PKS Sesalkan Penundaan Pembahasan Pansus Asap di DPR

JAKARTA (31/10) – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyesalkan diundurnya pembahasan usulan interpelasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Sedianya, usulan interpelasi karhutla dibahas dalam rapat paripurna DPR, Jumat, 30 Oktober 2015 malam. Karena alot, ketua rapat paripurna sekaligus Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan memutuskan untuk mengembalikan draf interpelasi tersebut kepada pengusul.

"Saya sangat menyesalkan, mestisnya hak bertanya itu bisa menjadi bukti keberpihakan parlemen terhadap masalah bencana kabut asap yang hingga kini belum ditetapkan menjadi bencana nasional," kata Mardani di bilangan Buncit Raya, Jakarta Selatan, Sabtu (31/10/2015).

Mardani melanjutkan, dengan ditundanya pembahasan usulan interpelasi Karhutla, publik akan menilai tak ada langkah sistematis dan mendasar dalam menyelesaikan persoalan asap.

Lebih lanjut, Mardani juga menyesalkan beredarnya kabar dari sejumlah anggota DPR pendukung Pansus Asap yang hendak melakukan studi banding ke luar negeri jika Pansus Asap dibentuk.

"Ada kabar dari sebagian teman pendukung pansus yang kami nilai genit. Mereka siap studi banding ke luar negeri jika pansus terbentuk. Turun saja ke daerah asap, tidak usah studi banding," tandas Mardani.

Dia pun berharap, ke depan pemerintah dan parlemen menyiapkan penanganan terhadap bencana asap secara komprehensif. "Buat kami kasus asap tak akan selesai dengan datangnya musim hujan. Kalau tak ada langkah pemerintah yang dikontrol parlemen, maka persoalan asap tak akan selesai," tegas mardani.

Sumber: http://nasional.sindonews.com

Read More

Terselip di APBN 2016, PKS Tolak Gedung Baru DPR

JAKARTA (31/10) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak anggaran pembangunan gedung baru DPR yang kembali terselip dalam APBN 2016. PKS mengaku kaget dengan anggaran Rp740 miliar yang tertulis dalam draf APBN 2016 yang disahkan dalam rapat paripurna DPR, Jumat 30 Oktober 2015 malam.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKS Mardani Ali Sera mengatakan, dalam kondisi ekonomi Indonesia tengah melemah dan rakyat tengah menghadapi bencana asap, pembangunan gedung baru DPR tidak pantas.
"Tidak berhati nurani jika DPR tetap ngotot bangun gedung baru di tengah rakyat menghadapi cobaan dan ekonomi Indonesia melemah," kata Mardani di bilangan Buncit Raya, Jakarta Selatan, Sabtu (30/10/2015).
Diakui Mardani, pihaknya setuju dengan penambahan tenaga ahli bagi tiap-tiap anggota DPR. Namun demikian, usulan pembangunan gedung baru DPR dengan alasan ruangan anggota dewan yang sempit adalah tidak relevan.
Untuk menghindari adanya kepentingan, Mardani pun menggarisbawahi agar usulan pembangunan gedung baru DPR dapat dilakukan secara transparan. Dia juga meminta pemerintah menolak mata anggaran yang diusulkan parlemen jika tidak jelas untuk apa peruntukannya.
"Jangan sampai pola di tikungan memasukkan anggaran. Pemerintah juga haus berani menolak jika ada anggaran yang tidak terukur dan tak jelas peruntukannya," tandas Mardani.
Keterangan Foto: Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKS Mardani Ali Sera di bilangan Buncit Raya, Jakarta Selatan, Sabtu (30/10/2015). (Muhammad Hilal/RPF)Sumber :nasional.sindonews.com

Read More

Ciptakan Good Party Governance, PKS Undang Ketua PPATK ke Mukernas

JAKARTA (31/10) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyadari pentingnya tata kelola keuangan partai yang baik. Karena itu, untuk mewujudkan tata kelola kepartaian yang baik (good party governance), PKS akan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, sebagai langkah awal PKS mengundang Ketua PPATK Muhammad Yusuf sebagai pembicara dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-4 PKS pada 3-4 November 2015 mendatang.
“Karena salah satu misi PKS adalah menjadi good party governance, sehingga setelah individunya baik, harus ditunjang dengan sistem yang baik pula. Maka dari PKS mengundang Bapak Muhammad Yusuf untuk menjadi narasumber dalam satu panel di Mukernas ke-4 PKS nanti untuk menjelaskan bagaimana cara tata kelola keuangan yang baik di partai politik,” ujar Mardani dalam pertemuan dengan wartawan di Restoran Andakar, Mampang, Jakarta Selatan, Sabtu (31/10).
Karena menurut Mardani, salah satu masalah terbesar partai politik ada tata kelola keuangan. Oleh karena itu, Mardani menjelaskan, PKS saat ini sedang melalukan pengontrolan untuk setiap pengeluaran. PKS juga bekerjasama dengan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) untuk membahas tentang political party funding.
“Karena bab tentang political party funding ini berat sekali. Kalau masalah ini selesai partai politik bisa jadi baik sekali. Maka kita meminta kepada Pak Muhammad Yusuf untuk menjelaskan bagaimana cara political party funding tersebut kepada seluruh perwakilan dan undangan yang hadir,” lanjut Mardani.
Lebih lanjut Mardani juga menjelaskan pada pembukaan Mukernas ke-4 PKS tersebut, akan hadir pula Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, pengamat politik Bahtiar Effendy, serta salah satu kader PKS yang menjadi penggiat social preneur, Baron Nurwendo.
“Adanya Bu Khofifah dan Baron Nurwendo sebagai penggiat bank sampah ini menjadi salah satu ikhtiar PKS agar lebih berkhidmat untuk rakyat. Supaya menekankan betapa pentingnya kader-kader PKS memiliki jiwa kepeloporan dalam melayani, tidak cuma di panggung politik namun juga di setiap penjuru yang rakyat perlu,” pungkas Mardani.
Keterangan Foto: Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS Mardani Ali Sera saat menggelar pertemuan dengan wartawan di Restoran Andakar, Mampang, Jakarta Selatan, Sabtu (31/10).
Sumber : pks.or.id

Read More

Mukernas PKS Penegasan sebagai Partai Pelopor Pelayanan

JAKARTA (31/10) – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mengatakan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas)  3-4 November 2015 nanti adalah ajang penegasan PKS menjadi pelopor dalam melayani masyarakat. Kepeloporan itu sudah ditekadkan sejak berdirinya PKS 17 tahun lalu.
"Kita, PKS akan menegaskan identitas sebagai partai pelopor dalam pelayanan. Bukan hanya pelayanan, tapi juga kepeloporan dalam pemberdayaan dan pembelaan terhadap masyarakat. Kepeloporan dalam setiap upaya kebaikan untuk bangsa dan umat ini," ujar Sohibul Iman di kantor DPP PKS, MD Building, Jl TB Simatupang, Jakarta, Sabtu (31/10/2015).
Sohibul Iman mengatakan, visi PKS pada level ini merupakan level kebangsaan. Artinya, lanjut dia, sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang majemuk, PKS harus berkontribusi menjadi pelopor dalam upaya-upaya persatuan dan pelayanan, pemberdayaan, dan pembelaan.
Menurut pria yang biasa disapa Kang Iman ini, kepeloporan dalam pelayanan, pemberdayaan, dan pembelaan terhadap masyarakat selama ini sudah dilakukan kader-kader PKS.
Dia mencontohkan, pelayanan kader-kader PKS ketika terjadi musibah bencana alam seperti banjir, gunung meletus, dan yang terbaru penanganan musibah asap; pelayanan kesehatan; hingga pemberdayaan komunitas.
"Kami akan meningkatkan terus kapasitas dan peran kepeloporan pelayanan, pemberdayaan, dan pembelaan terhadap masyarakat dalam berbagai sektor pengabdian, terutama di kalangan pemuda dan perempuan," imbuh Kang Iman.
Pada hal kepeloporan pemberdayaan, mantan wakil ketua DPR ini menambahkan, PKS akan terus membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga kemitraan, ormas-ormas agama hingga institusi strategis sehingga terwujud masyarakat yang kuat dan mandiri (civil society).
"Dengan terbangunnya kemitraan strategis di berbagai sektor pengabdian nantinya, kemudian terbangun jaringan usaha di kalangan UKM dan sektor informal, serta terhubung dengan pusat modal dan pemasaran, pada tahap berikutnya akan mendorong produktivitas nasional," papar Kang Iman.
Dengan meningkatnya produktivitas nasional, Kang Iman berharap, terjadi peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat pekerja, petani, dan nelayan.
"Nah, kalau kita bisa mengelola partai dengan baik secara kelembagaan, insya Allah kita bisa berperan secara kebangsaan menjadi pelopor pelayanan, pemberdayaan, pembelaan dan sebagainya. Dan kalau di negara ini kita berhasil, kita juga akan berhasil pada level peradaban dunia. Itulah yang menjadi cita-cita PKS," imbuh Kang Iman.
Doktor lulusan  Jepang ini juga mengatakan, visi PKS menjadi pelopor dalam pelayanan, pemberdayaan dan pembelaan ini telah diturunkan ke dalam sejumlah amanat dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-4 PKS beberapa waktu lalu.
"Melalui Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-4 PKS nanti, amanat munas itu akan diturunkan ke dalam sejumlah program strategis PKS selama lima tahun ke depan dan seterusnya," pungkas Kang Iman.
Mukernas ke-4 PKS akan digelar di Hotel Bumi Wiyata Depok, Jawa Barat pada 3-4 November 2015 mendatang. 340 perwakilan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS seluruh Indonesia; 233 jajaran DPP, MPP, dan DSP; serta 150 undangan turut hadir dalam rapat kerja lima tahunan ini.
Sejumlah pimpinan lembaga negara, partai politik, dan duta besar negara sahabat juga akan hadir dalam Mukernas tersebut.
Untuk memeriahkan acara jelang Mukernas, panitia juga menyelenggarakan Lomba Menulis Cerpen Populer serta Lomba Foto Selfie.
Keterangan Foto: Tim Kepanduan PKS, turut serta dalam memadamkan kebakaran hutan di Kalimantan Tengah.Sumber : pks.or.id

Read More

Sholat Istisqo di Senayan, HNW: Mudah-Mudahan Allah Menurunkan Hujan

Jakarta (30/10) – Para politisi Senayan melakukan Sholat Istisqo untuk meminta hujan di lapangan sepak bola Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jum’at (30/10). Sholat Istisqo ini diikuti oleh Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, dan politisi Senayan lainnya.
“Kekeringan dan kebakaran hutan menyebabkan banyak daerah di Indonesia diliputi asap. Pada saat-saat seperti ini Islam mengajarkan kita untuk Sholat Istisqo, memohon agar Allah menurunkan hujan,” kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS itu setelah melaksanakan Sholat Istisqo.
Segala upaya telah dilakukan untuk memadamkan titik-titik api tersebut, namun belum membuahkan hasil yang signifikan. Politisi PKS ini menyatakan Sholat istisqo adalah upaya yang bisa dilakukan umat Islam agar Allah memadamkan kebakaran hutan yang terjadi secara masif di Indonesia.
“Evakuasi korban sudah dilakukan, bantuan sosial telah disalurkan, berbagai upaya sudah dilakukan. Semoga dengan Sholat Istisqo ini turun hujan yang memadamkan titik-titik api tersebut,” kata Hidayat.
Keterangan Foto: Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (dua dari kiri) bersama para politisi Senayan melakukan Sholat Istisqo untuk meminta hujan di lapangan sepak bola Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jum’at (30/10).  
sumber : pks.or.id

Read More

Mengenal Visi PKS Menjadi Kontributor Peradaban

JAKARTA (30/10) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman menegaskan partainya memiliki visi mulia sebagai kontributor peradaban. Visi ini merupakan level peran PKS terhadap negara di tingkat regional maupun internasional.
"Yang pertama disebut kontributor peradaban. Ya kita ingin berperan, tingkat regional maupun tingkat dunia. Tentunya perannya macam-macam, seperti di bidang ekonomi, bidang sosial, menciptakan perdamaian dunia, menciptakan kerjasama-kerjasama," ujar Sohibul Iman di Kantor DPP PKS, MD Building, Jl TB Simatupang, Jakarta, Jumat (30/10/2015).
Pria yang biasa disapa Kang Iman ini menjelaskan, visi kontributor peradaban adalah penafsiran PKS terhadap cita-cita mulia para pendiri bangsa yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.
Cita-cita itu berbunyi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
"Meningkatnya peran partai dalam pengembangan kerjasama internasional dalam rangka kemajuan dan perdamaian di kawasan, untuk memperkokoh posisi Indonesia," imbuhnya.
Doktor jebolan perguruan tinggi di Jepang ini mengatakan, visi kontributor peradaban ini meniscayakan PKS sebagai partai yang menyelenggarakan negara dan pemerintahan. Oleh karena itu, memenangkan pemilu yang akan datang menjadi salah satu jalan untuk mewujudkan visi tersebut.
"Tentu idealnya kami bagian dari pengelola, the governing party, the rulling party. Tapi, walaupun tidak begitu, kami tetap berperan, tetap bersama negara," papar Kang Iman.
Sebagai salah satu visi PKS, Kang Iman mengatakan cita-cita sebagai kontibutor peradaban telah diturunkan ke dalam beberapa amanat yang sudah diputuskan dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-4 PKS beberapa waktu lalu.
"Melalui Mukernas ke-4 PKS nanti ini, Amanat Munas itu akan diturunkan ke dalam sejumlah program strategis PKS selama lima tahun ke depan dan seterusnya," pungkas Kang Iman.
Mukernas ke-4 PKS akan digelar di Hotel Bumi Wiyata Depok, Jawa Barat pada 3-4 November 2015 mendatang. 340 perwakilan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS seluruh Indonesia; 233 jajaran DPP, MPP, dan DSP; serta 150 undangan turut hadir dalam rapat kerja lima tahunan ini. Jelang Mukernas, panitia juga menyelenggarakan Lomba Menulis Cerpen Populer serta Lomba Foto Selfie.
Keterangan Foto: Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman. (Muhammad Hilal/Relawan PKS Foto)
Sumber : pks.or.id

Read More

Mukernas ke-4 PKS akan Sorot Penanganan Asap

JAKARTA (30/10) – Musibah asap yang menimpa sejumlah wilayah di Tanah Air akan menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-4 PKS pada 3-4 November 2015 mendatang. Penanganan asap harus menyeluruh agar musibah tersebut tidak terulang kembali.
Menurut Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman, penanganan bencana asap memiliki dua dimensi.
"Penanganan jangka pendek dan penanganan jangka menengah panjang," papar Sohibul Iman di Kantor DPP PKS, MD Building, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (30/10/2015).
Pria yang akrab disapa Kang Iman ini melihat, proses pemadaman masih terus berlanjut meski sudah turun hujan di beberapa wilayah. Artinya, papar Kang Iman, penanganan jangka pendek berupa pemadaman dan penanganan korban tetap harus dilakukan.
Sementara dalam dimensi jangka menengah-panjang, PKS akan terus mendesak pemerintah agar melakukan tindakan preventif. "Dorongan itu yang salah satunya akan dijabarkan dalam Mukernas nanti," sebut doktor lulusan Jepang ini.
Kang Iman melanjutkan, langkah terdekat yang dilakukan PKS adalah menginisiasi adanya Pansus Asap di DPR RI. "Pansus adalah instrumen pengawasan biasa agar pemerintah memikirkan penanganan asap jangka panjang," sebutnya.
Bisa saja, Kang Iman menyebutkan, pansus membentuk badan khusus penanganan asap yang bersifat ad hoc. "Bisa lima tahun atau lebih," ujar dia. Hal ini penting agar permasalahan asap bisa diselesaikan dengan segala dimensinya secara menyeluruh. "Baik aspek hukum, lingkungan hingga kesehatan," tutup Kang Iman.
Sumber : pks.or.id

Read More

PKS Tegaskan Pansus Asap Hanya Instrumen Pengawasan Biasa

JAKARTA (29/10) - Rencana DPR membentuk Panitia Khusus Kebakaran Hutan dan Lahan (Pansus Asap) ditentang sejumlah pihak karena dianggap akan mengganggu kerja pemerintah. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman memastikan Pansus Asap yang bergulir di DPR hanya instrumen pengawasan biasa.
"Itu model pengawasan biasa yang sudah kita lakukan," ujar Sohibul Iman di Kantor DPP PKS, MD Building, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (29/10/2015).
Pria yang akrab disapa Kang Iman ini menjelaskan, salah satu tugas DPR adalah melakukan pengawasan terhadap pemerintah. DPR bisa memanggil pemerintah setiap saat lewat rapat bersama.
Menurutnya, PKS melihat pemerintah belum cukup serius dalam proses penanggulangan dan penanganan bencana asap. "Maka kita masuk ke pengawasan yang lebih intensif lewat pansus," terang Kang Iman.
PKS, papar Kang Iman, memastikan Pansus Asap bukan instrumen yang digunakan untuk menggiring isu-isu liar. "Semua tergantung respons pemerintah. Jika responsnya positif tentu tidak akan muncul isu liar," tegas Kang Iman.
PKS berharap Pansus Asap bisa digolkan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang akan digelar Jumat (30/10). "Sudah ada lima fraksi yang setuju, kita lihat perkembangan semoga disepakati," ujar dia.
Keterangan Foto: Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman. (Muhammad Hilal/Relawan PKS Foto) 
Sumber : pks.or.id

Read More

PKS: Diperlukan Harmonisasi UU di Sektor Kesehatan

Jakarta (29/10) - Anggota Komisi IX DPR RI Adang Sudrajat mengatakan saat ini telah terjadi disharmoni undang-undang (UU) di sektor kesehatan. Hal ini mengakibatkan peningkatan kualitas kesehatan nasional sulit tercapai.
Sejak amandemen IV UUD 1945, setiap sektor menindaklanjuti pada pembuatan UU baru untuk mengawal reformasi. Namun sektor kesehatan berjalan tidak beraturan dengan menyusun UU sendiri seperti: UU Kesehatan, UU Rumah Sakit, UU Praktik Kedokteran, UU SJSN, UU BPJS, UU Tenaga Kesehatan, UU keperawatan, dan UU Kesehatan Mental.
“Saya mengusulkan kepada Komisi IX untuk melakukan rapat gabungan Komisi IX dan X untuk menyesuaikan disharmoni undang-undang di bidang kesehatan. Usul konkritnya adalah penghapusan uji kompetisi, internship, dan penghentian pendidikan DLP (Dokter Layanan Primer),” kata Adang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (29/10).
Dokter Spesialis Avasin yang juga politisi PKS ini berpendapat seharusnya DLP dihapus saja. Sebab DLP keterampilannya sangat umum dan makin berkurang daya saingnya. Jika keadaan ini tetap dilanjutkan, lapangan kerja di sektor kesehatan akan diisi oleh tenaga kerja asing yang lebih spesifik keterampilannya.
“Saya tidak ingin sektor kesehatan dikuasai asing, kita sebagai bangsa harus memiliki kewibawaan untuk dapat berdiri di kaki kita sendiri. Oleh kerena itu, regulasi untuk mendukung dan memperkuat instrumen kesehatan nasional harus diperjuangkan,” kata legislator dari dapil Jawa Barat II ini.
Keterangan Foto: Anggota Komisi IX DPR RI Adang Sudrajat.
Sumber : pks.or.id

Read More

PKS akan Tetapkan 70 Program Aksi Nyata di Mukernas

JAKARTA (29/10) - Partai Keadilan sejahtera (PKS) akan menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) 3-4 November 2015 mendatang. Di dalam Mukernas itu, PKS akan menetapkan 70 program aksi nyata untuk bangsa dan negara.
"Ada 70 program yang nanti ada pengayaan di Mukernas," ujar Sohibul Iman di Kantor DPP PKS, MD Building, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (29/10/2015).
Sohibul Iman mengatakan Mukernas merupakan tindak lanjut dari Musyawarah Nasional (Munas) yang sudah digelar September 2015 lalu. Pada Munas lalu, lanjut dia, telah dihasilkan sejumlah amanat Munas. 
"Mukernas ini sebagai turunan dari Munas. Amanat yang dihasilkan Munas, lalu diterjemahkan ke dalam program-program kerja nyata melalui Mukernas," jelas Sohibul Iman. Karena itu, tambahnya, tema Mukernas kali ini masih sama dengan Munas, yaitu Berkhidmat untuk Rakyat. 
Doktor lulusan Jepang ini menjelaskan, program-program kerja nyata PKS dibagi ke dalam enam cluster, antara lain cluster kebijakan publik, cluster penguatan kader dan struktur, cluster pusat khidmat PKS, cluster penyerapan aspirasi, dan cluster pengelolaan partai yang baik (good party governance). 

Pusat khidmat PKS, Sohibul Iman melanjutkan, merupakan formula PKS untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, bangsa dan negara. Dia mencontohkan, Pos Wanita Keadilan (Pos WK) dan Rumah Keluarga Indonesia (RKI) yang sudah dibentuk muslimah PKS untuk memberikan pelayanan di bidang perempuan dan ketahanan keluarga masyarakat. 
"Nanti pusat-pusat pelayanan seperti ini akan semakin kita perbanyak. Kalau ada yang baru, ya kita buat lagi," imbuh Sohibul Iman. 
Mukernas ke-4 PKS akan digelar di Hotel Bumi Wiyata Depok, Jawa Barat pada 3-4 November 2015 mendatang. 340 perwakilan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS seluruh Indonesia; 233 jajaran DPP, MPP, dan DSP; serta 150 undangan turut hadir dalam rapat kerja lima tahunan ini. Jelang Mukernas, panitia juga menyelenggarakan Lomba Menulis Cerpen Populer serta Lomba Foto Selfie.
Keterangan Foto: Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman. (Muhammad Hilal/Relawan PKS Foto) 
Sumber : pks.or.id

Read More

F-PKS: Pansus Asap Tidak Ingin Jatuhkan Pemerintahan Jokowi

JAKARTA - Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini menegaskan, tujuan pembentukan Panitia Khusus Bencana Asap bukan ingin menjatuhkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, tetapi ingin mencari akar permasalahan agar ditangani secara intensif.
"Fraksi PKS menginisiasi pembentukan Pansus Asap, ini belum tentu mau menjatuhkan pemerintahan. Namun, ingin mencari akar permasalahan secara intensif agar tidak terulang," kata Jazuli di Gedung Nusantara III DPR Jakarta, Rabu (28/10/2015), seperti dikutip Antara.
Dia menilai, penanganan bencana asap yang dilakukan pemerintah tidak lengkap sehingga DPR akan mendukung dengan mendorong penegakan hukum.
Selain itu, menurut dia, Pansus Asap akan mengundang kepala daerah yang di wilayahnya memiliki ijin kewenangan pengelolaan hutan dan lahan.
"Tujuannya bukan untuk 'mengobok-obok', namun agar kedepan tidak terjadi lagi," ujarnya.
Menurut dia, kinerja pemerintah jangan terganggu dengan adanya pansus tersebut, misalnya evakuasi korban, memadamkan api, dan menyiapkan sanksi oleh penegak hukum.
Jazuli menegaskan, jumlah minimal pembentukan Pansus Asap itu sudah mencukupi, antara lain PKS, Gerindra, PPP, Golkar, Demokrat, dan PAN.
"Dalam waktu yang sama, Komisi IV membuat Pansus, nanti diujung PKS akan komunikasi dengan Komisi IV. Bisa saja kami limpahkam ke Komisi IV untuk tanda tangan karena sudah mewakili fraksi-fraksi," ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya tidak mempermasalahkan rencana DPR RI membentuk Pansus soal bencana asap.
Hanya, ia berharap pembentukan pansus itu tidak mengganggu upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap.
Wakil Presiden Jusuf Kalla khawatir pembentukan pansus terkait bencana asap hanya akan menghabiskan waktu para menteri dengan memenuhi panggilan DPR.
Padahal, menurut Kalla, banyak pekerjaan yang harus dilakukan para menteri terkait penanganan bencana.
"Ya kalau hanya untuk menanyakan ya tentu bisa saja, asal jangan berkepanjangan nanti habis waktunya menteri itu hanya untuk jawab pertanyaan, padahal banyak pekerjaan lain," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (26/10/2015).

Sumber : KOMPAS.com

Read More

Ini Cara Politikus PKS Bela RJ Lino

JAKARTA – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II DPR RI, Refrizal mengatakan, wajib hukumnya bagi manusia untuk tetap berlaku adil sekalipun itu musuh.

“Saya dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan mau ingatkan, sama musuh pun harus berlaku adil. Apalagi Pelindo itu bukan musuh kita. Jadi harus adil," kata Refrizal, kepada wartawan, di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (28/10).

Oleh karena itu, anggota Komisi VI DPR RI meminta seluruh pimpinan dan anggota Pansus Pelindo II objektif saja dan jernih melihatnya.

“Yang baik bilang-lah baik. Apalagi PT Pelindo II ini tiga tahun beturut-turut dapat penghargaan untuk tingkat Asia. Dirut-nya siapa, kok tidak disebutkan, kenapa tidak disebutkan? Emang ada yang lain dapat penghargaan? Yang baik bilang lah baik, yang menyimpang masukan ke penjara. Coba saling menghargailah kita," ujar Refrizal.

Selain itu, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Barat II ini menyatakan bingung melihat cara kerja Pansus Pelindo II yang sesukanya membatalkan rapat-rapat Pansus disaat ada pihak dari luar DPR yang dihadirkan.

"Sebagai anggota Pansus kita bingung, kok tiba-tiba rapat Pansus sudah dua kali mendadak dibatalkan. Siapa ini yang disain?,” tanya Refrizal.

Mestinya ujar dia, sebelum rapat dibatalkan, Pansus ini rapat internal terlebih dahulu. "Sama halnya ketika batal rapat dengan Jaksa Agung. Ini sudah ada undangan rapat secara tertulis, dengan menghadirkan menteri BUMN. Saya tanya kemaren sudah siap. Ternyata batal. Apa mungkin senjata untuk menyerang Menteri BUMN masih kurang kali," imbuh Refrizal.(fas/jpnn)

 

Sumber : http://www.jpnn.com

Read More

Yuk Kenalan dengan Lima Karakter Kartun Anak Muda PKS

             

JAKARTA (28/10) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menciptakan lima karakter kartun sebagai media yang dekat dengan anak muda. Kelima karakter tersebut juga PKS tujukan sebagai media pendidikan politik agar anak muda tidak risih dengan dunia perpolitikan.
“Kami sengaja membuat karakter kartun karena kami perhatikan anak muda sekarang sedang menggandrungi media dalam bentuk gambar seperti meme atau stiker. Ini juga bisa sebagai ajang pendidikan politik bagi anak muda sehingga mereka tidak menilai politik sebagai hal yang berat dan membosankan,” terang Ketua Bidang Humas DPP PKS Dedi Supriadi di kantor DPP PKS, MD Building, Jl TB Simatupang, Jakarta, Rabu (28/10/2015).
Dedi juga menambahkan kelima karakter tersebut diberi nama Kea, Adi, Dilan, Eja, dan Tera yang terinspirasi dari susunan kata nama partai bersimbol padi dan bulan sabit kembar tersebut.
“Kelima karakter tersebut juga memiliki ciri khasnya masing-masing, yang juga menggambarkan karakter dari kebanyakan anak muda. Namun perbedaan karakter tersebut malah semakin mengeratkan persahabatan mereka, sehingga bisa diteladani oleh anak muda agar memiliki semangat persatuan,” lanjut Dedi.
Lebih lanjut Dedi juga menambahkan kelima karakter yang dibuat oleh relawan PKSArt tersebut akan segera diluncurkan dalam bentuk stiker Line dan juga akan dibuat lomba cerpennya. Lomba cerpen dengan karakter kartun tersebut juga diluncurkan guna menyambut Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKS yang akan digelar 3-4 November 2015 di Depok, Jawa Barat.
“Kita akan segera meluncurkan kelima karakter tersebut dalam bentuk stiker Line dan juga lomba cerpen supaya terasa lebih menyatu dengan khalayak,” tambah Dedi.
Kelima karakter tersebut juga lanjut Dedi, dibuat dengan semangat mengajak pada kebaikan sesuai dengan tagline yang sedang dicanangkan para pemuda PKS yakni #AyoLebihBaik.
“Di Hari Sumpah Pemuda ini maka kami nilai adalah momen yang pas untuk meluncurkan kelima karakter ini karena membawa semangat kepada para pemuda Indonesia untuk lebih baik lagi setiap harinya,” kata Dedi.
Berikut kelima karakter kartun anak muda PKS
Kea: Care, penyayang, suka menolong, suka menasehati, mudah ngambek, pecinta buku, mojang Sunda.
Adi: Gaul, sporty, humoris, asyik, mudah galau, baru mendalami Islam sejak dekat dengan Dilan.
Dilan: Rajin, suka menolong, pemberi solusi, punya jiwa leadership, kadang moody. Dilan anak kos, berasal dari Sumatera tapi suku Jawa.
Tera: Manja, galak, lucu, gaul, anak orang kaya, gadget freak & socmed freak.Mendalami Islam sejak dekat dengan Kea.Tera anak kos.
Eja: Pintar, kutu buku, agak gaptek, tidak banyak interaksi dengan media sosial,kadang kurang nyambung karena kudet, sifatnya kebalikan dengan Tera. Lebih mendalami Islam sejak dekat dengan Kea.

Read More

PKS Bentuk Tim Telusuri Rekam Jejak Capim KPK

JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR akan membentuk tim guna menelusuri rekam jejak Calon pemimpin (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019.Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyatakan, yang harus diingat adalah seleksi terhadap Capim KPK tidak hanya dihitung delapan orang yang diseleksi di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).Menurut Jazuli, tapi harus dihitung 10 orang termasuk dua Capim KPK yang diseleksi pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan pernah ikut uji kepatutan dan kelayakan di DPR, yakni M Busyro Muqoddas dan Robby Arya Brata.Dia menyatakan, untuk delapan selain Busyro proses fit and proper test-nya masih menunggu surat dari Pemimpin DPR. Meski begitu, Fraksi PKS sudah siap mengambil ancang-ancang dengan membentuk tim yang diutus guna menelusuri rekam jejak capim."Nanti kita bicara, nanti kita akan bicara banyak setelah ada fit and proper test. Ya itu teknislah nanti. Fit and proper test dulu baru kita turun," kata Jazuli di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 28 Oktober 2015.Anggota Komisi III DPR ini memastikan belum ada lobi dari Fraksi PKS ke capim KPK atau sebaliknya sebelum pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan, selepas rapat paripurna 30 Oktober nanti.Lebih lanjut Jazuli seolah tidak percaya begitu saja dengan profiling capim yang terungkap di media selama dileksi Pansel. Pasalnya kata dia, DPR ingin mendengar langsung dari capim."Media itu memang alat untuk men-tes KPK? Bukan kan? Ya kita dengar langsung. Dia (capim) ini kan kalimatnya bisa berubah-rubah. Kita nggak boleh (berdasarkan media). Dalam undang-undang seleksi itu tidak lewat media, tapi seleksinya diumumkan oleh media," bebernya.Dari 10 nama termasuk Busyro dan Robby, Fraksi PKS belum bersikap siapa yang bakal dijagokan atau paling potensial menjadi pimpinan defenitif. Pasalnya hingga kemarin belum ada pembahasan internal.Di sisi lain, Komisi III juga belum mengundang 10 capim guna mengikuti uji kepatutan dan kelayakan. "Nanti kalau kita belum undang mereka sudah kita putuskan berarti PKS rekayasa dong,"  ungkapnya."Di fit and proper test itu kan nanti sendiri-sendiri kita tanya-tanya, dari 10 orang. Nanti dari situ kita melihat siapa yang layak, siapa yang terbaik. Saya yakin semuanya baik, tapi kita lihat siapa yang terbaik di antara mereka," imbuhnya.Lebih dari itu, Jazuli berpandangan, Fraksi PKS akan menilai capim dari sisi gagasan dan langkah apa yang akan dilakukan terkait kelembagaan ke depan bila terpilih.Fraksi PKS menginginkan KPK menjadi instrumen yang memperkokoh lembaga hukum yang ada. KPK juga diharapkan punya peran besar dam pemberantasan korupsi di Republik ini. Oleh karenanya Pemimpin KPK ke depan harus seperti itu."Ya iya lah. Kalau enggak ngapain ada KPK. (Siapa capim yang potensial). Ya nanti kita cek dulu. Jadi kalau sekarang saya kasih nilai, saya bohong sama anda. Yang baru menilai itu kan pansel dan kita belum panggil. Kita belum nilai," tandasnya.

Sumber berita : http://nasional.sindonews.com
Sumber Foto  : http://jazulijuwaini.com

Read More

Netty Heryawan: Masa Emas Anak Penunjang Masa Depan Bangsa

BANDUNG (28/10) – Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jawa Barat Netty Heryawan bersama Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menghadiri Gebyar PAUD Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 di Sasana Budaya Ganesha Bandung, Rabu (28/10).
Disampaikan Bunda Paud Jawa Barat, Netty Heryawan menuturkan setiap anak tidak pernah minta dilahirkan dan tidak dapat memilih siapa orangtuanya. Maka patutlah sebagai orangtua menyayangi dan memperhatikan anak. Pola pengasuhan pertama dan utama ada pada ayah dan ibu pada sebuah keluarga, khususnya pada ibu yang hampir 24 jam bersama anak.
"Maka seorang ibu haruslah cerdas karena perlunya pengetahuan dan wawasan dalam proses pendidikan dan pengasuhan," lanjutnya.
Istri Gubernur Jawa Barat ini juga menekankan pentingnya pendampingan pada anak-anak dalam menggunakan alat elektronik seperti menonton televisi dan penggunaan gadget. Karena menurut Netty, dengan menggunakan pendampingan dan pendekatan terhadap penggunaan alat elektronik pada anak maka dapat membuat anak merasa nyaman dan aman.
Masa keemasan bagi anak-anak, lanjut Netty, merupakan masa yang sangat penting dalam tumbuh kembang anak. Ini merupakan modal dasar atau modal awal dalam pembentukan karakter dan pola pikir dari anak-anak hingga dewasa. "Maka dari itu harus ada sebuah terobosan bagaimana tenaga pendidik dapat menghasilkan penerus bangsa yang unggul dan mampu bersaing," harapnya.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan juga menuturkan perhatian pada anak usia dini sangatlah penting karena pertumbuhan kecerdasan otak dan pembentukan karakter manusia dimulai pada umur 0-6 tahun. Juga dilengkapi dengan asupan makanan dan ASI yang bergizi yang membuat kuat otak, otot, dan tulangnya.
ASI lanjut Aher, merupakan asupan makanan yang tak tergantikan dengan makanan apapun bagi pertumbuhan anak yang sebaiknya diberikan selama 2 tahun paling minimal 6 bulan. "Dengan bantuan Guru Paud yang hadir dapat melakukan penyadaran pada setiap orang tua untuk menyayangi dan memperhatikan anak usia dini dalam menyiapkan penerus bangsa yang berkualitas," harapnya.
Sumber : pks.or.id

Read More

PKS Luncurkan Sekolah Konstitusi bagi Pejabat Publik

JAKARTA (28/10) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) di MPR RI meluncurkan Sekolah Konstitusi. Program tersebut diselenggarakan untuk membangun karakter bangsa, khususnya bagi penyelenggara negara.
Peluncuran Sekolah Konstitusi inisiatif FPKS MPR RI ini dilakukan di Gedung MPR RI bersamaan dengan Seminar Nasional dan Dialog Kebangsaan bertema "Reaktualisasi Jiwa Kebangsaan Pemuda Indonesia: Semangat Sumpah Pemuda dalam Membangun NKRI", Rabu (28/10/2015).
Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman mengatakan, PKS sangat menyadari pentingnya nilai-nilai konstitusi dan etika dalam membangun karakter bangsa, khususnya bagi para penyelenggara negara. Tujuannya, agar para pejabat publik dapat menggali nilai-nilai konstitusi yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa.
"Sekaligus mengokohkan kembali serta mewujudkan cita-cita bersama. Cita-cita yang tidak hanya makin memperkuat kedaulatan negeri, tapi juga menginspirasi dunia dalam berbagai aspek kehidupan, baik politik, sosial, maupun ekonomi. Karena itulah PKS melalui fraksinya di MPR terpanggil untuk menyelenggarakan Sekolah Konstitusi," ujar Sohibul Iman dalam sambutan peluncuran tersebut.
Ketua FPKS MPR RI Tb Soenmandjaja Roekmandis mengatakan, sebagai salah satu unsur fraksi di MPR RI, PKS memiliki tanggung jawab untuk mensosialisasikan Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggak Ika, dan NKRI kepada seluruh masyarakat Indonesia. Hal itu sesuai dengan amanat UU No 17 tahun 2014 juncto UU No 42 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Permusyaratan Rakyat, Dewak Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Oleh karena itu, Sekolah Konstitusi yang diinisiasi FPKS merupakan bagian dari pelaksanaan dan penguatan fungsi dan tanggung jawab tersebut.
Soenmandjaja juga mengatakan peluncuran Sekolah Konstitusi bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. "Ini kami jadikan titik tolak mengingat arti penting Sumpah Pemuda dan keterkaitan langsung dengan sejarah lahirnya bangsa Indonesia," jelasnya.
Sekolah Konsitusi ini, lanjut dia, diselenggarakan juga khusus untuk para anggota dewan dan tenaga ahli yang bertujuan memberikan pemahaman dan pendalaman terkait proses pembentukan dan berbagai hal yang melatarbelakangi terbentuknya norma konstitusi Indonesia.
"Di masa mendatang, para anggota dewan yang memiliki peran signifikan bagi pembangunan negeri ini dapat mengoptimalkan peranannya dalam proses pembentukan hukum nasional," imbuh Kang Soenman, panggilan akrabnya.
Seminar kebangsaan dan peluncuran Sekolah Konstitusi tersebut diselenggarakan sebagai kerjasama FPKS MPR RI dengan Bidang Kepemudaan DPP PKS. Sejumlah anggota FPKS turut hadir antara lain Jazuli Juwaini, Mustafa Kamal, Andi Akmal Pasludin, Nasir Jamil, Ledia Hanifa, dan Adang Darajatun. Peluncuran tersebut juga dihadiri sekitar 300 undangan dari unsur mahasiswa, organisasi sosial, dan umum.
sumber : pks.or.id

Read More

Ramaikan Mukernas, PKS Gelar Aneka Lomba

JAKARTA (28/10) – Jelang Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-4, Partai Keadilan Sejahtera menyelenggarakan aneka lomba. Ketua Bidang Humas DPP PKS Dedi Supriadi menyebut Lomba Menulis Cerpen Populer dan Lomba Foto Selfie disiapkan sebagai rangkaian Mukernas PKS 3-4 Nobember 2015 di Depok, Jawa Barat.
“Lomba Menulis Cerpen berkaitan dengan peluncuran lima karakter kartun anak muda PKS. Sedangkan Lomba Foto Selfie dilakukan dengan menunjukkan kertas bertuliskan #MukernasPKS,” kata Dedi di Kantor DPP PKS, MD Building, Jl TB Simatupang, Jakarta, Rabu (28/10/2015).
Dedi menjelaskan tujuan diadakannya kedua lomba berkaitan dengan tren di masyarakat saat ini, terutama anak-anak muda. Hal ini sengaja dilakukan sebagai ajang pendidikan politik agar masyarakat, terutama anak muda, tidak menilai politik sebagai hal berat dan membosankan.
“Lomba cerpen misalnya, masing-masing kartun memiliki karakter yang berbeda dan menggambarkan kebanyakan anak muda saat ini. Sedangkan foto selfie dan mengunggahnya ke media sosial, sudah seperti budaya tersendiri bagi masyarakat kita,” paparnya.
Panitia, lanjut Dedi, telah menyiapkan sejumlah hadiah menarik bagi para pemenang. Ia pun mengingatkan pentingnya calon peserta memperhatikan syarat yang ditentukan serta batas waktu pengumpulan karya.
“Ada hadiah bagi pemenang lomba selfie dan smartwatch untuk para pemenang lomba cerpen. Perlu diperhatikan bahwa deadline lomba cerpen tanggal 10 November, sedangkan lomba selfie 31 Oktober 2015. Semoga gelaran lomba ini tidak hanya meramaikan Mukernas, tetapi juga semakin mendekatkan PKS kepada masyarakat, terutama anak muda,” tutupnya.


Sumber : pks.or.id

Read More

Ini Lima Nasihat Presiden PKS kepada Pemuda

JAKARTA (28/10) - Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman menyampaikan lima nasihat kepada para pemuda agar akselerasi kebangkitan pemuda di Indonesia segera terealisasi. Sohibul Iman menyampaikan hal ini dalam Seminar Nasional dan Peluncuran Sekolah Konstitusi Fraksi PKS di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (28/10).
"Pertama, academic excellent. Seorang aktivis, kompetensi keilmuannya harus excellent," kata pria yang akrab disapa Kang Iman ini dalam seminar bertema "Reaktualisasi Jiwa Kebangsaan Pemuda Indonesia: Semangat Sumpah Pemuda dalam Membangun NKRI".
Kedua, Kang Iman menegaskan pentingnya scientific discourse, keterampilan dalam membangun gagasan ilmiah bagi para pemuda. Menurutnya, apapun kepandaian yang dimiliki seorang pemuda, hal itu tidak akan pernah diketahui jika ia tidak berdiskusi, berdebat untuk menguji gagasannya secara ilmiah.
Ketiga, Kang Iman menegaskan betapa pentingnya urgensi jaringan. Menurutnya, pemuda harus punya jaringan yang luas. Jaringan itu penting untuk membangun partner dalam memperjuangkan gagasan-gagasan pemuda.
Keempat, Anggota Komisi X DPR RI ini menuturkan pentingnya socio political engagement. Menurutnya, pemuda harus terlibat pada kegiatan-kegiatan sosial dan politik mulai dari lingkungan yang paling kecil.
Terakhir, doktor lulusan Jepang ini mengingatkan para pemuda akan pentingnya religious activity. "Anda kalau ingin menjadi pemimpin yang bermoral, maka harus aktif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Karena itu akan menjadi pengendali diri Anda selama menjadi pemimpin," kata Sohibul Iman.
Keterangan Foto: Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman saat menyampaikan lima nasihat kepada para pemuda dalam Seminar Nasional dan Peluncuran Sekolah Konstitusi Fraksi PKS di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (28/10). Foto - Gilang Ramadhan.
Sumber : pks.or.id

Read More

Sambut Hari Sumpah Pemuda, PKS Ingin Peran Santri Diperkuat

Ribuan santri berkumpul di Masjid Istiqlal menyambut peresmian Hari Santri Nasional, Jakarta, Kamis (22/10/2015). Penetapan Hari Santri Nasional adalah bagian dari semangat mencintai Bangsa dan Negara Indonesia. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Jakarta - Hari Sumpah Pemuda jatuh pada Rabu 28 Oktober 2015 besok. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan memanfaatkan momen itu untuk menaikkan peran santri di kalangan pemuda.

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menyambut baik keputusan pemerintah yang menjadikan tanggal 22 Oktober 2015 sebagai Hari Santri Nasional. Dia pun meminta pemerintah agar bisa menggunakan kesempatan Sumpah Pemuda dan Hari santri sebagai momentum untuk semakin memperhatikan dunia santri.

"Dunia santri harus mendapat perhatian penuh dari pemerintah. Bukan hanya secara formal diperingati sebagai Hari Santri Nasional," ujar Jazuli di Ruang Eks-Banggar, Gedung DPR, Jakarta, Senin 26 Oktober 2015.

Politikus PKS itu menegaskan, partainya cinta santri karena memang PKS lahir dari para santri. "PKS mencintai para santri. PKS juga hadir dipelopori santri, di antaranya santri dari Gontor yaitu senior kami Hidayat Nur Wahid," jelas Jazuli.

Pesantren, lanjut Anggota Komisi III DPR ini, telah banyak melahirkan tokoh-tokoh bangsa. Oleh karena itu, proses pendidikannya harus berjalan dengan baik.

"Tokoh-tokoh bangsa ini kebanyakan berasal dari pesantren. Mereka yang membawa berkah bagi bangsa yang kita cintai ini," tegas Jazuli.

Karena itu, lanjut dia, dengan diperhatikan oleh pemerintah, para santri bisa memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih baik. "Dapat menghasilkan santri yang baik karena selama ini sudah teruji," pungkas Jazuli. (Sun/Ali)

Sumber : Liputan6.com

Read More

Pemuda Tangguh Lahir dari Keluarga yang Tangguh

JAKARTA (27/10) - Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan  dan Keluarga (BPKK) DPP PKS Wirianingsih, mengungkapkan keluarga  memegang peran utama dan pertama dalam upaya mencetak pemuda yang tangguh.
Hal ini diungkapkan Wirianingsih menjelang momentum peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober 2015.
Wanita yang akrab disapa Wiwi ini menjelaskan, sejarah membuktikan, pemuda pemudi yang tangguh lahir dari keluarga yang tangguh.
Ia mencontohkan Bung Hatta, tokoh proklamator kemerdekaan negara RI, lahir dan dididik dalam keluarga yang taat menjalankan agama Islam, di daerah Bukit Tinggi Sumatera Barat. "Ayah beliau Mohammad Djamil adalah seorang ulama, Ibunya, Siti Saleha lahir dari keluarga pedagang," papar Wiwi.
Demikian juga Cut Nyak Meutia seorang pejuang wanita dari Aceh yang tangguh, lahir dari keluarga pejuang yang harmonis. Ayah Cut Nyak Meutia adalah Teuku Ben Daud Pirak dan Ibu bernama Cut Jah, keduanya adalah tokoh pejuang masyarakat Aceh yang menduduki posisi sebagai Uleebalalang.
Lebih lanjut Wiwi mengungkapkan, jika kita ingin menghadirkan pemuda pemudi yang tangguh, sehingga bangsa dan negara ini tanggguh, maka kita harus memperjuangkan agar keluarga Indonesia tidak rapuh.
Keluarga yang tidak rapuh akan menjadi perisai yang kokoh terhadap segala gangguan dan pengaruh buruk terhadap perkembangan jiwa seluruh anggota keluarga, termasuk anak-anak yang kelak akan menjadi pemuda.
"Untuk itu perlu dukungan dari berbagai pihak dalam memperjuangkan ketahanan keluarga Indonesia," sebut Wiwi.
Wiwi meyakini,  tidak ada lembaga lain yang mampu memberikan pendidikan yang komprehensif seperti dalam  keluarga. "Kita sama sama merindukan hadirnya pemuda tangguh, yang selalu hadir dengan ide dan karya bermutu," tutur Ibu dari 10 anak penghafal Al Qur'an ini.
Wiwi pun tak lupa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda bagi segenap pemuda pemudi Tanah Air. "Satu nusa satu bangsa satu bahasa, pemuda satukan keluarga Indonesia. Selamat Hari Sumpah Pemuda."
Keterangan Foto: Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS, Wirianingsih.
Sumber : pks.or.id

Read More

Ini Tiga Langkah Taktis Gerakan Nasional Tanggap Asap (#GentaPKS)

JAKARTA (23/10) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meluncurkan Gerakan Nasional Tanggap Asap (#GentaPKS) demi membantu menanggulangi dampak bencana asap di Indonesia, di kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (23/10/2015).
Ketua #GentaPKS Fahmi Alaydrus mengatakan peluncuran #GentaPKS adalah penegasan dari bentuk kepedulian PKS terhadap bencana asap yang sudah berlangsung.
Fahmi menyebut ada tiga prioritas utama #GentaPKS saat ini. Pertama adalah gerakan penyelamatan jiwa manusia. "Ini harus dilakukan mengingat kondisi sudah sangat kritis," ujar Fahmi.
Proses penyelamatan jiwa dilakukan dengan penyediaan ruangan penyelamatan darurat. PKS di beberapa wilayah yang terpapar asap ini sudah membuka ruangan khusus kedap asap untuk menampung warga. Fasilitas berupa pendingin ruangan dan obat-obatan disediakan dalam ruangan penampungan. "Sasarannya semua warga bukan hanya warga resiko tinggi saja," terang dia.
Selanjutnya bagi warga resiko tinggi seperti anak-anak, wanita hamil, dan berkebutuhan khusus #GentaPKS akan melakukan evakuasi. "Karena laporan dari daerah meski warga tinggal di rumah yang kedap asap tetap terpapar," jelas Fahmi. Maka evakuasi menjadi pilihan satu-satunya demi menyelamatkan warga.
Fahmi menyebut PKS di beberapa wilayah sudah melakukan evakuasi seperti dari Palangkaraya ke Banjarmasin, dari Pekanbaru ke Padang.
Fahmi menjelaskan ada tiga fokus #GentaPKS. Pertama, penyelamatan jiwa manusia. Ia menyebut evakuasi warga harus segera dilakukan. Baik berupa penyediaan ruangan kedap asap atau evakuasi warga ke daerah lain yang tidak terpapar kabut asap.
Kedua, lanjut Fahmi, mobilisasi gerakan doa dan shalat Istisqa (shalat meminta hujan). "Kita semua harus meyakini bahwa ujian asap ini dari Allah SWT, begitu pula kita mohon pertolongan kepada-Nya. Teruslah berdoa, jangan berhenti," ujar Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPP PKS ini.
Fahmi menambahkan yang ketiga, aksi prioritas pendukung berupa penggalangan dana dan pemenuhan kebutuhan primer para korban asap. Diantaranya makanan, pakaian, serta obat-obatan.
"Aksi prioritas pendukung ini juga berupa mobilisasi pemadaman titik api sedapat mungkin, sesuai kemampuan kita. Oleh karena kita tidak bisa terus menunggu pemerintah bergerak cepat. Semoga #GentaPKS mendapatkan respons positif hingga meningkatkan empati masyarakat untuk melakukan aksi nyata bantu korban bencana asap," tutupnya.
Sumber : pks.or.id

Read More

PKS Luncurkan Gerakan Nasional Tanggap Asap #GentaPKS

JAKARTA (23/10) – Bencana asap yang melanda sejumlah wilayah di Tanah Air dalam enam bulan terakhir semakin mengkhawatirkan. Polusi asap telah menyebabkan korban jiwa berjatuhan.
Menanggapi situasi bencana yang makin kritis, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mengatakaan partainya mencanangkan Gerakan Nasional Tanggap Asap (#GentaPKS).

Peresmian ini dilakukan langsung oleh Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman didampingi Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini serta Ketua #GentaPKS Fahmi Alaydrus.
"Persoalan asap semakin mengkhawatirkan dengan titik api yang meluas. PKS, dalam usaha berkhidmat untuk rakyat, terpanggil mengatasi persoalan asap ini melalui #GentaPKS," kata Sohibul Iman dalam konferensi pers di kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (23/10/2015).

Legislator yang akrab disapa Kang Iman ini menjelaskan #GentaPKS bukan upaya pertama yang dilakukan PKS dalam membantu mengatasi dampak bencana asap.
"Kader-kader PKS di daerah, terutama di lokasi bencana, telah melakukan beragam aksi guna meringankan beban masyarakat yang terpapar asap. Mulai dari pembagian masker, upaya pemadaman sumber api sampai evakuasi warga sehingga #GentaPKS bukan aksi pertama yang telah kami lakukan," jelasnya.
Mantan wakil ketua DPR RI itu berharap #GentaPKS dapat menjadi pemicu agar penanganan masalah asap lebih terkoordinasi, baik pemerintah pusat maupun daerah.
"Selain itu, semoga #GentaPKS dapat lebih menggemakan upaya kontribusi dari kalangan masyarakat, untuk bersama-sama kita ringankan beban Saudara-Saudara di lokasi bencana," papar dia.
Sumber : pks.or.id

Read More

Kader PKS se-Kalbar Siap Siaga Bencana Asap

PONTIANAK (22/10) – Ketua DPW PKS Kalimantan Barat (Kalbar) Arif Joni Prasetyo menginstruksikan seluruh kader dan jajaran struktur PKS se-Kalbar untuk ikut aktif membantu warga yang menjadi korban bencana asap.
“Segenap kader serta seluruh jajaran struktur hingga tingkat desa/kelurahan se-Kalimantan Barat harus ikut aktif membantu warga yang terkena dampak asap,” kata Arif di Pontianak, Kamis (22/10).
Arif menambahkan seluruh kader PKS juga harus sigap melihat kondisi. Apabila ada warga yang sakit, segera mengevakuasinya ke rumah sakit terdekat.
Bila mengetahui lahan terbakar, Arif meminta para kader untuk mengajak partisipasi instansi lain dan warga sekitar memadamkannya.
“Jika ada warga yang sakit dapat dibantu mengevakuasinya ke rumah sakit terdekat. Jika ada lahan terbakar bisa mengajak instansi lain dan masyarakat sekitar, untuk bersama-sama memadamkan api,” ujarnya.
Sampai saat ini, ungkap Arif, kader PKS Kalbar telah melakukan berbagai aksi tanggap bencana asap. Diantaranya pembagian masker kepada masyarakat serta pemadaman sumber api oleh Tim Pemadam Kebakaran (Damkar) Pandu Siaga Kalbar.
“Kader-kader di DPC (tingkat kecamatan) telah banyak membagikan masker kepada masyarakat. Sedangkan Tim Damkar Pandu Siaga, Insya Allah rutin dan siap melakukan tanggap bencana bersama Polda Kalbar,” ungkap Arif.
Arif pun mendesak aparat terkait lebih tegas menindak oknum atau perusahaan yang membakar lahan dengan sengaja. “Aparat harus bersikap lebih tegas. Segera tindak oknum atau perusahaan yang sengaja membakar lahan,” tegasnya.
Sejak September 2015 kabut asap mulai mengganggu aktivitas warga Kalimantan Barat. Kabut asap sempat menghilang pada pekan kedua Oktober karena hujan cukup lebat mengguyur Pontianak dan sekitarnya pada Sabtu (10/10) dan Ahad (11/10).
Namun, sejak Selasa (20/10) hingga hari ini kabut asap yang menyelimuti Kalbar kembali pekat.
Keterangan Foto: Tim Damkar Pandu Siaga PKS Kalimantan Barat mengikuti apel siaga bersama Kapolda Kalbar dalam tanggap bencana asap di Kota Pontianak, Kamis (22/10).
Sumber : pks.or.id

Read More

Ada Tugas Besar di Balik Pernikahan

KUALA LUMPUR (23/10) – Di dalam konteks aktivis dakwah, ada tugas besar di balik pernikahan. Bagi seorang kader, menikah harus memiliki visi besar yaitu meneruskan risalah Rasulullah SAW.
Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BidpuanKK) DPP PKS Wirianingsih menyampaikan hal ini dalam Seminar Penguatan Keluarga Kader, yang diselenggarakan oleh PIP Malaysia di Kuala Lumpur, Ahad (18/10).
“Bagi seorang kader, menikah bukan sekedar menikah. Punya anak bukan sekedar punya anak. Visi membangun keluarga mestilah sampai ke surga. Apakah keluarga saya membawa saya ke surga, atau menjerumuskan ke neraka?” kata Wirianingsih.
Wirianingsih yang akrab disapa Bu Wiwi itu juga menjelaskan bahwa orang tua perlu mengevaluasi perjalanan keluarganya. Ia memberi contoh, ketika anak berusia enam tahun, namun belum tahu 25 Nabi, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, dan belum hafal juz ‘amma. “Maka, harus ada yang diperbaiki,” ujarnya.
Di dalam perkembangan anak, lanjut Bu Wiwi, mereka akan menghadapi masalah. Namun, masalah itu justru bisa membuat anak menjadi lebih kuat ketika menghadapi masalah dalam kehidupannya kelak. “Anak akan lebih kuat dan siap untuk bangkit ketika ada ‘pukulan’ kehidupan,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua PIP PKS Malaysia Usman Jakfar mengapresiasi kehadiran para kader yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan. “Alhamdulillah, para peserta antusias menghadiri acara ini,” ujarnya.
Seminar Penguatan Keluarga Kader dihadiri 100 peserta dewasa dan anak-anak kader PIP PKS Malaysia. Acara disiarkan secara live streaming oleh tim media dan memberikan keuntungan bagi kader yang tidak dapat hadir langsung. Salah satu peserta menyatakan bersyukur dapat mengikuti seminar secara online, karena tempat tinggal yang jauh dan tidak memungkinkan hadir pada acara tersebut.
Keterangan Foto: Ketua BidpuanKK DPP PKS Wirianingsih (kanan) saat mengisi Seminar Penguatan Keluarga Kader, yang diselenggarakan oleh PIP Malaysia di Kuala Lumpur, Ahad (18/10). Sumber   : pks.or.id

Read More

Politisi PKS Nilai Pemerintah Jadikan Kabut Asap sebagai Komoditas Politik

JAKARTA (22/10) – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir Djamil meminta Pemerintah untuk tidak ragu dalam menetapkan status bencana atas kabut asap yang melanda sejumlah wilayah beberapa bulan terakhir ini.
"Bencana kabut asap yang terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan dan bahkan meluas ke negara tetangga telah layak ditetapkan sebagai bencana sebagaimana ketentuan UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana," kata Nasir dalam keterangannya, Kamis (21/10/2015).
Hal ini, klaim Nasir, telah sesuai dalam definisi bencana yang dinyatakan pada ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 24 Tahun 2007. Pasal tersebut menyebutkan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
"Persoalan kabut asap telah memenuhi unsur dalam definisi bencana tersebut, sehingga Pemerintah tak perlu banyak alasan untuk menunda penetapan bencana pada kabut asap ini," tegas Nasir.
Meski demikian, dia tak memungkiri adanya kesulitan pemerintah dalam menetapkan status bencana karena belum adanya Peraturan Presiden mengenai penetapan status dan tingkatan bencana sebagaimana mandat Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007.
"Sangat disayangkan jika Pemerintah tak kunjung menyusun peraturan presiden yang merupakan mandat delegasi suatu Undang-Undang yang telah diundangkan sejak 2007," kata Nasir.
Lebih lanjut Nasir menilai lambatnya pembuatan peraturan presiden ini menunjukan sejauhmana komitmen pemerintah selama ini dalam menyikapi bencana.
"Belum adanya peraturan presiden mengenai penetapan status dan tingkatan bencana, tidak lantas membenarkan lambatnya respon Pemerintah dalam menetapkan bencana kabut asap ini, karena hal ini menyangkut nasib penghidupan dan jaminan perlindungan korban terkena dampak langsung yang harus segera mendapatkan penanganan pemerintah sesuai standar bencana," kata Nasir.
Lagipula, menurut Nasir, penetapan status bencana tak akan menghilangkan pertanggungjawaban pidana orang atau badan usaha yang terbukti sebagai penyebab kebakaran lahan dan hutan. Sebab ‎pertanggungjawaban pidana dalam kasus kebakaran lahan dan hutan merupakan bagian yang terpisah dari penetapan bencana.
"Sehingga, setiap orang atau badan usaha yang terbukti penyebab kebakaran hutan dan lahan, tetap wajib bertanggung jawab secara pidana dan bahkan bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," kata Nasir.
Untuk itu, Nasir menyayangkan jika persoalan kabut asap ini justru dijadikan komoditas politik sehingga Pemerintah cenderung mempertimbangkan hitungan politik dalam menetapkan suatu bencana.
"Masyarakat terkena dampak sudah mendesak untuk segera dievakuasi dan diberikan langkah tanggap darurat terutama pada kelompok rentan. Penetapan status bencana jangan dijadikan komoditas politik, karena status bencana dalam hal ini dapat menciptakan kesiapsiagaan masyarakat dan upaya mitigasi dalam mengantisipasi peristiwa kabut asap berikutnya," imbuhnya.sumber  ; pks.or.id

Read More

PKS: Kemajemukan Suatu Keniscayaan Masyarakat Indonesia

Sekjen PKS Taufik RIdlo menyampaikan arahan dalam Muswil PKS Jawa Tengah di Semarang, Minggu (18/10). FOTO: DOK.PKS for JPNN.comS

EMARANG – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah partai yang terbangun dari latar individu yang majemuk. Karena itu, PKS mengakui dan memandang bahwa kemajemukan merupakan suatu keniscayaan dalam kultur masyarakat Indonesia.

“PKS ini beragam, Ketua Majelis Syuro-nya seorang Habib, Presidennya lulusan Jepang, dan banyak pengurus inti lulusan dari seluruh dunia, baik dalam negeri, Timur Tengah, Eropa, dan Amerika. Jadi Insya Allah PKS ini ide dan gagasannya sangat majemuk,” tegas Sekretaris Jendral PKS Taufik Ridlo dalam konferensi pers di Semarang, Minggu (18/10).

Menurut Taufik, PKS di Jawa Tengah harus menjiwai perannya di Tanah Jawa. Ia menyebut PKS terus berproses dengan metode ‘njawani’ dalam setiap program untuk rakyat Jawa Tengah.

Ia juga menampik jika PKS membawa misi Arabisasi. PKS, kata dia, terdiri dari berbagai latar dan bekerja untuk semua kalangan.

“Kami bekerja dan membuktikan pada masyarakat bahwa PKS hadir untuk masyarakat Indonesia dan demi kemakmuran sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat tanpa memandang agama, suku, dan warna kulit,” tegas Taufik.

Rakyat, lanjut Taupik, bisa melihat dengan mudah bagaimana sepak terjang PKS dalam memberikan kemanfaatan yang besar untuk siapapun.

“Isu sektarian tidak lagi relevan di tengah semakin meningkatnya kesadaran dan akses informasi masyarakat. Masyarakat bisa dengan mudah bisa melihat rekam jejak PKS tidak hanya di Jawa Tengah, tapi seluruh Indonesia,” katanya seperti dilansir dalam siaran pers humas PKS diterima JPNN.com.

Taufik Ridlo sendiri berada di Semarang untuk mengumumkan dan melantik jajaran pengurus PKS di Jawa Tengah. Ia berharap dengan kepengurusan baru DPW PKS Jawa tengah, pergantian pengurus di tingkat kota dan kabupaten bisa selesai dalam satu minggu ke depan.(fri/jpnn)

 

Sumber : jpnn.com

Read More

Mereka Bicara PKS

Sumber : http://www.pks-kreatif.com

Read More

Ketua Majelis Syuro PKS Akan Dialog dengan 200 Tokoh Sulsel

             

MAKASSAR (16/10) – Ketua Majelis Syuro (MS) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Salim Segaf Aljufri diagendakan bertemu dengan 200 tokoh Sulawesi Selatan (Sulsel) di Hotel Singgasana, Sabtu (17/10/2105).
Pertemuan tersebut akan diisi dengan dialog dengan 200 tokoh Sulsel tersebut. “Ketua Majelis Syuro ingin berdialog dan mendengar saran dari para tokoh Sulsel tentang PKS,” ujar Ketua Panitia Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-4 PKS Sulsel, Syamsari Kitta.
Dialog yang mengusung tema “Berkhidmat untuk Rakyat” itu akan dihadiri oleh tokoh agama, akademisi, politisi, dan ormas. “Termasuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati usungan PKS Sulsel akan kami undang,” lanjut Syamsari.
Dialog dan temu tokoh itu menjadi rangkaian acara Muswil ke-4 PKS Sulsel yang akan dibuka oleh Salim Segaf di Hotel Grand City Makassar, Ahad (18/10/2015). Selain pengumuman pengurus baru, Muswil tersebut juga akan dimeriahkan beragam acara seperti lomba foto selfie, bazar, pentas seni, dan senam nusantara.
Sumber : pks.or.id

Read More

PKS Sarankan Pemerintah Bentuk Tim Mediasi Investigasi

SURABAYA (14/10) – Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera menyarankan pemerintah membentuk tim mediasi dan investigasi untuk menyelesaikan insiden pembakaran gereja di Desa Sukamakmur, Kecamatan Gunung Makmur, Aceh Singkil, pada Selasa (13/10).

"Pemerintah pusat harus bergerak cepat dan sesegara mungkin menyelesaikannya agar tidak sampai meluas," ujar Presiden PKS M. Sohibul Iman kepada wartawan di Surabaya, Rabu (14/10).

Pihaknya mengaku prihatin dan menyesalkan insiden yang diduga dilakukan oknum warga itu dan berharap polisi dapat mengusut tuntas kasus ini agar segera selesai.
"Pemerintah Daerah setempat dan aparat penegak hukum harus bertindak cepat mengusut kasus ini, agar tidak meluas ke tempat lain," ucapnya.

Menurut dia, pembentukan tim investigasi diperlukan agar bisa mendapatkan fakta yang sebenarnya, sekaligus menemukan fakta apa yang terjadi dan motif di belakang insiden tersebut.

Sedangkan, lanjut dia, tim mediasi dibutuhkan karena bagaimanapun kasus-kasus ini terjadi karena tidak ada komunikasi antarelemen-elemen atau komponen masyarakat yang ada.

"Dengan adanya mediasi maka komunikasi bisa terjalin dan kesalahan-kesalahan dapat terhindarkan, serta tidak terjadi lagi di kemudian hari," katanya.

Tidak itu saja, pihaknya juga mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi karena adanya isu ini, baik di kawasan Aceh maupun daerah-daerah lainnya.

"Kalau masyarakat terprovokasi maka kejadian bukannya diselesaikan, malah akan melebar dan ini sangat jauh dari sifat-sifat masyarakat Indonesia," katanya.

Dalam kondisi saat ini, kata dia, PKS sebagai elemen di parlemen akan mendesak pemerintah agar serius membuat tim investigasi agar masyarakat bisa cepat mengetahui latar belakang insiden tersebut.

"Karena itulah, kehadiran tim mediasi dan investigasi sangat penting sehingga bisa menemukan kesalahannya. Kita juga tak bisa menduga-duga motifnya sebelum ada hasil kepastian aparat," katanya.
Sumber : pks.or.id

Read More

Dewan Sorot Kemenag dalam Bentrok Massa di Aceh

JAKARTA (15/10) – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Fikri Faqih menyorot peran Kementrian Agama (Kemenag) dalam bentrokan massa di Desa Kuta Lerangan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Menurutnya, peran Kemenag dirasa masih kurang dalam melakukan bimbingan kepada masyarakat.
“Peran Kemenag dalam membina masyarakat masih kurang. Seharusnya Kemenag berkaca dari kasus Tolikara, sehingga kasus seperti ini tidak terulang lagi di kemudian hari,” kata Fikri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (14/10).
Politisi PKS ini mengusulkan agar Kemenag memperkuat perannya dalam pembinaan kerukunan umat beragama. Ia menilai kerukunan umat beragama sangat penting bagi ketahanan negara.
"Kerukunan umat beragama merupakan jantung dari ketahanan negara ini. Kemenag harus memperkuat peran pembinaan kerukunan umat beragama," kata Fikri.
Selain itu, menanggapi bentrok massa yang ditengarai karena penolakan pendirian gereja, Fikri mengusulkan agar Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang pendirian rumah ibadah ditegakkan kembali.
"Harus ada kebijakan yang lebih tegas. Menurut saya, SKB 3 Menteri tentang pendirian rumah ibadah harus ditegakkan kembali," kata Fikri.
Situasi keamanan di Aceh Singkil memburuk setelah aksi protes warga terhadap keberadaan gereja di daerah tersebut yang tidak memiliki izin. Dua orang dikabarkan tewas dan 2500 warga Kristen  mengungsi ke Sumatera Utara diantaranya ke Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Pakpak Barat.
Sumber : pks.or.id

Read More

Arif Hari Setiawan Terpilih Ketua DPW PKS Jatim

 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur (Jatim) memiliki Ketua yang baru. Melalui Musyawarah Wilayah (Muswil) IV PKS selama dua hari di Gedung WTC Surabaya, terpilih Arif Hari Setiawan sebagai Ketua DPW PKS Jatim periode 2015-2020.
Dalam pemilihan langsung oleh Presiden PKS, Sohibul Iman dengan pertimbangan Majelis Pertimbangan Pusat (MPP), sepakat memilih Arif Hari Setiawan sebagai ketua DPW PKS Jatim. Arif mengalahkan empat. kandidat yang terpilih dalam Pemilihan Umum Intern (PUI), 5 Oktober 2015 lalu.

Keempat kader PKS itu, Ahmad Jabir, M Sirodj, Yusuf Rohana dan Farid Dhofir. Mereka terjaring dalam 9 nama yang lolos dari 27 kader yang dinilai layak memimpin PKS Jatim.
Dalam menjalankan roda organisasi, Arif dibantu Wakil Ahmad Ketua Umum DPW PKS Ahmad Jabir, Sekretaris Irwan Setiyawan dan Bendahara Yusuf Rohana. “Saya menyampaikan terimakasih atas kepercayaan yang diberikan Presiden PKS untuk memimpin partai lima tahun ke depan,” kata Arif.
Dua kandidat lain, M Siradj dan Farid Dhowir dipercaya menjadi Ketua Majelis Penasehat Wilayah (MPW) PKS Jatim dengan Sekretaris Fathurrahman dan Ketua Dewan Syariah Wilayah (DSW) DPW PKS Jatim dengan Sekretaris Ahmad Habibul Muiz.
Usai terpilih menjadi ketua DPW, MPW dan DSW, langsung dilakukan pelantikan oleh Presiden PKS, Sohibul Iman. Pelantikan disaksikan Gubernur Jatim Soekarwo yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Jatim, serta sejumlah perwakilan dari Partai Golkar, Gerindra dan PAN.
“Saya terima kasih kepada pengurus Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) sebelumnya yang memberikan peran cukup besar dalam membesarkan PKS. Pengurus baru harus bisa melakukan peran-peran penting dalam memajukan Jatim,” ujar Sohibul Iman. (Bng/rur)(suarakawan.com)
Berikut Susunan Pengurus Baru DPTW PKS Jatim, hasil Muswil 4 :
Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW)
Ketua: Muhammad Siroj
Sekretaris: Fathurrahman

Dewan Syariah Wilayah (DSW)
Ketua: Ust Farid Dhofir
Sekretaris: Ust Ahmad Habibul Muiz
Dewan Pengurus Wilayah (DPW)
Ketua: Arif Hari Setiawan
Wakil Ketua: Ahmad Jabir
Sekretaris: Irwan Setiyawan
Bendahara: Yusuf Rohana
Kabid Kaderisasi: Abdurrahman

Sumber : http://jatim.pks.id

Read More

PKS: Satu Tahun Jokowi-JK, Bidang Hukum Suram

             

JAKARTA (15/10) – Pada 20 Oktober 2015 nanti pemerintah di bawah komando Jokowi-JK genap berusia setahun.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil menilai fokus pemerintah di bidang hukum masih lemah dan banyak yang harus dibenahi.

"Penegakan hukum kita masih suram," kata dia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta (Kamis, 15/10).

Penilain itu Nasir dapatkan dari banyak laporan masyarakat ke Komisi III dan hasil kunjungan kerja (kunker) ke beberapa daerah.

"Berdasarkan laporan dari masyarakat dan hasil kunker, masih ada oknum institusi hukum yang main-main dengan penegakan hukum, dan banyak masyarakat yang masih menjadi korban kriminalitas," ungkap dia.

Selain itu, sinergi dan koordinasi antara penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK) masih jauh dari harapan.

Di Kejaksaan, lembaga pimpinan HM. Prasetyo itu juga disoroti‎ karena sudah beberapa kali kalah di Praperadilan.

Tidak hanya itu, gesekan di tengah masyarakat seperti tragedi Tolikara, pembunuhan aktivis Salim Kancil di Lumajang, dan terakhir kekerasan di Aceh Singkil membuktikan penegakan hukum di tanah air masih buruk.
Sumber : www.rmol.co

Read More

Pelatihan Bela Negara Harus Diatur Undang-Undang

KENDARI (15/10) – Rencana pemerintah untuk menyelenggarakan program bela negara bagi penduduk di bawah usia 50 tahun, sebagaimana disampaikan Menteri Pertahanan, harus diatur dengan undang-undang.
Di dalam Pasal 30 ayat 5 UUD NRI 1945 disebutkan: menggariskan, susunan dan kedudukan, hubungan kewenangan TNI dan Polri dalam menjalankan tugas, serta hal-hal lain yang terkait dengan pertahanan dan keamanan, diatur dengan undang-undang (UU).
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Hidayat Nur Wahid mengungkapkan hal itu dalam sambutannya saat membuka Musyawarah Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Tenggara, Rabu (14/10) petang.
"Undang-Undangnya berbunyi seperti itu. Jadi agar tidak melanggar UUD NRI 1945 harus dibuatkan undang-undangnya," jelas Hidayat.
Meski begitu Hidayat menyampaikan, keinginan untuk membuat program bela negara harus didukung semua pihak karena membela negara merupakan kewajiban setiap warga negara. Selain itu ada sejumlah alasan perlunya program bela negara itu dilaksanakan.
Pertama, saat ini Indonesia berada dalam kondisi banyak darurat. Ada darurat narkoba, darurat pornografi, darurat kekerasan terhadap anak, darurat asap, dan lainnya. Hidayat berharap dengan bela Negara, berbagai kondisi darurat dapat diminimalisasi.
"Jadi bukan sekedar mencegah radikalisme dan terorisme saja," kata Hidayat.
Kedua, lanjut Hidayat, program bela negara diharapkan dapat membangkitkan nasionalisme dan kecintaan pada tanah air, yang pada gilirannya menimbulkan semangat patriotisme di masyarakat.
"Ini penting, karena rongrongan terhadap NKRI selalu datang dari berbagai pihak luar. Sekarang saja ada yang mengklaim Natuna sebagai wilayah negara mereka," lanjut Wakil Ketua Majelis Syuro PKS tersebut.
Kemudian ketiga, program bela negara akan meningkatkan disiplin warga negara. Menurut Hidayat, hal ini penting karena beragam persoalan dan kerusakan tatanan hidup bisa muncul dari ketidakdisplinan melaksanakan aturan yang ada. Banjir misalnya, terjadi karena ketidakdisplinan warga dalam membuang sampah.
"Korupsi yang merusak negara juga muncul karena ketidakdisplinan dalam melaksanakan anggaran. Jadi beragam hal buruk bisa terjadi karena ketidakdispilinan," urai dia.
Karena sejumlah alasan itu, mantan presiden PKS ini menegaskan partainya siap mendukung sepenuhnya rencana pemerintah tersebut. “Namun, harus segera dibuatkan undang-undang yang menjadi payung dari kegiatan positif tersebut agar tidak melanggar UUD NRI 1945,” pungkasnya.
Keterangan Foto: Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid membuka Musyawarah Wilayah PKS Sulawesi Tenggara, Rabu (14/10) di Kendari.
Sumber : pks.or.id

Read More

Revisi UU PPHI Harus Perkuat Posisi Buruh

Jakarta (15/10) – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Adang Sudrajat menegaskan Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) harus memperkuat posisi buruh. Demikian disampaikan Adang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (15/10).
“UU Nomor 2 Tahun 2004 yang telah dijalankan sejak tahun 2006 menempatkan buruh face to face dengan pengusaha sehingga buruh dalam posisi lemah. Revisi UU PPHI harus memperkuat posisi buruh,” kata Adang.
Politisi PKS ini juga menyorot keberadaan lembaga Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Menurutnya, lembaga ini sebaiknya dibubarkan saja.
“Bubarkan saja, pemerintah tidak hadir disana. Putusan-putusan PHI pun seringkali tidak dapat dieksekusi,” kata Adang.
Menurut Adang, UU Nomor 2 Tahun 2004 awalnya bertujuan untuk penyelesaikan perselisihan hubungan industrial secara adil, murah, dan cepat. Pada kenyataannya, UU Nomor 2 Tahun 2004 ini jauh lebih buruk dibandingkan dengan UU Nomor 22 tahun 1957 dan UU Nomor 12 tahun 1964.
“UU PPHI yang ada saat ini lebih bernuansa liberal. Sudah saatnya diganti dengan RUU PPHI yang lebih baik agar hubungan industrial yang harmonis dapat terwujud,” kata Adang.
Keterangan Foto: Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Adang Sudrajat.

Sumber : pks.or.id

Read More

PKS Ingin "Naik Kelas" di Pemilu 2019

KOMPAS.com/Achmad Faizal Presiden PKS Sohibul Iman (tengah).
SURABAYA,  - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada pemilu 2019 akan berupaya menghimpun lebih banyak suara dukungan, karena partai ini ingin "naik kelas", dari status partai kelas menengah menjadi partai kelas atas.

Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan, selama ini perolehan suara partai itu masih di bawah 10 persen atau tepatnya sekitar 6-7 persen secara nasional. Pada 2014 lalu perolehan suara PKS 8.480.204 suara atau 6,79 persen. Menurut Sohibul, untuk mencapai status partai papan atas maka perolehan suaranya harus dua digit. 

"Kalau naik kelas menjadi partai papan atas, harus naik menjadi 10-12 persen. Dan itu optimistid kami raih pada pemilu 2019 nanti," katanya usai menutup Musyawarah Wilayah DPW PKS Jatim di Surabaya, Rabu (14/10/2015).

Untuk mencapai target itu, mulai saat ini PKS tengah mengkonsolidasikan berbagai potensi untuk meraih target tersebut. "Jatim adalah daerah andalan PKS sebagai penyumbang suara terbesar secara nasional. Pemilu 2019 nanti, kami harap perolehan PKS di Jatim menjadi 10 persen dari 7 persen," jelasnya.

Dalam empat pemilu yang diikuti PKS, menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU), perolehan suara PKS fluktuatif. Pada pemilu 1999, PKS memperoleh 1.436.565 suara. Naik drastis menjadi 8.325.020 pada pemilu 2004, turun pada pemilu 8.206.955, dan pada 2014, perolehan suara PKS yang diprediksi kembali jeblok, justru naik 8.480.204 suara.

Sumber : KOMPAS.com

Read More

PKS Belum Putuskan Dukung Risma atau Rasiyo

Tribunnews.com Lambang PKS.
SURABAYA,  - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Surabaya hingga kini belum resmi menentukan dukungan politiknya dalam pilwali Surabaya. Keputusan dukungan politik masih akan dibahas dalam forum Musyawarah Wilayah (Muswil) ke- 4, PKS Jawa Timur, Selasa (13/10/2015).

Konstelasi politik pilwali Surabaya kata Ketua DPP PKS Sigit Sosiantomo, memang beda dengan daerah lain yang juga menggelar pilkada. "PKS hingga memasuki masa kampanye ini masih abstain. Sikap ini bisa jadi akan dipilih PKS dalam pilwali Surabaya. Tapi semua tergantung peserta musyawarah khususnya kader PKS Surabaya," ujar Sigit usai berbicara dalam forum Muswil ke-4 PKS Jatim di Surabaya.

Sikap resmi PKS dalam pilwali Surabaya akan dibahas khusus dalam sidang komisi sikap politik. Selain pilkada di Surabaya, juga akan dibahas sikap politik PKS jelang pilkada serentak di 19 kabupaten dan kota se-Jawa Timur. "Besok (Rabu) baru bisa diinformasikan, kepada siapa sikap politik PKS ke Rasiyo-Lucy atau ke pasangan petahana, Risma-Wisnu," tambah dia.

Semula dikabarkan, bahwa PKS akan abstain dalam pilwali Surabaya, karena komunikasi politik Risma dianggap kurang bagus dengan PKS. Padahal, PKS adalah partai pertama yang membela Risma saat terjadi upaya pemakzulan yang diinisiasi PDI-P Surabaya. 

PKS sempat masuk dalam kelompok koalisi Majapahit bersama sejumlah partai lainnya seperti Partai Gerindra, PKB, dan Partai Gerindra. Koalisi Majapahit di tengah jalan pecah karena Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional mengusung calon sendiri.

Sumber : KOMPAS.com

Read More

PKS: Bentrokan Aceh Singkil jangan Meluas

Presiden PKS M. Sohibul Iman - (Foto: inilahcom)
Surabaya - Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) menyarankan pemerintah membentuk tim mediasi dan investigasi untuk menyelesaikan insiden pembakaran gereja di Desa Sukamakmur, Kecamatan Gunung Makmur, Aceh Singkil, pada Selasa (13/10)."Pemerintah pusat harus bergerak cepat dan sesegara mungkin menyelesaikannya agar tidak sampai meluas," kata Presiden PKS M. Sohibul Iman kepada wartawan di Surabaya, Rabu (14/10/2015).Pihaknya mengaku prihatin dan menyesalkan insiden yang diduga dilakukan oknum warga itu dan berharap polisi dapat mengusut tuntas kasus ini agar segera selesai."Pemerintah Daerah setempat dan aparat penegak hukum harus bertindak cepat ini agar tidak meluas ke tempat lain," ucapnya.Menurut dia, pembentukan tim investigasi diperlukan agar bisa mendapatkan fakta yang sebenarnya, sekaligus menemukan fakta apa yang terjadi dan motif di belakang insiden tersebut.Sedangkan, lanjut dia, tim mediasi dibutuhkan karena bagaimanapun kasus-kasus ini terjadi karena tidak ada komunikasi antarelemen-elemen atau komponen masyarakat yang ada."Dengan adanya mediasi maka komunikasi bisa terjalin dan kesalahan-kesalahan dapat terhindarkan, serta tidak terjadi lagi di kemudian hari," katanya.Tidak itu saja, pihaknya juga mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi karena adanya isu ini, baik di kawasan Aceh maupun daerah-daerah lainnya."Kalau masyarakat terprovokasi maka kejadian bukannya diselesaikan, malah akan melebar dan ini sangat jauh dari sifat-sifat masyarakat Indonesia," katanya.Dalam kondisi saat ini, kata dia, PKS sebagai elemen di parlemen akan mendesak pemerintah agar serius membuat tim investigasi agar masyarakat bisa cepat mengetahui latar belakang insiden tersebut."Karena itulah, kehadiran tim mediasai dan investigasi sangat penting sehingga bisa menemukan kesalahannya. Kita juga tak bisa menduga-duga motifnya sebelum ada hasil kepastian aparat," katanya. [tar]

Sumber : INILAHCOM

Read More

Politisi PKS Dukung Program Bela Negara

JAKARTA (13/10) – Rencana Kemenhan untuk melaksanakan program bela negara mendapat berbagai tanggapan. Ada yang mendukung, ada pula yang kontra.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Sukamta, mengaku mendukung gagasan Kementerian pimpinan Ryamizard Ryacudu itu.

"Soal bela negara itu wajib. Saya dukung program itu. Terlebih lagi sekarang bangsa kita sedang dan akan menghadapi konstelasi dan kontestasi global," kata Sukamta, Selasa, 13 Oktober 2015.

Menurut dia, perang pun berkembang tidak hanya simetris, tapi juga asimetris. Ada juga yang namanya Perang Proxy.
Sementara itu, dia menilai, jati diri kebangsaan dan rasa nasionalisme sepertinya sudah pudar, khususnya di kalangan muda. Jadi, rencana pemerintah akan menggulirkan program bela negara harus didukung.

"Tapi, sebelum bicara teknis seperti kurikulum, sasaran, anggaran dan sebagainya, kita bicara dulu soal landasan hukumnya," ujar Sukamta.

Menurutnya, landasan hukum program bela negara belum utuh. Rencana program bela negara ini melandaskan diri secara hukum kepada UUD 1945 dan UU RI No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Diuraikannya, Pasal 9 yang mengatur tentang kewajiban bela negara, bahwa bela negara yang dilakukan oleh sipil dilaksanakan dalam bentuk pendidikan kewarganegaraan, pendidikan dasar kemiliteran secara wajib dan pengabdian sesuai profesi.

Pada ayat 3 disebutkan bahwa ketiga bentuk bela negara sipil ini diatur dengan undang-undang. Artinya, program bela negara harus diatur dengan undang-undang khusus. Sementara itu belum ada undang-undang yang khusus mengatur soal bela negara.

"Karena UU tentang Pertahanan Negara tersebut megamanatkan perlu adanya Undang-Undang khusus bela negara, maka Peraturan Pemerintah atau Keppres yang dijadikan landasan hukum untuk program bela negara, sudah menyalahi amanat UU, kecuali jika PP atau Keppres tersebut merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang tentang bela negara," Sukamta menjelaskan.

Sukamta mengusulkan agar program itu memiliki pijakan hukum kuat, maka perlu dibuat Undang-Undang yang khusus membahas itu. Menurutnya, DPR dan Kemenhan bisa membahas itu lebih lanjut.

"Jadi, sekarang yang perlu dipikirkan adalah kami dukung rencana program ini dengan menjadwalkan penyusunan Undang-Undang khususnya. Mungkin nanti DPR bersama Kemenhan akan membahasnya lebih lanjut. Saya berharap kita semua mendukung ini, tapi tetap harus sesuai koridor perundang-undangan," kata wakil rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini.
Sumber : m.news.viva.co.id

Read More