Kemah Bakti Nusantara Katimin Papua Barat

Ilustrasi Kemah Bakti Nusantara

Sorong (28/12) - Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Kota Sorong dan Kabupaten Sorong, melaksanakan acara "Kemah Bakti Nusantara" pada tanggal 24-26 Desember 2016.

Ketua Bidang Badan Kepanduan dan Olahraga (Kabid BKO) DPW PKS Papua Barat, Syufriadi menjelaskan bahwa acara tersebut bertujuan untuk meningkatkan semangat bela Negara bagi seluruh kader dan simpatisan yang berpartisipasi.

"KBN (Kemah Bakti Nusantara: Red) bertujuan untuk meningkatkan semangat kepedulian sosial sehingga para peserta siap berkhidmat untuk kepentingan umat dan Negara," ucapnya.

Selain menanamkan semangat nasionalisme, acara tersebut juga diisi dengan kegiatan kerja bakti dan aksi long march.

"Para peserta sangat antusias untuk mengikuti acara ini. Harapannya, acara seperti ini dapat dilakukan secara rutin," jelas salah satu peserta KBN.

Sumber : pks.id

Read More

Gali Banyak Potensi untuk Tingkatkan Perekonomian Jawa Timur

Ilustrasi Pengrajin Pigura

Surabaya (28/12) - Pemerintah Provinsi perlu meningkatkan perekonomian Jawa Timur  pada tahun depan. Yusuf Rohana, anggota DPRD Jawa Timur dari komisi B, mengungkapkan masih banyak potensi di Jawa Timur yang bisa dioptimalkan.

Disela-sela rapat paripurna DPRD Jawa Timur yang terakhir di tahun 2016 kemarin (26/12), Yusuf mengatakan pemerintah perlu memperhatikan potensi yang dimiliki tetapi belum banyak dioptimalkan di Jawa Timur. Diantaranya adalah sektor kelautan, Artpreneur dan Teknopreneur.

“Tahun 2017 anggaran kelautan di Jawa Timur ada peningkatan. Harapannya, potensi kelautan juga lebih dioptimalkan”, ujarnya. Yusuf mencontohkan banyak lokasi-lokasi kelautan yang jadi objek wisata tetapi lokasinya tidak terawat. Atau kandungan mineral kelautan yang dimiliki, belum banyak dimanfaatkan.

Selain kelautan, Yusuf juga menjabarkan tentang potensi lain yang bisa menjadi perhatian pemerintah provinsi ditahun depan.

“Artpreneur di Jawa Timur tidak kalah dengan Bali. Bahkan banyak pengerajin di Mojokerto yang karyanya dijual di Bali”, ungkap politisi yang juga ketua Fraksi PKS di DPRD Jawa Timur.

Lebih lanjut Yusuf menceritakan bahwa bahan baku untuk membuat seni ukir ataupun pahat banyak terdapat di Jawa Timur. Dia berharap, sektor kesenian Jawa Timur menjadi daya tarik bagi turis lokal maupun mancanegara.

Demikian juga dengan tekhnoprenuer yang masih bisa didorong agar memajukan perekonomian di Jawa Timur.

Beberapa catatan yang dipaparkan Yusuf sudah pernah disampaikan dikesempatan sebelum-sebelumnya kepada Pemerintah provinsi Jawa Timur. Karena gagasan-gagasan itu sejalan dengan Platform Ekonomi yang dimiliki PKS.

Sumber  : pks.id

Read More

Pemerintah Diminta Aktif Ikut Sosialisasikan Empat Pilar MPR

Ilustrasi

Jakarta (28/12) - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan sosialisasi Empat Pilar MPR dilakukan sejak dirinya menjabat Ketua MPR Periode 2004-2009. Ia berharap, agar lembaga eksekutif ikut terlibat secara aktif dalam sosialisasi Empat Pilar. 

"Ini penting, sebab MPR memiliki keterbatasan dalam masalah kewenangan. Jadi tak mungkin sosialisasi dilakukan MPR," ujar Hidayat, di Jakarta, Selasa (27/12).

Keterbatasan yang dimiliki oleh MPR, lanjutnya, lembaga ini tak mempunyai kepanjangan tangan di daerah, anggotanya yang lebih sibuk di DPR dan DPD, serta minimnya anggaran.

Untuk itu, dirinya menegaskan kembali agar pemerintah terlibat dalam sosialisasi. Dirinya membandingkan pada masa Orde Baru ada Penataran P4 dan lembaga BP7. Dalam sosialisasi, Hidayat menuturkan, MPR terus bekerja sama dengan berbagai pihak dan melakukan beragam metode.

Sumber : republika.co.id

Read More

MPR Tunggu Usulan Resmi Parpol dan Fraksi untuk Amandemen UUD

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid

Banten -- Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyatakan, perubahan UUD dengan mengembalikan GBHN masih memungkinkan karena Pasal 37 ayat 1,2,3,4, UUD NRI Tahun 1945 memberi ruang untuk perubahan tersebut. Secara prinsip, kata Hidayat, bisa saja amandemen dilakukan kalau memang ada usulan anggota MPR. Tapi, secara de facto, sampai hari ini belum ada yang secara resmi mengusulkan berubahan UUD NRI Tahun 1945 untuk menghadirkan kembali GBHN.

''Kami, pimpinan MPR, untuk bisa mengelola lebih lanjut usulan yang sangat baik ini, kami memerlukan adanya usulan resmi, bukan hanya dari partai, tetapi dari anggota MPR yang mewakili unsur fraksi parpol dan juga anggota MPR dari kelompok DPD,'' kata Hidayat, dalam sosialisasi di Tangerang Selatan, Banten, Senin (26/12).

Menurut ketentuan undang-undang, perubahan UUD baru bisa diproses apabila usulan harus diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR dan usulan harus disampaikan secara tertulis. Pimpinan MPR, lanjut dia, pernah menerima usulan dari DPD RI. Tapi belum ditindaklanjuti karena syarat minimal 1/3 jumlah anggota MPR belum terpenuhi.

Sementara, usulan dari DPD, memiliki agenda mengusung atau menyetujui amandemen UUD dengan GBHN, tapi juga mengusulkan beberapa pasal. Hidayat menegaskan, secara prinsip usulan perubahan UUD adalah usulan yang sangat baik, untuk menghadirkan kepastian tentang masa depan rencana pembangunan Indonesia.

''Tapi, kami pimpinan MPR bersikap pasif, kami menunggu,'' ujarnya.

Kalau memang ada anggota MPR yang mengusulkan, dari anggota MPR dari unsur parpol atau usulan DPD dan jumlahnya minimal 1/3 jumlah anggota MPR dan diajukan secara tertulis sesuai ketentuan Pasal 37 ayat 1, 2, 3, maka pimpinan MPRi akan menindaklanjutinya.

Sumber : www.republika.co.id

Read More

Alhamdulillah hari ini, 25 Desember 2016 terselenggara Launching perdana Rumah Keluarga Indonesia BPKK DPD PKS Tuban. Acara ini secara resmi dibuka oleh Waketum DPW PKS Jatim, Ahmad Jabir. Acara ini juga diselenggarakan untuk memanfaatkan momentum hari ibu.

Read More

Peduli Kekokohan Keluarga, Blora Luncurkan Rumah Keluarga Indonesia

Peserta peluncuran Rumah Keluarga Indonesia (RKI) PKS Blora

Blora (27/12) - Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPD PKS Kabupaten Blora menyelenggarakan acara peluncuran Rumah Keluarga Indonesia (RKI).

Ketua BPKK DPD PKS Blora Rukayah menyebutkan, RKI adalah salah satu program ungulan PKS secara nasional. "RKI hadir sebagai salah satu bentuk kepedulian PKS terhadap kekokohan keluarga, di mana keluarga adalah miniatur dari masyarakat yang akan membentuk karakter suatu bangsa" katanya.

Ia menambahkan bahwa fokus kerja RKI meliputi pendidikan orang tua dan anak (parenting), pembekalan pranikah untuk remaja, program lansia, harmonisasi suami istri, serta peningkatan kualitas hidup keluarga, dll.

"Oleh karena itu DPD PKS Blora melalui RKI mengajak ibu-ibu sekalian turut berperan bersama untuk menjadikan bangsa Indonesia tercinta menjadi bangsa yang kokoh dan bermartabat serta menjadikan perempuan PKS sebagai pelopor kebaikan, juga yang memberikan manfaat terhadap lingkungannya sehingga bisa menjadi perempuan dengan kepribadian yang berkualitas, handal dan berakhlak mulia." terang Rukayah dihadapan 300 tamu undangan.

Terpisah, Ketua DPD PKS Blora Santoso Budi Susetyo manyatakan PKS Blora akan terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. "Sesuai dengan jargon berkhidmat untuk rakyat, RKI adalah program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. PKS akan terus melakukan program seperti itu" pungkasnya.

Acara yang berlangsung meriah tersebut dihadiri oleh Sekretaris Umum DPW PKS Jateng Ikhsan Mustofa,  Anggota DPR RI Dapil 3 Jateng Sutriyono dan dihadiri oleh ratusan kader dan simpatisan PKS Kabupaten Blora.

Sumber : pks.id

Read More

PKS Jatim Dorong Pemuda Bangun Desa lewat Sociopreneur School

Ketua Departemen Pemuda Kreatif DPP PKS Baron Norwendo dalam Sociopreneur School

Surabaya (26/12) - Menutup akhir tahun 2016, PKS Jatim melalui Bidang Kepemudaan menyelenggarakan Sociopreneur School dengan peserta para pemuda desa perwakilan kabupaten/kota dari seluruh Jatim.

Ketua Bidang Kepemudaan PKS Jatim Achmad Zakaria menyampaikan bahwa Sociopreneur School adalah gabungan dari Social School dan Enterpreneur School. "Pemuda saat ini bukan hanya perlu mengembangkan kewirausahaan, tapi juga kemampuan melakukan gerakan sosial yang bisa mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik," ujar Zakaria.

Selain menghadirkan Ketua Departemen Pemuda Kreatif DPP PKS Baron Norwendo, pelatihan ini juga menghadirkan beberapa praktisi Sociopreneur antara lain Ari Kisworo pegiat Desa Wisata Brumbun Madiun, Ama Hida pelopor Kampung Kambing Ponorogo, Yudha Permana pendiri UMKM Sugih Bareng Bojonegoro, dan beberapa praktisi lain.

"Para praktisi ini kami hadirkan agar peserta mendapat best practice dan sekaligus memotivasi agar setelah pulang dari pelatihan ini mereka bisa mewujudkan di desa masing-masing," terang Zakaria yang juga anggota Komisi B DPRD Surabaya ini.

Ketua DPW PKS Jatim Arif HS yang bertindak sebagai keynote speaker menekankan bahwa salah satu masalah mendasar di Jatim adalah ketimpangan kesejahteraan antardaerah, juga ketimpangan antara desa dengan kota. "Persoalan ketimpangan ini yang ingin kita urai. Caranya adalah dengan membentuk pusat-pusat kesejahteraan baru di daerah. Zona-zona kemakmuran baru di desa-desa. Dan para pemuda desa adalah garda depan dalam usaha kita menyelesaikan persoalan ini," tegas Arif.

Sociopreneur School diselenggarakan selama 4 hari mulai tanggal 23-26 Desember 2016 bertempat di Hotel New Grand Park, Jl. Samudra Surabaya.

Selama 4 hari para pemuda desa dari seluruh Jatim mengikuti berbagai workshop tentang kewirausahaan, pemberdayaan masyarakat desa, advokasi sosial masyarakat, hingga rekayasa sosial pembangunan.

Sumber : pks.id

Read More

Proyeksi Shortfall Penerimaan Perpajakan Rp 219 triliun dan Tekanan Terhadap Likuiditas Perbankan di Akhir 2016

Kader sedang membantu korban gempa Pidie Jaya (ilustrasi)

Diakhir tahun 2016 ini diperkirakan terjadi kekurangan (shortfall) dalam Penerimaan Perpajakan sebesar Rp 219 triliun, sehingga menyebabkan Pendapatan Negara berkurang sebesar Rp 203,3 triliun (karena terbantu oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang meningkat sebesar Rp 15,6 triliun). Dengan berkurangnya Pendapatan Negara sebesar itu maka Belanja Negara yang telah direncanakan dan disahkan dalam APBN-P2016 akan dipotong lagi sebesar Rp 184,3 triliun. Karena pemotongan Belanja Negara tidak sebesar kekurangan Pendapatan Negara, maka terjadi penambahan Defisit Anggaran sebesar Rp 19 triliun, dengan demikian Defisit Anggaran yang semula 2,35% PDB dalam APBN-P2016 akan bertambah menjadi 2,5% PDB. Besarnya shortfall dalam penerimaan perpajakan juga dipengaruhi oleh sibuknya pemerintah mengejar keberhasilan program Tax Amnesty daripada keberhasilan penerimaan perpajakan, sementara masyarakat dan pengusaha juga sibuk mengurus Tax Amnesty.

Pemotongan Belanja Negara sebesar Rp 184,3 triliun tersebut, menyebabkan terjadinya pemotongan anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 111,4 triliun, dan pemotongan anggaran Transfer Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 73 triliun. Berbagai pemotongan anggaran baik Belanja Pemerintah Pusat maupun Transfer Daerah dan Dana Desa akan mengurangi kontribusi APBN terhadap pertumbuhan PDB, sehingga target pertumbuhan ekonomi 2016 yang direncanakan diatas 5% akan sulit tercapai. Disamping itu peningkatan Defisit Anggaran dari 2,35% menjadi 2,5% dengan nilai sebesar Rp 19 triliun, akan menyebabkan pemerintah harus berusaha medapatkan kebutuhan pembiayaan tersebut dengan cara menarik utang pada dua bulan terakhir tahun ini. Pemerintah melalui Menteri Keuangan juga sudah menyampaikan bahwa, pemerintah berencana menarik utang untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan akhir tahun ini sebesar Rp 21 triliun melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), untuk mencukupi kebutuhan fiskal dan diluar fiskal.

Menurut rencana SBN yang akan diterbitkan nanti dalam mata uang rupiah dan mata uang asing, namun sejauh ini realisasi penerbitan SBN dalam mata uang asing hanya 22% dari total SBN yang diterbitkan di Indonesia, dan mayoritasnya dalam mata uang rupiah. Akibat dari mayoritas penerbitan SBN dalam mata uang rupiah, maka akan menekan sektor keuangan, likuiditas perbankan. Meskipun sektor keuangan tentunya sangat berharap agar dana rupiah yang didapatkan pemerintah melalui penerbitan SBN bisa segera dibelanjakan sehingga menambah likuiditas perbankan kembali. Likuiditas perbankan sebenarnya sudah sangat tertekan dengan berlakunya Tax Amnesty, oleh penarikan tabungan untuk pembayaran uang tebusan Tax Amnesty yang sementara ini berjumlah sekitar Rp 94 triliun (dari target Rp 165 triliun), memang sebagian dana pembayaran tebusan berasal dari luar negeri namun mayoritas tetap berasal dari dalam negeri. Sektor keuangan juga berharap masuknya dana segar ke pasar keuangan domestik melalui dukungan dana repatriasi Tax Amnesty. Namun sampai akhir Oktober 2016, dari komitmen repatriasi yang senilai Rp 143 triliun (dari target Rp 1000 triliun), baru sekitar Rp 10 triliun – Rp 12 triliun yang sudah masuk kedalam sistem perbankan nasional , dan sebagian besarnya masih diluar negeri.

Memed Sosiawan

Ketua Bidang Ekuintek-LH DPP PKS

Sumber : pks.id

Read More

Presiden Diminta Jangan Hanya Bantah Soal Jumlah TKA Cina

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid

Jakarta (26/12) - Maraknya berita membanjirnya tenaga kerja Cina ke Indonesia membuat resah masyarakat Indonesia. Presiden Joko Widodo bahkan menyebut jumlah tenaga kerja asal Cina 21 ribu pekerja.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta Presiden jangan hanya membantah perihal jumlah tenaga kerja asal Cina. Namun, yang paling penting adalah aksi dilapangan dari Presiden yang betul-betul melakukan koreksi terkait masalah tersebut.

Menurutnya, banyaknya kasus -kasus terkait WNA yang bermasalah, yang memanfaatkan bebas visa lalu melakukan pelanggaran hukum di Indonesia, termasuk WNA asal Cina. Ia mencontohkan, ada warga Cina yang menanam cabe di Bogor, yang disinyalir mengandung bakteri.

''Kemudian ada perusahaan -perusahaan investor dari Cina yang mereka bebas mengibarkan bendera Cina, mengubah nama jalan dan bahkan mereka mempersulit akses masuk pihak pemerintah Indonesia ke daerah investasi mereka,'' katanya di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (24/12).

Karena itu, Hidayat meminta, pemerintah betul-betul mengkoreksi kebijakan bebas visa. Ia menilai, realitasnya, masyarakat sudah mencium potensi gangguan terhadap kedaulatan bangsa Indonesia.

Sumber : republika.co.id

Read More

Tujuan PKS Dorong RUU Pekerja Sosial Masuk Prolegnas

Jakarta. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong agar RUU Pekerja Sosial bisa masuk prolegnas pada tahun sidang mendatang. Hal ini untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Indonesia, yang memerlukan banyak aktivitas yang melibatkan pekerjaan sosial. "Sekitar 12 UU mengamanahkan berbagai bentuk pekerjaan yang berdimensi pekerjaan sosial namun dengan terminologi berbeda-beda. Ini artinya tidak terdapat kejelasan dalam hal batasan, ketentuan, sertifikasi, hingga tata kelola dalam tingkat pelaksana teknis," kata anggota Komisi 8 DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, dalam keterangan beberapa saat lalu (Jumat, 23/12).

Padahal kata aleg FPKS ini lagi, keberadaan para pekerja sosial sangat krusial dalam berbagai program terkait penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan bahkan perlindungan perempuan dan anak. Contohnya adalah keberadaan para pendamping di program KUBE, program PKH, TKSK, hingga pendamping rehabilitas korban KDRT atau anak korban kekerasan dan anak yang berhadapan dengan hukum.
 
"Bila tak ada undang-undang khusus yang mengatur soal pekerja sosial ini  maka amanah undang-undang lain justru akan jalan ditempat karena sulit diimplementasikan." paparnya
 
RUU Pekerja Sosial ini sesungguhnya telah masuk dalam longlist prolegnas tahun 2014-2019 namun belum masuk dalam program prioritas karena diantaranya belum terpenuhinya kelengkapan administasi Naskah Akademik dan Draft RUU
 
"Draft dan Naskah Akademis ini masih dalam progras penggodokan di komisi 8 DPR RI. Tapi kami berharap tahun depan RUU ini bisa masuk sebagai RUU Prioritas," kata Ledia.

Sumber : rmol.com

Read More

PKS TUBAN adakan lomba

Dalam rangka hari ibu, Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPD PKS Kab. Tuban,lomba merajut tas, foto keluarga, dan lomba menyusun lego. 

Berikut adalah publikasi yang dimuat dalam akun facebook pks.tuban  : 

Read More

Bantu Akses Modal Masyarakat Kecil

Jakarta (22/12) – Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Jakarta III memulai kegiatan reses pada masa sidang kali ini dengan mengunjungi beberapa pengusaha kecil (UMKM) di Taman Sari, Jakarta Barat, Sabtu (17/12).

Acara yang berlangsung dengan tema “Serap Aspirasi dan Pasar Murah” ini, Adang tidak lupa untuk mengajak perwakilan dari Bank BRI untuk melihat kondisi pasar rakyat, sekaligus memberikan jaminan permodalan berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Dari berbagai masalah yang dialami oleh pengusaha-pengusaha kecil, masalah permodalan adalah masalah yang seringkali susah ditemukan jalan keluarnya. Berangkat dari hal ini, saya menggandeng pihak bank, yaitu BRI, untuk membantu akses terhadap modal kepada masyarakat kecil,” jelas Adang di sela-sela kegiatan reses tersebut.

Anggota Komisi VI DPR RI ini turut menambahkan alasan dirinya mengajak BRI adalah karena bank tersebut menyediakan fasilitas KUR. KUR merupakan pinjaman yang diberikan oleh perbankan kepada pengusaha-pengusaha kecil agar dapat bertumbuh menjadi lebih kuat. Bunga yang diberikan oleh KUR bahkan bisa mencapai sampai 7% pertahunnya.

“Melalui KUR, aturan-aturan pinjam meminjam dibuat lebih longgar, jika dibandingkan dengan jenis pinjaman bank yang lain. Hal ini dilakukan agar para pengusaha kecil tidak takut terlebih dahulu ketika akan menggunakan KUR,” jelas Adang.
Adang mengharapkan agar masyarakat tidak perlu takut untuk mendapatkan modal melalui bank. Karena saat ini, bank-bank sudah cukup terbuka kepada masyarakat yang ingin mendapatkan pinjaman.

“Terus terang saja, di acara acara sebelumnya Bank sudah cukup terbuka untuk menerima masyarakat. Jadi ga perlu takut untuk ke Bank,” lanjut pria yang kerap disapa Bang Adang ini.

Menanggapi ini, tokoh masyarakat, Puji mengajak masyarakat agar senantiasa memanfaatkan program KUR tersebut.

“Kami merasa terhormat, kecamatan Taman sari atas kujungan Bapak Adang Daradjatun. Mengingat komisi VI bagian dari ekonomi, saya harapkan bapak ibu semua semangat. Saya pesan bapak ibu pinjam sesuai dengan kemampuannya. Jadi jangan hanya semangat saja ketika meminjam, tapi juga harus dibayar,” jelas perwakilan dari Kelurahan Keagungan, Taman Sari, ini.

Perwakilan BRI, Johan, menyebutkan bahwa beberapa jaminan untuk mendapatkan agunan bisa dalam bentuk BPKB, baik motor maupun mobil. Hal itu dilakukan sebenarnya agar setidaknya menjadi beban moral kepada para peminjam agar berkomitmen mengembalikan pinjaman.

Oleh karena itu, Adang berkomitmen akan terus mengawal dan mengupayakan agar para pengusaha kecil bisa mendapatkan pinjaman.

“Kalau telpon ke BRI nya nanti ga diangkat, biar nanti saya yang telpon.” pungkas Adang.

Sumber : pks.id

Read More

Nasir Djamil: Cabut Bebas Visa WN Cina dan Negara Lain

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil

Jakarta (22/12) - Maraknya beragam kasus yang melibatkan warga negara asing, termasuk Cina harus menjadi perhatian pemerintah. Kasus-kasus itu dinilai bagian dari ketidaksiapan pemerintah pascapenerapan kebijakan bebas visa.

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mengatakan harus ada tindakan lebih lanjut terkait kebijakan bebas visa terhadap warga negara asing, tidak hanya terhadap Cina tetapi juga negara lainnya.

“Bukan dievaluasi tapi dicabut kebijakan itu (bebas visa). Setelah dicabut baru dievaluasi,” kata dia kepada Republika.co.id, Senin (19/12).

Sebelumnya empat petani Cina menanam cabai ilegal di Bogor, Jawa Barat. Menurut Badan Karantina cabai tersebut mengandung bakter berbahaya untuk tanaman lain.

Nasir Djamil berpendapat kebijakan bebas visa yang saat ini diberlakukan di Indonesia tidak diikuti kesiapan aparatur dalam menghadapi dan menyeleksi warga asing yang masuk ke Indonesia.

“Dalam waktu sebulan dievaluasi sekaligus diterbitkan kebijakan baru yang mampu menjaga kedaulatan dan martabat Republik ini,” ujar politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Kebijakan bebas visa membuat warga negara asing datang dari berbagai pintu masuk di Indonesia. Sayangnya, kemudahan ini dapat memudahkan akses bagi para oknum dari mancanegara untuk melakukan kejahatan di Tanah Air.

Saat ini jumlah negara yang mendapatkan pemberlakukan bebas visa kunjungan dari Indonesia dinilai terlalu banyak yaitu 169 negara. Kebijakan tersebut justru dinilai berdampak kurang sehat bagi keamanan Indonesia.

Sejak menjabat 2014, tercatat tiga kali Presiden Joko Widodo melansir peraturan Presiden (perpres) yang berkaitan dengan bebas visa kunjungan. Pertama, Perpres No 69/2015 tentang Bebas Visa Kunjungan (45 negara) pada 9 Juni 2016. Kemudian, Perpres No 104/2015 tentang Perubahan atas Perpres No 69/2015 (75 negara). Terbaru, Perpres No 21/2016 (169 negara) tertanggal 2 Maret 2016. Alasan di balik kebijakan ini menurut Presiden adalah untuk meningkatkan devisa melalui pariwisata.

Sumber : republika.co.id

Read More

Jadi Madrasah Generasi, Ibu Harus Diberi Peran Strategis

Hari Ibu yang jatuh setiap 22 Desember adalah hari istimewa bagi kaum perempuan di Indonesia. Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS Wirianingsih mengajak masyarakat untuk bisa memaknai hari istimewa ini dengan pemaknaan yang benar.

Wirianingsih mengatakan, Hari Ibu jangan hanya dimaknai sebatas perayaan. Namun, menjadi sebuah refleksi dalam peningkatan kualitas diri dari seorang Ibu.

“Seorang Ibu itu memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun sebuah bangsa. Karena, di dalam rahim mereka akan terlahir tunas-tunas bangsa dan melalui tangan mereka akan terlahirkan anak-anak yang terdidik dan berkarakter. Oleh karena itu, kita harus memberikan perhatian yang lebih kepada mereka” ujar perempuan yang akrab disapa Bu Wiwi ini.

Wiwi juga mengajak kepada seluruh masyarakat dan pemerintah untuk memberikan perhatian dan kesempatan kepada para Ibu untuk dapat mengembangkan potensi dirinya baik di dalam keluarga, masyarakat maupun negara.

“Selamat hari Ibu untuk seluruh Ibu di Indonesia, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kelembutan di dalam hati kita. Semoga penghormatan kita kepada kaum Ibu tidak terhenti di hari Ibu saja, namun kita senantiasa membahagiakan mereka setiap saat. Karena, ridha Allah bertumpu pada ridhanya,” tutupnya.

Sumber : pks.id

Read More

Implementasi Regulasi Sektor Energi Masih Diabaikan

Jakarta. Anggota Komisi VI DPR RI yang juga Ketua Kelompok Komisi VII (Kapoksi) Fraksi PKS Rofi Munawar memberikan beberapa catatan terkait kinerja pemerintah di sektor energi dan mineral tahun 2016, baik di level hulu maupun hilir.

Catatan tersebut sebagian besar terkait pada implementasi regulasi yang masih diabaikan sehingga menyebabkan kerugian negara. Terlebih, pada persoalan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dimana pengembangannya masih jauh untuk mampu secara gradual menjadi tulang punggung energi nasional.

“Perhitungan cost recovery yang terus naik, perolehan lifting migas yang kian rendah dan tunggakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang masih tinggi masih menjadi catatan kurang baik sektor Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) di tahun 2016,” ujar Rofi Munawar di Jakarta, Rabu 21 Desember 2016.

Rofi menjelaskan, tercatat tunggakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor energi sampai dengan 2016 sudah mencapai Rp13,1 triliun. Diantaranya, untuk sektor minyak dan gas bumi sebesar Rp4,4 triliun atau setara US$ 336,17 juta. Jumlah tersebut berasal dari temuan terhadap 143 kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS) yang belum melunasi sisa kewajiban keuangan di 30 wilayah kerja. Meliputi sisa komitmen pasti US$ 327 juta, bonus tandatangan US$ 2,5juta, barang dan jasa US$ 575 ribu, serta jaminan operasi US$ 5,8 juta.

“Tentu seluruh potensi penerimaan negara itu harus secara serius dikejar oleh pemerintah. Jika tidak mampu, selain secara faktual akan mengurangi penerimaan negara juga berpotensi menjadi masalah hukum di kemudian `hari’,” jelas Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII ini.

Selain itu, Rofi juga menyoroti sektor mineral dan batu bara. Menurut Rofi, kebijakan renegoisasi kontrak tidak banyak mengalami perkembangan berarti. Terbukti masih rendahnya komitmen sejumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Kontrak Karya (KK), padahal hal itu telah diamanahkan oleh UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Di sisi lain, batas akhir relaksasi mineral efektif tinggal satu bulan lagi dari apa yang telah ditetapkan.

“Ironisnya, pemerintah justru mewacanakan perpanjangan relaksasi untuk mengakomodir IUP dan KK yang selama ini belum mampu menyelesaikan kewajibannya membangun smelter,” kata Rofi.

Selain itu Rofi juga menambahkan, pelarangan ekspor mineral mentah dan program pembangunan smelter perlu terus dilanjutkan agar terjadi proses penguatan pendalaman industri di sektor minerba yang menghasilkan pertambahan nilai yang lebih besar di dalam negeri serta menjamin kepastian pasokan bahan baku mineral dari dalam negeri.

Sumber : viva.co.id

Read More

Ibu, Mata Air Generasi dan Peradaban

Siti Muntamah Oded MD (Istri Wakil Wali Kota Bandung)

Oleh: Siti Muntamah Oded MD

Wakil Ketua I TPPKK Kota Bandung

Bagi masyarakat Indonesia, tanggal 22 Desember merupakan hari istimewa bagi para perempuan yang menjalankan tugas mulia sebagai ibu.  Berbagai ekspresi diungkapkan untuk memberikan atensi dan apresiasi peran-peran yang telah dilakukan sosok ibu. Ungkapan ini menunjukkan begitu pentingnya hadirnya ibu dalam kehidupan. Dan Peringatan hari ibu ini juga lahir dari salah satu goresan sejarah  kiprah mereka dalam mengambil andil untuk berpartisipasi bebaskan negeri tercinta Indonesia dari kungkungan penjajahan Belanda.

Sangat disadari peran dan kedudukan perempuan yang sangat besar dalam kehidupan manusia, meskipun jumlah perempuan separoh dari masyarakat ternyata semua masyarakat ini lahir dari perempuan. Posisi dan peran inilah yang sangat menentukan warna sejarah dan perjalanan sebuah bangsa, tak ayal lagi jika kita mengatakan bahwa perempuan atau ibu merupakan pilar pondasi dari sebuah entitas yang bernama bangsa dan yang sangat dikenal dengan perempuan tiang negara.

Ibu mata air kehidupan

1.000 hari pertama kehidupan manusia sejak dia ada, menjadi perhatian negeri ini baik pemerintah dan masyarakat dalam upaya pembangunan SDM berkualitas. Masa ini disebut masa pondasi kehidupan dasar, sehingga berbagai upaya untuk menyelamatkan masa terpenting ini  agar generasi yang dilahirkan adalah generasi yang unggul  dari sisi fisik, psikis serta tumbuh kembang sosialnya.

Di sinilah peran terpenting ibu untuk menjaganya, mendidiknya dan mengasuhnya dengan penuh kasih sayang dan penuh kehangatan cinta dengan sadar bahwa menyelamatkannya akan menyelamatkan seluruh kehidupannya. Peran kehamilan, melahirkan dan menyusui serta edukasi nilai-nilai yang diberikan selama interaksi 1.000 hari pertama kehidupan ini adalah masa tak tergantikan oleh yang lain.

Menyiapkan dan menjaganya memiliki makna telah menyiapkan dan menjaga masa depannya, sehingga diperlukan hadirnya sosok ibu yang sadar  dan terampil akan peran besarnya ini dan tetap terjaga dalam benteng-benteng kokoh yang bernama keluarga.  Dan sangat benar sebuah pesan bahwa ibu adalah sekolah yang utama dan pertama bagi setiap anak manusia yang dilahirkannya.

Menyelamatkan 1.000 hari pertama kehidupannya telah memberikan keleluasaan berkembangnya otak manusia hingga mencapai 80 persen – 90 persen dengan sempurna, dengan interaksi stimulasi yang diberikan akan membangun semua kebutuhan yang diperlukan untuk menjadi manusia unggul dan memberikan manfaat kepada kehidupannya kelak.

Dengan anugerah kesabaran, kelembutan, penuh kasih dan cinta,  ketelitian, ketelatenan serta kemampuan menanggung beban yang diberikan oleh Allah SWT kepada sosok ibu,  menjadi tempat dan lingkungan terbaik untuk tumbuh dan berkembangnya anak-anak yang lahir. Dan anak-anak inilah merupakan generasi yang akan menentukan warna zaman.

Mengajarkan dan mendidik dengan menanamkan nilai-nilai dasar dalam kehidupan, dari nilai rasa kasih dan cinta, menghormati, empati , kejujuran serta kesungguhan merupakan tugas sepanjang sejarah seorang  ibu.

Ibu Cerdas Penjaga Peradaban

Berbagai upaya dilakukan untuk menghadirkan perempuan  yang cerdas, dengan berbagai program baik skala regional, nasional dan dunia (MDGs-SDGs). Ukuran kebijakan   pembangunanpun tidak terlepas dari indeks pembangunan gender, menunjukkan perhatian dan  dorongan yang besar akan hadirnya masyarakat yang bermartabat dengan hadirnya para  ibu yang cerdas.

Namun ada beberapa catatan yang dirasakan kurang tepat, bahwa ukuran keberhasilan pembangunan kecerdasan perempuan dengan dilihat seberapa banyak kuantitas keterlibatan perempuan di ruang-ruang publik (ekonomi, social, politik) , tanpa diperhatikan sejauh mana keberhasilan dalam mendidik anak dalam keluarga. Karena hari ini kita dihadapkan persoalan serius terkait generasi yang lemah, dari sisi ideologi, perilaku, kesungguhan, keuletan sehingga telah berdampak pada persoalan sosial, ekonomi, hukum dan politik negeri ini. Diperlukan berbagai upaya pemerintah dan  masyarakat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut dengan inovasi yang tepat dalam pembangunan dan anggaran yang harus dikeluarkan.

Perlu adanya kemauan kuat untuk mengembalikan situasi menguatnya peran perempuan dalam keluarga, terutama menguatnya peran ibu. karenanya kesuksesan generasi yang dididiknya akan berdampak menguatnya kapasitas masyarakat menyikapi perkembangan situasi zaman. Jadi  bukan kemajuannya di sisi pendidikan formal saja yang dipantau dan di advokasi, namun kemampuan perempuan menyiapkan kematangan dirinya untuk kuat dan tangguh menjadi pelopor kebaikan  dalam keluarga harus juga disiapkan dan dibangun.

Kecerdasan spiritual, emosional, skill mengelola masalah dan tahu sumber-sumber kebaikan dan cara menyelesaikan masalah serta kemampuan menanggung beban merupakan kecerdasan yang harus dimiliki oleh ibu pelahir pahlawan peradaban, serta kesabaran dan istiqomah mengantarkan cita-cita mereka untuk menjadi pemimpin dan pahlawan negeri ini.

Peran Membangun Peradaban

Peradaban terbaik tertulis dengan tinta emas sejarah yang sampai hari ini dirasakan dampak pembangunannya adalah peradaban yang dibangun oleh Nabi Ibrahim AS dan Rasulullah SAW. Dan salah satu pelopor pembangunnya, yaitu  ibunda Hajar Ra istri nabi Ibrahim As ibunda dari nabi Ismail As dan Ibunda Khadijah Ra istri Rasulullah SAW ibunda dari  Fatimah Azzahra (pemimpin wanita di syurga), mereka menjadi inspirasi para ibu dalam menjalankan perannya sebagai penjaga dan pendidik putra dan putrinya dalam keluarga.

Peran kedua ibunda ini telah memberikan dampak kemakmuran yang panjang dalam peradaban perjalanan manusia sampai hari ini. Sehingga disadari kelemah lembutan ibu, hangat kasih dan cintanya, perhatian dan pengayomannya, kesungguhan dan keteladanannya, keteguhan dan kesabarannya telah mengantarkan lahirnya SDM berkualitas  untuk membangun keselamatan keluarga, masyaralat dan  negerinya menjadi negeri yang makmur penuh  berkah.

Era zaman teknologi lnformasi hari ini yang sangat pesat dan menekan,  tentu dituntut  peran ibu yang lebih besar dalam mendidik, membimbing, mendampingi, mengasuh, mengayomi serta memberikan keteladan untuk  memilih dan memilah informasi yang tepat untuk diakses  agar tetap memberikan pengaruh positif bagi dirinya sendiri, keluarga, lingkungan dan kebaikan masyarakatnya. Dan ibu tetap menjadi sumber inspirasi dan keteladan bagi masa depan bangsa dan zaman.

Semoga dengannya terlahir pemimpin negeri ini yang dapat membawa bangsa dan peradabannya menuju peradaban yang penuh berkah, amin.

Sumber : republika.co.id

Read More

Tiga Refleksi di Hari Ibu

Tanggal 22 Desember telah dinobatkan sebagai Hari Ibu Nasional. Hari tersebut begitu bersejarah bagi kaum perempuan di Indonesia. Sejak disahkannya Hari Ibu oleh Presiden Soekarno pada tahun 1953, sebagian besar masyarakat Indonesia ikut berpartisipasi dalam perayaan tersebut. Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS Wirianingsih berharap masyarakat dapat menjadikan momentum Hari Ibu sebagai momen refleksi diri bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Sejarah Hari Ibu
Sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai Hari Ibu, alangkah baiknya jika kita mengenali sejarah hari Ibu terlebih dahulu. Hari Ibu pertama kali dirayakan pada tanggal 22 Desember 1953 melalui Dekrit Presiden Nomor 316 Tahun 1953. Tanggal tersebut bertepatan dengan hari ulang tahun ke-25 Kongres Perempuan Indonesia. Kongres Perempuan Indonesia pada saat itu merupakan salah satu perkumpulan yang sangat aktif berkontribusi terhadap kemajuan bangsa. Selain itu, kongres yang diikuti oleh organisasi wanita Aisyiah ini berhasil menempatkan peran perempuan tidak saja di dalam keluarga, tapi juga masyarakat dan negara.

Berangkat dari latar belakang sejarah tersebut, maka Hari Ibu tidak saja diperingati sebagai penghormatan kepada perempuan yang berperan sebagai Ibu. Namun, merupakan sebuah penghormatan kepada perempuan Indonesia, atas semua perjuangannya dalam membangun bangsa dan negara.

Refleksi Sebagai Seorang Anak
Pada beberapa masyarakat, Hari Ibu biasanya dimeriahkan dengan membebastugaskan seorang Ibu dari pekerjaan domestiknya. Adapula yang memberikan ucapan terima kasih dengan memberikan para Ibu hadiah, dan lain sebagainya. Namun, lebih dalam dari itu, Hari Ibu dapat menjadi sebuah perenungan kita sebagai seorang anak kepada Ibu atas semua bakti yang sudah kita berikan kepada mereka sebagai orang tua kita. Karena, agama mewajibkan kita untuk senantiasa ber-birull walidain kepada kedua orang tua kita. Bahkan, dalam sebuah hadist, Nabi Muhammad sangat menekankan untuk menghormati Ibu.

Pada Hari Ibu ini, kita juga kembali diingatkan dengan semua perjuangan Ibu. Apapun kondisinya, kita harus senantiasa memberikan penghormatan kepada seorang Ibu. Mereka, rela mempertaruhkan nyawa mereka untuk melahirkan kita ke dunia. Maka, coba kita kembali menakar apakah yang kita lakukan kepada Ibu kita selama ini sudah mampu mendatangkan ridha-Nya atau tidak. Karena, ridha Allah itu bertumpu pada ridha seorang Ibu.

Refleksi sebagai Seorang Ibu
Ibu merupakan sebuah peran yang sangat penting dan strategis untuk membangun sebuah peradaban. Karena, melalui tangannya lah akan terlahir anak-anak yang kuat dan siap untuk berjuang. Seorang Ibu juga akan menjadi teladan bagi anak-anaknya dalam memaknai kehidupan. Itulah mengapa dalam agama disebutkan bahwa Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya.

Peran seorang Ibu juga sangat diperlukan dalam mengendalikan sebuah tatanan sosial dalam masyarakat. Dalam sejarah Kongres Perempuan Indonesia, para Ibu kita di Aisyiahtelah memberikan teladan bahwa kekuatan seorang Ibu dapat memberikan dampak yang besar terhadap perbaikan sebuah bangsa dan negara. Mereka aktif bergerak dalam masyarakat dan politik, untuk memberikan kontribusi terbaiknya.

Oleh karena itu, diperlukan kesadaran bagi para kaum Ibu untuk senantiasa menambah pengetahuan dan kemampuannya dalam mendidik anak, mengelola keluarga, dan berkontribusi aktif di dalam masyarakat. Tidak bisa seorang Ibu hanya mengurung diri dalam rumah, tanpa terlibat di dalam masyarakat. Tidak bisa juga seorang Ibu aktif di luar rumah namun mengabaikan perannya di dalam rumah. Agar kedua peran tersebut berjalan seimbang, maka diperlukan pemahaman dan kemampuan yang baik dalam membagi perannya tersebut.

Refleksi sebagai Warga Negara
Peran seorang Ibu dapat dilihat melalui dua hal, pertama Ibu sebagai Objek dan Ibu sebagai Subjek. Jika berbicara kita sebagai warga negara dan pemerintah sebagai pemangku kebijakan, maka kita akan berbicara mengenai peran seorang Ibu sebagai Subjek. Bagaimana, seorang Ibu diberikan kesempatan untuk mengembangkan pengetahuannya, mengakselerasi kualitas dirinya, dipenuhi hak kesehatannya, diberikan hak politiknya. Melalui pembekalan-pembakalan tersebut, maka seorang Ibu dapat menjadi salah satu harapan kita untuk membangun bangsa yang semakin maju kedepan.

Jika, seorang Ibu memiliki pemahaman politik yang baik serta rasa memiliki NKRI yang tinggi. Maka, anak-anak yang akan terlahir kelak adalah anak-anak yang memiliki pemahaman demokrasi yang baik, serta issue makar dan perpecahan NKRI yang beberapa bulan ini hangat diperbincangkan akan mampu ditangkis dengan anak-anak yang lahir dari para ibu yang memiliki pemahaman yang baik.

Peran PKS
Pengembangan kualitas diri seorang Ibu, akan mempengaruhi pengembangan kualitas sebuah bangsa. Oleh karena itu, Bidang Perempuan dan Ketahan Keluarga (BPKK) DPP PKS telah melakukan beberapa pembekalan melalui training, seminar dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan pemahaman seorang perempuan tentang peran penting seorang Ibu. Semua pembelakan tersebut terhimpun dalam Rumah Keluarga Indonesia (RKI).

Maka, berbicara mengenai Hari Ibu tidak saja berbicara mengenai perayaan Hari Ibu saja. Namun, bagaiman pada akhirnya kita dapat merefleksikan hari tersebut dalam diri kita. Sehingga memunculkan pemaknaan dan penghormatan akan peran penting seorang Ibu.

Sumber : pks.id

Read More

Krisis Aleppo, Momentum Perkuat Peran Kemanusiaan Dunia

Jazuli Juwaini

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menilai sebaiknya perhatian negara-negara di dunia terkait konflik di Aleppo, Suriah, fokus pada penyelematan nyawa warga sipil. Menurut dia, semua negara, harusnya mengambil peran dan tanggungjawab kemanusian tersebut tak terkecuali Indonesia. 

Beberapa unjuk rasa keprihatinan pun telah tersebar di beberapa negara seperti di Jerman, Prancis, Turki, juga Indonesia. "Indonesia harus mengambil momentum untuk memperkuat peran dan tanggung jawab kemanusiaan dunia dalam krisis Aleppo dengan menunjukkan determinasi dalam langkah dan tindakan diplomasi," kata Jazuli di Jakarta, Senin (19/12).

Menurut Anggota Komisi I DPR ini, determinasi diplomasi kemanusiaan Indonesia sangat strategis untuk menunjukkan bahwa Indonesia berkepentingan dan peduli pada nasib kemanusiaan dunia, terutama terhadap penderitaan rakyat sipil di Aleppo. "Inilah harga diri (dignity) atau kebanggaan kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab serta untuk memenuhi amanat konstitusi dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi," kata Jazuli.

Untuk itu, kata dia, Pemerintah Indonesia bisa melakukan diplomasi beragam cara dalam ikut menghentikan krisis kemanusiaan di Aleppo. Pertama, secara bilateral pemerintah melalui Menteri Luar Negeri bisa menyampaikan nota keprihatinan serius dan meminta penyelesaian krisis kemanusiaan secara beradab, baik melalui duta besar di Suriah maupun duta besar Suriah di Jakarta beserta negara-negara terkait konflik seperti Rusia dan Iran. Pernyataan sikap keprihatinan itu tentu saja mewakili perasaan dan solidaritas rakyat Indonesia terhadap krisis kemanusiaan yang sangat memilukan ini. 

Kedua, secara multilateral melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) khususnya melalui badan-badan terkait seperti Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan HAM, UNHCR, perwakilan Pemerintah RI bisa menginisiasi proposal yang dapat memaksa penghentian dan penyelesaian krisis kemanusiaan Aleppo oleh Suriah dan negara-negara terkait. Jazuli mengatakan piagam PBB yang dipedomani bersama seluruh anggotanya memberi banyak instrumen untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan di Aleppo. Mulai dari intervensi kemanusiaan, resolusi DK PBB, penetapan kejahatan perang dan/atau pelanggaran HAM serius, hingga pengiriman pasukan perdamaian. 

"Atas nama kemanusiaan dunia, Pemerintah Indonesia harus pro aktif mengajukan dan/atau mendukung proposal untuk mendapatkan dukungan negara-negara lain agar krisis Aleppo segera teratasi," ujarnya.

Ketiga, secara regional atau melalui organisasi dunia lainnya seperti Organisasi Konferensi Islam (OKI) atau Konferensi Asia Afrika (KAA), Indonesia bisa menggalang solidaritas kemanusiaan untuk Aleppo. Yakni dengan mengadakan sidang darurat guna merumuskan rekomendasi dan langkah-langkah diplomasi politik dan kemanusiaan khususnya kepada Suriah dan negara-negara terkait. Menurut JazulI, determinasi diplomasi Indonesia melalui tiga langkah tersebut akan berdampak besar bagi penyelesaian krisis kemanusian di Aleppo dan memperkuat tanggung jawab Indonesia pada masa depan kemanusiaan dunia.

Dia mengatakan sebagai negara Muslim terbesar dan didukung oleh mandat konstitusional yang kuat, serta solidaritas kemanusiaan rakyat Indonesia yang dahsyat, Indonesia bisa memainkan peran strategis bukan hanya bagi Aleppo, tapi juga masa depan kemanusiaan dunia. "Mudah-mudahan Presiden Jokowi menangkap dengan baik momentum peran dan tanggung jawab ini," ujar Jazuli.

Sumber : republika.co.id

Read More

PKS: Fatwa Haram Pakai Atribut Non-Muslim Jaga Kerukunan Umat

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang mengharamkan seorang muslim menggunakan atribut keagamaan non-muslim.

Hal itu dikeluarkan seiring banyaknya perusahaan di Indonesia yang mengharuskan para karyawannya untuk menggunakan atribut tersebut, khususnya jelang Perayaan Natal dan Tahun Baru.

"Prinsipnya tidak boleh ada pemaksaan terhadap keyakinan beragama bagi pemeluk agama lain. Karyawan muslim yang tidak mau menggunakan atribut agama lain, tidak boleh dipaksa, apalagi terkena sanksi. Demikian juga sebaliknya umat Islam juga tidak akan memaksakan keyakinannya kepada agama lain, termasuk dalam hal atribut keagamaan," jelas Jazuli dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (19/12/2016).Menanggapi itu, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menilai fatwa MUI tersebut secara esensi untuk memperkuat toleransi dan menjaga kerukunan antarumat beragama, yang dibuktikan melalui sikap penghormatan terhadap perbedaan keyakinan beragama di Indonesia.

Selain itu, Jazuli menilai fatwa tersebut lahir karena sudah menjadi tugas MUI untuk memberikan bimbingan kepada umat Islam dalam menjalankan ajaran agama, salah satunya melalui fatwa.

"Jadi, fatwa MUI termasuk fatwa tentang penggunaan atribut agama lain bagi seorang muslim, adalah sudah tepat tugas MUI sebagai bentuk tanggung jawab guna membimbing umat," ujar dia.

Justru dengan adanya pernghormatan dan penghargaan atas keyakinan beragama itulah, tambah Jazuli, yang mengokohkan kerukunan antarumat beragama di Indonesia.

Oleh karena, hal itu dapat menghindarkan dari kesalahpahaman, konflik batin, atau bahkan potensi ketegangan akibat pemaksaan oleh perusahaan untuk menggunakan atribut perayaan agama yang tidak sesuai keyakinan agamanya.

"Untuk itu Fraksi PKS menyambut baik sikap aparat keamanan, seperti yang ditunjukkan Polres Metro Bekasi Kota, yang mengeluarkan edaran dengan konsideran fatwa MUI tersebut," kata dia.

Surat edaran itu, lanjut dia, berisi imbauan agar perusahaan tidak mewajibkan atau memaksa karyawannya menggunakan atribut yang tidak sesuai dengan keyakinannya.

"Saya kira imbauan tersebut positif dan konstruktif dalam menghindari kesalahpahaman di masyarakat," kata Jazuli.

Di sisi lain, sambung dia, dengan adanya fatwa haram dari MUI ini, dinilai juga tidak akan mengurangi kemeriahan perayaan hari besar setiap agama yang sejak bertahun-tahun selalu meriah dirayakan di Indonesia. Bahkan hari besar setiap agama di Indonesia ditetapkan sebagai hari libur nasional.

"Inilah wajah toleransi antar umat beragama Indonesia yang patut kita syukuri bersama," pungkas Jazuli.

Sumber : news.liputan6.com

Read More

Jabar Ubah Perda Pembangunan Pelabuhan Dalam 12 Hari Kerja

 Photo : Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (kiri) bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Luhut Pandjaitan

Jakarta (15/12) - Untuk mempercepat realisasi pembangunan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengajukan perubahan Perda lama dalam 12 hari kerja ke DPRD Jawa Barat.

Hal ini dilakukan sesuai dengan hasil rapat koordinasi antara Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Luhut Pandjaitan di Kantor Kemenko Maritim, Jl. MH Thamrin No. 8, Jakarta, Rabu sore (14/12/16).

Dalam rapat tersebut hadir pula Menteri Perhubungan Budi Karya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro, Plt. Bupati Subang Imas Aryumningsih, serta para pejabat terkait dari Pemprov Jawa Barat.

Usai rapat, Pemprov Jawa Barat melalui Gubernur Ahmad Heryawan mengungkapkan Perda yang semula mengatur tentang Pembangunan Pelabuhan Cilamaya di Kabupaten Karawang akan diubah menjadi Perda tentang Pembangunan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang dalam waktu 12 hari kerja, terutama terkait substansi Perda tentang perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

"Mudah-mudahan perubahannya bisa menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu perubahan Perda gaya cepat, ya. Yaitu 12 hari kerja dan itu dibolehkan undang-undang," ungkap Aher yang ditemui usai rapat.

"Perda yang ada diubah tapi perubahannya perubahan parsial atau terbatas. Dan perubahan terbatas itu tidak harus menggunakan proses normal yang biasa berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan atau setahun dan harus melalui Pansus, kalau perubahan RTRW itu setahun rata-rata," papar Aher.

Nantinya, isi Perda – terutama terkait RTRW akan diubah dari Cilamaya menjadi Patimban, serta ada beberapa perubahan pasal dan penambahan satu pasal.

Untuk itu, Aher mengungkapkan agar semua pihak yakin atas rencana perubahan Perda tersebut, dalam rapat tersebut diungkapkan bahwa pihak Kemenko Kemaritiman akan berkirim surat kepada Pemprov Jawa Barat dan DPRD Jawa Barat.

"Kemungkinan surat akan kami terima dari Kemenko Kemaritiman besok (Kamis, 15/12/16), lalu akan kami siapkan berkas-berkasnya dan Jumat akan kita kirim ke DPRD Jawa Barat. Mudah-mudahan hari Senin bisa diproses," harap Aher.

Pelabuhan Patimban akan menjadi sebuah kawasan bisnis dan industry. Nantinya, tidak hanya ada sebuah pelabuhan berskala internasional, namun ada juga kawasan pendukungnya seperti kawasan industri dan perdagangan.

Sumber : pks.id

Read More

HNW: Ikhlaskan Saja Ahok Ditahan

Wakil Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid

JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta terdakwa kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, diikhlaskan saja untuk ditahan. Berlanjutnya proses hukum yang melibatkan Ahok ini akan jadi sarana pembuktian hukum di Indonesia masih berjalan dan hukum harus tegak atas siapa pun.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menilai hakim dan jaksa sudah ikhlas di sidang perdana kasus penistaan agama oleh Ahok. Ia mendoakan semoga terus demikian sampai semua proses selesai.
Hidayat mengatakan, Ahok bukanlah siapa-siapa, sehingga tidak seharusnya merepotkan dan dibela banyak pejabat. Karena itu, ia meminta Ahok diikhlaskan saja untuk ditahan. ''Semoga semua ikhlas. Buat apa memaksakan diri jadi pemimpin kalau ditolak di mana-mana. Kampanye juga jadi takut,'' kata Hidayat saat Tim Redaksi Republika bersilaturahim kepadanya di Kantor DPP PKS, Rabu (14/12).
Dalam kesempatan terpisah sebelumnya, di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Hidayat juga menjelaskan, jika kepala daerah sudah menyandang status terdakwa, Kementerian Dalam Negeri langsung mengeluarkan surat pemberhentian, dan itu sudah terjadi berkali-kali pada berbagai kepala daerah. Kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok ini juga ujian apakah pemerintah adil.
Publik bertanya mengapa penista agama lain mudah ditahan, tapi Ahok tidak. Ini juga pembuktian, apakah saat Ahok terdakwa ia akan ditahan, serta apakah hakim dan jaksa rela agama mereka dinistakan. ''Kalau tidak rela, jatuhkan sanksi hukum untuk penuhi rasa keadilan publik,'' kata Hidayat.
Secara pribadi, Ahok memang sudah meminta maaf. Hidayat mengatakan, masyarakat bisa memaafkan. Tapi sayanganya, Ahok memberi contoh terbalik pula saat ada yang meminta maaf padanya dan ia bilang tidak cukup. ''Ini persoalan hukum, lanjutkan saja. Ini pembuktian bahwa di Indonesia hukum bisa tegak untuk semua. Ahok contoh baik bahwa penista agama, siapa pun dia, tetap dikenai penegakan hukum,'' kata Hidayat.
Ia juga meminta jaksa dan hakim juga ikut menghormati hukum. Jangan sampai dalam proses ada kongkalikong. Jangan sampai ada rumor hakim jaksa kalah dengan air mata.
Menurut Hidayat, pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu itu bukanlah satu-satunya. Pernyataan serupa tidak hanya ia sampaikan di satu kesempatan, tapi berbagai kesempatan yang terekam publik. Di awal-awal, Ahok bahkan malah membantah pernyataanya, bukannya meminta maaf.
Sidang perdana kasus penistaan agama oleh Ahok digelar pada Selasa, 13 Desember 2016 di PN Jakarta Utara. Dalam sidang itu, Ahok sempat menangis dan menyampaikan keberatan. Sidang kedua akan digelar pada 20 Desember mendatang.

Sumber: Republika.co.id

Read More

Tingkatkan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi 2017

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini

Jakarta (15/12) – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini meminta pemerintah agar meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi di tahun 2017. Hal itu disampaikan Jazuli saat memberikan sambutan “Seminar Refleksi Akhir Tahun dan Outlook Ekonomi-Bisnis 2017” di Ruang Pleno, Rabu (14/12).
"Fraksi PKS menghargai kerja keras pemerintah, dalam kondisi ekonomi dunia yang kurang baik masih bisa menjaga pertumbuhan di angka 5 persen. Meski kita juga tidak menutup mata secara kualitas mengalami penurunan dan masih jauh dari pemenuhan target pertumbuhan 7 persen selama lima tahun sampai 2019, seperti janji Jokowi-JK," ungkap Jazuli.
Diketahui, sampai dengan Triwulan III tahun 2016, pertumbuhan ekonomi nasional baru mencapai 5,02 persen dengan prediksi sampai akhir tahun mencapai 5,037%. Hal ini, nilai Jazuli, masih di bawah target pertumbuhan yang ditetapkan 5,2 persen dalam APBNP-2016.
"Hal itu menandakan bahwa pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi nasional masih stagnan, dengan kata lain pemerintah belum bekerja secara efektif dalam mengawal perekonomian nasional," kritik Jazuli
Meski demikian, Fraksi PKS juga tidak mau hanya berpatok pada angka-angka pertumbuhan lalu abai pada dampaknya bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu catatan tentang kualitas pertumbuhan bagi kesejahteraan rakyat dan penurunan kemiskinan sangat penting untuk dicermati dan didalami.
"Sayangnya berdasarkan kajian tim ekonomi Fraksi PKS, pertumbuhan ekonomi berada pada posisi yang rendah kualitasnya dengan catatan sebagai berikut," terang Jazuli.
Pertama, pertumbuhan ekonomi rendah dalam menyerap tenaga kerja karena banyak ditopang oleh sektor jasa yang minim penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja bukan lagi bersumber dari sektor manufaktur dan sektor pertanian yang kaya akan padat karya. Akibatnya dampak pada penurunan angka kemiskinan juga tidak signifikan.
"Tiga lapangan usaha yang mencatat pertumbuhan tertinggi dan mendorong pertumbuhan ekonomi selama dua tahun terakhir bukanlah lapangan usaha padat karya. Lapangan usaha yang tidak pada karya tersebut adalah sektor Informasi dan komunikasi (9,2%), jasa keuangan dan asuransi (8,83%) dan transportasi - pergudangan (8,2%)," papar Anggota Komisi I DPR RI ini.
Kedua, struktur perekonomian nasional pun masih bertumpu pada kekuatan sektor konsumsi rumah tangga, sehingga sangat rentah terhadap gejolak inflasi.
"Pemerintah boleh berbangga, saat inflasi umum (headline inflation) cukup rendah. Namun, pemerintah perlu memperbaiki pergerakan inflasi harga barang-barang bergejolak (volatile food), yang jauh di atas inflasi umum. Kelompok utama penyumbang inflasi tersebut adalah kelompok bahan makanan. Pemerintah seharusnya sudah memiliki jurus-jurus jitu untuk mengelola inflasi dari sisi penawaran (supply side), karena inflasi ini telah terjadi sejak lama," kata Jazuli.
Sayangnya, lanjut Jazuli, pengelolaan inflasi lebih disasar melalui kebijakan moneter (demand side) yang justru kontraproduktif terhadap sektor ril. Dalam operasionalnya, saat inflasi tinggi, bank sentral akan menyedot dana dari perekonomian (terutama perbankan), sehingga menyebabkan suku bunga sulit untuk turun.
Ketiga, dengan prediksi pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 5,037 persen terjadi penurunan pengangguran terbuka dari 7,56 juta orang (6,18%) menjadi 7,02 juta orang (5,5%), dengan demikian elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap penciptaan lapangan kerja adalah 1 persen pertumbuhan ekonomi menyerap 107.206 tenaga kerja. Elastisitas tersebut terus menurun bila dibandingkan dengan elastisitas tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2014 elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap penciptaan lapangan kerja adalah 1 persen pertumbuhan ekonomi dapat menyerap 260.000 tenaga kerja, bahkan pada tahun 2004 setiap 1 persen pertumbuhan menyerap 400.000 tenaga kerja.
"Hasil ini masih jauh dari janji Nawacita Presiden saat kampanye yang menargetkan teciptanya lapangan kerja untuk 2 juta orang pertahun, sehingga totalnya adalah 10 juta orang selama 5 tahun pemerintahan. Padahal janji ini sangat penting direalisasikan untuk peningkatan kesejahteraan sekaligus penurunan kemiskinan," kritik wakil rakyat PKS dari Dapil Banten ini.
Keempat, dengan kondisi tersebut, bisa dikatakan bahwa Investasi besar-besaran di sektor infrastruktur, bahkan menyerap semua sumber daya, mulai dari anggaran APBN, SDM, menjadi prioritas pemerintah dalam dua tahun terakhir, ternyata tidak mampu banyak menyerap tenaga kerja besar dan sekaligus menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi.
"14 paket kebijakan ekonomi yang sudah dikeluarkan pemerintah nyatanya juga belum efektif mendorong perekonomian ke arah yang lebih baik, salah satunya terkait implementasi paket-paket tersebut di daerah sejalan dengan kondisi daerah," ungkapnya.
Bahkan, lanjut Jazuli, Fraksi PKS menilai paket yang berisi kelonggaran kepemilikan usaha yang dimiliki investor asing (Daftar negatif investasi) bisa menjadi "bom waktu" baik bagi tenaga kerja di Indonesia maupun bagi perekonomian nasional yang diamanatkan konstitusi harus dikuasai negara dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
"Sebagai negara besar, kita patut dan wajib mengutamakan investor dan tenaga kerja dalam negeri, sehingga mereka menjadi tuan di negeri sendiri," tegas Jazuli.
Fraksi PKS menilai, buruknya kinerja ekonomi, tidak bisa dilepaskan dari lemahnya perencanaan APBN khususnya sektor perpajakan dalam dua tahun terakhir. Hal ini memaksa pemerintah untuk melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 133,8 Triliun, agar tidak menimbulkan defisit anggaran yang melebihi ketentuan perundang-undangan sebesar 3 persen. Kebijakan ini merupakan pemangkasan kedua, setelah pemotongan pertama yang disetujui dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 sebesar Rp 50,01 triliun.
"Kebijakan ini, berdampak terhadap pemotongan anggaran belanja pusat (Kementerian/Lembaga) sebesar Rp. 65 Triliun dan penundaan anggaran belanja daerah (transfer ke daerah dan dana desa) sebesar Rp. 68,8 Triliun.
Dampak dari pemotongan ini, bisa dipastikan akan mempengaruhi kinerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah," terangnya.
Atas semua hasil kajian Tim Ekonomi Fraksi PKS di atas, Jazuli Juwaini meminta Pemerintah untuk serius memperbaiki kinerja perekonomian pada tahun 2017 sehingga makin tumbuh secara berkualitas.
"Pemerintah harus bisa merancang kebijakan ekonomi yang baik dan mengimplementasikannya secara secara efektif guna mendorong mesin perekonomian. Sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja tinggi harus mendapat perhatian yang lebih serius, seperti manufaktur, pertanian dan perkebunan, agar dampak pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan oleh masyarakat luas," saran Jazuli.
Kerja keras dan kerja cerdas harus dilakukan pemerintah karena tantangan ekonomi ke depan sangatlah berat, apalagi konstelasi ekonomi dan politik global telah berubah sangat drastis. Praktis pemerintah Jokowi-JK hanya memiliki waktu satu tahun ke depan (2017), guna memperbaiki kinerja perekonomian nasional, mengingat pada tahun 2018-2019 sudah akan memasuki tahun rawan, dimana suhu politik mulai memanas menjelang pemilu 2019, sudah bisa dipastikan pemerintahan tidak akan bisa bekerja maksimal. Tahun 2017 juga diperkirakan tidak akan mudah, mengingat pelaksanaan pemilukada serentak juga akan dimulai pada tahun 2017.

SUMNBER : pks.id

Read More