menjadi tersangka kasus korupsi, pasti kocok ulang kabinet terjadi. Di sisi lain, Kabinet Kerja akan pula cacat.

Kritik lain datang dari Direktur PolcoMM Institute Heri Budianto, yang mengatakan penyusunan kabinet ditengarai masih tak terlepas dari pengaruh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

"Terutama (untuk penunjukan) Puan (Maharani) dan Rini (Soemarno), membuktikan bahwa Megawati Soekarnoputri masih sangat berpengaruh dalam penyusunan kabinet. Saya melihat ini digaransi Bu Mega," ujar Direktur PolcoMM Institute Heri Budianto, Minggu, 26 Oktober 2014.

Heri juga mengungkapkan kritik terkait penunjukkan Menkumham dari kalangan partai politik penguasa.

"Misalnya penunjukkan Menkumham dari PDI Perjuangan ini kurang tepat, dan sebaiknya profesional yang mengisi posisi ini," ujar Heri Budianto

Pengamat politik UI, Ikhsan Darmawan menegaskan, bahwa nama Rini Marini Soemarno yang selama ini diharap dicoret Jokowi, akan memberatkan langkah Jokowi.

Namun Ikhsan mengungkap, Megawati sudah kadung memberi amanah pada Rini, dan sulit bagi Mega untuk mencabut hal itu.

"Mungkin posisi Rini sudah didorong oleh Megawati," tegas Ikhsan Darmawan, Minggu, 26 Oktober 2014.

Kritik juga datang dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) yang menyayangkan penunjukan mantan KSAD, Jenderal (Purn) TNI Ryamizard Ryacudu sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ryamizard dianggap sebagai salah satu pihak yang ditengarai menolak penghentian operasi militer di Aceh.

"Itu (di kabinet Jokowi) yang bermasalah itu Ryamizard Ryacudu, karena dia adalah KSAD ketika darurat militer diberlakukan di Aceh. Dia itu yang harus dimintai pertanggungjawabannya," kata Koordinator KontraS, Haris Azhar, Minggu malam, 26 Oktober 2014.

Belum lagi lanjut Haris, kasus pembunuhan Dortheys Hiyo Eluay di Papua, Ryamizard merupakan orang yang bertolak belakang dengan penegakan HAM karena menyebut pembunuhnya adalah pahlawan.

Haris pun mengaku heran mengapa nama-nama bermasalah ini bisa masuk dalam susunan kabinet yang dibentuk Jokowi.

Dia menengarai semua itu karena ada campur tangan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

"Di sini karena Megawati, ini kabinet kan titipan orang saja," kata Haris.

Kritik keras juga datang dari Riza Damanik untuk Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, dan dari para jurnalis untuk Menteri Perhubungan Ignasius Jonan yang diduga pernah melakukan pelecehan seksual kepada seorang jurnalis.

Nampaknya, benar seperti kata Uni Lubis di laman pribadinya, 25 Oktober 2014 lalu, Kabinet ini adalah kabinet kompromistis. (fs)

Read More

[Catatan] Pendukung Jokowi, Dulu dan Sekarang

Kinerja Jokowi mendapat kritik keras dari beberapa tokoh yang dulunya sempat berharap banyak pada kemampuan Jokowi.

Berikut catatan yang dikumpulkan Tim Piyungan Online :

1. Indra J Piliang

Politisi Partai Golkar Indra J Piliang yang saat kampanye Pilpres menyeberang dari Koalisi Merah Putih, dan berdiri di sisi Jokowi kini berteriak lantang pada kubu Jokowi.

Indra mengawali kritik kerasnya pada Jokowi dengan mengirimkan surat terbuka *kasih link*. Berikutnya, Indra tak segan menghajar balik mantan deputi Tim Transisi Andi Widjajanto yang dinilai Indra sebagai "orbais". *kasih link*.

Kini, soal kabinet, Indra pun menilai pembatalan pengumuman kabinet Jokowi tidak lepas dari jumlah calon menteri yang masuk dalam catatan merah dan kuning.

Jokowi pun hanya memberikan sedikit nama calon menteri ke KPK sehingga tak ada alternatif pengganti.

"Ya menurut saya itu (gandeng KPK dan PPATK) sudah bagus. Cuma cari informasi lewat KPK dan PPATK. Blundernya adalah jumlah yang diajukan ke KPK terbatas," kata Indra, Kamis (23/10).

Menurut Indra lebih baik calon menteri yang diserahkan ke KPK dan PPATK mencapai ratusan nama, dan pembagian tiap pos kementerian ada lima nama.

Dengan skema itu, jika ada salah satu calon masuk daftar kuning atau merah, Jokowi masih punya alternatif.

"Blunder di sana, jumlah nama yang diajukan ke KPK dan PPATK dikit, sehingga tanda yang diberikan banyak, artinya kosong," terang Indra.

2. Denny JA

Siapa tak kenal peran Denny JA saat kampanye dan penghitungan suara? Pria yang diduga berperan aktif turut membantu melambungkan nama Jokowi melalui surveynya, kini bersuara lantang menentang Jokowi.

Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, menyampaikan kritik kepada Presiden Jokowi, terkait pengumuman kabinet.

Denny menduga ada beberapa kemungkinan yang melatari Jokowi menunda pengumuman nama-nama menteri itu.

"Jika struktur kementerian dan calon menteri digodok secara paralel di malam hari setelah dilantik sebagai presiden, Jokowi bisa mengumumkan nama-nama menteri yang mengisi kabinetnya. Menteri barupun sudah bisa bekerja satu hari setelah presiden dilantik. Ini akan menjadi awal yang bagus dan meyakinkan," kata Denny, Kamis 23 Oktober 2014.

Denny menambahkan, memang benar bahwa secara hukum tak ada aturan yang dilanggar jika kabinet tak kunjung diumumkan oleh presiden terpilih sampai H+14 pelantikan.

Namun menurut Denny, tertundanya pengumuman kabinet akan menimbulkan kesan kurang baik bahwa pemerintahan baru ibarat mesin mobil yang "agak lambat" ON.

3. Relawan Jokowi

Militansi relawan Jokowi, tak perlu dikisahkan lagi. Berbayar atau tak berbayar, Relawan yang sudah mulai bergerak bahkan sejak Jokowi masih di Solo, kini mulai berani 'galak' kepada Jokowi.

Relawan menolak kehadiran Rini Mariani Soemarno di Tim Transisi dan diplotnya Rini menjadi menteri sesuai usulan Megawati.

Relawan Jokowi sekaligus Direktur Executive Energy Watch Ferdinand Hutahaean mengatakan, masuknya nama Ketua Tim Transisi Rini Mariani Soemarno sebagai kandidat kuat Menteri BUMN mengindikasikan bahwa Presiden Jokowi seperti takluk pada kekuatan pemodal dalam menyusun kabinetnya.

Menurut Ferdinand, sekitar 25 persen kabinet diperkirakan akan diisi oleh sosok yang memang menjadi pemain penting dan pemodal utama yang mendukung kampanye Jokowi dan Jusuf Kalla (JK).

"Saya melihat dan memperhatikan memang ada indikasi kuat bahwa Presiden RI Joko Widodo sepertinya takluk pada kekuatan pemodal dalam menyusun kabinetnya. Mungkin sekitar 25 persen kabinet akan diisi oleh sosok yang memang menjadi pemain penting dan pemodal utama selama kampanye," kata Ferdinand Hutahaean, Kamis 23 Oktober 2014.

4. Asosiasi Pengusaha Indonesia

Ketua Apindo yang dikenal sebagai pihak yang menggelontorkan donasi besar untuk kampanye pilpres Jokowi, Sofjan Wanandi menyentil Presiden Jokowi - JK.

Sofjan mengatakan jika Jokowi - JK terlalu lama mengumumkan struktur kabinetnya. Jokowi dinilai membiarkan pemerintahan mandek atau stagnan di tengah menumpuknya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

"Kita merasa jangan terlalu lama karena pemerintahan terjadi stagnasi. Padahal banyak yang masih harus dikerjakan. Cepat sajalah, supaya bisa kerja,"ujar Sofjan. (fs)
*piyunganonline

Read More

Usulan Megawati Ditolak, Kisruh Internal PDI P Tak Terelakkan

Ketua Umum PDIP Megawati hanya mengusulkan lima nama sebagai menteri di pemerintahan Jokowi – JK.

Kelima nama itu, adalah Puan Maharani, Rokhmin Dahuri, M Prakosa, Tjahjo Kumolo, dan Rini Mariani Soemarno.

Tentu sebagai kader partai, wajib hukumnya bagi Jokowi untuk taat pada pemimpin.

Namun apa lacur, dari kelima nama itu hanya dua yang diakomodasi Jokowi, yaitu M Prakosa Menteri Kehutanan Kabinet Gotong Royong Megawati dan Tjahjo Kumolo Sekjen PDI P. Tiga lainnya dicoret Jokowi.

Penolakan 3 nama, erat dikaitkan dengan seorang aktivis yang selalu menyebut dirinya aktivis anti korupsi. Aktivis yang rajin jadi pembisik Jokowi itu selalu menggunakan kata kunci “tidak bersih” untuk menyingkirkan nama-nama yang tidak dikehendakinya.

Aktivis  inilah yang disinyalir sebagai 'penjual tiket kursi menteri' di kabinet Jokowi, yang berhasil membuat nama-nama yang disodorkan Mega, tersingkir.

Megawati marah besar ketika mengetahui Rini Mariani Soemarno ditolak Jokowi, sehingga mengancam akan mencoret menteri-menteri yang diusulkan Luhut Panjaitan.

Jokowi pun bingung dan memutuskan menunda pengumuman kabinet. Presiden pun langsung mendatangi kediaman Megawati.

Mengetahui permintaannya tak dipenuhi, Megawati awalnya bisa memahami. Terutama terkait putrinya, Puan Maharani, yang memang harus fokus di DPR.

Terkait  “tidak bersihnya” Rokhmin pun cukup dapat diterima Megawati. Karena memang terbukti, mantan Menteri Kelautan di Kabinet Gotong Royong Megawati itu telah divonis penjara.

Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Rokhmin divonis tujuh tahun penjara dan denda Rp200 juta. Rokhmin dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan dana nonbudgeter di Departemen Kelautan dan Perikanan. Rokhmin terbukti mengumpulkan dana nonbudgeter hingga Rp 31 miliar. Total kerugian negara diperkirakan mencapai Rp15 miliar.

Upaya hukum Rokhmin pada pengadilan tingkat banding dan kasasi kandas. Majelis hakim tetap memvonis Rokhmin selama tujuh tahun penjara. Namun, pada tingkat PK, Mahkamah Agung akhirnya menganulir putusannya. Mahkamah Agung mengurangi hukuman Rokhmin selama 2,5 tahun.

Namun terkait nama Rini Mariani Soemarno, Megawati marah dan mengancam akan mencoret nama-nama menteri yang “dibawa” Luhut B Panjaitan. Alasannya, Rini Soemarno tidak seperti Rokhmin yang pernah menjalani masa hukuman.

Sementara itu, Direktur Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti mengatakan, ada tiga alasan tak layak masuk dalam kabinet.

Alasan pertama, Rini yang sejauh ini disebut-sebut akan menduduki pos Kementerian BUMN menggantikan Dahlan Iskan ternyata masih sangat minim prestasi saat masih menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag).

"Boleh disebut beliau bekerja tidak optimal. Sehingga target-target ekonomi kita kurang memuaskan di era itu," kata Ray Rangkuti.

Alasan kedua, Rini tak berpihak pada cita-cita Trisakti. Apalagi soal kemandirian bangsa. Makanya, Rini dikhawatirkan sulit beradaptasi dengan kebijakan Jokowi yang dinilai pro rakyat.

Alasan terakhir, jika benar terealisasi, masuknya Rini sebagai Menteri BUMN akan menimbulkan konflik pribadi dengan tugas-tugas yang nanti diembannya, karena Rini adalah seorang pebisnis.

Sekedar mengingatkan, nama Rini memang kerap disebut-sebut terlibat sejumlah kasus antara lain kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yang kini tengah diselidiki KPK. Terkait kasus ini Rini bahkan pernah diperiksa penyidik.

Rini juga pernah diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait kasus dugaan korupsi penjualan aset pabrik gula pelat merah, Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).

Oleh Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR, Rini juga pernah diperiksa terkait proses imbal dagang pesawat jet tempur Sukhoi, helikopter, dan peralatan militer Rusia.

Rini dinilai DPR telah melanggar UU Pertahanan dan UU APBN. Dalam proses imbal dagang itu, ditengarai kuat telah terjadi kerugian negara. (fs)

*piyungan online

Read More