Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid
Jakarta (26/12) - Maraknya berita membanjirnya tenaga kerja Cina ke Indonesia membuat resah masyarakat Indonesia. Presiden Joko Widodo bahkan menyebut jumlah tenaga kerja asal Cina 21 ribu pekerja.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta Presiden jangan hanya membantah perihal jumlah tenaga kerja asal Cina. Namun, yang paling penting adalah aksi dilapangan dari Presiden yang betul-betul melakukan koreksi terkait masalah tersebut.
Menurutnya, banyaknya kasus -kasus terkait WNA yang bermasalah, yang memanfaatkan bebas visa lalu melakukan pelanggaran hukum di Indonesia, termasuk WNA asal Cina. Ia mencontohkan, ada warga Cina yang menanam cabe di Bogor, yang disinyalir mengandung bakteri.
''Kemudian ada perusahaan -perusahaan investor dari Cina yang mereka bebas mengibarkan bendera Cina, mengubah nama jalan dan bahkan mereka mempersulit akses masuk pihak pemerintah Indonesia ke daerah investasi mereka,'' katanya di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (24/12).
Karena itu, Hidayat meminta, pemerintah betul-betul mengkoreksi kebijakan bebas visa. Ia menilai, realitasnya, masyarakat sudah mencium potensi gangguan terhadap kedaulatan bangsa Indonesia.
Sumber : republika.co.id
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta Presiden jangan hanya membantah perihal jumlah tenaga kerja asal Cina. Namun, yang paling penting adalah aksi dilapangan dari Presiden yang betul-betul melakukan koreksi terkait masalah tersebut.
Menurutnya, banyaknya kasus -kasus terkait WNA yang bermasalah, yang memanfaatkan bebas visa lalu melakukan pelanggaran hukum di Indonesia, termasuk WNA asal Cina. Ia mencontohkan, ada warga Cina yang menanam cabe di Bogor, yang disinyalir mengandung bakteri.
''Kemudian ada perusahaan -perusahaan investor dari Cina yang mereka bebas mengibarkan bendera Cina, mengubah nama jalan dan bahkan mereka mempersulit akses masuk pihak pemerintah Indonesia ke daerah investasi mereka,'' katanya di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (24/12).
Karena itu, Hidayat meminta, pemerintah betul-betul mengkoreksi kebijakan bebas visa. Ia menilai, realitasnya, masyarakat sudah mencium potensi gangguan terhadap kedaulatan bangsa Indonesia.
Sumber : republika.co.id
Indonesia Time
0 comments:
Post a Comment