Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Serang, Gembong R. Sumedi mengatakan, menindaklanjuti aturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dan Menteri Keuangan tentang pembatasan rapat di hotel dan perjalanan dinas, maka belanja pegawai serta barang dan jasa sebagian dialihkan ke belanja modal.
”Belanja modal kita masih banyak, seperti untuk rehab sekolah dan infrastruktur jalan. Terlebih postur belanja pegawai lebih tinggi dari belanja modal,”ujar Sumedi yang juga anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rabu (3/12).
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Serang, Mansur Barmawi mengatakan anggaran untuk belanja modal sekurang-kurang 30 persen, agar APBD menggambarkan keberpihakan pada masyarakat. “Ini merupakan upaya percepatan pembangunan di Kabupaten Serang karena persoalan pendidikan dan sarana prasarana perlu menjadi prioritas,”kata Mansur.
Menurut Mansur, yang juga anggota Fraksi PKS, belanja pegawai dari komposisi 5,7 persen sekitar 0,7 persen atau sekitar Rp 8 miliar dialihkan ke belanja modal. Sedangkan belanja barang dan jasa sebesar 7,5 persen atau sekitar Rp 32 miliar dialihkan ke belanja modal. Sementara itu, belanja hibah dari Rp 41 miliar, yang dialihkan ke belanja modal sekitar Rp 19 miliar.
Begitu juga dengan dana untuk permodalan PD BPR Serang, lanjut Mansur, sekitar Rp 7 miliar dialihkan ke belanja modal. Sedangkan anggaran untuk Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat (PDPK) Ciomas sebesar Rp 900 juta dialihkan ke belanja modal.
“Hal (pengalihan anggaran-red) ini dilakukan sebagai efisiensi anggaran dan disesuaikan dengan terbitnya aturan baru dari pemerintah pusat,” jelas Mansur.
Sumber: Humas PKS Banten/http://pks.or.id/content/prioritaskan-pendidikan-anggaran-kabupaten-serang-dialihkan
Indonesia Time
0 comments:
Post a Comment